Jenis Media: Internasional

  • Gawat, Sistem Kesehatan di Gaza Bisa Kolaps Beberapa Jam Lagi

    Gawat, Sistem Kesehatan di Gaza Bisa Kolaps Beberapa Jam Lagi

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa sistem kesehatan di wilayah Palestina yang terkepung itu kini berada di ambang kehancuran. Disebutkan bahwa sistem kesehatan di Gaza hanya “beberapa jam lagi” sebelum kolaps, setelah pertempuran menghalangi pengiriman bahan bakar melalui penyeberangan utama.

    “Kita hanya beberapa jam lagi menuju kolapsnya sistem kesehatan di Jalur Gaza karena kurangnya bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan generator di rumah sakit, ambulans, dan [kendaraan] untuk mengangkut para staf,” kata Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir media Al Arabiya, Selasa (14/5/2024).

    Sebelumnya pada hari Senin (13/5) waktu setempat, pasukan Israel bergerak lebih jauh ke dalam wilayah tepi utara Gaza untuk merebut kembali wilayah di mana mereka mengklaim telah mengalahkan Hamas beberapa bulan yang lalu. Sementara di ujung lain dari daerah kantong tersebut, tank-tank dan tentara Israel terus maju ke kota Rafah.

    Militer Israel mengatakan pada hari Minggu lalu, bahwa mereka telah membuka perlintasan perbatasan baru ke Gaza utara sebagai “bagian dari upaya untuk meningkatkan jalur bantuan.”

    Sebelumnya, kelompok Hamas menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyebut gencatan senjata akan terwujud di Jalur Gaza jika Hamas membebaskan para sandera yang tersisa. Hamas mengecam Biden atas pernyataan itu, dan menyebutnya sebagai “kemunduran” dalam perundingan gencatan senjata.

    “Kami mengutuk sikap Presiden AS ini, kami menganggapnya sebagai kemunduran dari hasil perundingan putaran terbaru, yang mengarah pada persetujuan gerakan ini terhadap proposal yang diajukan para mediator,” demikian pernyataan Hamas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (13/5/2024).

    Pernyataan Biden yang dikecam Hamas itu disampaikan pada Sabtu (11/5) waktu setempat, ketika sang Presiden AS menghadiri acara penggalangan dana untuk kampanye pilpres di luar Seattle, Washington, tepatnya di kediaman seorang mantan eksekutif Microsoft.

    iden memberikan tanggapan soal perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, setelah sebelumnya menghindari topik itu dalam tiga acara serupa pada Jumat (10/5) lalu.

    Dalam pernyataannya, Biden mengatakan bahwa gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas mungkin terjadi “besok” jika Hamas membebaskan para sandera yang ditangkap sejak serangan 7 Oktober tahun lalu.

    “Akan ada gencatan senjata besok jika Hamas membebaskan para sandera,” ucap Biden.

    “Israel mengatakan terserah pada Hamas, jika mereka menginginkannya, kita bisa mengakhirinya besok. Dan gencatan senjata akan dimulai besok,” kata Biden saat berbicara di hadapan sekitar 100 orang yang hadir dalam acara tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan Biden setelah sebelumnya mengancam Israel bahwa AS bisa menghentikan pasokan senjata, terutama peluru artileri, jika sekutunya itu tetap mengirimkan pasukan darat dalam jumlah besar dalam invasi ke Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diserang Kembang Api Saat Demo Mahasiswa, 26 Polisi Meksiko Luka-luka

    Diserang Kembang Api Saat Demo Mahasiswa, 26 Polisi Meksiko Luka-luka

    Mexico City

    Sedikitnya 26 personel Kepolisian Meksiko mengalami luka-luka setelah para demonstran meluncurkan kembang api ke arah mereka. Insiden ini terjadi dalam unjuk rasa terbaru untuk menuntut keadilan bagi 43 mahasiswa yang hilang misterius sejak satu dekade lalu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (14/5/2024), otoritas sekretariat keamanan ibu kota Meksiko melaporkan bahwa 26 polisi yang luka-luka itu dirawat oleh paramedis dan dibawa ke rumah sakit setempat untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut, usai insiden terjadi di luar istana kepresidenan di Mexico City pada Senin (13/5).

    Unjuk rasa itu digelar setelah delapan tentara, yang dituduh terlibat dalam kasus hilangnya para mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi pelatihan guru di negara bagian Guerrero tahun 2014 lalu, dibebaskan dari penahanan pra-sidang.

    Kasus ini secara luas dianggap sebagai salah satu kekejaman hak asasi manusia (HAM) terburuk di Meksiko.

    Pada Maret lalu, para demonstran marah karena kurangnya kemajuan dalam upaya membawa para pelaku ke pengadilan. Dalam aksi protes pada saat itu, para demonstran nekat mendobrak pintu istana kepresidenan Meksiko.

    Dalam kasus yang membayangi Meksiko selama satu dekade ini, puluhan mahasiswa yang hilang misterius itu disebut sedang dalam perjalanan ke lokasi unjuk rasa di Mexico City ketika, menurut para penyelidik, mereka diculik oleh kartel narkoba yang berkolusi dengan polisi korup.

    Penyebab pasti hilangnya 43 mahasiswa itu masih belum diketahui secara jelas. Namun komisi pencari kebenaran yang dibentuk pemerintah Meksiko melabeli kasus itu sebagai “kejahatan negara”, dengan menyebut pihak militer ikut bertanggung jawab baik secara langsung atau karena kelalaian.

    Rentetan penangkapan telah dilakukan atau diperintahkan terhadap puluhan tersangka, termasuk para personel militer dan mantan Jaksa Agung yang memimpin penyelidikan kontroversial atas kasus penghilangan massal tersebut.

    Namun sejauh ini, baru tiga jenazah mahasiswa yang menjadi korban yang berhasil diidentifikasi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pejabat Intelijen Militer AS Mundur karena Negaranya Dukung Israel

    Pejabat Intelijen Militer AS Mundur karena Negaranya Dukung Israel

    Washington DC

    Seorang mantan pejabat intelijen militer Amerika Serikat (AS) merilis surat untuk menjelaskan alasan dirinya resign atau mengundurkan diri dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA). Dia menyinggung soal “cedera moral” yang dipicu dukungan AS terhadap Israel dalam perang Gaza dan dampaknya terhadap warga Palestina.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (14/5/2024), Harrison Mann yang berpangkat Mayor Angkatan Darat menjadi pejabat DIA pertama yang diketahui mengundurkan diri karena tidak setuju dengan dukungan yang diberikan AS kepada Israel.

    Sebelumnya, seorang penerbang AS nekat membakar dirinya sendiri hingga tewas di luar Kedutaan Besar Israel di Washington DC pada Februari lalu, dan sejumlah personel militer AS lainnya menggelar aksi memprotes perang di Jalur Gaza.

    Mann, yang mengundurkan diri dari DIA pada November tahun lalu, menuturkan dirinya selama berbulan-bulan tetap bungkam soal alasannya mengundurkan diri karena takut.

    “Saya takut. Takut melanggar norma profesional kami. Takut mengecewakan para perwira yang saya hormati. Takut Anda akan merasa dikhianati. Saya meyakini beberapa dari Anda merasakan hal yang sama saat membaca ini,” ucap Mann dalam suratnya yang dikirimkan kepada rekan-rekannya bulan lalu, dan dipublikasikan via akun LinkedIn-nya pada Senin (13/5) waktu setempat.

    Dalam pernyataan terpisah, seorang pejabat DIA yang enggan disebut namanya mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Mann memang pernah bekerja pada Badan Intelijen Pertahanan AS.

    “Pengunduran diri karyawan merupakan peristiwa rutin di DIA, seperti halnya di perusahaan lainnya, dan para karyawan mengundurkan diri karena berbagai alasan dan motivasi,” ucap pejabat tersebut, tanpa menjelaskan lebih spesifik soal pengunduran diri Mann.

    Kasus Mann berbeda dengan para pejabat pemerintah AS lainnya, termasuk beberapa pejabat Departemen Luar Negeri, yang secara terbuka menyesalkan kebijakan AS sebagai alasan pengunduran diri mereka, dan tidak menunggu berbulan-bulan untuk mengungkap alasan mereka resign.

    Dalam suratnya, Mann menuturkan dirinya merasa malu dan bersalah karena membantu memajukan kebijakan AS, yang menurutnya, berkontribusi terhadap pembunuhan massal warga Palestina.

    “Pada tahap tertentu — apa pun pembenarannya — Anda akan memajukan kebijakan yang memungkinkan terjadinya kelaparan massal pada anak-anak, atau tidak,” tulis Mann dalam suratnya.

    Perang di Jalur Gaza dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Militer Israel melancarkan rentetan serangan terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas. Lebih dari 35.000 orang dilaporkan tewas akibat rentetan serangan Israel di Jalur Gaza sejauh ini, dengan lebih dari 78.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Kekhawatiran soal bencana kelaparan di Jalur Gaza meningkat setelah aliran bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza dibatasi oleh Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Melihat Rencana Jerman untuk Mengakhiri Tunawisma

    Melihat Rencana Jerman untuk Mengakhiri Tunawisma

    Jakarta

    Dirk Dymarski telah menjadi tunawisma selama 20 tahun. Ia pernah tinggal di tempat penampungan darurat tunawisma, dan juga pernah tinggal di jalanan. Menurutnya, tunawisma “bukan sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja”.

    “Menjadi tunawisma selama 20 tahun adalah pelajaran bagi saya dalam segala hal karena saya sendiri dulu berpikir dan bertindak secara diskriminatif dan memberikan stigma,” katanya kepada DW.

    “Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, saya menyadari bahwa siapa pun bisa terjerumus ke dalam situasi itu, dan sulit untuk keluar dari situ,” lanjutnya.

    Saat ini Dymarski menjadi bagian dari Freisttter Online Zeitung, sebuah surat kabar lokal yang ditulis oleh para tunawisma di kota kecil Freistatt. Ia juga merupakan anggota Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen (Representasi untuk Tunawisma), sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberikan tunawisma suara politik di Jerman.

    Menurut Dymarski, hambatan terbesar bagi para tunawisma dalam mencari rumah adalah stigma.

    “Ketika Anda ingin keluar dari tunawisma dan mencari tempat tinggal yang terjangkau, pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Anda adalah: Di mana Anda tinggal saat ini? Dan jika Anda memberi tahu bahwa Anda tinggal di tempat penampungan, Anda akan langsung gagal, ” ujarnya.

    Akhir dari tunawisma?

    Jumlah tunawisma semakin meningkat akibat kurangnya perumahan yang terjangkau. Meski angkanya sulit untuk dipastikan, pemerintah Jerman memperkirakan ada sekitar 375.000 tunawisma di negara tersebut, sementara Kelompok Kerja Federal untuk Bantuan bagi Tunawisma (BAG-W) memperkirakan jumlahnya mencapai 600.000 jiwa, dan sekitar 50.000 di antaranya masih hidup di jalanan. Angka tersebut termasuk orang-orang yang tidak memiliki rumah kontrak/sewa atau rumah sendiri. Pihak berwenang Jerman diwajibkan menyediakan tempat penampungan darurat bagi orang-orang yang hidup di jalanan, namun banyak yang memilih untuk tetap berada di luar rumah karena tempat penampungan seringkali tidak dapat menjamin privasi atau keamanan.

    Total ada 31 poin yang diterbitkan oleh Kementerian Federal untuk Perumahan, Pembangunan Perkotaan dan Bangunan, di antaranya adalah usulan seperti memberikan dana kepada pemerintah negara bagian untuk membangun perumahan sosial, memerangi diskriminasi di pasar perumahan, membantu para tunawisma mendapatkan asuransi kesehatan, dan memberikan layanan konseling yang mudah diakses.

    “Perumahan yang lebih terjangkau adalah inti dari perjuangan melawan tunawisma,” kata Menteri Perumahan Sosial Demokrat Jerman Klara Geywitz.

    “Pedoman nasional ini merupakan keinginan eksplisit dari masyarakat sipil, yaitu orang-orang yang peduli terhadap para tunawisma.”

    Hidup di jalanan: ‘Seperti berperang’

    Badan amal dan organisasi tunawisma berpendapat, rencana pemerintah Jerman itu sangat baik, namun hanya sebagai permulaan.

    Dymarski dan rekan-rekannya memuji persiapan dan usaha Menteri Geywitz berkonsultasi dengan mereka, namun rencana yang dihasilkan dinilai terlalu kabur dan kurang matang.

    Pendapat yang sama juga diutarakan organisasi tunawisma lainnya.

    “‘Rencana Aksi Nasional terdengar seperti: ‘Ini dia, sekarang kita punya rencana dan sekarang kita akan mewujudkannya.’ Tapi saya bertanya-tanya apakah ini bukan sekadar kertas,” kata Corinna Mncho, Direktur Proyek Housing First di Berlin.

    “Orang-orang yang harus benar-benar melaksanakan rencana tersebut – yaitu pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal – masih belum tahu bagaimana mereka harus melaksanakannya.”

    Housing First membantu para tunawisma menemukan rumah mereka sendiri tanpa syarat, karena proyek ini dimulai dengan prinsip bahwa memiliki tempat tinggal sendiri adalah sebuah hak. Mncho telah menyaksikan bagaimana dampak hidup di jalanan bagi masyarakat.

    “Salah satu klien kami pernah mengatakan bahwa hidup di jalanan itu seperti berperang,” katanya kepada DW.

    “Setiap hari Anda berada dalam kondisi bertarung atau dalam kondisi bertahan hidup. Orang-orang sama sekali tidak memiliki perlindungan, selalu waspada, tidak memiliki ruang pribadi, tidak ada ruang di mana mereka memiliki keintiman – segala sesuatu yang mungkin Anda miliki sebagai kebutuhan primer tidak terpenuhi. Itu berdampak pada jiwa Anda. Otak Anda sebenarnya merekonstruksi untuk mengatasinya.”

    Kurangnya perumahan yang terjangkau

    Rencana Aksi Nasional adalah sesuatu yang telah lama diserukan oleh badan amal.

    “Fakta bahwa para politisi mengatasi masalah ini adalah hal yang positif,” kata Lars Schfer, juru bicara para tunawisma di badan amal Diakonie milik Gereja Protestan kepada DW.

    Artinya, kita bisa terus mengingatkan pemerintah mengenai target yang telah dirumuskan.

    Namun Schfer juga mengatakan bahwa 31 poin dalam rencana tersebut tidak lebih dari “kumpulan tindakan yang telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah, dan beberapa tindakan baru yang tidak melibatkan perubahan besar dalam undang-undang atau memerlukan biaya”.

    Salah satu contohnya adalah poin nomor satu: Komitmen sebesar €18,15 miliar (Rp315 triliun) yang akan diberikan pemerintah federal kepada negara bagian untuk membangun perumahan sosial untuk periode 2022 hingga 2027. Apartemen yang bisa disewa sangat dibutuhkan, namun dana itu sudah diumumkan dua tahun yang lalu – dan pemerintah terpaksa mengakui bahwa hanya 22.545 unit baru yang tersedia pada tahun 2022, jauh di belakang target yaitu sebesar 100.000 unit per tahun.

    “Hal ini membuat saya berpikir: Tentu saja, Anda bisa menuliskannya di sana, tapi itu tidak membantu karena pada akhirnya semua yang dilakukan tidak mengarah pada penurunan angka tunawisma,” kata Mncho.

    Schfer berpendapat bahwa ada langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh pemerintah, namun tidak dilaksanakan dalam Rencana Aksi. Misalnya, prasangka pemilik rumah kontrakan dapat diatasi jika pemerintah daerah menetapkan kuota bagi para tunawisma di perumahan sosial yang baru. Demikian pula pemerintah federal dapat menetapkan bahwa sebagian uang yang diserahkan kepada negara bagian untuk membangun perumahan sosial dapat digunakan untuk menampung para tunawisma.

    Menurut Mncho, ini bukan sekadar soal membelanjakan lebih banyak uang, tapi ini soal alokasi yang lebih baik dan tepat.

    “Uangnya ada – akomodasi darurat memerlukan biaya yang sangat besar dengan standar yang sangat, sangat buruk,” katanya.

    “Kita berbicara tentang biaya sebesar €1.000 untuk satu orang per bulan di Berlin. Tidak ada apartemen yang harganya sebesar itu di Berlin. Itu bahkan belum termasuk biaya lainnya, tidak ada sama sekali.”

    Saat ini, badan amal mengatakan situasi pasar perumahan sangat menyedihkan sehingga banyak orang terjebak di tempat penampungan selama bertahun-tahun. Rencana baru pemerintah ini merupakan upaya untuk mengatasi hal tersebut – namun bagi para aktivis, hal ini hanyalah sebuah pernyataan niat. mel/yf

    Lihat juga Video ‘Canggihnya Robot yang Digadang-gadang Bisa Bantu Sembuhkan Kanker’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Akui Bom Pasokan AS ke Israel Tewaskan Warga Palestina

    Biden Akui Bom Pasokan AS ke Israel Tewaskan Warga Palestina

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengakui bahwa warga sipil di Palestina telah terbunuh oleh bom-bom yang dipasok pihaknya ke Israel.

    “Warga sipil tewas di Gaza akibat bom-bom tersebut, serta cara-cara lain yang mereka gunakan untuk mengincar pusat-pusat populasi,” kata Joe Biden dalam sebuah wawancara dengan kantor berita CNN.

    Joe Biden menambahkan bahwa Amerika Serikat masih berkomitmen terhadap hak Israel membela diri dan masih akan mengirim pasokan roket pencegat Iron Dome.

    Namun, AS bakal memberlakukan batasan aturan jika Israel menyerbu ke Rafah. “Kami tidak akan memasok lagi senjata dan peluru artileri yang digunakan, yang telah digunakan.”

    Pihak AS telah berulang kali mendesak Israel untuk tidak melanjutkan serangan ke kawasan selatan Kota Gaza.

    Sebelumnya pada awal pekan ini, pimpinan Israel telah menyetujui operasi militer di Rafah, tempat 1,2 juta warga Palestina berlindung.

    Pihak militer Israel telah menyerang target-target Hamas di bagian timur kota tersebut, setelah mengeluarkan perintah evakuasi kepada ribuan penduduk Rafah.

    Pihak RS laporkan 36 orang Palestina tewas di Rafah

    Pihak RS mengatakan dari puluhan korban itu, termasuk di antaranya anak-anak yang rumahnya dihantam oleh serangan udara Israel.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas menyebut sedikitnya 19 orang lagi tewas di sekitar Jalur Gaza dalam waktu 24 jam terakhir. Pihak Hamas juga menyebut secara keseluruhan setidaknya 34.844 orang Palestina tewas sejak dimulainya konflik ini.

    Meskipun data yang dikeluarkan Hamas itu dianggap akurat oleh para pengamat internasional, tapi jumlah itu tidak membedakan antara warga sipil dan militan, serta tidak bisa diverifikasi secara independen. Pihak Hamas memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari korban tewas di Gaza adalah anak-anak.

    Israel Defense Forces (IDF) atau Pasukan Pertahanan Israel melaporkan bahwa beberapa pasukan militan Hamas telah terbunuh dalam sejumlah pertempuran di Rafah, di mana sejumlah aksi mata melaporkan serangan Israel yang tengah berlangsung kepada kantor berita dpa.

    Sementara itu, United Nations Population Fund UNFPA pada Rabu (08/05) menyebut bahwa rumah sakit bersalin utama di Rafah telah berhenti menerima pasien.

    Kepada Reuters, UNFPA mengatakan bahwa RS Bersalin Emirat telah menangani sekitar 85 kelahiran per hari, jumlah ini hampir setengah dari total kelahiran di seluruh Gaza, sebelum peningkatan pertempuran antara Hamas dan IDF di luar Rafah.

    Pekerja kemanusiaan di Rafah laporkan adanya serangan udara, tembakan dan ledakan

    Seorang pekerja kemanusiaan di Rafah mengaku telah mendengar ledakan besar, serangan udara dan tembakan setelah Israel melancarkan serangan ke kota tersebut.

    “Kami menyaksikan … setelah militer Israel memulai operasi darat di bagian timur kota, ledakan besar, baku tembak yang terdengar dari sisi timur kota, selain itu juga serangan udara di berbagai daerah di seluruh wilayah Rafah, tempat di mana satu juta orang tinggal,” kata Pekerja Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) di Rafah, Hisham Mhanna, kepada DW.

    “Kami juga menyaksikan gelombang besar pengungsi yang melarikan diri dari sisi timur kota, kawasan yang mendapat peringatan evakuasi, membawa apa pun yang dapat mereka bawa dengan cepat, berpindah menggunakan mobil dan kendaraan lain, bahkan gerobak yang ditarik oleh keledai, dan banyak juga yang berjalan kaki membawa tas ransel yang berat,” papar Mhanna.

    “Anak-anak, perempuan, orang tua berbagai usia kini terpaksa mengungsi tanpa tujuan yang jelas.”

    Mhanna menyebut ICRC terus memberikan bantuan dari sistem pelayanan kesehatan dan menyediakan makanan hangat untuk ribuan orang.

    Namun, hal ini tidak cukup untuk membantu warga sipil Palestina yang terjebak di wilayah yang terkepung, ungkap Mhanna.

    “Kami berusaha memaksimalkan respons kemanusiaan,” ucap Mhanna.

    “Kami berusaha menjangkau sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Namun, ini masih layaknya setetes air di lautan jika permusuhan terus berlanjut, karena selama ada jual beli serangan, ini berarti kebutuhan yang lebih besar yang pasti tidak akan terpenuhi.”

    “Tantangannya sangat besar,” kata Mhanna. “Pertama, tidak ada jaminan keamanan untuk pergerakan kami. Bantuan yang telah meningkat secara signifikan untuk masuk ke Gaza perlu diubah menjadi aliran bantuan tanpa hambatan, benar-benar aman, sehingga kami sebagai pekerja kemanusiaan dapat memasoknya ke ratusan ribu orang yang sangat membutuhkan di seluruh Jalur Gaza.”

    Operasi militer Israel ke Gaza berawal dari serangan militan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih 1200 orang. Hamas ketika itu juga menculik lebih dari 200 orang yang dibawa sebagai sandera ke Jalur Gaza. Israel kemudian melancarkan serangan balasan ke Gaza dengan tujuan untuk “menghancurkan Hamas”.

    Kelompok militan Hamas dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh AS, Jerman, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    mh/hp (AP, Reuters, AFP, dpa)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Tegaskan Bisa Ubah Doktrin Nuklir Jika Terancam Israel

    Iran Tegaskan Bisa Ubah Doktrin Nuklir Jika Terancam Israel

    Teheran

    Iran menegaskan pihaknya bisa mengubah doktrin nuklirnya jika keberadaan Teheran terancam oleh Israel. Penegasan ini semakin meningkatkan kekhawatiran mengenai senjata nuklir Iran.

    “Kami tidak ada keputusan untuk membuat bom nuklir, tetapi jika keberadaan Iran terancam, tidak ada pilihan selain mengubah doktrin militer kami,” tegas penasihat pemimpin tertinggi Iran, Kamal Kharrazi, dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Iran’s Student News Network dan dilansir Reuters, Kamis (9/5/2024).

    Dalam pernyataannya, Kharrazi menyebut Teheran sudah memberikan isyarat bahwa mereka memiliki potensi untuk memproduksi senjata sejenis itu.

    “Jika terjadi serangan terhadap fasilitas nuklir kami oleh rezim Zionis, pencegahan kami akan berubah,” ucapnya.

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei diketahui melarang pengembangan senjata nuklir dalam sebuah fatwa yang dikeluarkan pada awal tahun 2000-an.

    Khamenei menegaskan kembali pendiriannya dalam pernyataan serupa tahun 2019 lalu.

    “Membuat dan menimbun bom nuklir adalah salah dan menggunakannya adalah haram… Meskipun kita memiliki teknologi nuklir, Iran dengan tewas menghindarinya,” demikian penegasan Khamenei pada saat itu.

    Namun demikian, Menteri Intelijen Iran yang menjabat tahun 2021 mengatakan bahwa tekanan Barat bisa mendorong Iran untuk mengupayakan senjata nuklir.

    Pada April lalu, Iran dan Israel mencapai tingkat ketegangan tertinggi, dengan Teheran secara langsung meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone terhadap Tel Aviv.

    Rentetan serangan itu disebut sebagai pembalasan atas dugaan serangan mematikan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada bulan yang sama.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saling Tuding Soal Pecandu Narkoba, Apakah Aliansi Marcos-Duterte Terputus?

    Saling Tuding Soal Pecandu Narkoba, Apakah Aliansi Marcos-Duterte Terputus?

    Manila

    Dua dinasti politik yang paling berpengaruh di Filipina, yaitu keluarga Duterte dan Marcos, saling melontarkan kritik dan diprediksi akan mengalami perpecahan. Namun, apakah mungkin hal itu terjadi dan apa risiko yang muncul jika mereka akhirnya ‘bercerai’?

    Dengan gaya yang bombastis, mantan Presiden Filipina yang terkenal dengan kebijakan perang melawan narkoba, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada para pendukungnya Januari silam bahwa penggantinya, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., adalah pecandu narkoba.

    Tidak berdiam diri, Marcos yang saat ini menjadi Presiden Filipina membalas dengan mengatakan bahwa Duterte melontarkan hinaan itu pasti di bawah pengaruh opioid atau obat pereda nyeri kategori narkotika.

    Saling balas ini disebut sebagai salah satu sinyal terkuat yang menunjukkan adanya keretakan dalam aliansi yang mengantarkan Marcos meraih kemenangan bersejarah pada pemilu 2022 lalu. Sekutu Marcos dalam pesta demokrasi itu adalah putri Rodrigo, Sara Duterte, yang kini menjabat sebagai wakil presiden.

    Sedari awal, para analis telah memprediksi terjadinya ‘perceraian’ di antara dua dinasti politik paling berkuasa di Filipina, Duterte dan Marcos.

    Tanda-tanda perpecahan semakin menguat di tengah perselisihan publik dan meningkatnya perbedaan pendapat antara dua dinasti ini mengenai agenda politik.

    Namun memutuskan untuk berpisah mungkin bukan pilihan bagi Marcos maupun Duterte, yang menjual diri kepada pemilih mereka sebagai “UniTeam”.

    Keretakan dalam aliansi

    Ayahnya, Rodrigo Duterte, menunjukkan ketidaksenangan dengan jelas atas keputusan Sara itu.

    Sara dipandang sebagai pewaris politik Duterte. Sebelum menjabat sebagai wakil presiden, Sara adalah Wali Kota Davao City, jabatan yang dipegang Duterte selama bertahun-tahun sebelum melangkah menjadi presiden pada tahun 2016.

    Aliansi Sara dengan Marcos, putra mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos, tidak mengejutkan para analis.

    Kedua kandidat ini berisiko kalah jika saling bertarung satu sama lain karena dukungan akan terpecah. Pendukung Sara mayoritas berada di wilayah selatan Filipina, sedangkan dukungan Marcos terpusat di utara.

    Dengan berkoalisi, mereka telah menyatukan kubu masing-masing dan memenangkan suara mayoritas Filipina pada pemilu tahun 2022.

    Baca juga:

    Banyak pengamat memprediksi Sara Duterte akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028 mendatang. Konstitusi Filipina melarang Marcos untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan enam tahun yang kedua sebuah pembatasan yang coba dia hapus, tuduh Duterte.

    Marcos mengatakan dia mendukung reformasi hukum yang akan memudahkan peraturan bagi bisnis asing, menarik lebih banyak investasi dan lapangan kerja ke negara di Asia Tenggara yang berpenduduk 100 juta orang.

    Namun para pengkritiknya menuding upaya Marcus itu sebagai taktik “jahat” untuk melakukan perubahan politik yang memungkinkan dirinya mencalonkan diri lagi menjadi presiden.

    Batasan masa jabatan presiden yang diberlakukan sejak tahun 1986, setelah ayahnya Marcos digulingkan dari kekuasaan oleh protes rakyat, semakin menambah seruan protes.

    Keretakan ini berubah secara mengejutkan ketika Duterte (kiri) dan Marcos saling menuduh sebagai pecandu narkoba (Getty Images)

    Tapi ini bukan satu-satunya sumber perdebatan antara dua dinasti ini.

    Marcos melontarkan komentar-komentar yang tampaknya mengkritik perang Duterte terhadap narkoba, kebijakan yang telah merenggut ribuan nyawa dan membuatnya menjadi paria terbuang atau tersingkir dari komunitas internasional.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan pembunuhan masih terus terjadi, walaupun polisi mengklaim jumlahnya telah berkurang pada masa pemerintahan presiden yang baru.

    Selain itu, Marcos juga mendukung Amerika, berbeda dengan gaya kepemimpinan Duterte saat memerintah yang dekat dengan Beijing.

    Marcos memberikan akses yang lebih luas ke pasukan Amerika atas pangkalan militer di Filipina. Marcos juga meningkatkan latihan militer tahunan antara dua negara dan menggunakan posisi strategis Filipina di Pasifik untuk menggalang dukungan, tidak hanya dari Washington tetapi juga Jepang.

    Baca juga:

    Hingga kini, Marcos juga belum mundur dari ‘permainan kucing-kucingan’ yang mematikan dengan China di perairan Laut China Selatan yang bersengketa.

    Di sisi lain, Rodrigo Duterte menolak untuk menyerukan kemenangan Filipina di pengadilan internasional terhadap klaim Beijing di Laut Cina Selatan selama masa jabatannya.

    Duterte berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan China, yang diduga sebagai respon terhadap kecaman dari negara-negara Barat atas perang narkoba yang dilakukannya.

    Ada juga pertengkaran kecil di antara dua kubu ini.

    Selain menjabat sebagai wapres, Sara Duterte juga ditunjuk menjadi menteri pendidikan di pemerintahan Marcos, meskipun secara terbuka dia mengatakan ingin menjadi menteri pertahanan.

    Sara mengatakan dia menerima keputusan itu untuk menghindari pembicaraan tentang dugaan adanya keretakan dalam koalisi.

    Sara juga diperiksa secara ketat oleh parlemen tahun lalu atas permintaannya untuk memberikan jutaan peso sebagai “dana rahasia” pengeluaran bersifat diskresi yang diperbolehkan oleh lembaga pemerintah.

    Sekutu Marcos kemudian memotong anggarannya, sebuah tindakan yang disebut memalukan sekaligus membuat marah.

    Permainan sinetron berisiko tinggi

    Melewati rangkaian perbedaan ini, keduanya masih menghindari saling menyerang secara langsung mungkin menandakan sebuah front persatuan untuk saat ini.

    Namun pihak-pihak lain dari kedua kubu ini jelas-jelas menginginkan keunggulan dalam menggaet opini publik, kata ilmuwan politik Cleve Arguelles, presiden perusahaan jajak pendapat WR Numero.

    Pada April lalu, setelah kedua pemimpin dinasti ini saling tuduh sebagai pecandu narkoba, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos melakukan wawancara di YouTube.

    Liza mengatakan dirinya “terluka” karena Sara Duterte tidak melakukan intervensi ketika ayahnya menyebut presiden Marcos sebagai “pecandu”.

    Dalam balasan video singkatnya, Sara mengatakan “perasaan pribadi” ibu negara itu bukanlah bagian dari pekerjaannya.

    Liza Marcos, padahal, tidak pernah membahas politik secara terbuka. Wawancara mengejutkan ini adalah upaya untuk “mengalahkan Duterte dalam permainan mereka sendiri”, Arguelles menganalisis.

    Liza Marcos tidak bisa menandingi komentar Rodrigo Duterte yang menohok – dia terkenal karena pernyataannya yang seksis, mengutuk Paus Francis dan mantan presiden AS Barack Obama.

    Tapi, Liza bisa dan memang membangun sebuah karakter sinetron yang dicerca namun ditonton oleh jutaan orang Filipina yaitu Si pengkhianat.

    “Ibu negara mencoba menggunakan emosi dibandingkan membingkainya dengan cara lain. Kami punya dugaan pengkhianatan, keluarga telah disakiti,” kata Arguelles.

    “Ini seperti sinetron.”

    Sara Duterte (kiri) dan Liza Marcos (kanan) (Getty Images)

    Arguelles mengatakan gaya ini sangat berbeda dengan Rodrigo Duterte, yang merupakan “ahli… kritik publik”.

    Duterte secara rutin mengkritik Marcos karena menjadi pemimpin yang “lemah” sebuah pesan yang kini digaungkan oleh putranya Sebastian, Wali Kota Davao City, yang bahkan meminta presiden untuk mengundurkan diri.

    “Keluarga Marcos terpaksa merespons. Jika tidak, mereka akan tertinggal,” kata Arguelles.

    Bagi Sara Duterte, keluar dari aliansi dengan Marcos dapat menyebabkan dinastinya dikucilkan dari pemerintahan.

    Hal ini juga bisa menjerat ayahnya untuk dituntut di Filipina dan luar negeri atas tuduhan pembunuhan ratusan tersangka pengguna narkoba oleh polisi selama masa jabatannya.

    Selain itu, keputusan berisiko itu juga dapat merugikan peluang Sara mencalonkan diri pada pemilihan presiden tahun 2028. Para pemilih di Filipina tidak suka melihat presiden dan wakil presiden mereka bertengkar, kata Arguelles.

    Dua wakil presiden terakhir kalah dalam pencalonan mereka setelah berselisih dengan presiden yang mencalonkan diri bersama mereka.

    “Ada kebutuhan praktis bagi mereka untuk tetap bersatu,” tambahnya, setidaknya hingga pemilu paruh waktu pada 2026, yang akan menjadi referendum bagi petahana.

    Kedua belah pihak berharap untuk memenangkan parlemen dan badan-badan lokal, yang akan meningkatkan agenda politik masing-masing.

    “Jika mereka terpecah, mereka akan menjadi sangat rentan,” kata Arguelles.

    “Ini akan menjadi pertandingan bola bagi siapa pun.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Ankara

    Senyum menghiasi wajah Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika menjawab pertanyaan DW, bahwa “kami sudah tidak lagi mempertahankan hubungan dagang intensif dengan Israel. Isunya sudah selesai,” kata dia dalam jumpa pers di akhir kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Ankara, dua pekan lalu.

    Saat itu, rencana Turki “membatasi” ekspor sebanyak 54 jenis komoditas ke Israel baru berupa ancaman. Beberapa hari setelah pernyataan Erdogan, Kementerian Perdagangan akhirnya mengumumkan penghentian kerja sama ekspor dan impor dengan Israel.

    Kedua negara sejatinya menjalin kekariban bisnis. Menurut Asosiasi Ekspor Turki, TIM, perdagangan bilateral antara Turki dan Israel, “memiliki struktur yang stabil dan independen secara politik.”

    Pada 2022 silam, volume perdagangan antara kedua negara mencapai sembilan miliar dolar AS. Israel mengekspor barang senilai dua miliar dolar AS, sementara Turki membukukan penjualan senilai tujuh miliar dolar AS.

    Volume dagang kedua negara sejak itu berkurang dan hanya mencapai tujuh miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Proyeksi negatif di Turki

    Bagaimana penghentian dagang dengan Israel akan berdampak pada ekonomi Turki yang sedang dilanda krisis? Menurut Oguz Oyan, ekonom dan tokoh oposisi Turki, langkah tersebut akan menyulitkan Ankara menemukan investor asing.

    “Negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, memandang negatif negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” kata dia. “Penghentian dagang tidak hanya memperburuk hubungan dengan Israel, tetapi juga dengan pasar keuangan, dan artinya juga aliran dana investasi ke Turki.”

    Kritik dari Israel

    Di Israel, Menteri Luar Negeri Israel Katz merespons keras keputusan Turki untuk sepenuhnya menghentikan hubungan dagang.

    “Erdogan melanggar perjanjian internasional dengan memblokir pelabuhan. Dia mengabaikan kepentingan rakyat Turki dan pengusaha Turki. Beginilah tindakan seorang diktator,” kata dia.

    Apakah keputusan Ankara akan memicu konsekuensi hukum? “Tidak,” kata Profesor Funda Basaran Yavalar di Universitas Marmara, Istanbul, spesialis dalam hukum keuangan internasional.

    Karena sejauh ini, belum ada kontrak bisnis yang diakhiri secara sepihak. Basaran yakin, situasinya belum akan berubah.

    Menurutnya, solusi bisa diupayakan lewat Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang mewadahi perdagangan kedua negara dan menawarkan mekanisme mediasi antara negara anggota.

    Kegamangan usai kekalahan pemilu

    Sikap keras Ankara terhadap Israel diyakini bersumber pada kekalahan bersejarah Erdogan dalam pemilu komunal akhir Maret lalu.

    Kepada DW, Gabriel Haritos, peneliti di lembaga pemikir Yunani ELIAMEP yang berbasis di Yerusalem, menilai pemutusan hubungan dagang dengan Israel sebagai “taktik politik,” demi memuaskan publik di dalam negeri.

    Hal serupa diungkapkan ekonom Turki Oguz Oyan. “Di masa kampanye pemilu, pemerintahan Partai AKP mendulang sentimen negatif karena pesatnya perdagangan dengan Israel,” kata dia.

    Kebijakan pemerintah dinilai bermuka dua, karena di satu sisi giat menuduhkan kejahatan perang terhadap Israel di depan publik, tapi di balik layar tetap panen uang lewat hubungan dagang. “Hal ini mempengaruhi suara para pemilih Islam konservatif.”

    Oyan yakin, AKP berusaha memobilisasi dukungan elektoral di dalam negeri dengan bersikap keras ke Israel. “Mereka mengalami kekalahan besar dalam pemilu. AKP ingin memulihkan gengsi yang hilang dan redupnya kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gempuran Israel Tewaskan Komandan Angkatan Laut Hamas di Gaza

    Gempuran Israel Tewaskan Komandan Angkatan Laut Hamas di Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mengklaim serangan udaranya telah menewaskan komandan unit angkatan laut Hamas di Gaza City, Jalur Gaza. Tel Aviv menyebut komandan Hamas yang tewas itu telah melancarkan “serangan-serangan” terhadap tentara Israel dalam perang yang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), militer Israel mengidentifikasi komandan angkatan laut Hamas yang tewas sebagai Mohammed Ahmed Ali.

    Disebutkan militer Israel pada Rabu (8/5) waktu setempat bahwa Ahmed Ali tewas dalam serangan udara “sehari lalu”.

    Hamas belum memberikan komentar terkait klaim kematian salah satu komandannya.

    Sejumlah sumber dalam kelompok Hamas menyebut Ahmed Ali sebagai anggota sayap bersenjata Brigade Ezzedine al-Qassam.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa “selama perang, Ali bertanggung jawab atas serangan-serangan di wilayah Israel dan terhadap pasukan darat (tentara Israel) yang beroperasi di Jalur Gaza” termasuk yang ada di Jalur Gaza bagian tengah selama seminggu terakhir.

    Sayap bersenjata Hamas telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak perang meletus pada 7 Oktober tahun lalu, setelah serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel bagian selatan.

    Brigade Ezzedine al-Qassam secara rutin meluncurkan roket ke wilayah Israel. Sayap bersenjata Hamas itu juga mengklaim serangan roket pada Minggu (5/5) terhadap perlintasan Kerem Shalom, yang menghubungkan wilayah Israel dengan Jalur Gaza bagian selatan. Empat tentara Israel tewas akibat serangan itu.

    Serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Militer Israel tidak menjelaskan lebih lanjut apakah mereka meyakini Ahmed Ali terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan serangan tersebut.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan sedikitnya 34.904 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Sekitar 78.514 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Tak Toleransi Ancaman Barat: Kekuatan Nuklir Selalu Waspada!

    Putin Tak Toleransi Ancaman Barat: Kekuatan Nuklir Selalu Waspada!

    Moskow

    Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan negaranya tidak akan menoleransi segala ancaman dari negara-negara Barat. Putin memperingatkan bahwa kekuatan nuklir Rusia “selalu” waspada.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (9/5/2024), penegasan itu disampaikan Putin saat berpidato dalam peringatan 79 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II silam. Peringatan itu disebut sebagai “Hari Kemenangan” oleh warga Rusia, yang diwarnai parade militer.

    Parade militer “Hari Kemenangan” biasanya menampilkan barisan peralatan militer Rusia, termasuk rudal canggih dan sistem pertahanan udara, juga ribuan personel militer negara tersebut.

    Putin memuji tentara-tentara Rusia yang bertempur di Ukraina, dan menuduh “elite Barat” mengobarkan konflik di seluruh dunia, saat berpidato di hadapan ribuan tentara yang mengenakan seragam seremonial di Lapangan Merah, Moskow, pada Kamis (9/5) waktu setempat.

    “Rusia akan melakukan segalanya untuk mencegah bentrokan global, namun pada saat yang sama kita tidak akan membiarkan siapa pun mengancam kita. Kekuatan strategis kita selalu waspada,” tegas Putin dalam pidatonya.

    “Teman-teman, Rusia saat ini sedang melalui masa yang sulit dan krusial. Nasib tanah air, masa depannya bergantung pada kita masing-masing,” ujarnya.

    Hari Kemenangan yang diperingati dengan parade 9 Mei menjadi hari libur paling penting di Rusia, karena Putin menempatkan negaranya pada posisi tempur yang kuat. Dia berulang kali menggambarkan pertempuran melawan Ukraina saat ini sebagai pertempuran eksistensial melawan “Nazisme”.

    Putin juga semakin meningkatkan retorika nuklirnya. Awal pekan ini, Putin memerintah militer Rusia untuk melakukan latihan senjata nuklir taktis yang melibatkan angkatan laut dan pasukan yang berbasis di dekat Ukraina.

    Tahun lalu, Moskow mencabut ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif dan menarik diri dari perjanjian pengurangan senjata utama dengan Amerika Serikat (AS).

    Pidato Putin itu disampaikan dua hari setelah dia dilantik kembali menjadi Presiden Rusia dalam seremoni mewah yang digelar di Kremlin. Dengan pelantikan itu maka Putin resmi menjabat untuk enam tahun ke depan, dan memecahkan rekor masa jabatan kelima dengan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya.

    Putin yang kini berusia 71 tahun ini telah memerintah Rusia sejak pergantian abad. Dia berkuasa baik sebagai Presiden atau Perdana Menteri (PM) Rusia sejak tahun 1999 silam.

    Masa jabatan kelima Putin dimulai sekitar dua tahun setelah dia memerintahkan invasi militer Rusia ke Ukraina, yang menuai kecaman dunia. Setelah dirinya dilantik, Putin berjanji memberikan “kemenangan” kepada rakyat Rusia.

    “Kita adalah bangsa yang bersatu dan besar, dan bersama-sama kita akan mengatasi segala rintangan, mewujudkan semua yang telah kita rencanakan, dan bersama-sama kita akan menang,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini