Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    Jakarta –

    Inggris di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Partai Buruh, akan memiliki sikap berbeda dengan sebelumnya soal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah menangkap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu telah diduga melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir The Guardian, Selasa (9/7/2024), pada tahun 2021 lalu, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat, ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma, piagam fundamental ICC, di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

    Dalam pengajuan kepada ICC yang disampaikan pemerintahan sebelumnya di bawah mantan PM Rishi Sunak, Inggris menyebut ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Upaya London menghalangi ICC merilis perintah penangkapan itu diajukan pada 10 Juni lalu, namun baru diungkap dua minggu lalu oleh ICC.

    Majelis pra-peradilan ICC memberikan waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan secara penuh. Namun kini tampaknya sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru Inggris akan meneruskan gugatan itu, sehingga menghilangkan potensi penundaan untuk keputusan ICC soal perintah penangkapan tersebut.

    PM Keir Starmer Batalkan Upaya Sunak

    Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin PM Keir Starmer dilaporkan akan membatalkan upaya, yang diajukan pemerintahan sebelumnya, untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.

    Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, bahwa dirinya meyakini rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina.

    Dalam percakapan telepon dengan Abbas pada Minggu (7/7) waktu setempat, Starmer berbicara soal “penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa” di Jalur Gaza.

    Dia juga berbicara via telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan kebutuhan yang “jelas dan mendesak” bagi gencatan senjata di Jalur Gaza.

    “Dia menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan kondisi jangka panjang bagi solusi dua negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” demikian seperti disampaikan otoritas London membahas percakapan Starmer dan Abbas.

    Dalam percakapan telepon itu, Starmer juga menyebut situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah, “sangat memprihatinkan” dan “penting bagi semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati”.

    Para pejabat Partai Buruh menjelaskan bahwa mereka terus meyakini jika ICC, yang berkedudukan di Den Haag, memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Soal Palestina

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Pemerintahan Baru Inggris Beri Lampu Hijau Jika ICC Tangkap Netanyahu

    PM Baru Inggris Soal Pengakuan Atas Palestina: Tak Bisa Disangkal!

    London –

    Perdana Menteri (PM) baru Inggris Keir Starmer berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Dengan Abbas, Starmer membahas soal pengakuan terhadap negara Palestina yang disebutnya sebagai “hak yang tidak bisa disangkal”.

    Sedangkan dengan Netanyahu, Starmer menyebut gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza menjadi “kebutuhan yang jelas dan mendesak”.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Menurut kantor berita Palestina, WAFA News Agency, Abbas menekankan pentingnya Inggris mengakui negara Palestina secara resmi saat berbicara via telepon dengan Starmer.

    Palestina telah diakui sebagai negara yang berdaulat oleh lebih dari 140 negara, dengan Irlandia, Spanyol dan Norwefia menjadi negara-negara Eropa terbaru yang memberikan pengakuan resmi pada akhir Mei lalu.

    Starmer Serukan Gencatan Senjata Gaza Saat Telepon Netanyahu

    Selain berbicara dengan Abbas, Starmer juga melakukan percakapan telepon dengan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dengan Netanyahu, Starmer disebut membahas soal pentingnya gencatan senjata segera untuk perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Dia juga menyerukan pembebasan para sandera dan peningkatan aliran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Perdana Menteri mengemukakan kebutuhan jelas dan mendesak untuk gencatan senjata, pemulangan para sandera, dan peningkatan segera untuk jumlah bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil,” demikian disampaikan kantor PM Inggris dalam pernyataannya.

    “Dia (Starmer-red) menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan adanya kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” imbuh pernyataan tersebut.

    Dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, Starmer juga menegaskan komitmen negaranya untuk “melanjutkan kerja sama penting Inggris dan Israel untuk mencegah ancaman jahat”. Dia juga menyatakan harapannya untuk memperdalam hubungan erat antara London dan Tel Aviv.

    Kantor PM Israel tidak merilis pernyataan apa pun soal percakapan telepon dengan Starmer tersebut.

    Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 38.000 orang. Lebih dari 87.000 orang lainnya mengalami luka-luka dan ribuan orang lainnya dilaporkan hilang.

    Starmer, yang sebelumnya menjadi pemimpin oposisi Inggris dari Partai Buruh, pernah dituding tidak menyerukan gencatan senjata, yang menjadi sikap yang sama dengan mantan PM Rishi Sunak dari Partai Konservatif. Dia baru menyerukan gencatan senjata pada Februari lalu setelah tekanan publik yang intens.

    Tidak hanya itu, menurut Al Jazeera, Starmer juga pernah dikritik secara luas karena mengatakan Israel “berhak” untuk memutus pasokan air dan listrik ke Jalur Gaza saat berbicara dalam podcast media LBC pada Oktober tahun lalu.

    Juru bicara Partai Buruh, pada saat itu, membantah Starmer membenarkan tindakan Israel memblokade pasokan air dan listrik untuk warga Gaza. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa komentar Starmer itu merespons pertanyaan soal hak Israel untuk mempertahankan diri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apa yang Bisa Diharapkan dari Presiden Baru Iran Pezeshkian?

    Apa yang Bisa Diharapkan dari Presiden Baru Iran Pezeshkian?

    Jakarta –

    Pemilih Iran memilih Masoud Pezeshkian yang relatif moderat sebagai presiden yang baru. Siapakah dia, yang berhasil mengalahkan kandidat kubu ultra konservatif Saeed Jalili?

    Masoud Pezeshkian, seorang dokter ahli bedah jantung, telah menjadi anggota parlemen Iran sejak 2008. Dia pernah menjabat sebagai menteri kesehatan dari tahun 2001 hingga 2005 di bawah kepemimpinan presiden Mohammad Khatami, yang dipandang sebagai seorang reformis.

    Presiden terpilih berusia 69 tahun itu berjanji membangun lagi kepercayaan antara “pemerintahan moderat” dan masyarakat. Kampanyenya berupaya memenangkan hati para pendukung kubu reformis yang kecewa.

    Kubu reformis Iran memang mendukung Pezeshkian, dengan dukungan utama datang dari dua mantan presiden Mohammad Khatami dan Hassan Rouhani. Selama kampanye, Pezeshkian telah secara terbuka menyatakan kesetiaannya kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan tidak mempunyai niat untuk menghadapi para pemimpin garda revolusi dan penguasa agama yang kuat di republik Islam ini.

    Pezeshkian tidak akan melakukan reformasi besar

    Dalam sistem politik Republik Islam, presiden bukanlah kepala negara melainkan hanya kepala pemerintahan. Sebagian besar wewenang berada di tangan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang menjabat sejak 1989.

    Presiden, misalnya, tidak dapat melakukan perubahan apa pun terhadap program nuklir Iran, kebijakan luar negeri, atau keamanan. Keputusan terakhir ada di tangan Ali Khamenei. Selain itu, hampir setiap cabang pemerintahan Iran sebagian besar dikendalikan oleh kelompok garis keras, sehingga membatasi kekuasaan presiden atas pemerintahan negara itu.

    “Kebijakan luar negeri Republik Islam Iran, seperti yang dinyatakan oleh Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, tidak termasuk dalam politik pengambilan keputusan presiden,” kata Ighan Shahidi, peneliti Iran di Universitas Cambridge.

    Iran hadapi tantangan ekonomi yang sangat besar

    Ada juga ketidakpuasan dalam negeri yang sangat besar atas buruknya kondisi perekonomian Iran. Negara ini menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi, sementara inflasi berada pada kisaran 40%, dan mata uang Rial Iran kini berada pada rekor terendah. Sepertiga dari 90 juta penduduk Iran kini hidup dalam kemiskinan, menurut data resmi.

    Hamid Babaei, asisten profesor di IESEG School of Management di Paris, mengatakan kepada DW bahwa tantangan terbesar Pezeshkian adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. “Selama 15 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kumulatif hampir nol. Inflasi di Iran merupakan masalah kronis, terutama disebabkan oleh defisit anggaran dan ekspansi moneter,” ujarnya.

    Babaei yakin “sangat kecil kemungkinannya” Pezeshkian mampu mengatasi tantangan ekonomi tersebut. “Dapat dikatakan bahwa indikator makroekonomi Iran berada pada awal penurunan, yang tampaknya mustahil dikendalikan oleh presiden mana pun,” tegasnya.

    Dalam masa kampanye, Pezeshkian berjanji untuk “memperbaiki perekonomian”. Salah satu rencananya adalah menjangkau negara-negara Barat dalam upaya “mengeluarkan Iran dari isolasi” dan membebaskan negara tersebut dari sanksi internasional. Presiden baru Iran juga mendukung gagasan menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar.

    Ighan Shahidi mengatakan kepada DW, dia tidak mengharapkan adanya perbaikan di Iran dalam hal hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan kelompok agama minoritas yang teraniaya seperti komunitas Bahai.

    “Yang jelas ada arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi dan lembaga tingkat tinggi pemerintah Iran lainnya, seperti Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan, yang berujung pada pelanggaran hak-hak rakyat Iran,” jelasnya. “Presiden tampaknya tidak memiliki wewenang atau kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan apa pun dalam kasus seperti ini.”

    (hp/as)

    (ita/ita)

  • Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Kejutan Kemenangan Aliansi Kiri, Mampukah Mereka Memimpin Prancis?

    Jakarta –

    Setelah pemilihan parlemen Eropa pada Juni, pemilih Perancis menyaksikan dua perkembangan mengejutkan di dalam negeri. Pertama, mengingat kekalahan yang dideritanya dalam pemilu Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk membubarkan parlemen Prancis, Majelis Nasional, dan menggelar pemilu cepat.

    Sehari kemudian, kelompok kiri politik Perancis, yang biasanya terpecah menjadi beberapa partai kecil, mengumumkan, mereka membentuk aliansi baru, Front Populer Baru / New Popular Front (NFP) untuk mencegah National Rally (RN) yang berhaluan sayap kanan untuk menang dalam pemilu.

    Kelompok kiri tampaknya telah mencapai tujuan tersebut, setelah berhasil memenangkan pemilu putaran kedua pada Minggu (07/7) dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen. “Front Populer Baru siap untuk memerintah,” kata Jean-Luc Melenchon, ketua partai terbesar NFP, partai sayap kiri France Unbowed (LFI), pada Minggu malam.

    Marine Tondelier, presiden Partai Hijau dan salah satu penggagas aliansi NFP, mendukung klaim Melenchon, “Kami menang, dan sekarang, kami akan memerintah,” katanya menanggapi hasil pemilu.

    Dia didukung oleh Olivier Faure, ketua Partai Sosialis, yang mengatakan, “Front Populer Baru harus memimpin babak baru dalam sejarah kita.” Pidatonya juga mengungkapkan hambatan apa yang mungkin ada di depan aliansi kiri. Faure tidak ingin berkolaborasi dengan aliansi ramah bisnis yang didukung oleh kelompok tengah yang diinisiasi Macron, “Together”.

    Siapa yang berada di aliansi kiri?

    Dalam aliansi NFP, Partai Sosialis memiliki pengalaman paling banyak dalam pemerintahan, dengan Francois Mitterrand (1981-1995) dan Francois Hollande (2012-2017), keduanya pernah menjabat sebagai presiden.

    Partai ini juga mempunyai pengalaman memerintah berdasarkan peraturan pembagian kekuasaan yang dikenal di Perancis sebagai “kohabitasi,” dimana partai yang dipimpin oleh presiden tidak memiliki mayoritas mutlak di parlemen dan harus bekerja sama dengan pemerintah oposisi. Hal ini terjadi antara tahun 1997 dan 2002, ketika Perdana Menteri Sosialis Lionel Jospin bertugas di bawah Presiden Konservatif Jacques Chirac.

    Di masa lalu, Melenchon menuai kritik dengan pernyataan tentang operasi militer Israel di Gaza yang ditafsirkan sebagai antisemit. Sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, ia mengaku memahami klaim Moskow yang merasa terancam oleh perluasan aliansi militer NATO.

    Secara keseluruhan, Melenchon mengkritik komando militer terpadu NATO, dan ia berulang kali merekomendasikan Prancis untuk mundur dari aliansi militer itu.

    Di belakang LFI dan Sosialis, Partai Hijau, yang secara resmi dikenal sebagai Ekologi Eropa – Partai Hijau (EELV), adalah partai terkuat berikutnya dalam aliansi tersebut. Diikuti oleh Partai Komunis Perancis (PCF) dan sejumlah partai kecil lainnya, termasuk sebuah faksi kecil yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah seberang laut Polinesia Prancis di Pasifik Selatan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Akankah aliansi baru ini mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya?

    Aliansi baru ini kini bergabung dengan daftar panjang upaya serupa di masa lalu yang menyatukan kelompok kiri untuk memerintah. Pada tahun 2022, misalnya, Melenchon meminta partai-partai sayap kiri Prancis untuk berkampanye bersama ketika Presiden Macron berhadapan dengan populis sayap kanan Marine Le Pen dari National Rally (RN) dalam pemilu terakhir di negara itu.

    Saat itu, Persatuan Ekologis dan Sosial Populer (NUPES) yang dipimpin Melenchon menjadi kelompok terkuat kedua di parlemen, namun gagal mewujudkan posisinya menjadi kekuatan politik, karena kaum Sosialis, Komunis, dan Hijau terbukti enggan mengorbankan kedaulatan partainya masing-masing untuk bergabung dengan kelompok tersebut yang beraliansi oposisi formal di bawah kepemimpinan Melenchon.

    Namun keadaannya berbeda kali ini. Melenchon tidak lagi menjadi tokoh utama dalam aliansi tersebut. Sebaliknya, para ketua dari masing-masing partai dalam aliansi tersebut telah berkumpul untuk membentuk kepemimpinan kolektif.

    Sophie Pornschlegel, pakar kebijakan di lembaga intelektual Eropa Jacques Delors yang berbasis di Brussels, yakin aliansi baru ini memiliki peluang keberhasilan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya.

    “Mereka mempunyai alasan yang lebih baik untuk tetap bersatu,” jelasnya, “karena mereka sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan kekuasaan eksekutif.” Dia juga menunjukkan bahwa Partai Sosialis telah memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam aliansi tersebut setelah pemilu, dan bahwa generasi muda dari politisi yang tidak terlalu egosentris kini telah mengambil alih kekuasaan di partainya masing-masing.

    Akankah aliansi menjadi koalisi?

    Masih harus dilihat apakah aliansi sayap kiri yang baru akan mampu mengubah keberhasilan pemilu hari Minggu menjadi kekuatan politik yang nyata. Sebelum pemilu, perwakilan dari beberapa partai dalam aliansi tersebut telah berbicara tentang sikap mendukung pemerintahan yang bersatu dengan Macron dan menentang Le Pen.

    Meskipun LFI yang dipimpin Melenchon tampaknya tidak mau berkompromi dengan beberapa tuntutan politiknya, Macron telah memberi isyarat bahwa ia tidak mau bekerja sama dengan Melenchon.

    “Pertanyaannya sebenarnya adalah, siapa yang akan menerima posisi apa di pemerintahan baru,” kata Pornschlegel. “Tidak mungkin [France Unbowed] akan menunjuk perdana menteri berikutnya, karena Macron tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun negosiasi masih berlangsung, jadi masih sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi.”

    Aliansi NFP mengatakan mereka ingin memilih calon perdana menteri minggu ini. Namun Tondelier menambahkan, pertanyaan yang lebih penting adalah, “Kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan baru?” (rs/as)

    (ita/ita)

  • Akankah Ambisi Ekonomi India Pertebal Kas Perang Rusia?

    Akankah Ambisi Ekonomi India Pertebal Kas Perang Rusia?

    Jakarta –

    India banyak menuai kritik dari negara-negara Barat karena memborong minyak Rusia di tengah invasi Ukraina. Pada tahun 2022, impor minyak dari Rusia meningkat sepuluh kali lipat, namun kemudian hanya tumbuh dua kali lipat pada tahun lalu.

    Langkah Kremlin menetapkan diskon tinggi, juga direspons India dengan menambah impor batu bara sebanyak tiga kali lipat dalam periode yang sama.

    Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Moskow, Senin (8/7), merupakan kelanjutan kebijakan tersebut. Lawatan ini merupakan kunjungan luar negeri yang kedua sejak dia memenangkan masa jabatan ketiga di India dalam pemilu legislatif silam.

    Juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan, kedua negara disatukan “keinginan politik bersama,” untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

    India harus menempuh titian yang sulit antara mempertahankan kedekatan dengan Barat dan hubungan perdagangan dengan Moskow, sembari mempertahankan posisi netral dalam konflik di Ukraina.

    DW mengulas kondisi hubungan India-Rusia saat ini dan apa yang kemungkinan akan disepakati kedua pemimpin.

    Lebih dari sekedar kerja sama pertahanan

    Selama Perang Dingin, Uni Soviet dan India membangun kemitraan strategis di bidang pertahanan dan perdagangan yang berlanjut setelah berakhirnya komunisme. Pada tahun 2000, Vladimir Putin, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Rusia, menandatangani deklarasi kerja sama baru dengan New Delhi.

    Selama dua dekade terakhir, Moskow memasok 65 persen sistem persenjataan India, dengan jumlah total penjualan melebihi USD60 miliar, menurut Stockholm International Peace Research Institute.

    Ikatan tersebut bertambah kuat sejak India memborong minyak Rusia yang dijual murah setelah diembargo Barat. Pada bulan April, misalnya, pengiriman minyak mentah Rusia ke India mencatatkan rekor baru sebesar 2,1 juta barel per hari, menurut lembaga riset pasar S&P Global.

    Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai rekor tertinggi hampir USD65,7 miliar pada tahun lalu, berdasarkan angka dari Departemen Perdagangan India. Sebaliknya, Rusia mengekspor barang senilai $61,4 miliar ke sekutunya itu, terutama minyak, pupuk, batu mulia dan logam.

    “Lama kami hanya melihat Rusia dari sudut pandang politik dan keamanan,” kata Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar pada konferensi industri pada bulan Mei lalu. “Tapi ketika Moskow beralih ke arah timur, peluang ekonomi baru mulai muncul. Lonjakan perdagangan dan bidang kerja sama baru ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena musiman.”

    Netralitas jamin keuntungan maksimal

    Meski dikritik soal impor minyak, adalah kebergantungan besar India atas persenjataan Rusia yang membuat gamang negara-negara Barat.

    “New Delhi telah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi konflik Rusia-Ukraina, yakni menjaga hubungan baik dengan Moskow dan Barat,” tulis Dr Aleksei Zakharov, peneliti India di Institut Hubungan Internasional Perancis, Ifri, menulis dalam sebuah makalah bulan lalu.

    Kendati demikian, dia mengaku melihat adanya “tantangan struktural yang masih menghalangi kedua belah pihak untuk memperkuat kembali hubungan ekonomi.”

    Menurutnya, kerja sama pertahanan antara Rusia dan India saat ini “dalam keadaan terkatung-katung,” karena embargo Barat yang menyita sebagian besar kapasitas produksi untuk menopang invasi di Ukraina.

    Hambatan perdagangan pangkas pangsa senjata

    India berulangkali mendapat pengalaman negatif dalam berbisnis dengan industri pertahanan Rusia. Kesepakatan tahun 2004 untuk membeli kapal induk era Soviet, yang seharusnya diremajakan oleh Rusia, berulangkali mengalami penundaan dengan tambahan biaya berlipat ganda.

    Militer India saat ini sedang menunggu dua dari lima sistem pertahanan udara S-400 dan sebuah kapal fregat buatan Rusia sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2018, lapor media India pada bulan April lalu.

    Tapi meski tetap menjadi tujuan utama transfer senjata antara tahun 2017 dan 2022, pangsa ekspor pertahanan Rusia ke India turun dari 65 persen menjadi 36 persen pada periode yang sama, menurut data SIPRI.

    Berkurangnya kapasitas ekspor senjata d Rusia dan embargo Barat diyakini memaksakan perubahan strategi di New Delhi, yang menguntungkan produsen senjata Perancis dan Jerman.

    Ambisi India untungkan Rusia?

    Kunjungan Modi ke Moskow usai pemilu di India ramai dipahami sebagai isyarat betapa pentingnya relasi kedua negara. Namun dengan berkurangnya perdagangan senjata, India melirik bidang ekonomi lain untuk digenjot dengan Rusia.

    Salah satunya adalah inisiatif “Made in India” yang digencarkan Modi untuk mempromosikan India sebagai pusat manufaktur. Proyek raksasa itu membuka peluang bagi Rusia untuk menjual bahan baku atau memindahkan sarana produksi senjata ke India.

    Moskow juga sudah mengisyaratkan tertarik untuk memperluas Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional, INSTC, sebuah proyek jalan raya, laut, dan kereta api yang menghubungkan Rusia ke India melalui Iran. Rusia mengirimkan tahap pertama ekspor batu bara melalui INSTC bulan lalu.

    Dengan hambatan ekonomi yang dihadapi Rusia akibat sanksi Barat, INSTC kini menjadi prioritas perdagangan utama bagi Kremlin.

    Proyek lain adalah Koridor Maritim Chennai-Vladivostok, yang pertama kali diusulkan pada tahun 2019. Rute laut sepanjang 10.300 kilometer dari Timur Jauh Rusia itu dapat membantu mengamankan pasokan energi dan bahan mentah ke India.

    Koridor ini diharapkan dapat mengurangi waktu pengiriman dari 40 menjadi 24 hari, dibandingkan dengan rute umum melalui Terusan Suez.

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Jennie BLACKPINK Terlihat Merokok Vape di Youtube, Netizen Heboh

    Jennie BLACKPINK Terlihat Merokok Vape di Youtube, Netizen Heboh

    Jakarta –

    Sebuah video yang sekarang sudah dihapus menunjukkan megastar K-pop Jennie BLACKPINK yang tampaknya sedang merokok vape di dalam ruangan. Video itu telah memicu kemarahan netizen di Korea Selatan, dan Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan kepada kantor berita AFP hari Selasa (9/7) bahwa mereka telah menerima pengaduan resmi.

    Dalam video itu, yang diunggah langsung sebagai bagian dari blog di YouTube untuk para penggemar, Jennie tampak menghembuskan asap vape sementara sekelompok penata rambut dan penata rias merias wajahnya. Video itu kemudian dihapus, ketika salinannya tersebar di internet

    Merokok, juga merokok vape, di dalam ruangan adalah ilegal di Korea Selatan dan rekaman tersebut memicu berita utama dan kemarahan online, dengan tagar “merokok di dalam ruangan” dan “Jennie BLACKPINK” menjadi topik trending teratas di platform X Korea Selatan.

    “Kontroversi mengenai kebiasaan merokok di dalam ruangan Jennie… menghembuskan asap di hadapan para stafnya,” adalah judul utama laporan kantor berita Yonhap mengenai insiden tersebut.

    Netizen kirim petisi ke kementerian luar negeri

    Seorang pengguna internet mengklaim, insiden tersebut kemungkinan besar terjadi di Capri Italia, tempat Jennie syuting, dan mengatakan mereka telah meminta Kedutaan Besar Korea Selatan di Italia dan Kementerian Luar Negeri untuk menyelidiki bintang BLACKPINK tersebut, Korea Times melaporkan.

    Pengguna tersebut mendesak Seoul untuk meminta “penyelidikan dari pihak berwenang Italia mengenai insiden merokok di dalam ruangan Jennie BLACKPINK dan mengambil tindakan tegas,” kata laporan itu.

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan kepada AFP hari Selasa, mereka telah menerima petisi terkait insiden tersebut.

    “Mengunggah video seperti itu di saluran SNS miliknya menimbulkan pertanyaan serius tentang akal sehatnya… Ini sangat mengecewakan,” kata salah satu komentator di portal Korea Selatan Naver.

    Standar perilaku ketat untuk bintang K-pop

    Tingkat merokok secara statistik relatif tinggi di Korea Selatan, namun menurut data resmi, pada tahun 2022 hanya lima persen wanita Korea Selatan yang merokok, dibandingkan dengan 30 persen pria.

    Bintang pop Korea Selatan biasanya menjalani pelatihan ketat selama bertahun-tahun sebelum debut mereka dan memiliki standar perilaku yang tinggi, dengan sebagian besar dilarang merokok, berkencan, dan mengumpat, terutama pada tahun-tahun pertama setelah debut mereka.

    Jennie sebelumnya mengaku kesulitan dengan ekspektasi tersebut. “Ini benar-benar sulit,” kata Jennie, yang debut bersama BLACKPINK pada tahun 2016, dalam film dokumenter Netflix.

    “Kami tidak diperbolehkan minum minuman keras, merokok atau membuat tato,” kenangnya dari masa pelatihannya, dan dia menambahkan, “diberitahu bahwa saya tidak pandai dalam berbagai hal”.

    hp/as (afp)

    (ita/ita)

  • Rusia Bantah Gempur Rumah Sakit Anak di Ukraina

    Rusia Bantah Gempur Rumah Sakit Anak di Ukraina

    Moskow –

    Otoritas Rusia membantah serangan rudalnya menghantam sebuah rumah sakit anak di Kyiv, ibu kota Ukraina. Moskow menuding rudal yang diluncurkan Ukraina sendiri, yang dimaksudkan untuk mencegat rudal Rusia, yang telah menghantam rumah sakit anak tersebut.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/7/2024), juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya menyebut rudal permukaan-ke-udara NASAMS yang diluncurkan pasukan Ukraina yang telah menghantam sebuah rumah sakit anak di Kyiv pada Senin (8/7) waktu setempat.

    Otoritas Ukraina sebelumnya menyebut Rusia menyerang rumah sakit anak utama di Kyiv dengan rudal Kh-101 Kalibr dan menghujani kota-kota Ukraina lainnya dengan lebih banyak rudal, hingga menewaskan sedikitnya 41 warga sipil. Serangan rudal Moskow itu tercatat sebagai yang paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir.

    Dalam pernyataan pada Selasa (9/7), Kremlin mengatakan bahwa tembakan anti-rudal Ukraina, bukan rudal Rusia, yang menghantam rumah sakit anak di Kyiv.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Namun dia menegaskan kepada wartawan di Moskow bahwa Rusia tidak menyerang target sipil di Ukraina.

    “Saya bersikeras, kami tidak melancarkan serangan terhadap target-target sipil,” tegas Peskov dalam pernyataannya.

    Saat ditanya lebih lanjut, dalam konferensi pers harian, soal bagaimana Rusia meyakini pihaknya tidak menyerang target sipil setelah tragedi di rumah sakit anak tersebut, Peskov kembali menegaskan rudal Ukraina yang diluncurkan untuk mencegat rudal Moskow-lah yang menghantam rumah sakit itu.

    “Saya mendorong Anda untuk berpedoman pada pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, yang benar-benar mengecualikan adanya serangan terhadap target-target sipil dan menyatakan bahwa kami sedang berbicara tentang sistem anti-rudal (Ukraina) yang jatuh,” ucapnya.

    “Kami terus bersikeras menyatakan bahwa kami tidak menyerang target-target sipil. Serangan dilancarkan terhadap fasilitas infrastruktur penting, terhadap target-target militer yang secara satu sama lain terkait dengan potensi militer rezim (Ukraina),” tegas Peskov.

    Ribuan warga sipil Ukraina terbunuh selama perang berkecamuk sejak Rusia mengirimkan pasukan militer ke Kyiv pada Februari 2020 lalu.

    Sejumlah kecil warga sipil tewas dalam rentetan serangan yang melanda wilayah Rusia dan wilayah-wilayah Ukraina yang dikuasai dan diklaim Moskow sebagai bagian wilayahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Memanas! Serangan Ukraina Tewaskan 4 Orang di Perbatasan Rusia

    Memanas! Serangan Ukraina Tewaskan 4 Orang di Perbatasan Rusia

    Jakarta –

    Perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Serangan Ukraina di wilayah perbatasan Rusia, Belgorod menewaskan sedikitnya empat orang selama 24 jam terakhir.

    “Ini adalah 24 jam yang sangat tidak nyaman dan sulit bagi wilayah Belgorod. Empat orang meninggal, 20 orang terluka, 17 orang masih berada di fasilitas medis, dua di antaranya dalam kondisi serius,” kata Gubernur wilayah Belgorod, Vyacheslav Gladkov dalam sebuah unggahan di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/7/2024).

    Walikota Belgorod, ibu kota administratif wilayah tersebut, sebelumnya mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah melancarkan serangan semalaman di seluruh wilayah tersebut.

    “Angkatan Bersenjata Ukraina terus menyerang permukiman di wilayah Belgorod,” tulis Valentin Demidov di Telegram.

    Para pejabat Rusia lainnya melaporkan serangan di wilayah Rusia barat lainnya, termasuk Kursk, Voronezh, Volgograd, Rostov dan Astrakhan.

    Serangan Ukraina itu terjadi setelah Rusia melancarkan rentetan serangan rudal ke Ukraina pada hari Senin (8/7). Serangan tersebut menewaskan lebih dari tiga lusin orang dan menghancurkan sebuah rumah sakit anak-anak di Kyiv, ibu kota Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa setidaknya 37 orang tewas, termasuk tiga anak-anak, dan lebih dari 170 orang terluka akibat serangan tersebut.

    Serangan tersebut merusak hampir 100 bangunan, termasuk beberapa sekolah dan rumah sakit bersalin, tambahnya.

    Angkatan Udara Ukraina mengatakan sistem pertahanan udara telah menembak jatuh 30 proyektil.

    Zelensky menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai serangan tersebut dan mendesak sekutu Ukraina untuk memberikan “respon yang lebih kuat terhadap pukulan yang sekali lagi dilakukan Rusia terhadap penduduk kami, tanah kami, dan anak-anak kami.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Jepang Terpanggang Gelombang Panas, 6 Orang Tewas

    Jepang Terpanggang Gelombang Panas, 6 Orang Tewas

    Tokyo –

    Sedikitnya enam orang tewas akibat sengatan panas (heatstroke) di Tokyo saat wilayah Jepang diselimuti gelombang panas yang tergolong langka terjadi pada musim penghujan. Suhu udara di salah satu wilayah Jepang dilaporkan mencapai 40 derajat Celsius saat gelombang panas melanda.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (9/7/2024), otoritas Jepang telah mengeluarkan banyak peringatan kesehatan untuk masyarakat sebagai upaya mengurangi insiden selama gelombang panas merajalela.

    Sepanjang akhir pekan, wilayah Shizuoka menjadi wilayah pertama di Jepang yang mencatat suhu udara hingga 40 derajat Celsius tahun ini. Angka itu jauh melampaui ambang batas 35 derajat Celsius yang diklasifikasikan oleh pejabat cuaca setempat sebagai “sangat panas”.

    Seorang pejabat badan cuaca, yang enggan disebut namanya, menyebut cuaca panas ekstrem di tengah musim penghujan di Jepang “agak jarang terjadi”. Dia menyebut cuaca ekstrem ini sebagian disebabkan oleh sistem tekanan tinggi yang kuat di Pasifik bagian selatan.

    Suhu udara juga mencapai rekor tertinggi mendekati 40 derajat Celsius pada Senin (8/7) waktu setempat di pos pengamatan di Tokyo dan wilayah selatan Wakayama.

    Beberapa hari terakhir, otoritas Jepang mengeluarkan serangkaian peringatan sengatan panas di sebagian besar wilayah negara tersebut, yang isinya mengimbau warga setempat untuk menghindari olahraga di luar ruangan dan menggunakan pendingin udara (AC).

    Tokyo mencatat tiga kematian akibat sengatan panas atau heatstroke pada Sabtu (6/7) waktu setempat dan tiga kematian lainnya dilaporkan pada Senin (8/7) waktu setempat, dengan suhu di ibu kota Jepang itu tercatat mencapai 35 derajat Celsius pada tengah hari.

    “Tanpa AC menyala, saya merasa sulit untuk bertahan hidup,” ucap salah satu warga Tokyo bernama Sumiko Yamamoto (75) saat berbicara kepada AFP.

    Dia menuturkan bahwa dirinya merasa “cuaca semakin panas secara drastis” sejak tahun lalu.

    “Melalui imbauan yang disampaikan melalui televisi, saya berusaha untuk tetap terhidrasi sebanyak mungkin. Karena saya sudah tua, saya berhati-hati agar tidak pingsan,” ujar Yamamoto.

    Sengatan panas atau heatstroke secara khusus sangat mematikan di Jepang, yang memiliki mayoritas populasi tertua kedua di dunia setelah Monaco.

    Usia Yamamoto menempatkannya dalam kelompok demografis, yang menurut para ahli kesehatan, ditandai sebagai kelompok yang rentan terhadap heatstroke, begitu juga dengan para bayi dan orang-orang yang tinggal sendirian atau yang terlalu miskin untuk membeli pendingin udara.

    Asosiasi Pengobatan Akut Jepang, pada Senin (8/7) waktu setempat, memperingatkan peningkatan angka kematian akibat kelelahan karena panas ekstrem secara nasional, yang meningkat dari hanya ratusan kematian per tahun selama dua dekade menjadi sekitar 1.500 kematian sepanjang tahun 2022.

    Banyaknya angka kematian, menurut Asosiasi Pengobatan Akut Jepang, menunjukkan bahwa sengatan panas kini memicu bahaya yang setara dengan “bencana alam besar”. Kelompok itu juga memperingatkan warga untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan yang tidak penting.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)