Jenis Media: Internasional

  • China Akhiri Latihan Perang Usai 2 Hari, Taiwan: Provokasi Terang-terangan!

    China Akhiri Latihan Perang Usai 2 Hari, Taiwan: Provokasi Terang-terangan!

    Taipei

    China telah mengakhiri latihan perang yang digelar selama dua hari terakhir di sekitar wilayah Taiwan. Otoritas Taipei mengecam keras latihan perang Beijing, yang melibatkan jet tempur membawa amunisi sungguhan dan simulasi merebut pulau tersebut, sebagai “provokasi terang-terangan” terhadap tatanan dunia.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024), latihan perang dengan nama sandi “Joint Sword-2024A” itu dimulai pada Kamis (24/5) pagi, atau tiga hari setelah Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, resmi menjabat dan menyampaikan pidato pelantikan yang dikecam Beijing sebagai “pengakuan kemerdekaan”.

    Televisi pemerintah China, CCTV, melaporkan bahwa jet-jet tempur dan kapal-kapal Angkatan Laut mengepung Taiwan untuk melaksanakan simulasi serangan terhadap “target-target penting”. Latihan perang itu disebut melibatkan simulasi merebut dan mengisolasi Taipei.

    Laporan Kementerian Pertahanan Taiwan menyebut total 111 pesawat militer dan puluhan kapal Angkatan Laut China dikerahkan dalam latihan perang yang berlangsung selama dua hari terakhir.

    Pada Jumat (24/5) malam, presenter saluran berita militer milik pemerintah China, CCTV-7, mengumumkan bahwa pasukan Beijing telah “berhasil menyelesaikan” operasi “Joint Sword-2024A” tersebut.

    Gambar-gambar yang dirilis militer China menunjukkan “sorotan” dalam latihan perang itu, dengan menampilkan truk peluncur rudal yang siap menembak, jet-jet tempur lepas landas, dan para perwira Angkatan Laut mengamati kapal-kapal militer Taiwan menggunakan teropong.

    Para analis militer China mengatakan kepada media pemerintah bahwa latihan perang itu menyimulasikan serangan yang menargetkan para pemimpin Taiwan, juga pelabuhan dan bandara di pulau tersebut untuk “memotong ‘pembuluh darah’ di pulau tersebut”.

    Simak respons Taiwan terhadap latihan perang China itu di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga ‘Wujud Robot Mini ‘Kecoa’ yang Bisa Lakukan Penyelamatan’:

    Sementara juru bicara Kementerian Pertahanan China, Wu Qian, mengatakan pada Jumat (24/5) bahwa Lai telah mendorong Taiwan “ke dalam situasi perang dan bahaya yang penuh risiko”.

    “Setiap kali ‘kemerdekaan Taiwan’ memprovokasi kami, kami akan mendorong tindakan penangkalan kami selangkah lebih maju, hingga reunifikasi penuh tanah air tercapai,” tegasnya.

    Taiwan telah memiliki pemerintahan demokratis sendiri sejak tahun 1949, ketika kaum nasionalis melarikan diri dari China daratan ke pulau tersebut menyusul kekalahan mereka dari Partai Komunis China dalam perang sipil di daratan utama.

    Taiwan Sebut Latihan Perang China ‘Provokasi Terang-terangan’

    Reaksi keras diberikan oleh kantor kepresidenan Taiwan, yang mengecam latihan perang yang digelar China selama dua hari di sekitar wilayahnya itu sebagai “provokasi terang-terangan terhadap tatanan internasional”.

    Kantor kepresidenan Taiwan, dalam pernyataannya, menyebut bahwa “presiden dan tim keamanan nasional telah memahami sepenuhnya soal situasi ini dan memberikan tanggapan yang tepat untuk menjamin keamanan nasional”. Kantor kepresidenan Taiwan juga meminta masyarakat untuk percaya pada pemerintah.

    Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menegaskan kembali bahwa memastikan perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan “berkaitan dengan kepentingan bersama dari komunitas internasional”.

    “Provokasi sepihak China baru-baru ini tidak hanya merusak status quo perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, tetapi juga merupakan provokasi terang-terangan terhadap tatanan internasional, sehingga memicu kekhawatiran dan kecaman serius dari komunitas internasional,” tegas Kuo.

    Pernyataan kantor kepresidenan Taiwan itu dirilis Sabtu (25/5) waktu setempat, setelah Beijing mengakhiri latihan perangnya.

    Lebih lanjut, Kuo mengatakan bahwa Taiwan mengharapkan “China akan mempertimbangkan keselamatan dan kebahagiaan rakyat kedua belah pihak, mengupayakan keuntungan bersama, hidup berdampingan… menghentikan segala jenis intimidasi politik dan militer terhadap Taiwan dan kawasan”.

    Latihan perang terbaru China itu digelar di perairan Selat Taiwan, juga di bagian utara, selatan dan timur pulau tersebut, serta di area-area di sekitar gugus kepulauan yang dikelola Taipei seperti Kinmen, Matsu, Wuqiu dan Dongyin.

    Analis militer China mengatakan kepada kantor berita Xinhua bahwa kapal-kapal militer Beijing berlayar “lebih dekat dibandingkan sebelumnya” dengan pantai-pantai Taiwan selama latihan perang dua hari tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Tel Aviv

    Israel pada Kamis (23/05) memanggil duta besar Spanyol, Norwegia, dan Irlandia. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yaakov Blitshtein mengatakan para duta besar itu “ditegur” atas “keputusan buruk” mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    “Akan ada konsekuensi tambahan yang serius terhadap hubungan dengan negara mereka menyusul keputusan yang mereka ambil,” katanya.

    Para duta besar tersebut pertama kali diperlihatkan klip berdurasi tiga menit yang menampilkan penculikan lima prajurit perempuan Pasukan Pertahanan Israel. Rekaman itu diambil oleh Hamas, sebuah kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, saat menyerang Israel pada 7 Oktober.

    Blitshtein mengatakan pengumuman pengakuan itu membuat situasi “lebih sulit untuk mempromosikan kesepakatan pembebasan sandera.”

    “Keputusan memutarbalikkan yang dilakukan pemerintah Anda merupakan hadiah bagi Hamas,” kata Blitshtein kepada para duta besar pada Kamis, sambil menambahkan bahwa “Hamas mengucapkan selamat kepada Anda.”

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya mengatakan keputusan pemerintahnya akan membantu memfasilitasi penerapan solusi dua negara antara pemimpin Israel dan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menolak gagasan tersebut, menyebut keputusan tersebut sebagai “hadiah atas teror.”

    Israel tak akan goyah terkait putusan ICJ mengenai serangan di Rafah

    Afrika Selatan mengajukan banding ke pengadilan tinggi PBB di Den Haag, Belanda, pada 10 Mei, dan meminta agar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diperintahkan untuk mundur dari Gaza.

    ICJ sebelumnya telah menginstruksikan Israel, yang memasuki Gaza sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari daerah tersebut oleh milisi Hamas pada 7 Oktober 2023, untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida dan memfasilitasi pengiriman bantuan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Israel menuduh Afrika Selatan bertindak sebagai perpanjangan tangan Hamas, dan mengatakan Israel tidak akan tergoyahkan untuk membela diri.

    Pada Kamis (23/05), juru bicara pemerintah Israel Avi Hyman mengatakan, “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan Israel melindungi warganya dan mengejar Hamas di Gaza.”

    Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, tetapi tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan tersebut.

    Namun pengadilan dapat meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas nama pengadilan.

    Netanyahu akan berpidato di Kongres AS

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera berpidato di Kongres Amerika Serikat, kata Ketua DPR Mike Johnson.

    “Kami akan segera menjamu Perdana Menteri Netanyahu di Capitol untuk sidang gabungan Kongres,” kata Johnson, seraya menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan menandai “dukungan yang sangat kuat kepada pemerintah Israel.”

    Johnson adalah anggota Kongres terkemuka dari Partai Republik dan pengkritik kebijakan Presiden Demokrat Joe Biden mengenai Israel.

    Amerika Serikat sangat mendukung Israel dalam perang melawan Hamas yang dipicu oleh serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh militan Hamas, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Namun, di tengah meningkatnya jumlah korban warga sipil, Biden semakin mendorong Netanyahu untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Gedung Putih merasa kecewa, khususnya atas operasi militer Israel di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta orang berlindung.

    Biden juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata, sebuah sikap yang ditentang oleh Partai Republik dan banyak anggota Partai Demokrat.

    Namun, pidato Netanyahu di Kongres AS semakin membuat marah kaum progresif Demokrat yang kritis terhadap kampanye militer Israel di Gaza dan dukungan Biden terhadapnya.

    rs/pkp (AFP, AP, Reuters)

    (nvc/nvc)

  • Papua Nugini Dilanda Tanah Longsor, 300 Orang Lebih Tertimbun

    Papua Nugini Dilanda Tanah Longsor, 300 Orang Lebih Tertimbun

    Port Moresby

    Lebih dari 300 orang dilaporkan tertimbun tanah longsor besar yang meratakan sebuah desa terpencil di wilayah Papua Nugini bagian utara. Lebih dari 1.100 rumah penduduk setempat diperkirakan tertimbun longsor.

    Seperti dilansir Reuters, Sabtu (25/5/2024), ratusan orang dikhawatirkan tewas akibat tanah longsor yang melanda desa Kaokalam di Provinsi Enga pada Jumat (24/5) dini hari, sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Desa itu berjarak sekitar 600 kilometer sebelah barat laut ibu kota Port Moresby.

    Sebagian besar warga setempat sedang tertidur saat longsor melanda, sehingga memicu kekhawatiran banyaknya korban jiwa.

    Laporan media setempat, Papua New Guinea Post Courier, yang mengutip keterangan salah satu anggota parlemen bernama Aimos Akem, menyebut tanah longsor itu telah menimbun lebih dari 300 orang dan mengubur sedikitnya 1.182 rumah di area tersebut.

    Akem belum memberikan pernyataan lebih lanjut saat dihubungi oleh Reuters via media sosial.

    Sementara itu, laporan media Australia, Australian Broadcasting Corp, melaporkan pada Sabtu (25/5) waktu setempat bahwa sedikitnya empat jenazah korban telah dievakuasi dari timbunan longsor di area tersebut, setelah tim darurat mencapai daerah terdampak yang berpenduduk jarang.

    Jumlah korban tewas akibat longsor ini diperkirakan masih akan bertambah.

    Salah satu tokoh masyarakat di lokasi longsor, Steven Kandai, mengatakan kepada AFP bahwa banyak warga tidak memiliki waktu untuk mengungsi.

    “Tiba-tiba terjadi tanah longsor besar. Gunung itu tiba-tiba runtuh saat orang-orang masih tertidur,” tuturnya, sembari menyebut rumah-rumah warga “tertimbun sepenuhnya” oleh longsor.

    Tanah longsor itu dilaporkan memblokir akses jalan raya di wilayah tersebut, sehingga menjadikan helikopter sebagai satu-satunya cara untuk menjangkau area itu.

    Foto-foto dari lokasi longsor menunjukkan pemandangan kehancuran total, dengan sebagian besar tanah di Gunung Mungalo yang dipenuhi tanaman lebat bagaikan terbelah. Longsor itu menyisakan bebatuan seukuran mobil dan tanah yang terbelah hingga ke dasar lembah.

    Tayangan video yang diposting ke media sosial oleh salah satu warga desa setempat menunjukkan orang-orang memanjat bebatuan, pepohonan yang tumbang dan timbunan tanah untuk mencari korban selamat. Wanita-wanita di lokasi terdengar menangis di latar belakang video itu.

    Area yang dilanda longsor itu terletak tepat di selatan khatulistiwa, yang sering diguyur hujan lebat. Pada Maret lalu, tanah longsor melanda provinsi di dekat area tersebut hingga menewaskan sedikitnya 23 orang.

    Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape mengatakan dirinya telah memerintahkan para pejabat penanggulangan bencana, Angkatan Pertahanan dan Departemen Pekerjaan dan Jalan Raya untuk membantu upaya pemulihan di area terdampak longsor.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Iran Sebut Heli Presiden Terbakar Usai Jatuh, Tak Ada Tanda-tanda Serangan

    Iran Sebut Heli Presiden Terbakar Usai Jatuh, Tak Ada Tanda-tanda Serangan

    Teheran

    Militer Iran mengumumkan hasil penyelidikan terhadap kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Ebrahim Raisi pada 19 Mei lalu. Disebutkan Teheran bahwa helikopter itu terbakar sesaat usai jatuh di area pegunungan Iran bagian barat laut dan tidak ada tanda-tanda menunjukkan helikopter itu diserang.

    Seperti dilansir Associated Press, Sabtu (25/5/2024), hasil penyelidikan itu diumumkan oleh Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Iran yang bertugas menyelidiki kecelakaan tersebut dalam siaran televisi pemerintah Teheran pada Kamis (23/5) malam waktu setempat.

    Hasil penyelidikan awal itu tidak menyebutkan soal siapa yang disalahkan atas kecelakaan maut tersebut. Namun disebutkan bahwa informasi lebih detail akan disampaikan setelah penyelidikan lebih lanjut tuntas dilakukan.

    Kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5) lalu menewaskan Raisi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hossein Amir-Abdollahian, dan enam orang lainnya termasuk beberapa pejabat daerah Iran.

    Pernyataan yang dirilis Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Iran itu menyebutkan bahwa komunikasi antara menara kendali dan awak helikopter sebelum kecelakaan terjadi, tidak mengandung hal-hal yang mencurigakan.

    Disebutkan bahwa komunikasi terakhir dari helikopter yang jatuh itu terjadi antara helikopter tersebut dengan dua helikopter lainnya yang menyertainya sekitar 90 detik sebelum kecelakaan.

    Menurut hasil penyelidikan awal Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Iran, tidak ada tanda-tanda tembakan yang mengarah ke helikopter tersebut dan jalur penerbangannya tidak berubah.

    Saksikan juga ‘Saat Lautan Manusia Tumpah Ruah di Jalanan Iran Antar Pemakaman Raisi’:

    Helikopter jenis Bell 212 buatan Amerika Serikat (AS) yang sudah menua itu terjatuh di area pegunungan terpencil yang berkabut di Iran bagian barat laut pada Minggu (19/5) waktu setempat. Lokasi puing helikopter baru ditemukan pada Senin (20/5) pagi waktu setempat.

    Delapan orang yang ada di dalam helikopter itu semuanya tewas.

    Seremoni pemakaman Raisi digelar selama beberapa hari di sejumlah kota di negara tersebut, sebelum mendiang Presiden Iran itu dimakamkan di Kuil Imam Reza yang ada di Mashhad, kampung halaman Raisi, pada Kamis (24/5) waktu setempat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Tel Aviv

    Israel menanggapi putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan negaranya untuk segera menghentikan serangannya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Tel Aviv bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah “tidak berisiko memicu kehancuran penduduk sipil Palestina”.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024), ICJ dalam putusan pada Jumat (24/5) waktu setempat menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Tel Aviv, dalam tanggapannya, menolak dasar-dasar yang diberikan oleh ICJ, dan bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah sudah sejalan dengan hukum internasional.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah, yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    ICJ dalam putusannya juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, yang awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap kota tersebut.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Putusan ICJ itu bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan ICJ itu bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya.

    Selain memerintahkan Israel menghentikan serangannya di Rafah, putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Hamas telah menanggapi putusan ICJ itu, dengan melontarkan pujian, namun tidak merespons seruan ICJ soal pembebasan para sandera di Jalur Gaza. Hamas, dalam tanggapannya, justru menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu terhadap putusan ICJ tersebut. Namun anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, menegaskan Israel tetap berkomitmen untuk terus bertempur “demi memulangkan para sandera dan menjamin keamanan warganya setiap saat dan di mana saja, juga di Rafah”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    New York

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional atau ICJ bersifat “mengikat” setelah pengadilan tinggi PBB itu memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Guterres juga mengingatkan bahwa putusan ICJ harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

    “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024).

    ICJ dalam putusan, yang diumumkan pada Jumat (24/5) waktu setempat, memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangannya di wilayah Rafah. Putusan ini berpotensi meningkatkan tekanan internasional untuk mewujudkan gencatan senjata setelah perang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Pengadilan yang berkantor di Den Haag, Belanda itu juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir. Perlintasan perbatasan itu ditutup sejak awal bulan ini saat militer Tel Aviv mulai melancarkan serangan darat terhadap Rafah.

    Dalam putusannya yang sangat ditunggu-tunggu, ICJ menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Ditegaskan juga oleh ICJ dalam putusannya bahwa Israel harus “menjaga perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza selama tujuh bulan terakhir dipicu oleh serangan Hamas terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Dilaporkan otoritas Tel Aviv bahwa serangan Hamas itu menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.

    Lebih dari 250 orang lainnya, menurut otoritas Israel, diculik dan disandera oleh Hamas di Jalur Gaza. Dengan puluhan orang dibebaskan selama kesepakatan gencatan senjata singkat pada November tahun lalu, Tel Aviv meyakini sekitar 121 sandera masih berada di Jalur Gaza, termasuk 37 orang yang diyakini tewas.

    Sementara itu, rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas dilaporkan telah menewaskan lebih dari 35.800 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak.

    Dalam tanggapan terhadap putusan ICJ, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera. Sedangkan Hamas memuji ICJ atas putusannya memerintahkan Tel Aviv menghentikan serangan di Rafah, namun menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Hamas Puji ICJ yang Perintahkan Israel Setop Serangan ke Rafah

    Hamas Puji ICJ yang Perintahkan Israel Setop Serangan ke Rafah

    Gaza City

    Kelompok Hamas melontarkan pujian untuk putusan Mahkamah Internasional (ICJ), yang merupakan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangannya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Namun, Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel itu mengkritik putusan ICJ yang mengecualikan wilayah Jalur Gaza lainnya yang juga menjadi medan pertempuran.

    “Menyambut baik putusan Mahkamah Internasional,” demikian pernyataan Hamas, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024).

    Lebih lanjut, Hamas mengharapkan putusan ICJ bisa “mengakhiri agresi dan genosida terhadap rakyat kami di seluruh Jalur Gaza, dan bukan hanya di Rafah”.

    “Apa yang terjadi di Jabalia (wilayah di Jalur Gaza bagian utara-red) dan wilayah lainnya di sektor (utara) adalah sama-sama tindak kriminal dan sama berbahayanya dengan apa yang terjadi di Rafah,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 silam, menyerukan kepada “komunitas internasional dan PBB untuk memberikan tekanan pada pendudukan (Israel) agar segera mematuhi putusan ini”.

    Disebutkan juga bahwa badan dunia itu memiliki “tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa prinsip keadilan internasional dihormati”.

    Putusan ICJ yang berkantor di Den Haag, Belanda, ini bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan secara langsung.

    ICJ dalam putusannya memerintahkan Israel untuk “segera menghentikan serangan militernya” di Rafah dan tetap “membuka perlintasan perbatasan Rafah untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Viral Video Tentaranya Bakar Al-Qur’an di Gaza, Israel Menyelidiki!

    Viral Video Tentaranya Bakar Al-Qur’an di Gaza, Israel Menyelidiki!

    Gaza City

    Militer Israel melakukan penyelidikan terhadap foto dan video yang viral di media sosial menunjukkan seorang tentara Israel yang ada di Jalur Gaza sedang membakar buku-buku, dengan salah satunya diduga merupakan kitab suci agama Islam, Al-Qur’an.

    “Penyelidikan telah dibuka oleh divisi investigasi kriminal pada polisi militer,” demikian pernyataan militer Israel kepada AFP merespons pertanyaan soal video yang beredar, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024).

    “Perilaku tentara dalam video itu tidak sejalan dengan nilai-nilai (militer Israel),” tegas pernyataan militer Israel itu.

    Disebutkan juga bahwa militer Israel “menghormati semua agama dan dengan tegas mengutuk perilaku seperti itu”.

    Video yang viral di media sosial itu belum bisa diverifikasi keasliannya oleh AFP hingga Jumat (24/5) malam. Video itu menunjukkan seorang tentara yang mengenakan seragam militer mirip dengan yang biasa dipakai tentara-tentara Israel, melemparkan sebuah buku yang diduga salinan Al-Qur’an ke dalam api.

    Baik video maupun foto insiden itu disiarkan di televisi lokal Israel.

    Seorang jurnalis dari situs investigasi Bellingcat melaporkan bahwa rak buku yang muncul dalam video itu sama dengan rak buku yang ada di perpustakaan Universitas Al-Aqsa di Gaza City.

    Saksikan juga ‘Saat Israel Tembaki Toko di Jalur Gaza, 12 Orang Tewas’:

    Sejak perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu, tentara Israel berulang kali dituduh mengunggah konten yang merendahkan warga sipil Palestina pada akun-akun media sosial mereka.

    Salah satu video yang sempat viral pada November tahun lalu diduga menunjukkan seorang tentara Israel mendedikasikan ledakan di Jalur Gaza untuk anak perempuannya yang saat itu sedang berulang tahun.

    Pada Februari lalu, pengacara militer top Israel memulai penyelidikan kriminal terhadap beberapa insiden dugaan pelanggaran oleh tentara-tentara Tel Aviv selama perang di Jalur Gaza.

    Disebutkan oleh Korps Advokat Jenderal Militer Israel dalam pernyataan pada saat itu bahwa insiden-insiden yang terjadi “menimbulkan kecurigaan akan adanya penganiayaan terhadap para tahanan, kematian tahanan, penjarahan, dan penggunaan kekerasan secara ilegal”.

    Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober tahun lalu telah memicu kehancuran dan memakan banyak korban jiwa. Data yang dilaporkan otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 35.800 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Polandia Tetapkan Musim Berburu Mata-mata Rusia

    Polandia Tetapkan Musim Berburu Mata-mata Rusia

    Warsawa

    Invasi di Ukraina pada Februari 2022 menempatkan Polandia di garis terluar pertahanan Uni Eropa. Namun baru sekarang masyarakat menyadari betapa besar ancaman agresi Rusia.

    Penyebabnya, antara lain, adalah sejumlah kebakaran besar yang belakangan marak melanda. Meski belum terbukti, banyak warga yang meyakini agen asing sebagai dalang sabotase.

    “Kami tidak meragukan lagi bahwa dinas rahasia Rusia dan Belarusia sangat aktif di Polandia,” kata Perdana Menteri Donald Tusk, dalam rapat kabinet pada Selasa (21/5).

    Menurutnya, pemerintah saat ini menahan dua belas individu terkait dugaan sabotase atas perintah Rusia. Tusk mengatakan, dinas rahasia Rusia kemungkinan besar juga “ikut andil” dalam peristiwa kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan di utara ibu kota Warsawa.

    Insiden kebakaran pada 12 Mei lalu itu menghancurkan 1.400 gerai dan toko yang kebanyakan dimiliki oleh pendatang Vietnam. Api yang tersulut di beberapa tempat sekaligus semakin memperkuat dugaan kesengajaan. “Kami akan periksa,” tandas Tusk.

    Sejumlah peristiwa serupa terjadi berulang kali dalam beberapa pekan silam, entah itu kebakaran di tempat sampah atau di sekolah di tengah ujian nasional. Kegentingan semakin dirasakan ketika hakim Polandia Tomasz Schmydt membelot ke Belarus pada Mei silam dan rajin menyuarakan propaganda melawan pemerintahan demokratis di Warsawa.

    Schmydt diyakini turut membocorkan beragam informasi kepada musuh di timur.

    Tusk canangkan “perisai timur”

    Sebagai reaksi, PM Tusk pekan lalu mengumumkan proyek raksasa mengamankan perbatasan sepanjang 600 kilometer dengan Rusia dan Belarus. Selain rintangan alam seperti sungai, danau atau hutan dan rawa, wilayah perbatasan di Polandia akan diperkuat dengan fortifikasi anti-tank dan beragam teknologi pengawasan. Dia berharap, Uni Eropa akan mengambil alih separuh ongkos pengerjaan.

    Pada Selasa (21/5), dia mengumumkan pembentukan sebuah komisi yang bertugas menyelidiki pengaruh dinas rahasia Rusia dan Belarus di dalam politik Polandia. Komisi tersebut akan dipimpin oleh kepada dinas rahasia SKW, Jaroslav Strozyk, yang banyak dikenal di Eropa.

    Membongkar koneksi Moskow

    Komisi baru di Polandia bertugas membuntuti jejak Rusia dan Belarus pada semua aktivitas pemerintah sejak 2004, termasuk masa pemerintahan bentukan PM Tusk dan antara 2007 dan 2015.

    Namun, meski sang perdana menteri berusaha menampilkan kesan netral, pakar meyakini adalah Partai Hukum dan Keadilan, PiS, pimpinan Jaroslav Kaczynski yang berada dalam bidikan.

    Sorotan terbesar diarahkan kepada Antoni Macierewicz, bekas menteri pertahanan di era PiS, yang melakukan pembersihan di dinas rahasia militer sejak 2006. Aksinya itu dikritik justru melumpuhkan angkatan bersenjata.

    Sebagai Menhan, dia juga dituduh berusaha memperlambat modernisasi militer Polandia dengan membatalkan kontrak pembelian senjata, seperti rudal pertahanan dari Prancis pada tahun 2015.

    Kejanggalan di Kementerian Pertahanan

    “Informasi yang kami kumpulkan semakin mengarah ke sekitar Antoni Macierewicz,” kata Tusk. Hal senada diungkapkan Marek Biernacki, ketua komisi pengawasan dinas rahasia di parlemen Polandia.

    “Banyak keputusannya yang menguntungkan Rusia,” kata dia, Rabu (22/5) kepada stasiun televisi TVN.

    Menurutnya, PiS bukan lagi “partai yang pro-Rusia, melainkan sebuah partai yang sudah disusupi Rusia.”

    Pesan serupa digaungkan partai pemerintah dalam kampanye pemilu legislatif Eropa pada 9 Juni mendatang. “Rusia sudah tiba di sini,” demikian bunyi salah satu iklan kampanye Partai Mimbar Kewarganegaraan, PO.

    Pariwara politik itu ikut mengutip pidato Tusk di parlemen, di mana dia menuduh PiS sebagai “pengkhianat berbayar, budak Rusia.”

    “Tusk membutuhkan kemenangan, untuk mempercepat pengambilalihan kontrol terhadap negara,” tulis Michal Szuldrzynsk, di surat kabar Rzeczpospolita.

    Meski terungkap banyak skandal dan kasus korupsi pada pemerintahan sebelumnya, dukungan terhadap partai Kaczynski tetap tinggi. Jajak pendapat memperkirakan persaingan ketat antara PO dan PiS. Kemenangan PiS yang kesepuluh berturut-turut dalam pemilu akan menjadi tamparan prestise bagi Tusk.

    rzn/yf

    (nvc/nvc)

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)