Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Kasus Bunuh Diri Terus Melonjak di Malaysia, Mayoritas Pria

    Kasus Bunuh Diri Terus Melonjak di Malaysia, Mayoritas Pria

    Kuala Lumpur –

    Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

    Jumlah kasus bunuh diri di wilayah Malaysia dilaporkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data otoritas Kuala Lumpur menyebut angka bunuh diri tergolong tetap tinggi, dengan sedikitnya 4.440 kasus bunuh diri tercatat dalam lima tahun terakhir di negara tersebut.

    Seperti dilansir The Star, Selasa (9/7/2024), Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan bahwa jumlah kasus bunuh diri di negara tersebut mengalami peningkatan, terutama selama tiga tahun terakhir dengan lebih dari atau hampir 1.000 kasus tercatat setiap tahunnya.

    Disebutkan Ahmad Zahid bahwa jumlah kasus bunuh diri tahun 2019 mencapai 609 kasus, tahun 2020 mencapai 621 kasus, tahun 2021 mencapai 1.142 kasus, tahun 2022 mencapai 981 kasus dan tahun 2023 mencapai 1.087 kasus.

    Dia mengungkapkan bahwa mayoritas kasus bunuh diri di Malaysia dilakukan oleh laki-laki dengan jumlahnya melebihi 3.600 kasus, sedangkan jumlah kasus bunuh diri di kalangan perempuan mencapai lebih dari 780 kasus.

    Yang mengkhawatirkan, Ahmad Zahid menekankan bahwa komunitas Tionghoa terus memiliki angka bunuh diri tertinggi setiap tahunnya dibandingkan etnis lainnya di Malaysia sejak tahun 2019.

    Warga non-Malaysia menempati urutan kedua tertinggi, sedangkan warga etnis India dan Melayu sama-sama memiliki angka bunuh diri tertinggi ketiga dan keempat setiap tahunnya.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa negara ini saat ini sedang mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang drastis akibat munculnya berbagai tren baru seperti perubahan demografi, urbanisasi, inovasi digital, kesenjangan ekonomi, perubahan kekuatan ekonomi global, dan hiperkonektivitas global,” tutur Ahmad Zahid.

    Saksikan juga ‘Harga Obat Indonesia Vs Malaysia’:

    “Perubahan ini mengakibatkan perubahan signifikan dalam perilaku sosial, perubahan budaya, dan perubahan perilaku serta perubahan dinamis dalam institusi keluarga dan masyarakat umum,” sebutnya.

    “Hal ini menunjukkan perlunya perubahan awal yang drastis dalam pendekatan kebijakan sosial agar bisa mengimbanginya,” cetus Ahmad Zahid.

    Dalam pernyataannya, dia juga mengungkapkan bahwa Saluran Krisis Kesehatan Mental Nasional atau HEAL Line 15555 (Help with Empathy and Love) telah menerima lebih dari 48.900 panggilan sejak Oktober 2022 hingga Juni 2024.

    Dari panggilan-panggilan telepon itu, sebut Ahmad Zahid, lebih dari 28.870 orang menerima dukungan emosional yang sangat dibutuhkan, sementara lebih dari 20.030 orang lainnya mendapat intervensi khusus yang mencakup pengajaran psikoedukasi, keterampilan mengatasi masalah positif, dan terapi perilaku kognitif.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rusia Hancurkan 38 Drone Ukraina di Dekat Perbatasan

    Rusia Hancurkan 38 Drone Ukraina di Dekat Perbatasan

    Moskow –

    Pasukan militer Rusia menghancurkan sedikitnya 38 drone yang diluncurkan Ukraina semalam di berbagai wilayah dekat perbatasan kedua negara. Otoritas Rusia menyebut sebagian besar serangan Kyiv itu berhasil dihalau.

    Rentetan serangan drone Ukraina menghujani Rusia setelah serangan rudal besar-besaran Moskow menewaskan sedikitnya 41 orang di beberapa kota di wilayah Ukraina pada Senin (8/7) waktu setempat. Serangan rudal Rusia itu tercatat sebagai yang paling mematikan di Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

    “Sistem pertahanan udara yang bertugas telah menghancurkan dan mencegat tiga UAV (drone) di wilayah Belgorod, tujuh UAV di wilayah Kursk, dua UAV di wilayah Voronezh, 21 UAV di wilayah Rostov dan lima UAV di wilayah Astrakhan,” sebut Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir AFP, Selasa (9/7/2024).

    Gubernur Astrakkan, Igor Babushkin, dalam pernyataannya menyebut Ukraina telah melancarkan “upaya besar-besaran untuk menyerang target-target dengan drone” di wilayah utara negara tersebut. Dia menegaskan bahwa serangan-serangan drone itu “berhasil dihalau”.

    Baik Rusia maupun Ukraina telah menggunakan drone, termasuk pesawat yang bisa meledak sendiri dengan jangkauan ratusan kilometer, secara luas selama konflik berlangsung, yang dimulai pada Februari 2022 ketika Moskow mengirimkan pasukannya menginvasi Kyiv.

    Ukraina telah meningkatkan serangannya terhadap wilayah Rusia sepanjang tahun ini. Rentetan serangan Kyiv kebanyakan menargetkan lokasi infrastruktur energi, yang disebut sebagai penyedia bahan bakar untuk pasukan Rusia, juga menargetkan kota-kota dan desa-desa di seberang perbatasan.

    Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan darat terbaru secara besar-besaran di wilayah Kharkiv, Ukraina bagian timur laut, pada Mei lalu. Operasi militer itu dimaksudkan untuk menciptakan zona penyangga dan mendorong mundur pasukan Ukraina untuk melindungi wilayah perbatasan Belgorod dari gempuran.

    Rentetan serangan drone Ukraina ini terjadi sehari setelah Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa kota sekaligus di wilayah Ukraina. Serangan rudal Moskow yang terjadi pada siang hari bolong itu menewaskan sedikitnya 41 orang, termasuk beberapa anak-anak.

    Gedung permukiman hingga rumah sakit anak utama di wilayah Kyiv, ibu kota Ukraina, dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan rudal Rusia tersebit.

    Laporan Reuters menyebut para orang tua tampak bingung dan menangis sembari menggendong bayi mereka di jalanan di luar rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat serangan rudal. Kaca-kaca jendela pecah dan panel-panelnya terkoyak akibat serangan tersebut.

    Presiden Volodymyr Zelensky menyebut sedikitnya 37 orang, termasuk tiga anak, tewas akibat serangan Rusia itu. Lebih dari 170 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Namun laporan korban jiwa di area-area yang dihantam serangan menyebut sedikitnya 41 orang tewas akibat rentetan gempuran rudal Moskow tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

    London –

    Pemerintahan baru Inggris, yang kini dipimpin Partai Buruh, diperkirakan tidak akan menghalangi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    Dalam gugatan hukumnya, otoritas London sebelumnya mempertanyakan apakah ICC bisa memerintahkan penangkapan warga negara Israel. Kementerian Luar Negeri Inggris sebelumnya juga mengatakan bahwa otoritas Palestina tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel berdasarkan perjanjian Oslo, dan akibatnya, mereka tidak bisa mentransfer yurisdiksi kepada ICC.

    Pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Lihat juga Video ‘Rishi Sunak Ucapkan Selamat ke PM Baru Inggris Keir Starmer’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Perintahkan Pemeriksaan Masker Oksigen di Pesawat Boeing 737

    AS Perintahkan Pemeriksaan Masker Oksigen di Pesawat Boeing 737

    Jakarta –

    Regulator penerbangan Amerika Serikat mengatakan pada Senin (8/7) waktu setempat, bahwa ribuan pesawat Boeing 737 perlu diperiksa, di tengah kekhawatiran bahwa masker oksigen penumpang bisa rusak dalam keadaan darurat.

    Perintah kelaikan udara yang dikeluarkan oleh regulator penerbangan AS, Federal Aviation Administration (FAA) tersebut akan segera berlaku dan berdampak pada lebih dari 2.600 pesawat yang terdaftar di AS.

    Tujuannya untuk memastikan generator oksigen unit layanan penumpang berada pada posisi yang tepat pada jenis pesawat Boeing tertentu.

    “Operator harus memeriksa generator oksigen dan melakukan tindakan perbaikan, jika perlu, dalam waktu 120 hingga 150 hari,” kata FAA dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/7/2024).

    Dalam pernyataannya, FAA menambahkan bahwa arahan tersebut dipicu oleh beberapa laporan bahwa generator-generator oksigen ini bergeser keluar dari posisinya, dan menyerukan dilakukannya inspeksi visual secara umum.

    Menanggapi arahan tersebut, Boeing mengatakan bahwa perekat baru yang diperkenalkan pada Agustus 2019, ternyata terkadang memungkinkan unit generator oksigen berpindah dari posisinya.

    Sebelumnya pada bulan Juni lalu, Boeing memberikan instruksi kepada operator untuk memperbarui sebagian tali penahan pada generator oksigen 737.

    Perusahaan raksasa penerbangan tersebut menambahkan bahwa mereka telah kembali menggunakan perekat aslinya untuk memastikan generator tetap berada di tempatnya.

    Pengumuman tersebut menambah serangkaian kekhawatiran yang dihadapi Boeing.

    Pabrikan tersebut telah bergulat dengan pengawasan ketat sejak peristiwa yang hampir menimbulkan bencana pada bulan Januari lalu. Saat itu sebuah panel badan pesawat 737 MAX yang dioperasikan maskapai Alaska Airlines, tiba-tiba terlepas.

    Sebelumnya pada hari Senin (8/7), Boeing mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS terkait dua kecelakaan fatal 737 MAX di Ethiopia dan Indonesia. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa raksasa penerbangan tersebut akan mengaku bersalah atas tuduhan penipuan sertifikasi 737 MAX.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Citra Satelit Ungkap Iran Perluas Fasilitas Produksi Rudal

    Citra Satelit Ungkap Iran Perluas Fasilitas Produksi Rudal

    Teheran –

    Sejumlah citra satelit terbaru menunjukkan perluasan besar-besaran pada dua fasilitas rudal balistik utama Iran. Perluasan itu, dinilai oleh para peneliti Amerika Serikat (AS), bertujuan untuk meningkatkan produksi rudal Teheran.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/7/2024), analisis para peneliti AS telah dikonfirmasi oleh tiga pejabat senior Iran yang berbicara kepada media, namun enggan disebut identitasnya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada publik.

    Menurut para pejabat AS, yang juga tidak disebut namanya, perluasan fasilitas produksi rudal Iran itu menyusul kesepakatan pada Oktober 2020 ketika Teheran setuju untuk memasok rudal kepada Rusia, yang membutuhkan rudal dalam perang melawan Ukraina.

    Iran juga disebut memasok rudal ke kelompok Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon — kedua kelompok itu merupakan anggota Poros Perlawanan yang didukung Teheran dalam melawan Israel.

    Citra satelit yang diambil oleh perusahaan satelit komersial Planet Labs itu menunjukkan situasi di pangkalan militer Modarres pada Maret lalu dan kompleks produksi rudal Khojir pada April lalu. Disebutkan bahwa lebih dari 30 bangunan baru terdeteksi di kedua lokasi yang sama-sama terletak dekat Teheran itu.

    Hasil analisis Reuters terhadap citra satelit itu menunjukkan banyak bangunan dikelilingi oleh tanggul tanah yang besar.

    Analisis yang dilakukan oleh Jeffrey Lewis dari Middlebury Institute of International Studies pada Monterey menyebutkan bahwa pekerjaan penggalian tanah semacam itu terkait dengan produksi rudal dan dirancang untuk menghentikan ledakan di satu gedung agar tidak memicu ledakan material yang mudah terbakar di bangunan yang ada di dekatnya.

    Dijelaskan oleh Lewis bahwa berdasarkan citra satelit itu, aktivitas perluasan di kompleks Khojir dimulai pada Agustus tahun lalu, sedangkan di kompleks Modarres dimulai pada Oktober tahun lalu.

    Kompleks Shahid Modarres dan Khojir diketahui diawasi oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), pasukan elite yang memainkan peran sentral dalam program rudal dan nuklir Teheran. IRGC juga mengendalikan sebagian besar perekonomian Iran dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

    Dua peneliti AS lainnya, dalam wawancara terpisah, menyatakan tidak bisa diketahui secara jelas dari citra satelit terbaru soal jenis rudal yang akan diproduksi di fasilitas baru yang masih dalam tahap pembangunan tersebut.

    Pasokan persenjataan Iran, menurut para pakar, telah menjadi yang terbesar di kawasan Timur Tengah, dengan diperkirakan ada lebih dari 3.000 rudal, termasuk model yang dirancang untuk membawa hulu ledak konvensional dan nuklir.

    Tiga pejabat senior Iran, yang enggan disebut identitasnya karena tidak berwenang untuk bicara kepada publik, membenarkan bahwa kompleks Modarres dan Khojir sedang diperluas untuk meningkatkan produksi rudal balistik konvensional.

    “Kenapa tidak?” ucap salah satu pejabat senior Iran tersebut.

    Seorang pejabat senior Iran lainnya mengungkapkan beberapa bangunan baru di kompleks itu akan memungkinkan peningkatan produksi drone sebanyak dua kali lipat. Menurut sumber pejabat Teheran itu, drone dan komponen rudal akan dijual ke Rusia, sedangkan drone dipasok ke Houthi dan rudal dipasok ke Hizbullah.

    Reuters tidak bisa secara independen mengkonfirmasi pernyataan para pejabat Iran tersebut. Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum menanggapi permintaan komentar soal laporan perluasan fasilitas produksi rudal tersebut.

    Teheran sebelumnya membantah telah memasok drone dan rudal ke Rusia juga Houthi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jerman Catat Kasus Pelecehan pada Anak Meningkat

    Jerman Catat Kasus Pelecehan pada Anak Meningkat

    Jakarta –

    Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak dan remaja di Jerman meningkat secara signifikan tahun lalu, menurut laporan polisi yang diterbitkan pada Senin (08/7).

    Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA) Jerman mengungkapkan bahwa dalam kasus produksi dan distribusi gambar pelecehan, jumlah kasusnya meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir.

    Bagaimana rincian angka-angka tersebut?

    Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terdaftar meningkat 5,5% pada tahun 2023 menjadi 16.375 kasus, dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dari jumlah tersebut, terdapat 18.497 korban pelecehan seksual terhadap anak, dan sekitar tiga perempatnya adalah perempuan. Lebih dari separuh korban terbukti pernah menjalin hubungan sebelumnya dengan tersangka.

    Dari 11.900 orang yang terdaftar sebagai tersangka dalam kasus tersebut, 94% adalah laki-laki.

    Pada periode yang sama, tercatat 1.200 pelanggaran yang melibatkan remaja berusia 14-17 tahun yang mengalami pelecehan seksual. Angka ini naik sebesar 5,7% dibanding tahun 2022.

    “Tingginya jumlah tersangka yang merupakan anak-anak atau remaja, lagi-lagi sekitar 30%, patut diperhatikan,” kata BKA.

    Sebagian besar kasus tercatat di negara-negara bagian berpenduduk padat dengan wilayah metropolitan yang luas.

    Namun, polisi mengatakan pola peningkatan kasus dari tahun ke tahun tidak serta merta menimbulkan kekhawatiran. Menurut polisi, dengan banyaknya kasus pelanggaran jenis ini yang tidak dilaporkan, tetapi jumlah kasusnya terdekteksi, maka angka tersebut kemungkinan besar mencerminkan peningkatan pemantauan dan penyelidikan. Meski begitu, mereka juga memperingatkan banyak kasus yang mungkin masih belum dilaporkan.

    Sementara itu, jumlah kasus eksploitasi visual terkait pelecehan seksual terhadap anak melonjak 7,4% menjadi sekitar 45.000 kasus.

    Tercatat dari 2019 hingga 2023, jumlah kasus meningkat lebih dari tiga kali lipat,yakni dari 12.268 menjadi 45.191.

    Polisi mengaitkan sebagian besar hal ini dengan meningkatnya perilaku online dan komunikasi, serta meningkatnya kewenangan polisi untuk mengadili tindakan tersebut.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Bagaimana respon pemerintah Jerman?

    “Setiap hari, 54 anak dan remaja di Jerman menjadi korban pelecehan seksual,” kata Menteri Dalam Negeri Federal Nancy Faeser saat presentasi laporan tersebut.

    “Ini adalah tindakan mengerikan yang sangat mempengaruhi kami dan membuat kami tidak bisa berkata-kata. Sebagian besar korban mengetahui pelakunya karena mereka adalah anggota keluarga, teman atau kenalan.”

    Dia berbicara tentang tindakan mengerikan yang membuat orang tercengang dan menyerukan diskusi mengenai penyimpanan data online.

    “Pelanggar tidak boleh merasa aman di mana pun. Oleh karena itu, kami juga memerlukan kewajiban bagi penyedia untuk menyimpan alamat IP,” kata Faeser.

    Dalam laporannya, BKA menyatakan bahwa jumlah kasus pelecehan anak yang terungkap terkait erat dengan aktivitas pemantauan polisi dan perilaku pelaporan.

    “Mengingat semakin banyaknya cara dan jumlah kasus yang meningkat, kami telah memperkuat kemampuan evaluasi dan kerja sama dengan kepolisian negara dan akan terus memperluas kemampuan teknis kami untuk mengidentifikasi pelaku dengan lebih cepat dan efektif,” kata Wakil Presiden BKA, Martina Link.

    rs/pkp (dpa, epd)

    (ita/ita)

  • Dirundung Ancaman Rasis, Anggota Parlemen Jerman Mendadak Mundur

    Dirundung Ancaman Rasis, Anggota Parlemen Jerman Mendadak Mundur

    Jakarta –

    Di titik tertentu, Karamba Diaby merasa muak. Sebulan lalu, politisi SPD dari Halle ini mempublikasikan pesan kebencian yang ditujukan terhadap dirinya dan karyawannya di akun Instagramnya. Baginya, ancaman pembunuhan adalah garis batas berbahaya yang telah dilanggar.

    Empat minggu kemudian, Diaby mengumumkan pengunduran diri dari politik di tingkat federal dan tidak akan lagi mencalonkan diri untuk Bundestag dalam pemilu mendatang. Dalam wawancara dengan Deutsche Welle (DW), Diaby menegaskan ada alasan pribadi dan bukan politik di baliknya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Ini adalah keputusan pribadi yang telah disepakati dengan keluarga. … Perlu dicatat juga bahwa saya akan berusia 64 tahun pada akhir masa jabatan legislasi ini dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk menempuh jalan baru, dan yang paling penting, memberi kesempatan kepada generasi muda untuk mengambil alih tanggung jawab.”

    Komentar kebencian, ancaman pembunuhan, dan pembakaran

    Karamba Diaby adalah orang kulit hitam pertama yang lahir di Afrika yang masuk Bundestag sebelas tahun lalu. Pada tahun 2021 ia bahkan menduduki puncak daftar kandidat SPD untuk negara bagian Sachsen-Anhalt sebagai kandidat teratas.

    Lahir di Senegal dan datang ke Halle, Jerman Timur, Diaby dianggap sebagai politisi teladan bagi Jerman yang baru, kosmopolitan, dan toleran. Mungkin inilah alasan mengapa Diaby semakin sering menjadi sasaran serangan rasis dalam beberapa tahun terakhir. Serangan ini bukan hanya mengarah kepadanya, tetapi juga timnya.

    “Mereka ditekan atau diancam supaya berhenti bekerja untuk saya. Ini adalah metode yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Saya hanya bisa menegaskan, saya tidak akan goyah. Jangan terintimidasi, karena saya tahu sebagian besar orang mendukung saya, saya mendapat solidaritas yang luar biasa.”

    Namun ada juga kebencian bersifat rasis yang semakin intens. Pada tahun 2020, terjadi penembakan di kantor daerah pemilihannya dan Diaby menerima surat ancaman pembunuhan.

    Pada 2023, seorang pria yang berulang kali menghina politisi SPD tersebut melakukan serangan pembakaran terhadap kantornya di Halle. Diaby juga menganggap AfD sebagai pihak yang bertanggung jawab karena pidato mereka di Bundestag penuh dengan kebencian dan fitnah terhadap migran dan kelompok minoritas lainnya. Baginya, ini adalah cikal bakal berkembang biaknya kebencian dan kekerasan di jalanan.

    “Ada sekelompok kecil orang di negara ini yang menyebarkan kebencian dan permusuhan. Tujuan mereka adalah mengintimidasi masyarakat agar tidak melakukan tugasnya. Hal ini juga kita alami di negara ini. Badan Bantuan Teknis, Palang Merah Jerman, hingga petugas polisi juga diserang. Saya pikir itu tidak seharusnya menjadi lumrah di negara ini, kita perlu mendiskusikan masyarakat seperti apa yang ingin kita miliki.”

    Masalah di seluruh Jerman, dibesarkan oleh media sosial

    Di Jerman, semakin berkembang kekhawatiran bahwa intimidasi terhadap politisi yang tidak populer adalah bagian dari kenyataan baru. Pada awal Mei, politisi SPD Matthias Ecke dipukuli hingga harus dirawat di rumah sakit di Dresden setelah memasang poster partainya dalam kampanye pemilu Eropa.

    Apakah ini hanya terjadi di Jerman bagian timur? Lotta Rahlf, mahasiswa doktoral di Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), membantah anggapan ini.

    “Ketika aktor-aktor sayap kanan secara aktif berbicara tentang perasaan kewalahan, bekerja dengan narasi yang disederhanakan, dan mengobarkan kebencian terhadap elit politik atau negara, Anda dapat melihat bahwa situasi ancaman di sana agak lebih kuat. Namun pada dasarnya hal ini merupakan masalah di seluruh Jerman.”

    Rahlf mencermati besarnya rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap politik dan negara di tengah masyarakat. Hal ini karena beberapa krisis yang menerpa bertubi-tubi. Mulai dari pandemi corona, perang agresi Rusia terhadap Ukraina, dan meningkatnya biaya hidup. Sebagai akibatnya, permusuhan verbal atau bahkan kekerasan akan dipandang sebagai cara yang sah untuk menghilangkan perasaan tidak berdaya tersebut.

    “Di jejaring sosial, kebrutalan bahasa menjadi semakin normal. Sangat mudah untuk mengekspresikan diri Anda dengan cara tertentu di Internet dan menerima konfirmasi. Kita juga berurusan dengan platform di mana laporan palsu menyebar dengan sangat cepat, di mana gambar-gambar teman dan musuh muncul dan hal ini kemudian diperkuat lagi.”

    Fondasi demokrasi dikhawatirkan runtuh

    Namun bagaimana jika semakin banyak politisi seperti Diaby dan relawan yang berkomitmen menarik diri dari masyarakat karena mereka letih dengan serangan-serangan tersebut atau karena proyek yang mendorong demokrasi tidak lagi dibiayai?

    Sehubungan dengan negosiasi anggaran, 180 organisasi masyarakat sipil menulis surat terbuka kepada Kanselir Olaf Scholz dan memperingatkan: Jika proyek-proyek ini dibiarkan berakhir, masyarakat sipil akan melemah selama beberapa dekade dan budaya demokrasi akan terkikis.

    “Konsekuensinya adalah ancaman terhadap demokrasi. Dan hal ini tentu saja menjadi masalah, terutama dalam bidang politik lokal, karena hal ini juga merupakan landasan demokrasi kita, di mana banyak jabatan politik dipegang secara sukarela. Jika semakin banyak orang yang mundur, fondasi demokrasi akan hancur,” ujar Rahlf.

    (ae/hp)

    (ita/ita)

  • Filipina-Jepang Sepakati Pakta Pertahanan Demi Lawan China

    Filipina-Jepang Sepakati Pakta Pertahanan Demi Lawan China

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Yoko Kamikawa menandatangani pakta pertahanan pada Senin (08/07), disaksikan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, kata seorang pejabat.

    Perjanjian Akses Timbal Balik Reciprocal Access Agreement (RAA) itu memungkinkan pengerahan pasukan Jepang-Filipina untuk latihan militer bersama, termasuk latihan tembak-menembak.

    Perjanjian ini diklaim sebagai tonggak sejarah dalam hubungan keamanan kedua negara, di tengah meningkatnya ketegangan wilayah Indo-Pasifik dalam menghadapi ancaman Cina.

    Kesepakatan yang pertama kali ditandatangani oleh Jepang di wilayah Asia ini akan berlaku setelah diratifikasi oleh badan legislatif kedua negara, kata para pejabat.

    Upaya melawan pengaruh Cina di LCS

    Kehadiran militer Jepang di Filipina ini akan membantu Manila untuk melawan pengaruh Beijing di Laut Cina Selatan (LCS), wilayah yang diklaim milik maritim Cina, tetapi bertentangan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

    Filipina dan Jepang, dua negara sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia, telah mengambil sikap tegas terhadap apa yang mereka anggap sebagai perilaku agresif kapal-kapal Cina, termasuk insiden baru-baru ini yang mengakibatkan terlukanya seorang pelaut Filipina.

    Jepang tidak memiliki klaim atas LCS, tetapi memiliki sengketa maritim lainnya dengan Cina di Laut Cina Timur, wilayah kelautan yang saling berhadapan.

    Jepang juga berupaya memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara tetangganya. Langkah Kishida ini sejalan dengan upaya Presiden Marcos untuk menjalin aliansi keamanan, demi meningkatkan kemampuan militer Filipina yang terbatas dalam mempertahankan kepentingan teritorial Manila di Laut Cina Selatan.

    Jalur laut yang sibuk ini merupakan rute perdagangan global utama yang telah diklaim hampir secara keseluruhan oleh Cina, tetapi juga diperebutkan oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

    Komitmen tegas Jepang-AS untuk Filipina

    Baru-baru ini, kapal-kapal penjaga pantai dan angkatan laut Cina-Filipina telah terlibat dalam serangkaian konfrontasi yang menegangkan di Laut Cina Selatan.

    Dalam konfrontasi tersebut, personel penjaga pantai Cina yang bersenjatakan pisau, tombak, dan kapak berulang kali menabrak dan menghancurkan dua kapal suplai angkatan laut Filipina pada tanggal 17 Juni lalu. Personel penjaga pantai Cina itu juga menyita tujuh senapan angkatan laut.

    Filipina memprotes keras sikap agresif Cina dan menuntut $1 juta (Rp16,2 miliar) untuk kerusakan dan pengembalian senapan-senapan yang disita. Cina menuduh Filipina menghasut aksi kekerasan itu, dengan mengatakan bahwa para pelaut Filipina tersesat ke perairan teritorial Cina meski sudah diperingatkan.

    Dalam perjanjian terbaru ini, Jepang telah setuju untuk menyediakan radar pengawasan pantai bagi Filipina, proyek kerja sama pertama di bawah program Bantuan Keamanan Resmi yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kemampuan pencegahan dengan negara-negara mitra.

    Sekutu keduanya, Amerika Serikat (AS), juga telah memperkuat aliansi militernya di wilayah Indo-Pasifik demi melawan Cina dengan lebih baik, termasuk dalam konfrontasi di masa depan atas Taiwan.

    Jepang dan AS termasuk negara yang pertama kali mengungkapkan kekhawatiran atas sikap Cina dan meminta Beijing untuk mematuhi hukum internasional. Washington bahkan mengatakan akan membela Filipina, jika pasukan, kapal, dan pesawat terbangnya mendapat serangan bersenjata, termasuk di Laut Cina Selatan.

    kp/hp (Reuters, AP)

    (ita/ita)

  • Adik Kim Jong Un Kecam Latihan Tembak Korsel, Ancam Pembalasan!

    Adik Kim Jong Un Kecam Latihan Tembak Korsel, Ancam Pembalasan!

    Pyongyang –

    Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, mengecam keras Korea Selatan (Korsel) terkait latihan tembak di dekat perbatasan kedua negara baru-baru ini. Kim Yo Jong menyebut Seoul sama saja ingin bunuh diri dan memperingatkan adanya “bencana mengerikan” sebagai konsekuensi.

    Seperti dilansir AFP, Senin (8/7/2024), setelah Pyongyang mengirimkan ratusan balon sampah melintasi perbatasan, Seoul bulan lalu menangguhkan sepenuhnya kesepakatan militer untuk mengurangi ketegangan dan melanjutkan latihan tembak di pulau perbatasan dan zona demiliterasi yang memisahkan kedua negara.

    Kim Yo Jong, yang merupakan juru bicara penting rezim Korut, menyebut latihan tembak Korsel itu sebagai “latihan perang yang tidak disamarkan dan sebuah provokasi yang tidak bisa dimaafkan dan eksplisit yang memperburuk situasi”.

    Dia juga menyebut latihan di perbatasan oleh Korsel itu sebagai “histeria bunuh diri, yang membuat mereka harus menanggung bencana yang mengerikan”.

    “Jelas bagi semua orang… risiko dari latihan tembak langsung yang sembrono yang dilakukan pasukan ROK (Korsel-red) yang semakin mendekati perbatasan DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea),” ucap Kim Yo Jong dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).

    Jika latihan tembak yang dilakukan Korsel melanggar kedaulatan Korut, Kim Yo Jong memperingatkan: “Angkatan bersenjata kami akan segera melaksanakan misinya”.

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal “misi” yang disebutnya itu.

    Hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pyongyang meningkatkan uji coba senjata seiring semakin dekatnya hubungan negara itu dengan Rusia.

    Korsel dan Amerika Serikat (AS) menuduh Korut memasok senjata ke Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina — yang melanggar sanksi yang diberlakukan terhadap kedua negara tersebut.

    Awal tahun ini, Korut menyatakan Korsel sebagai musuh utamanya dan membubarkan lembaga-lembaga yang dirancang untuk melakukan interaksi dan diplomasi dengan Seoul, sembari meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasan.

    Sejumlah tentara Korut, beberapa pekan terakhir, melintasi perbatasan Korsel sedikitnya tiga kali dalam insiden yang dinilai oleh Seoul sebagai tidak disengaja.

    Insiden itu disebut terjadi saat tentara-tentara Korut itu bertugas memasang ranjau, membersihkan dedaunan dan kemungkinan membangun penghalang anti-tank.

    Kim Yo Jong, dalam pernyataannya, juga mengkritik latihan trilateral yang dilakukan AS, Korsel dan Jepang, yang disebutnya sebagai “puncak histeria konfrontatif”.

    “Genderang perang jelas menunjukkan bahwa manuver gegabah AS dan pasukan musuh lainnya demi hegemoni militer di kawasan telah melanggar garis merah,” sebutnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Boeing Setuju Mengaku Bersalah Atas Penipuan Sertifikasi 737 MAX

    Boeing Setuju Mengaku Bersalah Atas Penipuan Sertifikasi 737 MAX

    Washington DC –

    Raksasa penerbangan Amerika Serikat (AS), Boeing, setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan penipuan terkait dua kecelakaan fatal 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia beberapa tahun lalu. Hal ini berarti Boeing tidak akan dituntut pidana oleh otoritas AS dalam kaitannya dengan dua peristiwa mematikan tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Senin (8/7/2024), Boeing mengatakan pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS terkait dua kecelakaan fatal itu, yang menurut dokumen pengadilan akan membuat raksasa penerbangan itu mengaku bersalah atas tindak penipuan terkait sertifikasi 737 MAX.

    Kesepakatan pembelaan (plea deal) itu dicapai setelah jaksa federal AS menyimpulkan Boeing telah melanggar penyelesaian sebelumnya dalam menangani dua kecelakaan fatal melibatkan Boeing 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia sekitar lima tahun lalu.

    Kecelakaan mematikan yang melanda maskapai Lion Air tahun 2018 dan maskapai Ethiopian Airlines tahun 2019 lalu telah menewaskan total sedikitnya 346 orang.

    “Kami pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan mengenai resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada peringatan dan persetujuan persyaratan tertentu,” sebut Boeing dalam pernyataannya kepada AFP.

    Dokumen pengadilan yang diajukan di Texas pada Minggu (7/7) waktu setempat menyebutkan bahwa Boeing telah setuju untuk mengaku bersalah atas “konspirasi untuk menipu Amerika Serikat” selama sertifikasi pesawat jenis 737 MAX.

    Disebutkan dalam dokumen pengadilan tersebut bahwa Boeing akan didenda berdasarkan kesepakatan itu dan harus menginvestasikan minimal US$ 455 juta dalam “program kepatuhan dan keselamatan”. Sementara kompensasi untuk keluarga korban akan ditentukan oleh pengadilan.

    Situasi hukum terbaru Boeing ini dipicu oleh keputusan Departemen Kehakiman AS pada pertengahan Mei yang menuduh perusahaan itu mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (deferred prosecution agreement atau DPA) tahun 2021, dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah insiden 737 MAX.

    Menanggapi kesepakatan antara Boeing dan Departemen Kehakiman AS itu, keluarga para korban kecelakaan Boeing 737 MAX menyatakan “sangat kecewa”.

    “Lebih banyak bukti telah diajukan selama lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa budaya Boeing yang mengutamakan keuntungan di atas keselamatan tidak berubah. Perjanjian pembelaan ini hanya semakin menyimpang dari tujuan perusahaan,” ucap pengacara dari Clifford Law, Robert A Clifford, yang mewakili keluarga korban.

    Menurut dokumen penolakan yang diajukan penasihat hukum mereka, keluarga korban akan meminta pengadilan penolak kesepakatan pembelaan pada sidang selanjutnya.

    Perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) yang asli diumumkan pada Januari 2021, atas tuduhan bahwa Boeing dengan sengaja menipu Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) selama sertifikasi 737 MAX.

    Perjanjian itu mewajibkan Boeing untuk membayar denda dan ganti rugi sebesar US$ 2,5 miliar sebagai imbalan atas kekebalan dari tuntutan pidana.

    Masa percobaan selama tiga tahun untuk perjanjian itu akan berakhir tahun ini. Namun pada Januari tahun ini, Boeing kembali mengalami krisis ketika sebuah pesawat 737 MAX yang dioperasikan Alaska Airlines melakukan pendaratan darurat setelah salah panel badan pesawat meledak dan copot di tengah penerbangan.

    Dalam suratnya kepada pengadilan AS tanggal 14 Mei lalu, para pejabat Departemen Kehakiman AS menyebut Boeing telah melanggar kewajibannya berdasarkan DPA dengan “gagal merancang, menerapkan, dan menegakkan program kepatuhan dan etika untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran undang-undang penipuan AS dalam seluruh operasionalnya”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)