Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Korsel Serukan Warganya Tinggalkan Lebanon dan Israel Segera!

    Korsel Serukan Warganya Tinggalkan Lebanon dan Israel Segera!

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) pada hari Selasa (6/8) ikut menyerukan warga negaranya di Lebanon dan Israel untuk segera meninggalkan negara-negara itu. Seruan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

    Lee Jae-woong, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan, seruan ini dikeluarkan setelah tewasnya komandan kelompok Hizbullah dan pemimpin politik kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

    Pembunuhan keduanya terjadi setelah serangan roket mematikan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, akhir bulan lalu.

    “Pemerintah Korea Selatan… berharap bahwa upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan seperti negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera tidak akan berhenti,” kata Lee dalam sebuah briefing, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (6/8/2024).

    Pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh tewas di ibu kota Iran, Teheran, minggu lalu, dalam sebuah serangan yang memicu ancaman balas dendam terhadap Israel. Pembunuhan ini juga memicu kekhawatiran lebih lanjut bahwa konflik di Gaza berubah menjadi perang Timur Tengah yang lebih luas.

    Washington telah mendesak negara-negara lain melalui jalur diplomatik untuk memberi tahu Iran, bahwa eskalasi di Timur Tengah tidak menguntungkan mereka, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin (5/8) waktu setempat.

    Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan bahwa lebih dari 500 warga negara Korea Selatan saat ini tinggal di Israel dan sekitar 120 warga Korsel tinggal di Lebanon hingga hari Selasa ini.

    (ita/ita)

  • Kerusuhan Meluas, Inggris Selidiki Peran Negara Asing Sebar Disinformasi

    Kerusuhan Meluas, Inggris Selidiki Peran Negara Asing Sebar Disinformasi

    London –

    Pemerintah Inggris sedang menyelidiki peran negara asing dalam menyebarkan dan memperkuat disinformasi atau informasi keliru via online, yang menghasut kerusuhan yang kini meluas. London memperingatkan perusahaan media sosial untuk melakukan lebih banyak hal untuk menghentikan penyebaran informasi keliru.

    Seperti dilansir Sky News dan Politico, Selasa (6/8/2024), Inggris dilanda berbagai tindak kekerasan anti-imigran dan anti-Muslim dalam beberapa hari terakhir, dengan para demonstran sayap kanan terlibat bentrok dengan polisi, menargetkan masjid, dan menyerbu hotel-hotel yang menampung para pencari suaka.

    Situasi memanas sejak pekan lalu setelah terjadi penikaman yang menewaskan tiga bocah perempuan di sebuah kelas dansa bertema Taylor Swift yang digelar di Southport, kota tepi laut di Inggris bagian utara.

    Menyusul pembunuhan itu, beredar informasi palsu di media sosial yang mengidentifikasi pelaku penikaman sebagai seorang migran Muslim dan pencari suaka.

    Unjuk rasa pun digelar oleh kelompok anti-Islam dan anti-imigrasi dan meluas ke beberapa kota lainnya di Inggris. Dalam aksinya, para demonstran menyerbu masjid dan hotel yang menampung para migran, hingga memicu bentrokan sengit dengan polisi setempat.

    Laporan Politico menyebut outlet berita yang pertama mendorong klaim palsu itu, menyebut diri sebagai “Channel3 Now”, yang memposting informasi bahwa tersangka “ada dalam daftar pengawasan (dinas keamanan) MI6” dan “telah dikenal dalam layanan kesehatan mental”.

    Klaim palsu itu, menurut Politico, semakin dikobarkan oleh beberapa influencer sayap kanan terkenal di Inggris, termasuk Andrew Tate dan Tommy Robinson.

    Laporan media Inggris, Daily Mail, dalam beberapa hari terakhir menyebut Channel3 Now mulai aktif sejak 11 tahun lalu sebagai saluran YouTube Rusia. Disebutkan juga bahwa postingan Channel3 Now yang memuat klaim palsu itu ditonton lebih dari 2 juta orang sebelum dihapus, yang diikuti dengan permintaan maaf.

    Direktur Kebijakan dan Penelitian di Institut Dialog Strategis (ISD), Jacob Davey, seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa membanjirnya informasi keliru via online dan peran perusahaan media sosial menjadi faktor kunci.

    “Saya rasa kita tidak bisa meremehkan betapa pentingnya penyebaran informasi ini terhadap peristiwa mengerikan pada akhir pekan,” ucapnya kepada Reuters.

    Pemerintah Inggris, yang selama bertahun-tahun menuduh negara-negara seperti Rusia berupaya mengobarkan perselisihan, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki seberapa besar dampak yang diberikan negara-negara asing dalam mempromosikan klaim palsu semacam itu.

    Badan Kejahatan Nasional dan Departemen Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan Teknologi Inggris sedang menyelidiki masalah tersebut, ketika pemerintah London berupaya menindak bot online otomatis.

    “Jelas kita telah melihat aktivitas bot online, yang sebagian besar mungkin diperkuat, dengan keterlibatan aktor negara, yang menguatkan beberapa disinformasi dan misinformasi yang telah kita lihat,” ucap juru bicara Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam pernyataannya.

    Juru bicara Starmer menolak untuk menyebut negara mana saja yang mungkin terlibat. Dia hanya mengatakan bahwa: “Ini jelas merupakan sesuatu yang sedang diselidiki”.

    Dia menambahkan bahwa hal semacam itu sedang dikaji oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) dan Departemen Sains, Inovasi dan Teknologi (DSIT).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pengadilan AS Putuskan Google Terbukti Lakukan Monopoli

    Pengadilan AS Putuskan Google Terbukti Lakukan Monopoli

    Jakarta –

    Pengadilan Amerika Serikat (AS) memutuskan bahwa mesin pencari raksasa Google telah terbukti melakukan monopoli dengan mengeksploitasi kekuasaannya secara ilegal untuk menyingkirkan persaingan.

    Keputusan ini muncul ketika AS berupaya untuk mengendalikan perusahaan teknologi raksasa, dengan mengajukan sejumlah tuntutan hukum perusahaan-perusahaan itu.

    Pengadilan AS: Google terbukti lakukan monopoli

    “Setelah menimbang dengan seksama kesaksian saksi dan bukti-bukti, pengadilan mencapai kesimpulan sebagai berikut: Google adalah perusahaan monopoli, dan telah melakukan praktik monopoli untuk mempertahankan kekuasaannya,” tulis Hakim Pengadilan Distrik AS, Amit Mehta, dalam putusannya.

    Mehta juga mengatakan bahwa Google “memiliki keunggulan utama, yang sebagian besar tidak terlihat oleh para pesaingnya: Standar Distribusi.”

    Google “menikmati 89,2% saham pasar pada layanan pencarian umum, yang meningkat menjadi 94,9% di perangkat seluler,” menurut putusan tersebut.

    Hakim memutuskan Google juga telah menggunakan kekuasaannya itu untuk menghambat inovasi.

    Kasus ini dianggap sebagai konfrontasi antimonopoli terbesar di AS, dalam 25 tahun terakhir, yang mempertemukan perusahaan teknologi raksasa itu dengan Departemen Kehakiman AS.

    Google mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

    “Keputusan ini mengakui bahwa Google adalah mesin pencari terbaik, tetapi juga menyimpulkan bahwa kami tidak boleh membuatnya diakses dengan mudah,” ungkap Presiden Urusan Global Google Kent Walker.

    Mesin pencari Google, yang dimiliki oleh perusahaan induk Alphabet Inc, saat ini memproses sekitar 8,5 miliar permintaan per harinya.

    AS menindak tegas sejumlah perusahaan teknologi raksasa

    Kasus Google ini adalah yang pertama dari lima tuntutan besar yang diajukan oleh pemerintah AS ke pengadilan. Kasus-kasus terhadap Meta, Amazon dan Apple, serta kasus terpisah terhadap Google ini juga akan disidangkan di ruang sidang federal.

    Gugatan terhadap Google diajukan hampir empat tahun yang lalu, pada masa pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.

    Regulator antimonopoli di Departemen Kehakiman AS juga kerap berupaya mengendalikan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa ini, di bawah pemerintahan Presiden AS Joe Biden saat ini.

    kp/rs (AP, AFP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Horor 109 Orang Tewas dalam Kerusuhan Saat PM Bangladesh Digulingkan

    Horor 109 Orang Tewas dalam Kerusuhan Saat PM Bangladesh Digulingkan

    Dhaka –

    Horor! Sedikitnya 109 orang dilaporkan tewas dalam sehari, atau pada Senin (5/8) waktu setempat, ketika ribuan demonstran yang marah, membanjiri jalanan ibu kota Bangladesh, Dhaka. Di hari itulah, Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dari jabatannya dan kabur ke luar negeri.

    Pihak kepolisian dan para dokter di rumah sakit setempat melaporkan 109 kematian dalam sehari, yang menjadikan Senin (5/8) kemarin sebagai hari paling mematikan sejak aksi protes menyelimuti Bangladesh sejak awal Juli lalu. Demikian seperti dilansir AFP, Selasa (6/8/2024).

    Dengan tambahan kematian itu, menurut penghitungan AFP yang didasarkan data kepolisian, pejabat pemerintah dan dokter-dokter rumah sakit setempat, total 409 orang tewas di Bangladesh sejak unjuk rasa marak pada Juli lalu.

    Unjuk rasa yang awalnya memprotes kuota pekerjaan pegawai negeri dari pemerintah, telah meluas menjadi kerusuhan terburuk dalam 15 tahun pemerintahan Hasina dan berubah menjadi seruan yang lebih luas agar wanita berusia 76 tahun itu mundur dari jabatannya.

    Pada Senin (5/8) waktu setempat, Hasina meninggalkan istananya di Dhaka setelah para demonstran, yang mengabaikan jam malam tanpa batas waktu yang diberlakukan militer, nekat membanjiri jalanan ibu kota Bangladesh.

    Usai Hasina kabur dari Dhaka, ribuan demonstran menerobos masuk dan mengacak-acak kantor dan kediaman PM Bangladesh tersebut.

    Kerusuhan tak terbendung meskipun jam malam tanpa batas waktu diberlakukan dan akses internet dibatasi ketat, dengan perkantoran ditutup dan lebih dari 3.500 pabrik yang melayani industri garmen yang penting secara ekonomi di Bangladesh juga ditutup.

    Tentara dan polisi dengan kendaraan lapis baja dikerahkan di berbagai area Dhaka, dengan barikade yang disertai kawat berduri dipasang pada ruas jalanan menuju ke kantor PM Bangladesh. Namun massa dalam jumlah besar membanjiri jalanan hingga merobohkan barikade yang dipasang.

    Para demonstran dan para pendukung pemerintah juga dilaporkan saling berkelahi di berbagai wilayah, dengan melibatkan tongkat dan pisau. Situasi itu mendorong pasukan keamanan Bangladesh untuk melepaskan tembakan ke arah kerumunan massa.

    Mahasiswa Ingin Peraih Nobel Pimpin Pemerintah Interim Bangladesh

    Para demonstran mahasiswa Bangladesh mendesak agar peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, memimpin pemerintahan interim negara tersebut setelah Hasina dilengserkan dan militer mengambil alih kekuasaan.

    “Kami telah memutuskan bahwa pemerintahan interim akan dibentuk di mana peraih Nobel yang terkenal secara internasional, Dr Muhammad Yunus, yang diterima secara luas, akan menjadi penasihat utama,” ucap pemimpin utama kelompok demonstran Mahasiswa Melawan Diskriminasi (SAD), Nahid Islam, dalam pesan video pada Selasa (6/8).

    Pernyataan itu dirilis setelah panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengatakan dalam siaran televisi pemerintah bahwa Hasina mundur sebagai PM dan militer akan membentuk pemerintahan interim. Waker diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin mahasiswa pada Selasa (6/8).

    Yunus yang seorang ekonom terkemuka dan kini berusia 84 tahun, banyak menuai pujian karena dianggap berhasil mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan melalui bank keuangan mikro yang dirintisnya. Namun dia juga mendapat permusuhan dari Hasina, yang menuduhnya “menghisap darah” orang-orang miskin.

    Saat ini, Yunus berada di Eropa dan seorang pembantu dekatnya mengatakan pada Senin (5/8) malam bahwa dia belum menerima tawaran apa pun dari militer untuk memimpin pemerintahan interim Bangladesh.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Sheikh Hasina Mundur, Bagaimana Nasib Bangladesh?

    PM Sheikh Hasina Mundur, Bagaimana Nasib Bangladesh?

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri secara paksa dan melarikan diri dari negaranya pada Senin (05/08), setelah aksi protes besar-besaran oleh para mahasiswa meningkatnya dalam beberapa pekan terakhir, merenggut ratusan nyawa.

    Ini menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Hasina selama 15 tahun secara dramatis dan tiba-tiba.

    Setelah berita pengunduran diri Hasina tersebar, jalanan di ibu kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya dipenuhi dengan sorak-sorai perayaan. Beberapa kerumunan orang yang bergembira melambaikan bendera, beberapa lainnya menari di atas tank, sebelum ratusan orang mencoba menerobos masuk ke gerbang kediaman resmi Hasina.

    ‘Sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan’

    Panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengatakan dalam pidatonya bahwa pihak militer akan segera membentuk pemerintahan sementara. Belum jelas apakah dia yang akan memimpin pemerintahan itu atau orang lain yang akan bergabung mengisi pemerintahan sementara itu.

    “Negara ini telah sangat menderita, ekonomi terpukul, banyak orang tewas, inilah saatnya untuk menghentikan kekerasan,” kata Zaman.

    “Saya berharap setelah pidato saya ini, situasi akan membaik,” tambahnya.

    Zaman juga mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan partai-partai oposisi utama dan anggota masyarakat sipil, tetapi tidak dengan partai pimpinan Hasina, Liga Awami.

    Protes tanpa henti dan penuh kekerasan selama beberapa pekan terakhir, serta ketidakmampuan pasukan keamanan untuk mengakhiri protes tersebut, telah menarik tirai kekuasaan Hasina.

    Demonstrasi dimulai pada Juni lalu, setelah kelompok mahasiswa menuntut penghapusan sistem kuota pekerjaan di pemerintah yang kontroversial. Tetapi, protes tersebut kemudian meningkat menjadi pemberontakan besar-besaran melawan pemerintahan Hasina.

    Kerusuhan ini telah merenggut nyawa sekitar 300 orang sejak pertengahan Juli, menurut laporan media lokal.

    Akankah ada transisi pemerintahan yang mulus?

    Belum jelas apakah transisi menuju pemerintahan sementara yang dipimpin oleh pihak militer Bangladesh ini akan berjalan mulus.

    Beberapa mahasiswa juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima pemerintahan sementara itu tanpa adanya perwakilan mahasiswa di dalamnya.

    “Perwakilan dari para demonstran mahasiswa ini harus menjadi bagian dari pemerintahan sementara. Jika tidak, kami tidak akan menerimanya,” kata salah satu pemimpin demonstran mahasiswa, Asif Mahmud, kepada DW.

    Mahmud juga menggarisbawahi bahwa mahasiswa ingin memiliki suara tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam setiap kebijakan.

    Z. I. Khan Panna, seorang pengacara senior dan aktivis hak asasi manusia, juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap pernyataan panglima militer.

    “Kami belum menerima rencana konkret dari panglima militer. Apa yang dia katakan adalah solusi sementara,” kata Panna kepada DW. “Orang-orang yang dia ajak bicara mengenai pembentukan pemerintahan sementara itu, tingkat dukungan publik mereka seperti apa? Saya rasa masyarakat tidak akan menerima itu.”

    Namun, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh departemen humas militer mengatakan bahwa panglima militer akan segera mengadakan pembicaraan tatap muka dengan perwakilan mahasiswa dan pengajar yang ikut dalam aksi protes.

    Konsep “pemerintahan sementara” ini bukanlah hal yang baru di Bangladesh. Pada 1990 hingga 2008, selama pemilihan umum, pemerintah yang terpilih menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara yang bersifat teknokratis, yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu secara bebas dan adil. Sistem ini kemudian dihapus pada 2011.

    Beberapa pengamat kini menyerukan dibentuknya pemerintahan sementara yang serupa untuk mengambil alih pemerintahan, hingga diadakannya pemilihan umum selanjutnya.

    Militer ‘seharusnya tidak menjalankan pemerintahan’

    Sementara itu, sebuah kelompok yang terdiri dari 21 orang terkemuka, termasuk para aktivis hak asasi manusia dan pengacara, menyerukan agar pemerintahan sementara ini mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebab ketidakpuasan publik, yang berujung pada pelengseran Hasina.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok ini mengatakan bahwa akumulasi kemarahan publik atas kecurangan pemilu yang telah berlangsung lama, korupsi yang meluas, salah urus ekonomi, dan penindasan itu meletus menjadi sebuah gerakan massa.

    “Kekuasaan harus dialihkan kepada pemerintah nasional ataupun sementara, melalui cara-cara konstitusional atau dengan mengamandemen konstitusi jika perlu, setelah berdiskusi dengan para mahasiswa yang melakukan protes dan partai-partai politik,” ungkap kelompok tersebut.

    Kelompok ini juga menekankan bahwa pihak militer tidak boleh menjalankan negara dan harus menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara sipil dan kembali bertugas dalam ranahnya menjaga keamanan negara.

    Shahdin Malik adalah salah satu yang ikut menandatangani pernyataan tersebut. Kepada DW, ia mengatakan bahwa peran militer adalah untuk melindungi Bangladesh dari ancaman eksternal dan bukan untuk memerintah negara.

    “Militer harus melindungi negara dari kekuatan eksternal selama perang. Peran mereka bukan untuk menjalankan negara,” kata Malik.

    (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Meta Minta Maaf Usai Hapus Postingan PM Malaysia Soal Pemimpin Hamas

    Meta Minta Maaf Usai Hapus Postingan PM Malaysia Soal Pemimpin Hamas

    Kuala Lumpur –

    Raksasa teknologi, Meta, yang merupakan pemilik Facebook dan Instagram, meminta maaf karena sempat menghapus postingan media sosial (medsos) Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat mengucapkan duka cita untuk pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh yang dibunuh di Iran pekan lalu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa 96/8/2024), permintaan maaf ini disampaikan ke publik pada Selasa (6/8) setelah kantor PM Malaysia memanggil perwakilan Meta untuk meminta kejelasan soal alasan postingan Facebook dan Instagram pada akun Anwar Ibrahim soal kematian Haniyeh dihapus.

    Meta merupakan induk perusahaan dari dua platform media sosial populer tersebut. Dalam permintaan maafnya, Meta menyebut penghapusan postingan medsos Anwar Ibrahim itu sebagai “kesalahan operasional”.

    “Kami meminta maaf atas kesalahan operasional di mana konten dari halaman Facebook dan Instagram milik Perdana Menteri dihapus,” ucap Meta dalam pernyataannya yang dikirim melalui email kepada AFP.

    “Kontennya telah dipulihkan dengan label layak diberitakan yang benar,” imbuh pernyataan tersebut.

    Haniyeh, yang menjabat pemimpin biro politik Hamas, tewas dalam serangan yang menghantam kediamannya di Teheran pada Rabu (31/7) pekan lalu. Baik Hamas maupun Iran meyakini Israel sebagai dalang serangan yang menewaskan Haniyeh dan seorang pengawalnya itu.

    Tel Aviv sendiri belum memberikan komentar langsung soal kematian Haniyeh.

    Postingan medsos Anwar Ibrahim menyertakan video yang menunjukkan sang PM Malaysia sedang melakukan panggilan telepon dengan seorang pejabat Hamas dan menyampaikan belasungkawa untuk kematian Haniyeh.

    Di Instagram, terdapat catatan dari Meta untuk postingan Anwar Ibrahim soal Haniyeh tersebut, yang menyatakan bahwa postingan tersebut dihapus karena dikaitkan dengan “individu dan organisasi berbahaya”.

    Kantor PM Malaysia menggambarkan penghapusan postingan itu oleh Meta sebagai “penindasan terang-terangan terhadap kebebasan berekspresi” dan menuntut permintaan maaf dari raksasa teknologi tersebut.

    Pekan lalu, Anwar Ibrahim menuduh Meta sebagai “pengecut” karena menghapus postingannya.

    Kelompok Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat (AS), Israel dan Uni Eropa.

    Anwar Ibrahim selalu membela hubungan yang dijalin oleh Malaysia dengan Hamas, yang didukung Iran, yang melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu hingga memicu perang di Jalur Gaza. Pada Mei tahun ini, Anwar Ibrahim bertemu dengan Haniyeh saat berkunjung ke Qatar.

    Dalam kunjungannya ke Jerman pada Maret lalu, Anwar menegaskan bahwa Malaysia menjalin hubungan dengan sayap politik Hamas, bukan dengan sayap bersenjata kelompok yang menguasai Jalur Gaza tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Undur Diri, PM Bangladesh Hasina Mengungsi ke India

    Undur Diri, PM Bangladesh Hasina Mengungsi ke India

    Jakarta –

    Lengsernya Sheikh Hasina didorong aksi protes massal di Bangladesh melawan sistem kuota untuk pegawai negeri. Terdorong oleh kematian hampir 100 orang dalam kerusuhan sehari sebelumnya, ribuan demonstran menyerbu kediaman kepala pemerintahan, Senin (5/8).

    Hasina tiba pada hari Senin di sebuah kota di India yang berbatasan dengan Bangladesh dengan helikopter militer, menurut seorang pejabat militer yang berbicara dengan syarat anonim. Tidak jelas apakah India akan menjadi pelarian akhir atau dia akan berpergian ke negara lain.

    Kepergian Perdana Menteri Sheikh Hasina dikhawatirkan bakal menciptakan ketidakstabilan yang lebih parah di negeri yang telah menghadapi serangkaian krisis, mulai dari pengangguran dan korupsi hingga perubahan iklim.

    Panglima militer menduduki istana di Bangladesh?

    Beberapa jam setelah PM Hasina muncul di televisi nasional menaiki helikopter militer bersama saudara perempuannya, Panglima Militer Jenderal Waker-uz-Zaman mengatakan akan meminta arahan presiden untuk membentuk pemerintahan sementara di Dhaka.

    Dia berjanji bahwa militer akan melakukan penyelidikan atas tindakan mematikan terhadap aksi protes yang dipimpin mahasiswa dan memicu kemarahan terhadap pemerintah.

    “Percayalah pada militer, kami akan menyelidiki semua pembunuhan dan menghukum yang bertanggung jawab,” katanya. “Saya telah memerintahkan agar tidak ada tentara dan polisi yang terlibat dalam penembakan apa pun.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Protes berdarah di Bangladesh dimulai dengan damai saat mahasiswa yang frustrasi menuntut diakhirinya sistem kuota untuk pekerjaan pegawai negeri. Menurut demonstran, sistem ini cuma menguntungkan kandidat yang memiliki hubungan dengan Partai Liga Awami pimpinan Sheikh Hasina.

    Perempuan berusia 76 tahun itu merupakan kepala pemerintahan wanita terlama di Bangladesh dan terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemungutan suara bulan Januari lalu yang diboikot oleh lawan-lawan politiknya. Akibatnya, ribuan anggota oposisi dipenjara jelang pemungutan suara.

    Kaum oposisi menuduh Hasina bertindak semakin otokratis dan menyebut pemerintahannya sebagai ancaman bagi demokrasi. Aksi protes terus berlanjut bahkan setelah Mahkamah Agung bulan lalu memerintahkan pemerintah mengurangi sistem kuota, yang menyisihkan hingga 30 persen pekerjaan pemerintah untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan melawan Pakistan.

    Pemerintah berusaha meredakan demonstrasi dengan kekerasan, yang menyebabkan hampir 300 orang tewas sejak pertengahan Juli.

    Kelumpuhan di Bangladesh

    Setidaknya 95 orang, termasuk setidaknya 14 polisi, tewas dalam bentrokan di ibu kota pada hari Minggu (4/8), menurut surat kabar Prothom Alo. Ratusan lainnya mengalami luka-luka.

    Setidaknya 11.000 orang telah ditangkap dalam beberapa minggu terakhir. Kerusuhan tersebut juga mengakibatkan penutupan sekolah dan universitas di seluruh negeri. Sementara kepolisian sempat memberlakukan jam malam dan perintah tembak di tempat.

    Pihak berwenang juga memutus jaringan internet seluler pada hari Minggu dalam upaya untuk meredakan kerusuhan, dan jaringan internet diputus sebentar pada Senin pagi. Langkah itu merupakan pemadaman internet kedua di Bangladesh sejak bulan Juli. Layanan telah dipulihkan pada Senin sore.

    Selama akhir pekan, para pengunjuk rasa menyerukan sikap “nonkooperatif”, mendesak warga untuk tidak membayar pajak atau tagihan listrik, serta tidak masuk kerja pada hari Minggu yang merupakan hari kerja di Bangladesh.

    Kantor, bank, dan pabrik dibuka, tetapi para pekerja di Dhaka dan kota-kota lain berjuang untuk pergi bekerja karena banyak transportasi umum dihentikan di tengah kekhawatiran akan kekerasan.

    Hasina menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin mahasiswa pada hari Sabtu, tetapi seorang koordinator menolak dan menuntut pengunduran dirinya.

    rzn/hp (ap, rtr)

    (ita/ita)

  • Mahasiswa Ingin Peraih Nobel Pimpin Pemerintah Interim Bangladesh

    Mahasiswa Ingin Peraih Nobel Pimpin Pemerintah Interim Bangladesh

    Dhaka –

    Para demonstran mahasiswa Bangladesh mendesak agar peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, memimpin pemerintahan interim negara tersebut setelah PM Sheikh Hasina dilengserkan dan militer mengambil alih kekuasaan.

    Dilansir AFP, Selasa (6/8/2024), seruan itu disampaikan oleh pemimpin utama kelompok demonstran Mahasiswa Melawan Diskriminasi (SAD), Nahid Islam, setelah Hasina meninggalkan istananya di Dhaka pada Senin (5/8) waktu setempat usai dituntut mundur oleh para demonstran yang membanjiri jalanan.

    “Kami telah memutuskan bahwa pemerintahan interim akan dibentuk di mana peraih Nobel yang terkenal secara internasional, Dr Muhammad Yunus, yang diterima secara luas, akan menjadi penasihat utama,” ucap Islam dalam pesan video pada Selasa (6/8) waktu setempat.

    Pernyataan Islam itu dirilis setelah panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengatakan dalam siaran televisi pemerintah bahwa Hasina telah mengundurkan diri sebagai PM dan militer akan membentuk pemerintahan sementara.

    Waker diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin mahasiswa pada Selasa (6/8) malam.

    Pesan dukungan untuk Yunus juga disampaikan oleh pemimpin kelompok SAD lainnya, Asif Mahmud, dalam pernyataan via Facebook. “Kami percaya pada Dr Yunus,” tulis Mahmud dalam pernyataannya.

    Yunus yang seorang ekonom terkemuka dan kini berusia 84 tahun, banyak menuai pujian karena dianggap berhasil mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan melalui bank keuangan mikro yang dirintisnya. Namun dia juga mendapat permusuhan dari Hasina, yang menuduhnya “menghisap darah” orang-orang miskin.

    Saat ini, Yunus berada di Eropa dan seorang pembantu dekatnya mengatakan pada Senin (5/8) malam bahwa dia belum menerima tawaran apa pun dari militer untuk memimpin pemerintahan interim Bangladesh.

    Sementara itu, Hasina yang berusia 76 tahun, telah berkuasa di Bangladesh sejak tahun 2009 dan dituduh melakukan kecurangan dalam pemilu Januari lalu yang memberikannya periode kelima sebagai PM.

    Unjuk rasa yang dimulai sejak bulan lalu untuk memprotes kuota pekerjaan pegawai negeri, telah meluas menjadi kerusuhan terburuk dalam 15 tahun pemerintahan Hasina dan berubah menjadi seruan yang lebih luas agar dia mundur dari jabatannya.

    Jutaan orang nekat turun ke jalanan dalam unjuk rasa selama sebulan terakhir, dengan baru-baru ini menuntut Hasina mundur. Pada Senin (5/8) waktu setempat, para demonstran mengabaikan jam malam tanpa batas waktu yang diberlakukan militer dan membanjiri jalanan Dhaka.

    Situasi itu memaksa Hasina untuk kabur dari istananya di Dhaka dan dia dilaporkan meninggalkan ibu kota Bangladesh dengan helikopter, sebelum istananya diserbu para demonstran yang kemudian mengacak-acak isinya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh yang Mundur-Kabur karena Demo

    Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh yang Mundur-Kabur karena Demo

    Dhaka –

    Sheikh Hasina mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri (PM) Bangladesh saat unjuk rasa sarat kekerasan menyelimuti negaranya. Hasina meninggalkan istananya di ibu kota Dhaka dengan helikopter sesaat sebelum ribuan demonstran menyerbu dan mengacak-acak istananya.

    Seperti dilansir Hindustan Times dan AFP, Selasa (6/8/2024), sosok Hasina yang berusia 76 tahun ini tercatat sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Bangladesh dengan masa jabatan hampir tiga dekade jika digabungkan.

    Hasina awalnya menjabat PM selama 5 tahun sejak Juni 1996 hingga Juli 2001, kemudian menjabat kembali selama 15 tahun, mulai Januari 2009 hingga dia mengundurkan diri pada 5 Agustus 2024.

    Hasina bukanlah wajah baru dalam dunia politik Bangladesh karena dia merupakan anak perempuan dari pendiri Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Karier politiknya dimulai sejak dia masih menjadi mahasiswa di Universitas Dhaka pada akhir tahun 1960-an.

    Pada saat itu, dia aktif dalam politik dan menjadi penghubung politik bagi ayahnya ketika pemerintah Pakistan memenjarakan sang ayah.

    Tahun 1971 silam, Hasina dan anggota keluarganya yang lain ditahan sebentar atas dugaan keterlibatan dalam pemberontakan selama perang pembebasan, yang berujung pada kemerdekaan Bangladesh.

    Namun pada Agustus 1975, ayah dan ibu serta tiga saudara laki-laki Hasina dibunuh di rumah mereka oleh para perwira militer Bangladesh yang memberontak, saat kudeta militer terjadi. Hasina yang saat itu berusia 27 tahun sedang berada di luar negeri.

    Dia kemudian tinggal dalam pengasingan di luar negeri selama enam tahun, sebelum akhirnya kembali ke Bangladesh untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Liga Awami, partai yang didirikan oleh mendiang ayahnya dan telah menjadi organisasi politik terbesar di negara tersebut.

    Hasina Melengserkan Diktator Militer Bangladesh Tahun 1990-an

    Hasina muncul sebagai pendukung demokrasi yang vokal dan menghadapi banyak kasus yang menjadikannya tahanan rumah. Dia menjadi pemimpin oposisi dan mengecam kekerasan oleh pemerintah junta militer Bangladesh pada saat itu.

    Hasina bersekutu dengan Khaleda Zia yang memimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) untuk melengserkan diktator militer Letnan Jenderal Hussain Mohammad Ershad. Tahun 1990, Ershad mengundurkan diri setelah Hasina merilis ultimatum bahwa dirinya menerima dukungan rakyat Bangladesh secara luas.

    Namun kemudian Hasina dan Zia berselisih dengan persaingan keduanya mendominasi politik modern Bangladesh. Sebagai pemimpin oposisi, Hasina menuduh BNP yang dipimpin Zia melakukan kecurangan pemilu dan memiliki untuk memboikot parlemen, yang memicu unjuk rasa secara luas yang diwarnai kerusuhan.

    Zia akhirnya mengundurkan diri, yang memicu pembentukan pemerintah sementara. Dalam pemilu Juni 1996, Hasina terpilih menjadi PM Bangladesh untuk pertama kalinya dan mampu membuat negaranya mengalami pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, meski ketidakstabilan politik masih terjadi.

    Dia lengser dari jabatan PM setelah mengalami kekalahan elektoral dari Zia dalam pemilu tahun 2001.

    Saat krisis politik melanda Bangladesh tahun 2006-2008, Hasina sempat ditangkap atas tuduhan pemerasan, tapi dia berhasil menang dalam pemilu tahun 2008 usai dibebaskan. Dia menjabat untuk periode kedua dan mendapatkan periode ketiganya saat kembali menang dalam pemilu tahun 2014, yang diboikot BNP dan dikritik pengamat internasional.

    Tahun 2017, Hasina menuai pujian karena memberikan perlindungan dan bantuan kepada hampir satu juta pengungsi Rohingya yang kabur dari kekerasan militer di Myanmar. Hasina mendapatkan periode keempatnya setelah menang dalam pemilu tahun 2018, yang diwarnai aksi kekerasan dan secara luas dikutuk sebagai pemilu yang penuh kecurangan.

    Ketika Hasina memenangkan masa jabatan kelimanya sebagai PM Bangladesh dalam pemilu Januari lalu, kelompok oposisi melakukan pemboikotan dengan menyebut pemungutan suara tidak berlangsung secara bebas dan adil.

    Para pengkritik menuduh pemerintahan Hasina mendalangi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan aktivis oposisi. Unjuk rasa yang awalnya memprotes sistem kuota pekerjaan pemerintah, berujung kerusuhan dan meluas menjadi unjuk rasa menuntut Hasina mundur dari jabatannya.

    Pada Senin (5/8), Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan istananya di Dhaka setelah para demonstran, yang mengabaikan jam malam tanpa batas waktu yang diberlakukan militer, nekat membanjiri jalanan ibu kota Bangladesh. Usai Hasina kabur dari Dhaka, ribuan demonstran menerobos masuk dan mengacak-acak bekas kediaman PM Bangladesh tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rusia di Bawah Putin Bukan Tak Tergoyangkan

    Rusia di Bawah Putin Bukan Tak Tergoyangkan

    Jakarta –

    “Sungguh seperti dalam mimpi” – begitulah politisi oposisi Rusia Andrei Pivovarov merangkum perasaannya selama beberapa jam dan hari terakhir.

    Pada bulan Juli 2022 dia dijatuhi hukuman empat tahun di penjara di negara asalnya. Dari sudut pandang pengadilan, dia dituduh memimpin sebuah “organisasi yang tidak diinginkan”.

    Yang dimaksud adalah kelompok “Rusia Terbuka” yang kritis terhadap Kremlin. Pivovarov baru-baru itu datang ke kantor Deutsche Welle di Bonn, di sebelahnya ada dua tokoh oposisi Rusia lainnya Ilya Yashin dan Vladimir Kara-Mursa.

    “Beberapa hari yang lalu kami sendirian, semua orang di sel kecil kami, sekarang kami melihat begitu banyak orang.” Sekitar 100 jurnalis dan pengamat datang ke konferensi pers, kamera menyala, kamera berputar.

    “Tidak semua orang Rusia berpikir seperti Putin”

    Ada hari-hari berat ke depan bagi ketiga orang tersebut dan orang-orang lainnya yang dibebaskan. Pada hari Kamis (01/08), penerbangan pertama ke Ankara, di mana terjadi pertukaran tahanan dari Rusia di satu pihak dan tahanan Rusia di Barat di pihak lainnya.

    Pada Kamis malam penerbangan selanjutnya membawa mereka ke Jerman dan tiba di bandara Kln /Bonn. Kanselir Jerman Olaf Scholz sudah menunggu mereka di sana.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Dan dia secara praktis memohon kepada para jurnalis di Bonn untuk tidak menyerah pada tanah airnya hanya karena ada tiran yang berkuasa di sana, Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Ada banyak warga di Rusia yang tidak terlihat, yang berpikir berbeda dari Putin. Citra bahwa kita semua duduk di dalam benteng – harus dihilangkan.” Dan dia menyerukan masyarakat di Jerman untuk kembali memperhatikan masyarakat di Rusia.

    Pertukaran kata dengan agen rahasia

    Selain Pivovarov, Vladimir Kara-Mursa juga dibebaskan. Dia berkata: “Saya merasa seperti berada di sebuah film untuk hari kedua sekarang. Beberapa hari yang lalu kami berada dalam isolasi, sekarang kami tiba di konferensi pers di sini di tepi Sungai Rhein, Bonn.”

    Kara-Mursa adalah politikus dan jurnalis Rusia-Inggris yang telah menjadi korban setidaknya dua serangan racun dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada April 2023 karena mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina.

    Pemenang Hadiah Pulitzer ini mengatakan dia menderita gangguan sistem saraf sejak serangan tersebut. Yang paling dia ingat tentang perjalanan yang melelahkan itu adalah setiap kandidat pertukaran didampingi oleh seorang agen dinas rahasia Rusia.

    “Dan ketika saya lepas landas di Rusia, dia melihat ke arah saya dan berkata: Lihatlah dengan tenang. Anda tidak akan pernah melihat tanah air Anda lagi. Tapi saya mengatakan kepadanya: Saya yakin, saya akan kembali ke Rusia – ke Rusia yang merdeka.”

    Yashin: “Saya memahami dilema Jerman”

    Orang ketiga yang dibebaskan, Ilya Yashin, juga berterima kasih kepada pemerintah Jerman dan khususnya Kanselir Jerman Olaf Scholz atas “usaha kemanusiaan” yang ia katakan.

    Yashin, 41, adalah orang kepercayaan politisi oposisi Boris Nemtsov, yang dibunuh pada tahun 2015, dan teman Alexei Navalny, yang meninggal di penjara Rusia. Pada akhir 2022, ia divonis delapan setengah tahun penjara karena mengkritik perang agresi Rusia di Ukraina.

    Sekarang dia melaporkan percakapan singkat dengan Scholz pada hari Kamis lalu di Bandara Kln/Bonn. “Saya menoleh padanya dan mengatakan bahwa saya memahami betapa sulitnya melepaskan seorang pembunuh. Sebagai imbalan atas seorang pembunuh, orang-orang yang tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan telah dibebaskan.”

    Sebagai imbalan atas pembebasan total 16 orang dari Rusia dan Belarus, agen Rusia yang dijuluki sebagai pembunuh Tiergarten, Vadim Krassikov, dibebaskan dari tahanan.

    Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Jerman pada akhir tahun 2021 karena menurut pengadilan Berlin dia menembak mati seorang warga Georgia dari Chechnya di Berlin pada Agustus 2019. Di Moskow dia disambut secara pribadi oleh Putin. (ap/hp)

    (ita/ita)