Jenis Media: Internasional

  • Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Mungkin Jadi Presiden Palestina, Siapa Dia?

    Tepi Barat

    Nama pemimpin gerakan Fatah yang dipenjara oleh Israel, Marwan Al-Barghouti, kini menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan menjadi salah satu tahanan yang dilepaskan dalam kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas.

    Nama Barghouti bahkan telah muncul sebagai calon potensial presiden Otoritas Palestina.

    Kelompok Hamas yang menyandera warga Israel usai serangan 7 Oktober lalu menegaskan bahwa Barghouti harus dibebaskan dalam kesepakatan baru tentang pertukaran tahanan dan sandera.

    Osama Hamdan, seorang pemimpin Palestina di Hamas, mengatakan kepada BBC News Arab, “Sebagai sebuah gerakan, kami telah mengambil posisi jelas yang kami pegang, yaitu pembebasan semua napi dan tahanan di penjara-penjara pendudukan [Israel] tanpa kecuali.”

    Hamdan menambahkan, “Kami menganggap ini sebagai misi nasional. Setiap tahanan yang mengorbankan dirinya untuk Palestina harus diperlakukan sama.”

    “Ini sebenarnya yang kami lakukan dalam operasi Wafa al-Ahrar [sebutan Hamas untuk pertukaran tahun 2006 antara tentara Israel Gilad Shalit dengan napi Palestina di penjara-penjara Israel],” ujarnya kemudian.

    Menurut surat kabar Israel Ma’ariv, Barghouti telah dipindahkan dari Penjara Ofer ke penjara lain yang tidak disebutkan namanya pada Februari lalu.

    Barghouti dilaporkan ditempatkan di sel isolasi pada Februari 2023 (Getty Images)

    Dia pun ditempatkan di sel isolasi setelah “otoritas penjara Israel menerima informasi yang menunjukkan bahwa al-Barghouti bekerja melalui beberapa salurannya untuk melakukan gangguan di Tepi Barat dalam upaya untuk memicu pemberontakan ketiga.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyambut baik pemindahan Barghouti ke sel isolasi.

    Namun, Komisi Urusan Tahanan dan Pembebasan Palestina mengecam pengurungan Barghouti di sel isolasi itu.

    Israel menolak membebaskan Barghouti.

    Gerakan Fatah

    Barghouti memulai aktivitas politiknya pada usia 15 tahun melalui gerakan Fatah, yang dipimpin oleh mendiang Yasser Arafat.

    Ketika karier politiknya berkembang, ia menggalang dukungan untuk perjuangan Palestina.

    “Ketika saya, dan gerakan Fatah yang saya ikuti, sangat menentang serangan dan penargetan warga sipil di Israel, tetangga masa depan kami, saya juga berhak untuk melindungi diri saya sendiri, melawan pendudukan Israel di negara saya dan memperjuangkan kebebasan saya,” tulisnya di Washington Post pada tahun 2002.

    Barghouti bergabung dengan gerakan Fatah pimpinan Yasser Arafat saat remaja hingga menjadi pemimpin senior (Getty Images)

    “Saya masih mengupayakan hidup berdampingan secara damai antara negara Israel dan Palestina yang setara dan merdeka, berdasarkan penarikan penuh dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967.”

    “Sejujurnya, kami lelah selalu menyalahkan sikap keras kepala Israel padahal yang kami cari hanyalah penerapan hukum internasional.”

    Analis politik mengatakan kepada BBC News Arab bahwa Barghouti, yang dipenjara oleh Israel sejak tahun 2002, bisa menjadi “pilihan konsensus” untuk mengambil alih kekuasaan Palestina dan bersiap menjadi pemimpin berikutnya jika kesepakatan tercapai.

    Brigade Syahid Al-Aqsa

    Barghouti ditangkap dalam Operation Defensive Shield pada tahun 2002, ketika Israel menuduhnya mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya.

    Organisasi tersebut disebut melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap tentara dan pemukim Israel.

    Israel menuduh Barghouti mendirikan kelompok militer Brigade Syahid Al-Aqsa, sebuah klaim yang dibantahnya (Getty Images)

    Baca juga:

    Barghouti kemudian dijatuhi lima hukuman penjara seumur hidup, yang ditambah 40 tahun penjara atas keterlibatannya.

    Dia menolak mengakui otoritas pengadilan Israel.

    Istrinya, Fadwa, mengatakan kepada BBC News Arab: “Tuduhan itu diajukan bukan karena dia melakukan tindakan tersebut dengan tangannya sendiri, melainkan karena dia adalah seorang pemimpin.”

    Fadwa, seorang pengacara, mengatakan bahwa selama interogasi, Barghouti menolak “semua tuduhan terhadapnya,” dan “membantah tuduhan bahwa dia mendirikan Brigade Syahid Al-Aqsa.”

    Fadwa Barghouti (tengah) dan pengunjuk rasa lainnya memegang plakat bergambar Marwan Barghouti, saat unjuk rasa pada tanggal 15 April 2015 (Getty Images)

    Mungkinkah Barghouti menjadi presiden Palestina?

    Perwakilan Hamas, Osama Hamdan, yakin reputasi Barghouti akan memberikan dampak positif.

    “Tidak diragukan lagi, seseorang seperti Marwan Barghouti memiliki sejarah revolusioner, dan beberapa orang mungkin melihat ini sebagai hal yang membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan kami menghormatinya, namun sebagai sebuah gerakan, kami pada prinsipnya belum membahas masalah ini…”

    “Kami percaya pendirian kami jelas: bahwa rakyat Palestina menentukan kepemimpinan mereka melalui pemilu, di mana rakyat Palestina memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan setiap orang harus menghormati keinginan ini.”

    Baca juga:

    Dalam jajak pendapat pemilih Otoritas Palestina pada bulan Desember 2023, Barghouti lebih populer dibandingkan kandidat lainnya secara keseluruhan.

    Hasil survei menunjukkan Marwan Barghouti mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat Gaza dan Tepi Barat (BBC)

    Hamas telah lama berkampanye mendorong pembebasan Barghouti.

    Sebuah pernyataan dari Khalil al-Hayya, kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Hamas, dipublikasikan di akun Telegram gerakan tersebut pada November 2021.

    Dia berkata, “Kami berupaya untuk menyertakan pemimpin Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat [Sekjen Front Rakyat Pembebasan Palestina-PFLP] dalam daftar nama kesepakatan pertukaran.”

    Tentara Israel Gilad Shilat dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tahanan dengan Israel tahun 2011 (Getty Images)

    Israel pernah menolak membebaskan Barghouti pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran antara tentara Israel Gilad Shalit dengan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel, termasuk pembebasan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar.

    Analis dan peneliti politik Oraib Al-Rantawi mengatakan potensi penyerahan Barghouti kepada Otoritas Palestina dapat dikaitkan dengan kesepakatan pertukaran antara Hamas dan Israel.

    Hamdan mengatakan Israel menghalangi kesepakatan seperti itu.

    Pertukaran tahanan

    Al-Rantawi mengatakan kepada BBC News Arab bahwa pembebasan Barghouti bergantung pada apakah Israel akan “mengorbankan sandera untuk menghindari membuat konsesi dan melanjutkan perang tanpa memprioritaskan pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas.”

    Namun, ia berpandangan bahwa “tekanan Amerika dan dari internal Israel akan mempersulit Netanyahu [Perdana Menteri Israel] untuk memilih opsi ini, sehingga ia mungkin akan memilih kesepakatan pertukaran tahanan dan sandera.”

    Benjamin Netanyahu menggambarkan tuntutan Hamas untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina sebagai “delusi”.

    Baca juga:

    Fatah telah berkampanye untuk pembebasan Barghouti sejak penangkapannya pada bulan April 2002 (Getty Images)

    Berpotensi bebas

    Pada tahun 2009, dari dalam penjara, Barghouti menanggapi sebuah pertanyaan tentang kemungkinan pencalonannya (sebagai presiden), dengan menulis, “Ketika rekonsiliasi nasional tercapai dan ada kesepakatan untuk mengadakan pemilu, saya akan membuat keputusan yang tepat.”

    Pada tahun 2021, meski dipenjara, ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Palestina. Namun, Presiden saat ini, Mahmoud Abbas, membatalkan pemilu tersebut, dengan alasan penolakan Israel untuk mengizinkan Yerusalem Timur ambil bagian.

    Namun Al-Rantawi mengatakan, “Perlawanan akan menuntut pembebasan Marwan dan rekan-rekannya.”

    Baca juga:

    Gambar Barghouti dan Yasser Arafat di tembok kontroversial Israel yang memisahkan Ramallah dan Yerusalem (Getty Images)

    Meir Masri, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem dan anggota Komite Sentral Partai Buruh Israel, mengatakan kepada BBC News Arab bahwa sulit membayangkan pemerintah Israel mengambil langkah seperti itu, “karena preseden sejarah,” mengacu pada kesepakatan yang membebaskan Sinwar.

    Alasannya antara lain adalah “Barghouti menjalani beberapa hukuman seumur hidup,” dan juga penolakan kelompok sayap kanan Israel terhadap pembebasan yang Masri gambarkan sebagai “teroris.”

    Solusi dua negara

    Seorang penulis dari Israel,Gershon Baskin, menulis di surat kabar Haaretz pada Januari bahwa masa transisi setelah perang Gaza membutuhkan “seorang pemimpin Palestina yang mampu mendorong persatuan Palestina dan berkomitmen untuk perlucutan senjata di wilayah tersebut.”

    “Pemimpin tersebut bisa jadi adalah Barghouti.”

    Baskin menekankan bahwa Barghouti “masih mendukung solusi dua negara”.

    Sementara itu, diplomat Amerika dan Presiden Dewan Kebijakan Timur Tengah, Gina Winstanley, mengatakan kepada BBC, “Pemerintah Israel saat ini telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki kemauan atau niat untuk melanjutkan solusi dua negara.”

    Warga Palestina mengibarkan spanduk bertuliskan slogan menuntut pembebasan Barghouti dan menyebut dia sebagai simbol kebebasan (Getty Images)

    “Dibutuhkan banyak upaya dari komunitas internasional untuk membawa mereka ke sana. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk memutus siklus kekerasan yang mengerikan antara Palestina dan Israel.”

    Winstanley menambahkan bahwa bahkan jika Barghouti dibebaskan, “tidak ada jalan yang jelas menuju solusi dua negara…”

    “Perdana menteri Israel saat ini mungkin tidak akan berkuasa dalam jangka panjang, namun menggerakkan pemimpin Israel ke arah perundingan adalah hal yang diperlukan, tetapi tidak mudah.”

    Mengapa Barghouti menjadi pilihan?

    Tarek Fahmi, Direktur Unit Studi Israel di Pusat Studi Timur Tengah Nasional, yakin Israel tidak mungkin membebaskan Barghouti.

    Dia mengatakan kepada BBC, “Marwan memiliki sejarah revolusioner yang hebat, namun Israel tidak akan membiarkan dia dibebaskan [untuk] mengambil alih kepemimpinan otoritas [Palestina] saat ini. Mungkin ada tokoh lain yang diusulkan, dan sebenarnya dia tidak akan menjadi presiden.”

    Namun, Winstanley berpendapat bahwa “pembebasan Marwan Barghouti akan menjadi langkah strategis Israel, karena ia dianggap sebagai pilihan yang layak bagi kepemimpinan non-Hamas untuk Palestina.”

    Warga Palestina berjalan melewati grafiti Marwan Barghouti (Getty Images)

    Al-Rantawi memandang pembebasan Barghouti adalah demi kepentingan Hamas.

    Dia mengatakan hal itu akan membangun kembali Fatah, membantu menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina, menciptakan rekonsiliasi dan membangun kesatuan bagi rakyat Palestina.

    Namun bisakah Barghouti menjalankan Otoritas Palestina dari dalam selnya?

    Al-Rantawi mengatakan salah satu usulannya adalah Barghouti akan menjadi presiden dari sel penjaranya. Lalu, wakil presiden akan mengambil peran seremonial dan Israel kemudian akan ditekan untuk melepaskan Barghoutti untuk memerintah secara efektif.

    Di sisi lain, Meir Masri berpendapat bahwa pengambilan alih kekuasaan oleh Barghouti dari dalam penjara adalah “usulan yang tidak realistis”.

    Menurut Masri, Israel tidak akan merasakan tekanan untuk membebaskannya.

    Ditambah lagi, Barghouti tidak akan efektif memerintah dari lokasi yang terisolasi dengan sedikit akses komunikasi.

    Al-Rantawi yakin Barghouti “relatif moderat”, dibandingkan dengan beberapa pemimpin Palestina lainnya.

    Dia mengatakan “kepribadiannya yang nasional dan pemersatu, tidak berafiliasi dengan arus ekstremis dalam gerakan nasional Palestina, membuatnya populer dan diterima oleh mayoritas faksi.”

    Otoritas Palestina belum menanggapi permintaan komentar hingga berita ini diterbitkan.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Ucapkan Selamat Ramadan, Akui Penderitaan Muslim di Gaza

    Biden Ucapkan Selamat Ramadan, Akui Penderitaan Muslim di Gaza

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengucapkan selamat Ramadan bagi umat Muslim di wilayah AS dan di seluruh dunia. Biden, dalam pesannya, juga mengakui “penderitaan luar biasa” yang dirasakan umat Muslim, terutama di Jalur Gaza yang menyambut bulan suci Ramadan saat perang berkecamuk.

    Biden juga menjanjikan bahwa AS akan terus mengerahkan upaya untuk mengurangi dampak perang dan mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Demikian seperti dilansir Al Arabiya dan The Hill, Senin (11/3/2024).

    “Malam ini — saat bulan sabit baru menandai awal bulan suci Ramadan — Jill dan saya menyampaikan harapan dan doa terbaik kami bagi umat Muslim di seluruh negara kami dan di seluruh dunia,” tulis Biden dalam pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih pada Minggu (10/3) waktu setempat.

    “Bulan suci ini adalah waktu untuk refleksi dan pembaruan. Tahun ini, hal itu terjadi pada momen yang luar biasa menyakitkan. Perang di Gaza telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat Palestina,” sebutnya.

    Biden mengakui puluhan ribu warga Palestina tewas di Jalur Gaza selama perang berkecamuk, dengan dua juta orang lainnya terpaksa mengungsi dan membutuhkan makanan juga tempat tinggal yang layak.

    “Lebih dari 30.000 warga Palestina terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, termasuk ribuan anak-anak. Beberapa dari mereka adalah anggota keluarga dari warga Muslim Amerika, yang saat ini sangat berduka atas kehilangan orang-orang yang mereka cintai,” ucapnya.

    “Nyaris dua juta warga Palestina terpaksa mengungsi akibat perang; banyak di antara mereka yang sangat membutuhkan makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal,” imbuh Biden.

    Saksikan juga ‘Biden soal Wacana Gencatan Senjata di Gaza Saat Ramadan: Tampaknya Sulit’:

    Lebih lanjut, Biden yang menuai kritikan tajam dari komunitas Muslim di AS terkait responsnya terhadap perang di Gaza, menyoroti upaya pemerintahannya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk membangun dermaga sementara dan melakukan airdrop untuk menyalurkan bantuan.

    Biden juga menegaskan kembali komitmennya mewujudkan solusi dua negara, dan membantu tercapainya gencatan senjata berkelanjutan di Jalur Gaza.

    “Amerika Serikat akan terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan setidaknya selama enam pekan sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan sandera,” tegasnya.

    “Dan kita akan terus membangun masa depan yang stabil, aman, dan damai dalam jangka panjang. Hal itu mencakup solusi dua negara untuk memastikan warga Palestina dan warga Israel berbagi kebebasan, martabat, keamanan, dan kemakmuran yang setara. Itulah satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi,” ujarnya.

    Biden Kutuk Keras Islamofobia yang Meningkat di AS

    Dalam pernyataannya, Biden juga mengakui adanya kebangkitan “kebencian dan kekerasan” terhadap warga Muslim di berbagai wilayah AS. Dia menyebutnya sebagai hal yang “mengerikan”.

    “Islamofobia sama sekali tidak memiliki tempat di Amerika Serikat, negara yang didirikan atas dasar kebebasan beribadah dan dibangun atas kontribusi para imigran, termasuk imigran Muslim,” tegasnya.

    Komunitas Muslim di wilayah AS terkena dampak dari perang Gaza, di mana para pembela HAM mencatat peningkatan Islamofobia dan bias anti-Arab di negara tersebut sejak perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu.

    “Kepada umat Muslim di seluruh negara kami, ketahuilah bahwa Anda adalah anggota keluarga Amerika yang sangat kami hargai. Kepada mereka yang berduka selama masa perang ini, saya mendengar Anda, saya melihat Anda, dan saya berdoa agar Anda menemukan penghiburan dalam iman, keluarga, dan komunitas Anda,” ujar Biden.

    “Dan kepada semuanya yang menyambut awal Ramadan malam ini, semoga bulan ini aman, dipenuhi kesehatan, dan penuh berkah. Ramadan Kareem,” ucap Biden mengakhiri pesannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Gaza City

    Menjelang bulan suci Ramadan, jalanan Kota Tua Yerusalem Timur lebih sepi dari biasanya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lampu Ramadan yang berjejer meriah di gang-gang sempit. Suasananya suram, dirundung ketidakpastian tentang bagaimana bulan suci puasa akan berlangsung.

    “Kami tidak merasakan Ramadan,” kata Um Ammar, sambil berjalan di sepanjang Jalan Al-Wad, salah satu jalan raya utama kota kuno tersebut. Perang di Gaza ada dalam pikiran semua orang, katanya. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekitar 31.000 orang telah terbunuh dalam konflik itu, dan lembaga bantuan memperingatkan akan terjadinya kelaparan.

    Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas ke Israel 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Hamas juga menculik lebih dari 200 orang ke Gaza. Hamas dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Uni Eropa, Jerman dan beberapa negara lain.

    “Kami akan berbuka puasa di sini. Tapi banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan di Gaza,” jelas Ammar merujuk pada makanan berbuka puasa saat matahari terbenam.

    “Ketika orang-orang duduk mengelilingi meja, Ramadan macam apa yang kita bicarakan? Ini bukan Ramadan, ini lebih terasa seperti kebangkitan untuk menyampaikan belasungkawa,” katanya.

    Sentimen Um Ammar juga diamini oleh orang lain di lingkungan tersebut, seperti Hashem Taha yang menjalankan toko rempah-rempah di Jalan Al-Wad. “Yerusalem merasa sangat sedih, masyarakat di Gaza adalah rakyat kami, mereka adalah keluarga, dan kami sangat terdampak dengan apa yang kami lihat di sana,” kata Taha.

    Harapan agar Ramadan tetap tenang

    Di dekat toko Taha, polisi perbatasan Israel menghentikan pemuda Palestina untuk memeriksa identitas dan barang-barang mereka. “Mereka telah mempersulit keadaan dan selalu menekan orang,” kata Taha.

    Tahun ini, perang di Gaza, memberikan bayangan gelap pada bulan Ramadan. Di masa lalu, ketegangan berpusat di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram al-Sharif atau Tempat Suci, dan bagi orang Yahudi sebagai Temple Mount.

    Israel buka pintu Masjid Al-Aqsa selama Ramadan

    Selama Ramadan, ratusan ribu umat Islam biasanya berkumpul untuk salat di alun-alun besar depan Masjid Al-Aqsa.

    Hamas berupaya memanfaatkan nilai simbolis Al-Aqsa bagi warga Palestina dan muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan tekanan. Pekan lalu, dalam pidatonya di televisi, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyerukan kepada warga Palestina untuk melakukan pawai ke Masjid Al-Aqsa pada hari pertama Ramadan.

    Minggu ini, pada 5 Maret, pemerintah Israel mengatakan tidak akan memberlakukan pembatasan baru terhadap jumlah jamaah. “Selama minggu pertama Ramadan, jamaah akan diizinkan memasuki Temple Mount dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” mengacu pada pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel.

    “Ramadan adalah suci bagi umat Islam; kesuciannya akan dijunjung tinggi tahun ini, seperti yang dilakukan setiap tahun.”

    Namun, ia juga menambahkan, “penilaian mingguan terhadap aspek keamanan akan dilakukan.”

    Salat dalam ‘ketenangan dan ketenteraman’ di Al-Aqsa

    Para pimpinan umat muslim menyambut baik keputusan pemerintah Israel tersebut.

    “Kami sangat senang bahwa di bulan yang penuh berkah ini ada hal-hal yang mulai terlihat jelas bagi umat Islam terkait dibukanya pintu Masjid Al-Aqsa bagi seluruh pengunjung tanpa batasan usia,” kata Syekh Azzam al-Khatib kepada DW di Yerusalem.

    Dia adalah Direktur Wakaf Yerusalem, badan yang bertanggung jawab menerapkan hak asuh Yordania atas tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem dan sekitarnya.

    “Tujuan kami salat, ibadah, dan puasa di sana, serta bisa mencapai masjid dengan ketenangan dan ketenteraman seutuhnya. Dan juga meninggalkan masjid dalam ketenangan dan ketenteraman seutuhnya,” ujarnya.

    Awal Ramadan juga telah ditetapkan sebagai tenggat waktu bagi upaya mediator AS, Qatar, dan Mesir baru-baru ini untuk menengahi kesepakatan sandera baru dan gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Namun, kesepakatan untuk membebaskan 134 sandera Israel yang diyakini masih ditahan oleh Hamas masih belum tercapai.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ada harapan di Gaza bahwa gencatan senjata, meskipun hanya bersifat sementara, akan memberikan kelonggaran. Setidaknya ketakutan dan kecemasan akan berkurang, kata Nour al-Muzaini kepada DW melalui WhatsApp. Pria berusia 36 tahun ini telah berpindah-pindah selama enam bulan terakhir dari Kota Gaza ke Khan Younis dan kemudian ke kota perbatasan Rafah.

    “Di bulan Ramadan kita menjalankan ritual yang merupakan bagian integral dari kehidupan normal kita, seperti berbuka puasa, berdoa dan beribadah. Ini adalah bulan rahmat dan pengampunan, tetapi sulit untuk dilaksanakan ketika Anda dalam pengungsian,” katanya.

    Ramadan suram

    Tamer Abu Kwaik paling mengkhawatirkan anak-anaknya. Dia dan keluarganya kini tinggal di tenda di Rafah, setelah melakukan perjalanan dari Gaza utara. Ramadan, kata Abu Kwaik, selalu menjadi momen spesial bagi keluarga.

    “Pada masa sebelum perang, kami biasa menciptakan suasana yang indah untuk anak-anak. Namun sekarang, di tengah perang, kami melakukan yang terbaik untuk membuat mereka tersenyum. Namun, saat saya mendekorasi tenda, saya menyadari hal itu tidak akan terjadi. Tidak akan semeriah dulu,” ujarnya melalui pesan suara WhatsApp dari Rafah.

    Ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi sangat sulit untuk diatasi.

    “Kami berusaha mengatasi krisis ini secara psikologis, berharap perang akan segera berakhir dan akan ada gencatan senjata sehingga kami dapat kembali ke rumah,” kata Abu Kwaik.

    “Rumah saya sendiri telah dihancurkan; sebagian dari sebuah bangunan telah hancur total. Saya sering bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan ketika perang berakhir.”

    Jika kesepakatan baru mengenai penyanderaan tidak tercapai, Israel menyatakan akan memperluas operasi daratnya hingga ke Rafah, tempat sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina saat ini mencari perlindungan.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa “IDF (Pasukan Pertahanan Israel) akan terus beroperasi melawan semua batalion Hamas di seluruh Jalur Gaza, dan itu termasuk Rafah, benteng terakhir Hamas. Siapa pun yang menyuruh kami untuk tidak beroperasi di Rafah berarti menyuruh kami kalah perang. Itu tidak akan terjadi.”

    (rs/gtp/hp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Klaim 13.000 Anggota Hamas Tewas dalam Perang di Gaza

    Netanyahu Klaim 13.000 Anggota Hamas Tewas dalam Perang di Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengklaim sedikitnya 13.000 “teroris”, atau anggota Hamas, termasuk di antara warga Palestina yang tewas selama perang berkecamuk di Jalur Gaza. Netanyahu berjanji akan melanjutkan serangannya di bagian selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (11/3/2024), lebih dari 31.000 orang tewas di Jalur Gaza akibat perang yang berkecamuk selama lima bulan terakhir.

    Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, tidak merinci jumlah korban tewas antara warga sipil dan militan Hamas. Namun disebutkan bahwa sekitar 72 persen dari korban tewas tersebut merupakan perempuan dan anak-anak.

    Hamas sebelumnya menolak pernyataan Israel yang menyebut jumlah militan yang tewas di Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai upaya menggambarkan “kemenangan palsu”.

    Netanyahu, dalam wawancara dengan media Politico, menyebut bahwa jumlah korban tewas dari kalangan sipil di Jalur Gaza sebenarnya lebih rendah dari yang dilaporkan. Dia juga mengklaim bahwa terdapat sedikitnya 13.000 militan di antara korban tewas yang dilaporkan di Jalur Gaza sejauh ini.

    Menurut rekaman audio yang dibagikan surat kabar Jerman, Bild, yang sama seperti Politico dimiliki oleh publisher Jerman Axel Springer, Netanyahu menyebut bahwa jumlah korban sipil di Jalur Gaza “bukanlah 30.000, bahkan bukan 20.000”.

    “Jauh lebih sedikit dari itu,” sebut Netanyahu dalam rekaman audio tersebut, seperti dilansir AFP.

    Hamas dianggap sebagai kelompok teroris oleh kebanyakan negara Barat. Kelompok militan itu belum mengungkapkan ke publik soal berapa banyak anggotanya yang tewas dalam pertempuran dengan militer Israel.

    Lebih lanjut, Netanyahu menyebut bahwa memperluas serangan Israel ke Rafah, yang ada di ujung selatan Jalur Gaza, menjadi kunci dalam mengalahkan Hamas.

    “Kami sangat dekat dengan kemenangan… Begitu kami memulai aksi militer terhadap batalion teror yang tersisa di Rafah, hanya tinggal menunggu beberapa minggu saja,” ucap Netanyahu seperti dikutip surat kabar Bild.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kecam Seruan ‘Bendera Putih’ Paus Fransiskus, Ukraina Ogah Menyerah ke Rusia

    Kecam Seruan ‘Bendera Putih’ Paus Fransiskus, Ukraina Ogah Menyerah ke Rusia

    Kyiv

    Ukraina mengecam seruan Paus Fransiskus soal “mengibarkan bendera putih dan bernegosiasi” dalam perang melawan invasi militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut “mediasi virtual” sedang berlangsung oleh tokoh-tokoh keagamaan.

    Sedangkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Dmytro Kuleba, dalam tanggapannya, menegaskan Kyiv tidak akan pernah menyerah pada Moskow.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (11/3/2024), Paus Fransiskus dalam wawancara dengan media Swiss, RTS, pada akhir pekan mengatakan bahwa ketika keadaan menjadi buruk bagi salah satu pihak yang berkonflik, kita harus menunjukkan “keberanian mengibarkan bendera putih” dan bernegosiasi.

    Zelensky dalam pernyataannya tidak merujuk langsung pada Paus Fransiskus atau komentarnya, namun dia menyebut tokoh-tokoh agama membantu Ukraina.

    “Mereka mendukung kami dengan doa, diskusi, dan tindakan. Ini memang sebuah gereja dengan umatnya. Tidak sejauh 2.500 kilometer, di suatu tempat, mediasi virtual antara seseorang yang ingin hidup dan seseorang yang ingin menghancurkan Anda,” ucapnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Tanggapan lebih jelas disampaikan oleh Kuleba yang dalam pesan media sosial X menyatakan bahwa orang kuat dalam perselisihan apa pun harusnya “berdiri di pihak yang baik daripada berusaha menempatkan mereka pada pijakan yang sama dan menyebutnya sebagai ‘negosiasi’”.

    “Bendera kami berwarna kuning dan biru. Ini adalah bendera yang kami gunakan untuk hidup, mati dan menang. Kami tidak akan pernah mengibarkan bendera lainnya,” tegas Kuleba dalam pernyataan berbahasa Inggris merujuk pada bendera nasional Ukraina.

    “Saya mendesak (Vatikan) untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, dan mendukung Ukraina dan rakyatnya dalam perjuangan yang adil untuk hidup mereka,” cetusnya.

    Hal itu mengacu pada argumen lama bahwa Paus Pius XII tidak bertindak meski ada bukti yang muncul selama perang soal sejauh mana Holocaust terjadi. Surat yang dipublikasikan tahun lalu dari arsip Vatikan tampaknya menunjukkan Paus Pius XII telah mengetahui rincian tindakan Nazi untuk memusnahkan orang-orang Yahudi sejak tahun 1942.

    Sementara para pendukung Paus Pius XII meyakini dia bekerja di belakang layar untuk membantu orang-orang Yahudi dan tidak membicarakannya di depan umum untuk mencegah memperburuk situasi umat Katolik di negara-negara Eropa yang diduduki Nazi pada saat itu.

    Dalam tanggapan terpisah, pemimpin Gereja Katolik Ritus Timur di Ukraina yang beranggotakan 5 juta jemaat, Uskup Agung Sviatoslav Shevchuk, juga menolak seruan “bendera putih” Paus Fransiskus.

    “Ukraina terluka, tapi belum ditaklukkan! Ukraina sudah kelelahan, tapi akan tetap berdiri dan bertahan! Percayalah, tidak ada seorangpun yang berpikir untuk menyerah,” demikian pernyataan Shevchuk yang dimuat dalam situs resmi gereja.

    Pada Sabtu (9/3) malam, seperti dilansir AFP, Vatikan merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa Paus Fransiskus menggunakan istilah “bendera putih”, yang secara luas dimaknai menyerah di medan perang, dimaksudkan untuk berarti “penghentian permusuhan, gencatan senjata yang dicapai dengan keberanian negosiasi”.

    Namun kata-kata Paus Fransiskus secara luas dipahami sebagai seruan untuk menyerah dan dikecam beberapa diplomat Barat.

    “Rusia adalah agresor dan telah melanggar hukum internasional! Oleh karena itu, Jerman meminta Moskow untuk menghentikan perang, bukan Kyiv!” tegas utusan Jerman untuk Vatikan, Bernhard Kotsch, dalam tanggapannya.

    “Bagaimana kalau, demi keseimbangan, mendorong (Presiden Rusia Vladimir) Putin agar berani menarik pasukannya dari Ukraina?” tanya Menlu Polandia Radoslaw Sikorski dalam komentarnya via media sosial X.

    Zelensky telah menyerukan penarikan semua tentara Rusia dan pemulihan perbatasan Ukraina pasca Uni Soviet. Namun Kremlin mengesampingkan perundingan yang didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan oleh Kyiv.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar voting atau pemungutan suara terhadap draf resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Voting dijadwalkan pada Selasa (20/2) waktu setempat, meskipun ada ancaman veto dari Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi itu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), draf resolusi terbaru yang diajukan oleh Aljazair ke Dewan Keamanan PBB itu “menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak”.

    Voting ini akan digelar ketika Israel bersiap melancarkan serangan darat terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menjadi tempat berlindung bagi sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari perang. Tel Aviv menyebut serangan ke Rafah sebagai bagian dari misi menghancurkan Hamas.

    Namun, Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan diri, termasuk dari AS yang merupakan sekutu terdekatnya.

    Draf resolusi yang diajukan Aljazair itu “menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina”. Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Serupa dengan dua draf resolusi sebelumnya yang ditolak AS dan Israel, rancangan resolusi terbaru ini tidak mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan itu disebut menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel, dan membuat lebih dari 250 orang disandera Hamas.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza yang bertujuan membalas serangan Hamas, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah merenggut lebih dari 29.000 nyawa, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak.

    AS telah memperingatkan pada akhir pekan bahwa draf resolusi terbaru yang diajukan Aljazair tidak bisa diterima, dan mengancam akan memvetonya.

    “Kami tidak meyakini bahwa produk Dewan (Keamanan PBB) ini akan membantu situasi di lapangan. Jika resolusi ini berhasil dibawa ke pemungutan suara, maka resolusi itu tidak akan dilanjutkan,” ucap Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.

    Menurut Wood, diadopsinya resolusi gencatan senjata semacam itu akan membahayakan perundingan diplomatik rumit yang sedang berlangsung, yang bisa mewujudkan pembebasan para sandera dari Jalur Gaza.

    AS Edarkan Usulan Alternatif untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB

    Washington justru mengedarkan draf alternatif untuk resolusi Dewan Keamanan PBB versinya, yang isinya menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Meskipun draf versi AS itu menggunakan kata “gencatan senjata” — yang sebelumnya dihindari Washington, dengan memveto dua resolusi pada Oktober dan Desember lalu yang menggunakan kata tersebut, usulan ini tidak menyerukan agar permusuhan segera diakhiri.

    Draf resolusi usulan AS itu menggemakan komentar Presiden Joe Biden, yang mengungkapkan dirinya mendorong Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk mendukung “gencatan senjata sementara” di Jalur Gaza dalam percakapan telepon pekan lalu.

    Resolusi usulan AS itu menyatakan dukungan untuk “gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula pembebasan semua sandera”.

    Disebutkan juga dalam draf resolusi AS itu soal kekhawatiran terhadap Rafah, dengan menyatakan bahwa “serangan darat besar-besaran tidak boleh dilakukan dalam situasi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    Seorang pejabat AS yang tidak disebut namanya, seperti dikutip AFP, mengatakan tidak ada batas waktu untuk voting draf resolusi usulan AS tersebut. Dia menyebut Washington tidak terburu-buru.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Uni Eropa Serukan Jeda Kemanusiaan Segera di Gaza

    Uni Eropa Serukan Jeda Kemanusiaan Segera di Gaza

    Jakarta

    Semua negara Uni Eropa, kecuali Hongaria ikut menyerukan “jeda kemanusiaan segera” dalam perang di Gaza.

    Demikian disampaikan kepala kebijakan luar negeri Josep Borrell pada Senin (19/2) waktu setempat, seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (20/2/2024).

    Uni Eropa telah berjuang untuk mendapatkan respons terpadu terhadap operasi militer Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Namun, Borrell mengatakan bahwa para menteri luar negeri dari 26 negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pernyataan yang menyerukan “jeda kemanusiaan segera yang akan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan”.

    Negara-negara UE juga mengulangi seruan mereka kepada Israel untuk tidak melancarkan serangan terhadap kota Rafah di Gaza, yang telah menjadi zona perlindungan utama di wilayah yang terkena dampak perang.

    Hongaria adalah pendukung setia Israel dan sering menolak untuk menyetujui pernyataan UE yang dianggap kritis terhadap negeri Yahudi tersebut.

    Negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Jerman, sampai saat ini masih enggan untuk menyerukan penghentian “segera” operasi Israel. Mereka tidak ingin terlihat mendukung tindakan apa pun yang dapat membatasi hak Israel untuk mempertahankan diri.

    Perang di Gaza dimulai ketika kelompok Hamas melancarkan serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu menyebabkan sekitar 1.160 orang tewas di Israel selatan, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP atas angka resmi Israel.

    Lebih dari 29.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam operasi militer Israel di Gaza, kata Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

    Hamas, yang dianggap sebagai kelompok “teroris” oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan pemerintah lainnya, juga menyandera sekitar 250 orang di Gaza. Dari jumlah itu, 130 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 30 orang diperkirakan tewas, menurut Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mantan Presiden Honduras Diadili Atas Perdagangan Narkoba di AS

    Mantan Presiden Honduras Diadili Atas Perdagangan Narkoba di AS

    New York

    Mantan Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez, diadili di pengadilan New York, Amerika Serikat (AS), atas dakwaan perdagangan narkoba. Hernandez didakwa memfasilitasi rentetan praktik perdagangan narkoba, termasuk pengiriman 500 ton kokain ke wilayah AS melalui Honduras sejak dua dekade lalu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), Hernandez yang berusia 55 tahun ini diekstradisi ke AS pada April 2022 lalu untuk menjawab tuduhan soal dirinya membantu penyelundupan ratusan ton kokain ke wilayah AS dengan imbalan suap jutaan dolar Amerika dari para sindikat penyelundup narkoba.

    Hernandez diadili sendirian di pengadilan federal distrik selatan Manhattan, New York, pada Selasa (20/2) setelah dua terdakwa lainnya, mantan Kepala Kepolisian Honduras Juan Carlos Bonilla dan mantan polisi Mauricio Hernandez, mengaku bersalah atas perdagangan narkoba dalam persidangan beberapa hari terakhir.

    Pengakuan bersalah kedua mantan pejabat kepolisian Honduras itu, dan kerja sama apa pun dengan otoritas berwenang AS, kemungkinan besar akan menambah tekanan pada Hernandez untuk membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut AS dan juga mengajukan pembelaan.

    Saat menjabat Presiden Honduras, Hernandez bekerja secara erat dengan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump dan bahkan menuai pujian dari Washington atas kerja pemerintahannya dalam penyitaan narkoba dan perang melawan kejahatan terorganisir.

    “Dia (Hernandez-red) menangkap orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengannya, tapi dia melindungi yang lainnya,” ucap mantan agen Otoritas Penegakan Narkoba AS (DEA), Mikel Vigil, kepada AFP.

    Hernandez menjabat Presiden Honduras periode tahun 2014-2022, dengan pemerintahannya diwarnai tuduhan korupsi. Oleh jaksa penuntut AS, dia dituduh memfasilitasi penyelundupan sekitar 500 ton kokain — terutama dari Kolombia dan Venezuela — ke AS melalui Honduras sejak tahun 2004, jauh sebelum dia menjabat presiden.

    Beberapa pengedar narkoba mengakui kepada jaksa AS bahwa mereka telah membayar suap kepada orang-orang dekat Hernandez. Pada saat Hernandez meninggalkan jabatannya, agen-agen DEA siap bergerak menangkapnya.

    Dia diekstradisi ke AS tak lama setelah menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya, Presiden Xiomara Castro.

    Jika terbukti bersalah atas tiga dakwaan yang dijeratkan terhadapnya — satu dakwaan konspirasi perdagangan narkoba dan dua dakwaan perdagangan dan kepemilikan senjata, Hernandez terancam hukuman penjara seumur hidup dan bisa mati di balik jeruji besi.

    Hernandez bersikeras dirinya tidak bersalah. “Saya adalah korban balas dendam dan konspirasi kejahatan terorganisir dan musuh-musuh politik,” tulisnya dalam surat terbuka yang dikirim dari penjara di New York dan dipublikasikan di media sosial X oleh istrinya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Kim Jong Un

    Putin Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Kim Jong Un

    Pyongyang

    Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiahkan sebuah mobil mewah buatan Rusia kepada pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un. Pemberian Moskow ini berpotensi melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijatuhkan terhadap Pyongyang.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), pemberian mobil dari Putin kepada Kim Jong Un itu terjadi saat kedua negara memperkuat hubungan di berbagai bidang, mulai dari pariwisata hingga pertahanan. Korut diketahui semakin dekat dengan Rusia sejak Kim Jong Un mengunjungi Putin tahun lalu.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), menyebut hadiah mobil dari Putin itu dimaksudkan untuk “penggunaan pribadi” Kim Jong Un.

    “(Kim Jong Un) Diberi sebuah mobil buatan Rusia untuk penggunaan pribadinya oleh Vladimir Vladimirovich Putin, Presiden Federasi Rusia,” sebut KCNA dalam laporannya.

    Menurut KCNA, mobil buatan Rusia itu dikirimkan kepada ajudan top Kim Jong Un oleh pihak Rusia pada 18 Februari.

    Ucapan terima kasih, sebut KCNA, disampaikan kepada Putin oleh lewat Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un.

    “(Kim Yo Jong) Dengan sopan menyampaikan rasa terima kasih Kim Jong Un kepada Putin, kepada pihak Rusia, menyebut hadiah itu berfungsi sebagai demonstrasi yang jelas dari hubungan pribadi yang khusus antara para pemimpin tertinggi,” demikian laporan KCNA.

    Lihat juga Video: 2 Remaja Korut Dihukum Kerja Paksa 12 Tahun gegara Nonton Drakor

    Kim Jong Un diyakini sebagai penggemar berat otomotif dan memiliki banyak koleksi kendaraan mewah merek asing yang diduga diselundupkan ke Pyongyang. Pemimpin Korut itu juga beberapa kali terlihat menggunakan mobil mewah, seperti SUV Lexus dan Mercedes-Benz model S-Class.

    Laporan PBB tahun 2021 menyoroti upaya pengiriman kendaraan mewah senilai lebih dari US$ 1 juta, termasuk model-model yang tersebut di atas, yang diduga berasal dari Uni Emirat Arab menuju ke Ningbo, China, untuk selanjutnya dikirimkan ke Korut.

    Impor kendaraan apa pun akan melanggar serangkaian sanksi PBB terhadap Pyongyang terkait program senjata yang dilarang.

    Selama kunjungan ke Rusia tahun lalu, Putin mengundang Kim Jong Un duduk di kursi belakang limusin kepresidenan Aurus Senat miliknya. Kim Jong Un sendiri membawa limusin Maybach miliknya saat berkunjung ke Rusia, yang diangkut dengan kereta khusus yang ditumpanginya dari Pyongyang.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diserang Houthi, Kapal Kargo Inggris Terancam Tenggelam

    Diserang Houthi, Kapal Kargo Inggris Terancam Tenggelam

    Sanaa

    Kelompok Houthi mengklaim pasukannya menyerang sebuah kapal kargo Rubymar, yang berbendera Belize dan terdaftar di Inggris, di perairan Teluk Aden. Houthi menyebut serangan itu memicu kerusakan parah pada kapal dan membuat kapal itu terancam tenggelam.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (20/2/2024), juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea, dalam pernyataannya menyebut kapal kargo itu berhenti total dan berisiko tenggelam di Teluk Aden. Namun Sarea juga menyatakan bahwa para awak kapal itu selamat.

    “Kapal itu terkena serangan serius yang menyebabkannya berhenti total. Akibatnya, kerusakan parah dialami kapal tersebut, kini kapal itu berisiko tenggelam di Teluk Aden,” sebut Sarea dalam pernyataannya.

    Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambrey, dalam pernyataan terpisah menyebut kapal kargo berbendera Belize, yang terdaftar di Inggris dan dioperasikan oleh Lebanon itu diserang di Selat Bab al-Mandab, lepas pantai Yaman, pada Minggu (18/2) waktu setempat.

    Menurut Ambrey, kapal kargo itu sedang berlayar menuju utara dalam perjalanan dari Khor Fakkan di Uni Emirat Arab, menuju ke Varna, Bulgaria, ketika serangan terjadi.

    “Kapal yang bermuatan sebagian itu melambat sebentar dari 10 knot menjadi 6 knot dan menyimpang jalurnya, dan menghubungi Angkatan Laut Djibouti, sebelum kembali ke jalur dan kecepatan sebelumnya,” sebut Ambrey dalam laporannya.

    Sementara Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) menyatakan pihaknya menerima laporan soal insiden di perairan berjalan 35 mil sebelah selatan Al Mukha, sebuah kota di pantai Laut Merah, Yaman, dan bahwa ledakan yang terjadi di dekat kapal itu mengakibatkan kerusakan.

    UKMTO melaporkan bahwa awak-awak kapal itu telah meninggalkan sebuah kapal di lepas pantai Yaman setelah terjadi ledakan — yang tampaknya merupakan insiden yang sama dengan yang dilaporkan Ambrey.

    “Otoritas militer melaporkan bahwa para awak telah meninggalkan kapal tersebut,” demikian pernyataan yang dirilis UKMTO pada Senin (19/2) waktu setempat.

    Disebutkan juga bahwa kapal itu kini sedang berlabuh dan semua awaknya selamat.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini