Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Disinggung Presiden Palestina Soal Perang di Gaza, Hamas Bilang Gini

    Disinggung Presiden Palestina Soal Perang di Gaza, Hamas Bilang Gini

    Jakarta –

    Kelompok Hamas menyesalkan pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyebut kelompok tersebut telah memberikan dalih kepada Israel untuk melancarkan perang di Gaza. Pernyataan itu dilontarkan Abbas dalam pertemuan KTT Liga Arab di Bahrain.

    “Kami menyampaikan penyesalan kami mengenai pernyataan yang dibuat oleh presiden Otoritas Palestina … pada pertemuan puncak Arab yang diadakan di Manama,” kata kelompok milisi Palestina tersebut, seperti dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (17/5/2024).

    Hamas juga meminta negara-negara Arab untuk “memaksa” Israel mengakhiri serangannya di Gaza, setelah para pemimpin Arab menuntut “gencatan senjata segera dan permanen.”

    Sebelumnya, Abbas mengatakan bahwa kelompok Hamas telah memberi Israel dalih untuk melancarkan perang di Gaza dengan serangannya pada 7 Oktober tahun lalu.

    “Operasi militer yang dilakukan Hamas melalui keputusan sepihak pada hari itu, 7 Oktober, memberi Israel lebih banyak dalih dan pembenaran untuk menyerang Jalur Gaza,” kata Abbas dalam pertemuan KTT Liga Arab di Bahrain, seperti dilansir media Al Arabiya, Jumat (17/5/2024).

    KTT Liga Arab ke-33 digelar pada Kamis (16/5) waktu setempat di ibu kota Bahrain, Manama. Di sana, para pemimpin Arab berkumpul dalam pertemuan yang didominasi oleh isu perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung di Gaza.

    Dalam pidatonya di KTT tersebut, Abbas juga mengatakan bahwa pemerintah Palestina belum menerima dukungan finansial yang diharapkan dari mitra internasional dan regional.

    “Sekarang menjadi penting untuk mengaktifkan jaring pengaman Arab, untuk meningkatkan ketahanan rakyat kami dan memungkinkan pemerintah melaksanakan tugasnya,” kata Abbas.

    Pendanaan untuk Otoritas Palestina, badan yang menjalankan pemerintahan terbatas di Tepi Barat, sangat dibatasi oleh perselisihan mengenai transfer pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina.

    Pendanaan dari donor internasional juga berkurang, turun dari 30 persen dari anggaran tahunan sebesar US$6 miliar menjadi sekitar 1 persen, kata mantan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Palestina Sebut Hamas Beri Israel Dalih untuk Serang Gaza

    Presiden Palestina Sebut Hamas Beri Israel Dalih untuk Serang Gaza

    Jakarta –

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa kelompok Hamas telah memberi Israel dalih untuk melancarkan perang di Gaza dengan serangannya pada 7 Oktober tahun lalu.

    “Operasi militer yang dilakukan Hamas melalui keputusan sepihak pada hari itu, 7 Oktober, memberi Israel lebih banyak dalih dan pembenaran untuk menyerang Jalur Gaza,” kata Abbas dalam pertemuan KTT Liga Arab di Bahrain, seperti dilansir media Al Arabiya, Jumat (17/5/2024).

    KTT Liga Arab ke-33 digelar pada Kamis (16/5) waktu setempat di ibu kota Bahrain, Manama. Di sana, para pemimpin Arab berkumpul dalam pertemuan yang didominasi oleh isu perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung di Gaza.

    Dalam pidatonya di KTT tersebut, Abbas juga mengatakan bahwa pemerintah Palestina belum menerima dukungan finansial yang diharapkan dari mitra internasional dan regional.

    “Sekarang menjadi penting untuk mengaktifkan jaring pengaman Arab, untuk meningkatkan ketahanan rakyat kami dan memungkinkan pemerintah melaksanakan tugasnya,” kata Abbas.

    Pendanaan untuk Otoritas Palestina, badan yang menjalankan pemerintahan terbatas di Tepi Barat, sangat dibatasi oleh perselisihan mengenai transfer pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina.

    Pendanaan dari donor internasional juga berkurang, turun dari 30 persen dari anggaran tahunan sebesar US$6 miliar menjadi sekitar 1 persen, kata mantan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PM Lee Hsien Loong Mundur, Berakhirnya Dinasti Lee di Singapura

    PM Lee Hsien Loong Mundur, Berakhirnya Dinasti Lee di Singapura

    Jakarta –

    Setelah 20 tahun berkuasa, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengundurkan diri sekaligus menandai berakhirnya era politik keluarga Lee di negara pulau tersebut.

    Lee secara resmi menyerahkan kendali kepada Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Lawrence Wong, pada Rabu (15/05) malam.

    Sejak menjadi negara merdeka pada 1965, Singapura hanya memiliki empat perdana menteri semuanya dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa.

    Yang pertama adalah ayah Lee Hsien Loong, Lee Kuan Yew. Dia dianggap sebagai pendiri Singapura modern dan memimpin negara tersebut selama 25 tahun.

    Para analis mengatakan transisi ini menandai sebuah evolusi dalam kepemimpinan politik Singapura ketika negara itu keluar dari bayang-bayang keluarga Lee, meskipun Lee akan tetap berada di kabinet sebagai menteri senior.

    Dalam wawancara terakhirnya sebagai perdana menteri dengan media lokal pada akhir pekan lalu, dia berterima kasih kepada masyarakat Singapura atas dukungan mereka.

    “Saya tidak mencoba berlari lebih cepat dari orang lain. Saya mencoba mengajak semua orang untuk berlari bersama saya,” katanya. “Dan menurut saya, kami berhasil.”

    Lee Hsien Loong masuk ke dunia politik pada 1984 sebagai anggota parlemen ketika ayahnya masih berkuasa.

    Ia naik pangkat di bawah Perdana Menteri kedua Singapura, Goh Chok Tong, sebelum mengambil alih kepemimpinan pada 2004.

    Tahun-tahun pertama karier politiknya ditandai dengan sorotan tajam. Sejumlah kritikus menuduh keluarga Lee melakukan nepotisme dan menciptakan dinasti politik, yang berulang kali dibantah oleh keluarga Lee.

    Itu tak membuat sejumlah warga Singapura berhenti bercanda tentang “politik fami-Lee” serta trinitas “ayah, anak, dan Goh yang suci”.

    Namun setelah dua dekade menjabat sebagai pemimpin Singapura, Lee berhasil mencapai kesuksesan.

    Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Singapura tumbuh. Pulau tersebut juga menjadi pusat keuangan internasional dan salah satu tujuan wisata utama dunia. PDB per kapitanya meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Pemerintahan Lee juga dinilai kompeten dalam mengarahkan negaranya melalui beberapa resesi, krisis keuangan global, dan pandemi Covid.

    Getty ImagesDi bawah kepemimpinan Lee Hsien Loong, perekonomian Singapura tumbuh. Pulau tersebut juga menjadi pusat keuangan internasional dan salah satu tujuan wisata utama dunia.

    Dalam geopolitik internasional, Lee dengan hati-hati menyeimbangkan hubungan Singapura dengan AS dan China di tengah tarik-menarik persaingan yang semakin ketat antara dua negara adidaya itu untuk mendapatkan loyalitas di Asia.

    Pemerintahannya juga akhirnya mencabut undang-undang anti-seks gay yang kontroversial, setelah bertahun-tahun dilobi kelompok LGBTQ – meskipun kebebasan berbicara masih sangat dibatasi.

    Dengan garis keturunan politik dan citra akademisnya, Lee secara umum sangat disukai oleh warga Singapura. Dia menduduki peringkat teratas dalam survei politisi paling populer di Singapura dan daerah pemilihannya secara konsisten menerima perolehan suara tertinggi dalam pemilu.

    Namun dia tidak luput dari kritik atau kontroversi.

    Baca juga:

    Keputusan Singapura untuk menerima imigran dalam jumlah besar untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja pada akhir tahun 2000-an memicu ketidakbahagiaan yang mendalam. Ketika Singapura menjadi lebih kaya, kesenjangan sosial meningkat dan kesenjangan pendapatan semakin melebar. Di bawah kepemimpinan Lee, PAP memperoleh perolehan suara terendah pada tahun 2011 dan sekali lagi pada tahun 2020.

    “Warisan utama Lee Hsien Loong adalah caranya meningkatkan perekonomian,” kata pakar tata kelola Singapura, Donald Low, yang merupakan akademisi di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

    “Tetapi pada paruh pertama masa jabatannya, hal ini mengakibatkan peningkatan ketidakbahagiaan karena kenaikan kesenjangan, semakin tingginya kehadiran orang asing, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, kemacetan, dan potensi terkikisnya identitas kewarganegaraan,” tambahnya.

    Pengamat politik, Sudhir Vadaketh, mengatakan pemerintahan Lee “sama sekali tidak siap mengakomodasi tingginya imigrasi yang mereka anggap perlu untuk menjadi kota global”.

    Lantaran “gagal mendapatkan dukungan” dari warga Singapura, kebijakan pemerintah Singapura justru menyebarkan “bentuk rasisme dan kefanatikan yang sangat buruk” yang masih bertahan hingga hari ini, kata Vadaketh yang mengelola majalah berita independen Jom.

    Survei menunjukkan, secara eksternal, semakin banyak warga Singapura yang merasa rasisme adalah sebuah masalah dan hal ini semakin meningkat secara eksternal selama pandemi.

    Beberapa analis juga mengatakan bahwa pemerintahan Lee belum cukup menyelesaikan masalah rumit jangka panjang yang melibatkan perumahan umum, yang merupakan tempat tinggal sebagian besar warga Singapura.

    Banyak tabungan masyarakat yang diinvestasikan di rumah susun yang disewa dari pemerintah selama 99 tahun dan nilainya akan terdepresiasi seiring bertambahnya usia.

    Pemerintah telah mengakui permasalahan ini dan mencoba mengatasinya dengan peraturan yang lebih ketat mengenai imigrasi, skema perumahan baru, dan usulan pembaruan undang-undang anti-rasisme.

    Di sisi pribadi, perselisihan keluarga yang memanas atas rumah milik Lee Kuan Yew terungkap pada tahun 2016, setahun setelah dia meninggal. Lee Hsien Loong terlibat dalam perselisihan publik selama bertahun-tahun dengan saudara-saudaranya, dan masyarakat Singapura menyaksikan sengketa keluarga Lee.

    Baca juga:

    Saudara-saudara Lee pernah menyebutnya sebagai “anak yang tidak terhormat” dan menuduh dia memanfaatkan warisan ayah mereka untuk membangun dinasti politik. Mereka juga menuduh dia menyalahgunakan kekuasaan dan memakai “alat negara” untuk melawan mereka. Beberapa anggota keluarga Lee, termasuk saudara laki-lakinya, sekarang tinggal di luar negeri dalam pengasingan dan mengaku mengalami penganiayaan.

    Lee membantah semua tuduhan ini. Ia juga mengatakan anak-anaknya tidak tertarik terjun ke dunia politik.

    Wajah yang familiar

    Getty ImagesLawrence Wong adalah mantan ekonom dan pegawai negeri.

    Lee kini telah menyerahkan kekuasaan kepada Lawrence Wong, mantan ekonom dan pegawai negeri yang pernah menjabat sebagai sekretaris pribadinya.

    Ini adalah situasi yang belum terpetakan tidak hanya bagi Wong tetapi juga bagi Singapura, yang telah dipimpin oleh keluarga Lee selama 45 dari 59 tahun kemerdekaannya. “Dia adalah PM pertama tanpa menunggu seorang anggota keluarga Lee yang hendak berkuasa, dan ini memungkinkan Singapura menjadi negara demokrasi yang lebih normal,” kata Low.

    “Keluarga Lee selalu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Singapura, dan fakta bahwa kita berhasil membalikkan keadaan adalah hal yang baik bagi transisi sosiopolitik kita yang lebih luas,” tambah Vadaketh.

    Bagi PAP, dipilihnya Wong sebagai pengganti Lee sudah diindikasikan dua tahun lalu ketika ia diangkat menjadi wakil PM.

    Namun pria berusia 51 tahun itu bukanlah pilihan yang tepat sejak awal. Ketika dia dan rekan-rekan seangkatannya memulai debut sebagai politisi lebih dari satu dekade yang lalu yang dikenal sebagai “4G” atau kepemimpinan PAP generasi keempat ia dipandang sebagai kuda hitam.

    Menteri lainnya, Heng Swee Keat, dijadwalkan untuk mengambil alih jabatan PM, namun dia mengundurkan diri karena usia dan kesehatannya.

    Baca juga:

    Ketika pandemi melanda Singapura, sudah jelas bahwa Wong akan menjadi pemimpin Singapura. Sebagai salah satu ketua gugus tugas pemerintah, ia menjadi sosok yang akrab di mata warga Singapura dan muncul dalam konferensi pers mingguan dengan tenang menjelaskan langkah-langkah anti-Covid yang berbelit-belit.

    Timnya dan media lokal memuji citranya sebagai orang biasa. Seperti kebanyakan warga Singapura, dia dibesarkan di perumahan umum, dan dia adalah PM pertama yang belajar di sekolah lokal non-elite.

    Seraya mengumandangkan pesan persatuan setelah melakukan konsultasi nasional, ia berjanji untuk membangun Singapura yang lebih inklusif.

    “Ini bukan tentang pengurangan, tapi selalu tentang penambahan. Ini bukan tentang pengurangan, tapi selalu tentang perluasan,” katanya dalam pidato pengukuhannya sebagai perdana menteri pada Rabu malam.

    Dalam wawancara sebelumnya dengan The Economist, ia berjanji bahwa warga negaranya “tidak akan” menjadi minoritas di Singapura dan bahwa imigrasi akan terus dikontrol.

    Dia juga mengisyaratkan tidak ada penyimpangan dalam pendekatannya terhadap salah satu masalah kebijakan luar negeri terbesar bagi Singapura, yaitu hubungan AS-Tiongkok. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak memihak kedua negara adidaya tersebut sebaliknya, katanya, pemerintah akan selalu “pro-Singapura”.

    Pada hari Rabu, ia menjanjikan gaya kepemimpinan “yang akan berbeda dari generasi sebelumnya, kami akan memimpin dengan cara kami sendiri”.

    Pakar tata kelola Singapura, Donald Low, menggambarkan Wong sebagai seorang “konservatif yang berpikiran terbuka” dan bersedia melakukan perubahan “secara bertahap, secara marginal, dan bukan dalam ‘ledakan besar’.”

    Inilah sebabnya mengapa para analis melihat Wong sebagai pilihan aman PAP yang dirancang untuk menekankan kesinambungan sebuah kualitas yang ingin ia tunjukkan juga.

    “Kesinambungan dan stabilitas adalah pertimbangan utama, terutama karena kita mendekati akhir masa pemerintahan ini,” kata Wong pada hari Senin ketika ia mengumumkan susunan kabinetnya.

    Dia mengacu pada fakta bahwa pemerintah harus mengadakan pemilu pada bulan November tahun depan. Ini akan menjadi ujian politik terbesar bagi Wong, yaitu melakukan pemilu untuk pertama kalinya sebagai PM, ketika masyarakat Singapura memutuskan masa depan mereka di era pasca-Lee.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Ungkap Lebih dari 100 Akademisi Tewas Akibat Perang di Gaza

    Hamas Ungkap Lebih dari 100 Akademisi Tewas Akibat Perang di Gaza

    Jakarta –

    Hamas mencatat lebih dari 100 akademisi dan peneliti tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Hamas mengutuk keras pembunuhan tersebut.

    “Kami mengutuk keras pembunuhan yang dilakukan pendudukan terhadap ilmuwan, akademisi, profesor universitas dan peneliti, yang merupakan kelompok terkemuka dalam masyarakat Palestina di Jalur Gaza,” kata kantor media pemerintah Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Jumat (17/5/2024).

    “Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka bertujuan untuk menghilangkan ilmuwan dan peneliti di sektor pendidikan,” tambahnya.

    Di antara mereka yang masuk dalam daftar 104 nama adalah Sufyan Tayeh, yang merupakan rektor Universitas Islam dan peneliti terkemuka di bidang fisika dan matematika terapan. Ahli bedah terkemuka dan profesor kedokteran Adnan al-Barsh juga masuk dalam daftar akademisi yang tewas saat ditahan di penjara Israel.

    Pemerintah Hamas menyerukan negara-negara di dunia dan semua organisasi yang terkait dengan pendidikan dan pendidikan tinggi di seluruh dunia untuk mengutuk kejahatan bersejarah ini dan menghentikan perang genosida.

    Perang telah menewaskan sedikitnya 35.272 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pria Bakar Masjid di Nigeria gegara Masalah Warisan, 11 Orang Tewas

    Pria Bakar Masjid di Nigeria gegara Masalah Warisan, 11 Orang Tewas

    Kano –

    Sedikitnya 11 jemaah tewas dan puluhan lainnya terluka setelah seorang pria menyerang sebuah masjid di negara bagian Kano, Nigeria utara. Pria itu diduga mengunci pintu masjid lalu menyiramnya dengan bensin sebelum membakarnya.

    Dilansir BBC, Kamis (16/5/2024), ada sekitar 40 jemaah yang terjebak di dalam masjid. Penyerangan diduga dipicu oleh perselisihan keluarga mengenai pembagian warisan.

    Polisi mengatakan mereka telah menangkap seorang tersangka berusia 38 tahun. Insiden itu terjadi ketika orang-orang sedang menghadiri salat subuh di daerah Gezawa, Rabu (15/5) waktu setempat.

    Warga mengatakan api membakar masjid setelah serangan itu dan jemaah terdengar meratap saat mereka berusaha membuka pintu yang terkunci. Orang-orang di sekitar masjid mencoba bergegas jemaah yang terjebak di dalam.

    Tim penyelamat, termasuk ahli bom dari kota Kano segera dikerahkan untuk menanggapi serangan tersebut. Polisi kemudian mengatakan tidak ada bom dalam serangan tersebut.

    Dinas Pemadam Kebakaran di Kano mengatakan mereka tidak segera dipanggil setelah kebakaran terjadi dan menambahkan bahwa mereka sebenarnya bisa mengendalikan situasi lebih cepat. Juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran Kano Saminu Yusuf mengatakan mereka baru diberitahu setelah penduduk setempat berhasil memadamkan api.

    “Dalam situasi seperti ini, masyarakat seharusnya menelepon kami tetapi kami tidak menerima panggilan apa pun dari lokasi sampai keadaan normal kembali,” ujar Yusuf.

    “Apa yang terjadi tidak ada kaitannya dengan aksi terorisme apa pun, melainkan bentrokan yang timbul akibat pembagian warisan,” kata kepala polisi setempat, Umar Sanda.

    “Tersangka saat ini bersama kami dan memberikan informasi yang berguna,” tambah Sanda.

    Laporan awal menyebutkan satu jemaah tewas akibat serangan itu, namun jumlah korban tewas kemudian bertambah setelah lebih banyak korban meninggal ketika berada di Rumah Sakit Spesialis Murtala Muhammad di Kano. Lebih banyak korban, termasuk anak-anak, masih menerima perawatan di rumah sakit. Seluruh desa kini berduka.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bagaimana Kekerasan Sektarian Mengubah Manipur

    Bagaimana Kekerasan Sektarian Mengubah Manipur

    Jakarta –

    Lebih dari 220 orang tewas, banyak yang masih dinyatakan hilang dan sekitar 60.000 orang harus mengungsi sejak kekerasan komunal dan etnis melanda negara bagian Manipur di India pada tahun 2023, menurut pejabat pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Konflik berkecamuk antara mayoritas Meitei dan minoritas Kuki.

    Setahun setelah kerusuhan berdarah, ketegangan antara kedua komunitas tidak kunjung berkurang. Kamp dan posko militer yang kini tersebar di Manipur adalah pengingat atas ketidakstabilan yang mencengkeram wilayah tersebut.

    Kekhawatiran terhadap milisi bersenjata

    Kesenjangan agama di Manipur digariskan secara geografis. Meitei yang sebagian besar warganya beragama Hindu dan mencakup 53 persen populasi, kebanyakan tinggal di dasar lembah yang subur dan sarat mata air. Sedangkan etnis Kuki, yang mayoritas beragama Kristen dan mewakili 16 persen populasi, hidup di kawasan pebukitan yang curam dan berbatu.

    Tidak heran jika di Manipur warga Meitei cendrung lebih makmur ketimbang suku Kuki.

    “Segala sesuatunya jauh dari normal di Manipur. Satu hal yang selalu terlihat jelas, dan tidak berubah, adalah absennya kedaulatan negara, baik negara bagian Manipur maupun pemerintah pusat India, melepas tangan terserah pada orang-orang untuk mengurus diri mereka sendiri,” kata Pradip Phanjoubam, editor jurnal web Imphal Review of Arts and Politics.

    Phanjoubam telah meliput kekerasan sektarian di Manipur sejak bentrokan pertama pecah pada Mei 2023. Dia mengaku prihatin dengan munculnya milisi sipil bersenjata yang menjaga komunitas masing-masing.

    “Fenomena ini memang unik, namun sudah bisa diduga. Kemunculannya ditakuti dan dibenci oleh masyarakat awam, namun tidak dapat disangkal. Ini adalah gambaran lain dari bencana besar yang sedang dihadapi Manipur saat ini,” katanya kepada DW.

    Perlawanan masyarakat adat

    Bentrokan etnis hingga kini masih terus terjadi di Manipur. Beberapa LSM dan aktivis hak asasi manusia melaporkan, konflik antara penghuni lembah dan perbukitan ikut mencuatkan “popularitas” kelompok bersenjata radikal.

    “Pemuda dipersenjatai di seluruh negara bagian, tidak hanya kelompok yang bertikai, tetapi juga suku yang bukan kelompok Kuki atau Meitei juga mempersenjatai diri. Militerisasi kembali terjadi di Manipur,” kata Mary Beth Sanate, sekretaris organisasi hak-hak perempuan di Churachandpur, kota terbesar kedua di Manipur dan episentrum kekerasan.

    “Pemerintah belum melakukan apa pun dalam mendorong inisiatif atau negosiasi perdamaian. Pemerintah hanya terlibat dalam pengendalian zona penyangga dan penempatan tentara,” katanya. “Saat ini tidak ada pembicaraan mengenai perdamaian karena pelanggaran hukum masih terus terjadi di Manipur. Yang lebih buruk lagi, tidak ada keadilan yang diberikan kepada para korban kekerasan.”

    Pudarnya harapan damai

    Pakar politik India Bidhan Laishram mengatakan, kemunculan faksi bersenjata bukanlah hal baru di Manipur yang acap bergolak. Saat ini, makin banyak kekuatan yang aktif di wilayah tersebut, termasuk berbagai kelompok separatis dan milisi yang loyal kepada New Delhi dan beroperasi dengan impunitas berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata, yang memberikan keleluasaan kepada militer di wilayah yang “rawan”.

    “Konflik teranyar menambah level militerisasi di wilayah ini dan menjadikannya normal. Milisi sipil telah menjadi bagian dari kesadaran sehari-hari sebagai sebuah kebutuhan, dan ini merupakan lapisan lain yang ditambahkan pada tahun lalu,” kata Laishram kepada DW.

    “Militerisasi warga sipil, ditambah dengan kembali aktifnya berbagai kelompok bersenjata, telah menyebabkan ambruknya hukum dan ketertiban,” ujar Sophia Rajkumari, pendiri kelompok advokasi perempuan Eta Northeast Foundation Trust.

    “Militerisasi menghalangi harapan untuk kembali ke situasi normal, karena proyek pembangunan dan investasi yang ada sebelumnya terhenti,” tambah Rajkumari.

    Mobilisasi pemuda ‘demi bertahan hidup’

    Komite Koordinasi Integritas Manipur, COCOMI, sebuah asosiasi organisasi Meitei, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan resolusi, dan mengungkapkan rasa frustrasi akibat lambannya penyelesaian konflik.

    “Alih-alih memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi kehidupan dan harta benda warganya, pemerintah malah menggunakan tentara bayaran untuk menyerang rakyatnya sendiri. Masyarakat Manipur terjebak dalam siklus keputusasaan ini,” kata juru bicara COCOMI Khuraijam Athouba.

    “Para pemuda harus memobilisasi dan mempersenjatai diri untuk bertahan hidup, karena perang proksi yang dilancarkan pemerintah telah menghancurkan masa depan Manipur dengan dalih kepentingan nasional dan geopolitik,” tambah Athouba.

    Kuki inginkan pemekaran

    Janghaolun Haokip dari badan pemerintahan tradisional suku Kuki, juga meratapi ketidakstabilan keamanan di Manipur.

    Menurutnya, lebih dari 4.500 senjata api telah dijarah dari gudang senjata polisi setelah kekerasan etnis meletus di negara bagian tersebut. Sejauh ini, baru hanya sekitar 1.800 senjata api yang berhasil ditemukan atau dikembalikan. Haokip menuntut pemerintah mempercepat proses perlucutan senjata di Manipur.

    “Pemerintah negara bagian di bawah Menteri Utama Biren Singh terlibat dalam agresi kekerasan bersenjata terhadap Kuki, yang mengakibatkan permusuhan terus-menerus antara kedua komunitas tersebut,” kata Haokip kepada DW. Menurutnya, cara mengakhiri konflik adalah dengan memisahkan kedua kelompok.

    “Pemerintah hanya dapat memberikan solusi dengan mewujudkan pembentukan unit administratif terpisah bagi Kuki dan Meitei demi perdamaian dan stabilitas abadi di kawasan ini,” katanya.

    Kesenjangan etnis kian dalam

    Konflik yang berkepanjangan juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi kehidupan sehari-hari.

    Harga komoditas penting seperti bahan pangan, bahan bakar dan obat-obatan berfluktuasi karena gangguan rantai suplai dan ketidakpastian yang merajalela.

    Banyak warga saat ini telah meninggalkan Manipur, sementara yang lain kehilangan mata pencaharian atau aset-asetnya. Dampak konflik melampaui harta benda, karena turut merusak persahabatan dan ikatan sosial yang telah lama terjalin. Akibatnya, aktivitas sehari-hari seperti bertani atau memancing di pinggiran lembah dan perbukitan menjadi kian sulit.

    Rajkumari mengatakan intensitas kekerasan telah menurun sejak mawa awal konflik, meski acap terjadi ledakan kekerasan secara sporadis.

    “Tetap tidak ada upaya yang dilakukan di tingkat mana pun untuk mengatasi masalah mendasar ini,” tambahnya.

    rzn/as


    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing, China, dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, antara Putin dan Xi Jinping saling melempar pujian.

    Dilansir dari Reuters, Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5), pagi. Kremlin mengharapkan pertemuan Putin dan Xi ini bisa memperdalam kemitraan strategis antara kedua negara yang menjadi rival geopolitik paling kuat Amerika Serikat (AS).

    Diketahui, China dan Rusia mendeklarasikan kemitraan “tanpa batas” pada Februari 2022 lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing hanya beberapa hari sebelum dia mengirimkan pasukan militer Rusia ke Ukraina yang memicu perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

    China menjadi negara pertama yang didatangi Putin usai dilantik kembali menjadi Presiden Rusia hingga 2030. Putin seolah mengirimkan pesan kepada dunia soal prioritas dan kedalaman hubungan personalnya dengan Xi Jinping.

    Putin Tiba di Beijing

    Tayangan televisi dan media pemerintah Rusia menunjukkan Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5) pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari, di mana dia akan bertemu langsung dengan Xi Jinping.

    Televisi lokal Rusia menayangkan momen Putin disambut oleh para pejabat China dan disambut jajaran pengawal kehormatan saat menuruni tangga pesawat.

    Kantor berita Xinhua mengkonfirmasi kedatangan Putin, dalam apa yang disebut oleh media pemerintah sebagai kunjungan kenegaraan dari seorang “teman lama”.

    Kedatangan Putin dan kunjungannya menjadi top trending di platform media sosial China, Weibo, dengan 1,4 juta permintaan pencarian di tengah banyaknya postingan gambar, video dan komentar.

    Putin dan Xi Jinping disebut akan menghadiri malam gala merayakan 75 tahun sejak Uni Soviet mengakui Republik Rakyat China, yang dideklarasikan oleh Mao Zedong tahun 1949 silam.

    Putin juga akan mengunjungi Harbin di China bagian timur laut. Kota Harbin diketahui memiliki hubungan bersejarah dengan Rusia.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Xi Jinping dan Putin Saling Memuji

    Dalam pertemuan di Beijing, Xi mengatakan kepada Putin bahwa “hubungan China-Rusia tidak hanya demi kepentingan mendasar kedua negara… tapi juga kondusif bagi perdamaian”.

    “China siap bekerja sama dengan Rusia untuk… menegakkan keadilan di dunia,” ucap Xi kepada Putin seperti disampaikan dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China.

    “Hubungan China-Rusia saat ini diperoleh dengan susah payah, dan kedua pihak perlu menghargai dan memeliharanya,” imbuhnya.

    Putin, dalam forum yang sama, mengatakan kepada Xi bahwa hubungan kedua negara “menstabilkan” dunia.

    “Hubungan antara Rusia dan China tidak bersifat oportunis dan tidak ditujukan terhadap siapa pun,” ucapnya seperti terdengar dalam video yang ditayangkan televisi Rusia.

    “Kerja sama kami dalam masalah internasional adalah salah satu faktor yang memicu kestabilan di arena internasional,” cetus Putin.

    Putin tiba di Beijing beberapa jam setelah dia memicu pasukan Rusia yang diklaim mencapai kemajuan di “semua lini” di medan perang di Ukraina, menyusul serangan darat besar-besaran terbaru.

    Xi sendiri baru kembali dari kunjungan ke tiga negara Eropa pekan lalu, dan menegaskan penolakan terhadap kritikan Barat untuk hubungan Beijing dengan Moskow, menikmati impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui saluran pipa Power of Siberia.

    Kremlin, pekan ini, mengatakan bahwa kedua pemimpin akan membahas “kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis” serta “mendefinisikan bidang-bidang utama pengembangan kerja sama Rusia-China dan bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional”.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Paramiliter Anti-Putin Gabung Ukraina Lawan Tentara Rusia

    Paramiliter Anti-Putin Gabung Ukraina Lawan Tentara Rusia

    Jakarta –

    Kelompok paramiliter Rusia yang anti terhadap Presiden Rusia Vladmir Putin berjuang Bersama Ukraina di Kharkiv. Wilayah tersebut terletak di Timur Laut Ukraina yang merupakan tempat pasukan Moskow membuka front baru pekan lalu.

    “Situasinya sulit, intensitasnya sangat tinggi, terjadi pertempuran hampir setiap sepuluh menit,” kata petugas mortar bernama Winnie, dilansir Reuters, Kamis (16/5/2024).

    Kalompok tersebut merupakan bagian dari Legiun Kebebasan Rusia. Kelompok itu terdiri dari orang Rusia yang menentang Putin dan berjuang untuk Ukraina.

    Ukraina telah mengirim bala bantuan, termasuk legiun dan dua unit lainnya yang terdiri dari warga negara Rusia, untuk memperkuat pertahanannya terhadap serangan darat Rusia ke wilayah utara Kharkiv yang dimulai hampir seminggu lalu.

    Kedua belah pihak saling klaim bahwa lawannya menderita banyak korban dalam perang tersebut. Wakil komandan Legiun Kebebasan Rusia Maksimilian Andronikov, yang juga dikenal dengan nama panggilan Caesar, menyebut pesawat tempur Rusia terus melakukan serangan.

    “Mereka telah memetik pelajaran dari perang, mereka menggunakan taktik yang cukup cerdas,” katanya.

    Salah satunya ialah perluasan penggunaan bom yang dijatuhkan dari pesawat dan biasanya berisi beberapa ratus kilogram bahan peledak atau lebih. Rusia memiliki stok bom yang relatif murah pada era Soviet.

    “Hari ini, empat bom udara berpemandu datang, sekitar 500 meter jauhnya. Saya berada di tanah, dan mulai bergetar, saya terlempar ke atas – dan saya tidak kecil,” kata Winnie.

    Serangan Rusia, yang mengarah ke kota Lyptsi dan Vovchansk di utara kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, dimulai Jumat lalu. Rusia tampaknya mampu mencapai kemajuan beberapa kilometer di beberapa tempat, salah satu kemajuan tercepat yang pernah dicapai kedua belah pihak sejak tahun 2022, tahun pertama invasi skala penuh Rusia.

    Rusia mengirimkan kendaraan lapis baja dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, namun mereka mampu meluncurkan peluru artileri dan drone FPV beberapa kali lebih banyak dibandingkan Ukraina.

    “Kami merasakan defisitnya. Kami memahami dengan baik bahwa jika tidak ada, musuh tidak akan mencapai kesuksesan di sini atau di Donbas,” katanya mengenai ketidakseimbangan artileri, sebuah masalah yang sangat dirasakan oleh Ukraina selama enam bulan terakhir.

    Dia mengecam batasan yang diberlakukan oleh beberapa sekutu Ukraina dalam penggunaan senjata mereka untuk menyerang Rusia, dengan mengatakan bahwa pembatasan tersebut menghambat kemampuan Kyiv untuk melawan di front utara di mana garis pertahanan tersebut berjarak beberapa kilometer dari wilayah Rusia.

    Tentara Ukraina telah lama mengeluhkan pembatasan itu memberi Rusia perisai, sehingga memungkinkan pasukannya melancarkan serangan dari seberang perbatasan tanpa membahayakan logistik mereka.

    (taa/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kerja Sama dengan Iran di Teluk Oman, India Ambil Risiko?

    Kerja Sama dengan Iran di Teluk Oman, India Ambil Risiko?

    Jakarta –

    India menandatangani sebuah kontrak berdurasi 10 tahun untuk memperpanjang pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Chabahar di Teluk Oman Senin (13/05) lalu.

    Perjanjian antara otoritas pelabuhan India dan Iran ini merupakan sebuah Langkah besar dalam ambisi jangka panjang India, untuk mengamankan rute transit bagi barang-barang India ke pasar-pasar di Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan sekitarnya.

    Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Indian Ports Global Limited (IPGL) dan Ports and Maritime Organization of Iran (PNO) ini, India akan menginvestasikan dana sebesar 370 juta Dolar AS (setara Rp5,897 triliun) untuk pengembangan dan pembiayaan pelabuhan tersebut.

    AS tegur India agar tak berbisnis dengan Iran

    Usai kesepakatan itu ditandatangani di Teheran, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Vedant Patel, kepada para jurnalis mengatakan, “siapa pun yang mempertimbangkan kesepakatan bisnis dengan Iran” perlu “mewaspadai potensi risiko” dari sejumlah sanksi yang akan diterima.

    “Sanksi-sanksi AS terhadap Iran tetap berlaku dan kami akan terus menegakkannya,” tegas Patel.

    Merespons hal itu, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar berkomentar bahwa AS telah “menghargai” “relevansi yang lebih besar” dari pelabuhan ini di masa lalu.

    Pada tahun 2018, AS membebaskan operasi pelabuhan ini dari sanksi, untuk memungkinkan aliran barang dan bahan bakar ke Afghanistan yang dilanda perang. Terminal tersebut telah menangani lebih dari 90.000 unit lalu lintas peti kemas dan 2,5 juta ton gandum serta bantuan lainnya untuk Afghanistan.

    Kesenjangan semakin membesar antara India dan AS

    Kepada DW, pakar kebijakan publik India, Hantie Mariet D’Souza mengatakan, kekhususan tentang bagaimana sanksi tersebut dapat berdampak pada operasi Chabahar masih belum jelas.

    “Sanksi AS dapat meminimalkan potensi penuh Chabahar sebagai pusat perdagangan,” ujar dia.

    “Namun, pilihan kebijakan luar negeri India yang tegas dalam perang Ukraina, impor minyak dan senjata dari Rusia, mendukung Junta militer Myanmar, dan berbisnis dengan Iran, di mana hal itu bertentangan dengan kebijakan Washington, dapat memaksa pemerintahan -Biden untuk memilih kebijakan yang berbeda terhadap New Delhi,” sambungnya.

    Perluasan Chabahar telah menjadi tujuan selama berpuluh tahun

    Minat India untuk mengembangkan pelabuhan Chabahar sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2003, ketika sebuah “strategic road map” ditandatangani dengan Iran. Pelabuhan ini pertama kali dibuka selama perang Iran-Irak di tahun 1983.

    Kemudian di tahun 2016, India memulai perbaikan dermaga kargo dan terminal peti kemas. Pada tahun 2018, India mengambil alih operasi di Chabahar.

    “Proyek ini telah berjalan secara bertahap selama lebih dari dua dekade. Ada tekanan juga dari AS ketika sanksi diberlakukan pada pemerintahan Donald Trump di tahun 2018. Namun, India berhasil mendapatkan keringanan, dengan menjadikan Afghanistan sebagai alasannya,” kata Aftab Kamal Pasha, mantan Direktur Studi Teluk di Universitas Jawaharlal Nehru India, kepada DW.

    “Kami perlu menggarisbawahi otonomi strategis dan keyakinan bahwa negara ini tetap penting bagi politik AS di kawasan, terutama sebagai penangkal Cina,” tegas Pasha.

    India berniat mengekang hubungan Cina dan Pakistan

    Implikasi geopolitik dari ekspansi Chabahar menjadi jelas ketika melihat jarak 100 kilometer ke arah pesisir pantai dan melintas ke pelabuhan Gwadar di Pakistan.

    India ingin mengimbangi kemitraan Cina dengan Pakistan dan pengaruh Beijing yang semakin besar di wilayah Teluk Oman. India melihat posisinya sebagai kekuatan regional yang ditantang oleh pelabuhan Gwadar, bersama dengan kerja sama yang erat antara Cina dan Pakistan.

    Cina telah menginvestasikan miliaran dolar pada sejumlah proyek-proyek infrastruktur jalur perdagangan yang dikenal dengan sebutan “China-Pakistan Economic Corridor” di bawah program “Belt and Road Initiative”. Cina berinvestasi di pelabuhan Gwadar agar menjadi pintu gerbang Beijing ke pasar global melalui Samudra Hindia.

    Konflik berkepanjangan India dan Pakistan juga telah menyulitkan New Delhi untuk membangun rute transit yang aman ke pasar-pasar Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan wilayah Teluk.

    Pakistan melarang transit darat untuk barang-barang India melintasi wilayahnya. Dengan menanamkan investasi tambahan buat memperluas Pelabuhan Chabahar, India memecahkan masalah akses ini dengan rute transit yang aman.

    Kepada DW, pengajar Senior Departemen Hubungan Internasional di Universitas Teheran, Foad Izadi mengatakan, “pendekatan proaktif India terhadap Chabahar” mencerminkan sebuah langkah yang diperhitungkan untuk menegaskan kehadirannya di kawasan tersebut dan “secara strategis mengimbangi pengaruh Cina”.

    Izadi lebih jauh mengatakan, ekonomi India yang berkembang memberikan banyak peluang bagi negara-negara di kawasan ini, di mana Iran setelah siap untuk memanfaatkannya sebagai titik transit penting menuju Asia Tengah dan Rusia.

    Jadi rute perdagangan baru ke Rusia lewat Iran?

    Jika diperluas, pelabuhan ini juga dapat dimasukkan ke dalam rencana North-South Transport Corridor (INSTC) atau Koridor Transportasi Utara-Selatan, sebuah rute jalan, kereta api dan laut yang telah disepakati India, Iran dan Rusia pada tahun 2022.

    Proyek tersebut direncanakan untuk menghubungkan Samudra Hindia dan Teluk Persia ke Laut Kaspia melalui Iran, dan berujung di Rusia.

    “Chabahar dan integrasi masa depannya dengan INSTC sangat penting bagi India, terutama Ketika prospek proyek India-Middle East-Europe Economi Corridor (IMEC) sedang suram,” ujar D’souza.

    Gulshan Sachdeva, seorang profesor di Sekolah Urusan Internasional Universitas Jawaharlal Nehru mengatakan kepada DW bahwa “penyertaan INSTC yang terhubung dengan Pelabuhan Chabahar akan menjadi penting” dari strategi jangka Panjang India untuk terhubung dengan lebih banyak pasar global.

    “Dengan perdagangan energi India-Rusia yang sangat besar, dan keterlibatan India yang terus meningkat di Kaukasus bagian selatan, khususnya ekspor pertahanan ke Armenia, INSTC dapat menjadi lebih layak,” ujar dia.

    Sachdeva menunjukkan, akibat perang Ukraina, menghubungkan negara-negara Eropa ke Rusia melalui INSTC mungkin tidak dapat dilakukan sekarang, tapi ada beberapa pilihan untuk menghubungkan mereka melalui Iran-Armenia-Georgia dan rute Laut Hitam.

    “Sanksi yang dijatuhkan oleh AS pada Rusia dan Iran telah membuat kerumitan, khususnya bagi perusahaan swasta yang memiliki hubungan dengan Barat. Namun, para pembuat kebijakan India bertekad untuk menemukan cara untuk menghadapi desain politik AS itu,” pungkas Sachdeva

    (mh/as)

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini