Jenis Media: Internasional

  • 564 Sekolah di Gaza Hancur Dibom Israel

    564 Sekolah di Gaza Hancur Dibom Israel

    Jakarta

    United Nations Childrens Fund (UNICEF) menyoroti serangan tentara Israel yang menyasar ke sekolah-sekolah di Gaza. Data UNICEF menunjukkan ada 564 sekolah di Gaza hancur dibom Israel selama masa agresi Gaza yang telah berlangsung 10 bulan terakhir.

    “Hingga 6 Juli, 564 sekolah di Jalur Gaza terkena dampak langsung atau rusak akibat serangan Israel,” bunyi data UNICEF dilansir Al-Jazeera, Kamis (15/8/2024).

    UNICEF menjelaskan peta sebaran sekolah di Gaza yang hancur terkena serangan Israel. 95 gedung sekolah tercatat hancur di Gaza Utara. Sementara di kota Gaza ada 208 gedung sekolah rusak atau terkena dampak langsung.

    70 sekolah di wilayah Deir el-Balah juga ikut menjadi sasaran penyerangan militer Israel. Wilayah itu padahal sebelumnya dianggap sebagai Kawasan aman.

    Di wilayah Khan Younis sendiri tercatat ada 125 gedung sekolah yang rusak. 75 ribu penduduk di wilayah tersebut juga terpaksa mengungsi akibat agresi Israel. Sementara di Rafah ada 66 gedung sekolah yang rusak selama agresi militer Israel.

    Serangan Israel ke sekolah-sekolah yang ada di Gaza tidak surut saat memasuki Agustus 2024. Di bulan ini Israel telah menyerang lima sekolah di Kota Gaza dengan menewaskan lebih dari 179 orang.

    15 orang juga dilaporkan tewas akibat serangan Israel yang menyasar sekolah Dalal al-Mughrabi. Serangan itu terjadi 1 Agustus lalu dan ikut membuat 29 orang terluka.

    Periode serangan Israel yang menyasar sekolah di Gaza terus terjadi pada 4 Agustus di mana 30 orang tewas saat Israel menyerang sekolah Nassr dan Hassan Salameh di Kota Gaza. Israel juga mengebom sekolah Abdul Fattah dan az-Zahra pada 8 Agustus silam dan menewaskan 17 orang.

    Pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mengutuk rentetan serangan tersebut.

    “Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina, satu lingkungan pada saat itu, satu rumah sakit pada saat itu, satu sekolah pada saat itu, satu kamp pengungsi pada saat itu, satu ‘zona aman’ pada saat itu. Dengan senjata AS dan Eropa,” tulisnya di X.

    Pada bulan Juli, kampanye serupa yang menargetkan tempat penampungan sekolah di Jalur Gaza menewaskan hampir 50 orang dalam waktu seminggu.

    Hampir 85% gedung sekolah di Gaza telah rusak, dan hampir semua sekolah di Gaza Utara “terkena dampak langsung” atau rusak. Hal ini diikuti oleh Kota Gaza, di mana lebih dari 90% sekolahnya rusak atau hancur.

    Jumlah total anak-anak yang terbunuh selama perang telah meningkat menjadi lebih dari 16.500. Sementara jumlah korban tewas di Gaza mencapai hampir 40. 000.

    (ygs/ygs)

  • Hamas Ogah Hadiri Perundingan Gencatan Senjata di Qatar

    Hamas Ogah Hadiri Perundingan Gencatan Senjata di Qatar

    Jakarta

    Pembicaraan mengenai gencatan senjata di wilayah Gaza akan digelar di Doha, Qatar. Namun, perwakilan Hamas mengaku enggan untuk menghadiri pertemuan tersebut.

    “Melakukan perundingan baru memungkinkan pendudukan untuk menerapkan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, dilansir Al-Jazeera, Kamis (15/8/2024).

    Perundingan itu akan digelar hari ini di Doha, Qatar. Pertemuan itu akan melibatkan pejabat dari Israel, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir.

    Laporan dari Al-Jazeera menyebutkan Hamas skeptis terhadap kesepakatan yang akan dihasilkan dalam perundingan di Gaza. Hamas ingin para mediator kembali ke kerangka awal kesepakatan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada bulan Mei silam. Saat itu Biden menyebut gencatan senjata bisa terwujud jika seluruh sandera dibebaskan.

    Netanyahu Kirim Bos Mossad Jadi Delegasi

    Sikap berbeda ditunjukkan Israel. Davide Barnea selaku Direktur Mossad dan Kepala Dinas Keamanan Israel,Shit Bet Ronen Bar akan menjadi delegasi Israel dalam perundingan tersebut.

    “Kepala Mossad, Kepala Shin Bet, Nitzan Alon dan Ophir Falk akan menjadi delegasi Israel untuk pertemuan Kamis di Qatar,” kata Juru Bicara Perdana Menteri Israel, Omar Dostri, dilansir AFP, Rabu (14/8).

    Dalam perundingan itu akan membahas mengenai persoalan sandera yang masih ditahan oleh Israel dan Hamas. Selain pimpinan Mossad, penasihat politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, juga akan ikut dalam pertemuan di Qatar.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui keberangkatan delegasi Israel ke Doha besok, serta mandat untuk melakukan perundingan,” bunyi pernyataan dari kantornya.

    (ygs/ygs)

  • Anak Putri Mahkota Norwegia Akui dalam Pengaruh Kokain Saat Aniaya Kekasih

    Anak Putri Mahkota Norwegia Akui dalam Pengaruh Kokain Saat Aniaya Kekasih

    Jakarta

    Putra dari Putri Mahkota Norwegia, Mette-Marit, bernama Marius Borg Hoiby (27) ditangkap atas dugaan penganiayaan kepada seorang Wanita. Hoiby kini mengakui korban yang dianiaya itu merupakan kekasihnya.

    Dilansir AFP, Kamis (15/8/2024), Hoiby ditangkap pada Minggu (4/8) usai terlibat pertengkaran dengan kekasihnya di sebuah apartemen daerah Oslo, Norwegia. Polisi menemukan sebilah pisau yang tertancap di salah satu dinding kamar tidur apartemen tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan kepada lembaga penyiaran Norwegia, NRK, Hoiby mengatakan sesuatu yang seharusnya ‘tidak pernah terjadi telah terjadi’. Dia mengakui perbuatannya itu dilakukan saat dalam pengaruh kokain dan alkohol.

    “Saya melakukan kekerasan fisik dan menghancurkan benda-benda di sebuah apartemen saat berada di bawah pengaruh alkohol dan kokain setelah bertengkar,” katanya.

    Hoiby juga mengaku sedang berjuang melawan masalah mental yang dideritanya. Dia mengatakan konsumsi obat-obatan dan diagnosis penyakit mentalnya itu tidak bisa menjadi pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan kepada kekasihnya.

    “Saya ingin bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan,” katanya.

    Penngacara Hoiby, Oyvind Bratlien, kepada televisi TV2 Norwegia mengatakan kliennya siap menjalani hukuman apapun yang diberikan pengadilan.

    (ygs/ygs)

  • Bos Mossad Jadi Perwakilan Israel dalam Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    Bos Mossad Jadi Perwakilan Israel dalam Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    Jakarta

    Perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza akan digelar di Doha, Qatar. Direktur Mossad Davide Barnea dan Kepala Dinas Keamanan Israel Shit Bet Ronen Bar akan menjadi delegasi Israel dalam perundingan tersebut.

    “Kepala Mossad, Kepala Shin Bet, Nitzan Alon dan Ophir Falk akan menjadi delegasi Israel untuk pertemuan Kamis di Qatar,” kata Juru Bicara Perdana Menteri Israel, Omar Dostri, dilansir AFP, Rabu (14/8/2024).

    Perundingan itu akan digelar pada Kamis (15/8) Waktu Qatar. Dalam perundingan itu akan membahas mengenai persoalan sandera yang masih ditahan oleh Israel dan Hamas. Selain pimpinan Mossad, penasihat politik Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, juga akan ikut dalam pertemuan di Qatar.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, diketahu telah mengkonfirmasi bahwa tim Israel akan menghadiri pembicaraan di Doha. Para mediator akan mencoba menengahi gencatan senjata perang Gaza dan pembebasan sandera.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui keberangkatan delegasi Israel ke Doha besok, serta mandat untuk melakukan perundingan,” bunyi pernyataan dari kantornya.

    Hamas Pertimbangkan Kirim Perwakilan

    Sementara di pihak Hamas meragukan apakah pihaknya akan berpartisipasi dalam perundingan terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Baik Hamas maupun Israel telah beberapa kali menggelar perundingan dalam beberapa bulan terakhir, namun tanpa mencapai kesepakatan akhir.

    Diungkapkan dua sumber yang dikutip Reuters bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan perwakilannya ke perundingan gencatan senjata yang akan digelar Kamis (15/8).

    Dalam pernyataan terpisah, misi diplomatik Iran untuk PBB di New York mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran tidak akan menghadirkan perwakilan di sela-sela perundingan gencatan senjata.

    Para pejabat di Washington, Qatar dan Mesir tidak segera menanggapi pertanyaan soal apakah Iran akan memainkan peran tidak langsung dalam perundingan itu.

    Sementara itu, dua sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan bahwa Teheran akan memberikan kesempatan pada perundingan gencatan senjata, namun tidak akan menghentikan tekadnya untuk membalas dendam.

    Menurut sumber itu, gencatan senjata di Jalur Gaza akan memberikan perlindungan bagi Iran untuk memberikan respons “simbolis” yang lebih kecil.

    (ygs/aud)

  • 56 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Terbaru Israel di Gaza

    56 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Jakarta

    Tentara Israel belum menyurutkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Setidaknya ada 56 warga Palestina tewas dalam serangan baru Israel.

    Dilansir Al-Jazeera, Rabu (14/8/2024), Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menyebut ada 36 warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza pada Selasa (13/8). Hari ini pihak otoritas kesehatan Palestina menyebut 20 warganya tewas setelah Israel kembali menyerang Gaza.

    Dari total jumlah tersebut, lima orang tewas dibunuh tentara Israel di wilayah Tepi Barat. Sementara empat orang lainnya ditemukan tewas akibat serangan pesawat drone milik militer Israel di kota Tammun.

    PBB juga menyoroti intensitas serangan Israel ke sekolah-sekolah di Gaza yang semakin meningkat. PBB menyebut serangan tersebut bukan sebagai ‘insiden yang terisolasi’.

    Militer Israel saat ini juga telah memerintahkan warga Palestina untuk segera meninggalkan lebih banyak wilayah Khan Younis. Ultimatum itu dikeluarkan sebagai persiapan untuk bertindak lebih tegas lagi di wilayah tersebut.

    Sejak serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023 lalu, 39.965 orang tewas di Gaza. 92.294 orang juga tercatat luka-luka. Sementara pihak Israel memperkirakan ada 1.139 orang tewas di negaranya akibat serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023 silam.

    (ygs/aud)

  • Kata Biden soal Dilema Putin saat Ukraina Serang Rusia

    Kata Biden soal Dilema Putin saat Ukraina Serang Rusia

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengomentari penyerbuan Ukraina kepada wilayah Rusia. Menurut Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin berada dalam dilema yang nyata.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (13/8/2024), Ukraina melancarkan penyerbuan dan serangan mendadak ke dalam wilayah Rusia, tepatnya di Kursk, sejak Selasa (6/8) pekan lalu. Pasukan Kyiv dilaporkan telah merebut lebih dari dua lusin area permukiman Rusia dalam serangan lintas perbatasan tersebut.

    Penyerbuan Ukraina itu disebut sebagai serangan lintas perbatasan yang paling signifikan terhadap wilayah Rusia sejak Perang Dunia II.

    AS menegaskan tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam operasi militer Ukraina, sekutunya, di dalam wilayah Rusia tersebut. Namun para pejabat Washington, seperti dilansir Reuters, Rabu (14/8/2024), terus berhubungan dengan otoritas Kyiv mengenai langkah militer tersebut.

    Para pejabat AS mengatakan pihaknya masih berusaha mempelajari apa yang ingin dicapai Ukraina dengan serangannya tersebut.

    Saat menjawab pertanyaan wartawan soal penyerbuan Ukraina dalam kunjungannya di New Orleans, Biden mengatakan dirinya mendapatkan pengarahan setiap 4-5 jam selama 6 hari hingga 8 hari terakhir soal operasi militer sekutu AS tersebut.

    “Ini menciptakan dilema nyata bagi Putin,”sebut Biden dalam komentar substantif pertamanya soal operasi militer Ukraina terhadap wilayah Rusia tersebut.

    AS Pasok Senjata untuk Ukraina

    AS telah memasok persenjataan senilai miliaran dolar Amerika terhadap Ukraina, yang sebagian besar dimaksudkan untuk tujuan pertahanan, ketika Kyiv berupaya mengusir invasi Rusia sejak Februari 2022 lalu.

    Biden, pada Mei lalu, memberikan wewenang kepada Ukraina untuk meluncurkan senjata yang dipasok AS ke target-target militer di dalam wilayah Rusia.

    Dalam pernyataan terbaru, Gedung Putih mengatakan Kyiv tidak menyampaikan pemberitahuan sebelumnya soal penyerbuan terhadap wilayah Kursk di Rusia, yang berlangsung sejak Selasa (6/8) dini hari.

    Militer Rusia mengatakan pada Selasa (13/8) kemarin bahwa pasukannya menyerang balik pasukan Ukraina dengan rudal, drone dan serangan udara.

    Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, saat berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan AS, Air Force One, menegaskan Washington tidak terlibat dalam operasi militer Ukraina tersebut.

    “Kami tidak ada hubungannya dengan ini,” ucapnya.

    “Kami tidak terlibat. Kami akan terus melakukan pembicaraan dengan pihak Ukraina mengenai pendekatan mereka, namun merekalah yang berhak untuk berbicara,” imbuh Jean-Pierre.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Putin Minta Ukraina Diusir

    Putin memerintahkan militernya untuk “mengusir” pasukan Ukraina yang menyerbu negara tersebut selama nyaris sepekan terakhir. Perintah ini diberikan Putin saat lebih dari 120.000 warga telah dievakuasi dari area-area perbatasan yang terdampak penyerbuan pasukan Ukraina.

    Putin, dalam rapat dengan para pejabat pemerintahan Rusia yang disiarkan televisi setempat, mengatakan bahwa “salah satu tujuan jelas dari musuh adalah menabur perselisihan” dan “menghancurkan persatuan dan kohesi masyarakat Rusia”.

    “Tugas utamanya, tentu saja, untuk Kementerian Pertahanan mengusir musuh dari wilayah-wilayah kita,” cetus Putin dalam rapat tersebut.

    Laporan yang disampaikan Gubernur Kursk, Alexei Smirnov, dalam rapat dengan Putin menyebut sekitar 121.000 orang telah mengungsi dari wilayah tersebut sejak awal penyerbuan pasukan Ukraina.

    Disebutkan juga oleh Smirnov bahwa penyerbuan Kyiv itu telah menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai sekitar 121 orang lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

  • Ulah Menteri Garis Keras Israel Ajak Yahudi ke Al-Aqsa Picu Dunia Marah

    Ulah Menteri Garis Keras Israel Ajak Yahudi ke Al-Aqsa Picu Dunia Marah

    Jakarta

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengajak ribuan warga Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur yang dianeksasi, dan melaksanakan ibadah untuk memperingati hari raya Yahudi. Ulah menteri garis keras Israel ini memicu kemarahan dunia internasional.

    Ben Gvir, yang kerap menentang larangan lama pemerintah Israel untuk melaksanakan ibadah keagamaan Yahudi di kompleks masjid tersebut, bersumpah untuk “mengalahkan Hamas” di Gaza dalam sebuah video yang ia rekam selama kunjungannya pada Selasa (13/8) waktu setempat.

    Kompleks ini merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan simbol identitas nasional Palestina. Namun, tempat ini juga merupakan tempat tersuci dalam agama Yahudi, dihormati sebagai kuil kuno yang dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi.

    Meskipun umat Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks masjid tersebut pada jam-jam tertentu, mereka tidak diizinkan untuk berdoa atau menampilkan simbol-simbol keagamaan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan tersebut makin kerap dilanggar oleh kelompok nasionalis religius garis keras seperti Ben Gvir, yang memicu reaksi keras dari warga Palestina.

    Foto yang diunggah di jejaring media sosial pada Selasa (13/8) menunjukkan Ben Gvir berada di dalam kompleks masjid tersebut sementara beberapa warga Israel bersujud di tanah melakukan ritual Talmud.

    Ben Gvir merilis pernyataan video di media sosial X, yang direkamnya sendiri di dalam kompleks tersebut, yang menegaskan kembali penolakannya terhadap segala gencatan senjata dalam perang di Gaza.

    “Kita harus memenangkan perang ini. Kita harus menang dan tidak pergi ke perundingan di Doha atau Kairo,” katanya, merujuk pada perundingan yang didukung Amerika Serikat untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera untuk Gaza yang akan dilanjutkan pada hari Kamis mendatang.

    “Kita bisa mengalahkan Hamas… kita harus membuat mereka bertekuk lutut,” kata Ben Gvir.

    Masuknya ke kompleks Al-Aqsa pada hari Selasa bertepatan dengan hari berkabung Yahudi Tisha Be’Av yang memperingati penghancuran kuil kuno tersebut.

    Kunjungan Ben Gvir ke kompleks masjid tersebut menuai kecaman keras dari negara-negara Muslim serta kekuatan Barat, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Ben Gvir menunjukkan “pengabaian yang mencolok” terhadap status quo di situs tersebut dan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah tindakan tersebut.

    “Tindakan provokatif ini hanya memperburuk ketegangan di saat yang krusial ketika semua fokus seharusnya tertuju pada upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata (Gaza) dan mengamankan pembebasan semua sandera serta menciptakan kondisi untuk stabilitas regional yang lebih luas,” katanya.

    Kementerian luar negeri Yordania juga mengutuk “penyerbuan” masjid tersebut, menyebutnya sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

    “Pelanggaran berkelanjutan terhadap status quo historis dan hukum di Yerusalem dan kesuciannya memerlukan posisi internasional yang jelas dan tegas yang mengutuk pelanggaran ini,” kata juru bicara kementerian Sufyan al-Qudah dalam sebuah pernyataan.

    Organisasi Kerja Sama Islam, sebuah kelompok payung negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, juga “mengutuk keras” insiden tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah “provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia”.

    Farhan Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, mengatakan PBB “menentang segala upaya untuk mengubah status quo di tempat-tempat suci”.

    “Perilaku semacam ini tidak membantu dan sangat provokatif,” tambahnya.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengunggah di X bahwa blok tersebut “mengutuk keras provokasi” oleh Ben Gvir.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/ygs)

  • Heboh Rumor Pemimpin Junta Myanmar Ditahan Para Jenderal, Benarkah?

    Heboh Rumor Pemimpin Junta Myanmar Ditahan Para Jenderal, Benarkah?

    Naypyitaw

    Militer Myanmar membantah rumor yang menyebut para jenderal top negara itu telah menahan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, dalam kudeta terbaru. Militer Myanmar mengecam rumor itu sebagai “propaganda” yang disebarkan oleh “para pengkhianat” menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) China.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (14/8/2024), Min Aung Hlaing menghadapi kritikan dari para pendukung militer dalam beberapa pekan terakhir, setelah pasukan pemerintah Myanmar kehilangan wilayahnya dalam pertempuran melawan kelompok etnis bersenjata dan lawan lainnya yang menentang kudeta tahun 2021 lalu.

    Sejumlah postingan media sosial, pada Selasa (13/8), mengklaim para jenderal top Myanmar telah menahan Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyitaw dalam upaya mengubah kepemimpinan puncak junta.

    Otoritas junta Myanmar membantah keras rumor yang beredar di media sosial tersebut.

    “Klaim-klaim itu merupakan propaganda… dengan tujuan mengganggu perdamaian dan stabilitas negara,” sebut otoritas junta Myanmar dalam pernyataannya, yang menuduh pihak yang menyebarkan rumor itu sebagai “pengkhianat”.

    “Kepala negara dan pemerintah memenuhi tanggung jawab nasional mereka bersama-sama,” tegas pernyataan tersebut.

    Rumor itu beredar menjelang kedatangan Menlu China Wang Yi di Myanmar, yang dijadwalkan pada Rabu (14/8) waktu setempat untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Min Aung Hlaing.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Selasa (13/8) bahwa kunjungan Menlu itu “bertujuan untuk memperdalam kerja sama bilateral yang saling menguntungkan di berbagai bidang”.

    China merupakan sekutu utama dan pemasok senjata bagi junta Myanmar. Namun para analis mengatakan Beijing juga mempertahankan hubungan dengan kelompok etnis bersenjata yang menguasai wilayah-wilayah dekat perbatasan kedua negara.

    Dalam beberapa pekan terakhir, aliansi kelompok etnis bersenjata telah merebut sejumlah wilayah dari junta Myanmar di negara bagian Shan, yang berbatasan dengan Provinsi Yunnan di China. Wilayah yang direbut mencakup komando militer zona timur laut di kota Lashio, Shan, yang ditinggali sekitar 150.000 orang.

    Pengambilalihan komando regional itu — yang pertama dilakukan oleh kelompok penentang junta sejak kudeta militer tahun 2021 — memicu kritikan publik yang jarang terjadi terhadap para jenderal top Myanmar oleh para pendukungnya.

    Min Aung Hlaing, dalam pernyataan sebelumnya, mengatakan aliansi itu menerima senjata, termasuk drone dan rudal jarak pendek, dari sumber-sumber “asing” yang tidak disebutkan lebih lanjut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Thailand Dicopot dari Jabatannya karena Pelanggaran Etika Berat!

    PM Thailand Dicopot dari Jabatannya karena Pelanggaran Etika Berat!

    Bangkok

    Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelanggaran etika berat. Thavisin, dalam tanggapannya, mengatakan dirinya menghormati putusan MK Thailand.

    Pelanggaran etika berat yang dilakukan PM Srettha, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (14/8/2024), adalah menunjuk seorang menteri yang sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara.

    Suara mayoritas lima hakim Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk mendukung pencopotan PM Srettha dari jabatannya karena gagal melaksanakan tugasnya dengan integritas, sedangkan empat hakim lainnya menolak.

    “Pengadilan telah memutuskan 5-4 (5 suara berbanding 4 suara-red) bahwa terdakwa diberhentikan sebagai perdana menteri karena kurangnya kejujuran,” kata hakim Mahkamah Konstitusi Thailand saat membacakan putusannya pada Rabu (14/8) waktu setempat.

    Ditambahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa perilaku PM Srettha “sangat melanggar standar etika”.

    Pencopotan PM Srettha ini meningkatkan kekhawatiran akan pergolakan politik dan perombakan dalam aliansi pemerintahan Thailand. Srettha yang seorang taipan real-estate ini menjadi PM keempat Thailand dalam 16 tahun terakhir yang diberhentikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

    Pencopotan Srettha setelah kurang dari satu tahun menjabat berarti parlemen Thailand harus menggelar sidang untuk memilih PM baru, dengan prospek ketidakpastian lebih besar menyelimuti negara yang selama dua dekade dirundung kudeta dan putusan pengadilan yang menjatuhkan banyak pemerintahan dan partai politik.

    Srettha menghormati putusan Mahkamah Konstitusi memberhentikan dirinya. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Lihat juga Video: 6 Turis Tewas di Hotel di Bangkok, Diduga Keracunan

    Usai putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, Srettha menyatakan dirinya menghormati keputusan yang memberhentikan dirinya tersebut.

    “Saya menghormati putusan tersebut,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan di luar kantornya.

    “Saya menegaskan kembali bahwa selama hampir satu tahun saya menjalankan peran ini, saya telah berusaha dengan niat baik untuk memimpin negara dengan kejujuran,” ujar Srettha dalam pernyataannya.

    “Saya sedih meninggalkan jabatan saya sebagai perdana menteri yang dianggap tidak etis. Saya telah melaksanakan tugas saya dengan integritas dan kejujuran,” imbuhnya.

    Wakil PM Phumtham Wechayachai diperkirakan akan mengambil alih jabatan perdana menteri sementara.

    Pencopotan PM Srettha ini terjadi saat Partai Pheu Thai yang menaunginya, dan para pendahulunya, menanggung beban terberat dari pergolakan politik di Thailand.

    Dua pemerintahan terdahulu di Negeri Gajah Putih ini digulingkan melalui kudeta dalam pertikaian dendam yang berlangsung lama antara para pendiri partai, keluarga miliarder Shinawatra dan saingan mereka dari kubu konservatif dan kubu militer yang loyal dengan kerajaan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Warga Sipil Israel Bersiap Hadapi Serangan Balasan Iran

    Warga Sipil Israel Bersiap Hadapi Serangan Balasan Iran

    Jakarta

    Sekilas, kehidupan sehari-hari di Israel terlihat normal, setidaknya bagi warga sipil.

    Di jalan-jalan kota, seakan tidak seorangpun menghiraukan kegentingan yang menggelayut sejak pembunuhan Ismail Haniyeh, kepala biro politik Hamas, di Teheran belum lama ini. Pemerintah Israel sedang mewaspadai serangan balasan Iran dan proksinya.

    “Sheket Matu’ach,” kata penduduk setempat dalam Bahasa Ibrani untuk menggambarkan situasi di penjuru negeri, “tenang tapi menegangkan.”

    Daniel Hagari, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengatakan pihaknya tidak mengubah instruksi bagi warga sipil dalam upaya meredakan kekhawatiran publik.

    “Kami menanggapi pernyataan dan deklarasi musuh dengan serius. Oleh karena itu, kami siap pada tingkat kesiagaan tertinggi dalam menyerang dan bertahan,” kata Hagari.

    Eskalasi di perbatasan Lebanon

    Ancaman serangan balasan oleh Iran mencuatkan kecemasan di penjuru negeri. Hal ini terutama berlaku bagi penduduk di utara yang berbatasan dengan Lebanon dan wilayah kekuasaan Hezbollah.

    Milisi Syiah, yang seperti Hamas didukung oleh Iran, itu telah berulangkali menargetkan wilayah utara Israel dengan menggunakan roket dan pesawat nirawak sejak meletusnya perang di Jalur Gaza.

    “Kami telah mempersiapkan diri cukup lama,” katanya kepada DW. “Setiap suara yang menyerupai ledakan, setiap pintu yang dibanting, Anda berpikir, ‘Ini dia…’”

    Di sisi lain, katanya, penduduk berusaha menjalani kehidupan sehari-hari semaksimal mungkin.

    “Menurut saya, tidak masuk akal jika kami hanya akan duduk di ruang perlindungan dan menunggu sesuatu terjadi.” Lebih dari 60.000 warga Israel telah dievakuasi dari rumah mereka di wilayah utara sejak perang di Gaza dimulai 10 bulan lalu.

    Keraguan terhadap militer

    Warga Israel yang tinggal di selatan juga mengikuti perkembangan situasi dengan Iran dengan saksama. Oshra Lerer-Shaib dari Ashdod, sebuah kota di pesisir Israel, 35 kilometer di utara Gaza, mengatakan keluarganya telah bersiap sejak serangan Hamas tahun lalu.

    “Sejak 7 Oktober, ruang aman kami telah dilengkapi dengan cadangan makanan dan air untuk berjaga-jaga jika kami harus berlindung selama tiga atau empat hari,” tuturnya.

    Menurut Lerer-Shaib, yang lebih mengkhawatirkan bukan prospek serangan Iran, tetapi kekecewaan terhadap pemerintahan sendiri.

    “Saya pernah merasa bahwa hanya jika saya diculik, negara akan melakukan segalanya untuk memulangkan saya kembali,” katanya.

    Kegagalan militer menangkal serangan Hamas pada 7 Oktober lalu menyisakan kesangsian yang menetap hingga kini.

    “Ketakutan kami bukan dari Iran, tetapi dari pemerintah Israel dan infrastruktur negara yang tidak berfungsi dengan baik,” kata Lerer-Shaib.

    Hizbullah pernah mengancam akan menargetkan infrastruktur Israel di masa lalu, termasuk pelabuhan di Haifa di utara dan kompleks industri kimia di kota itu.

    Berbicara kepada DW tentang suasana di jalan-jalan Ashdod, Lerer-Shaib mengatakan terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda.

    “Orang-orang hampir tidak keluar rumah. Jalanan kosong. Sungguh menyedihkan.”

    Kewaspadaan tinggi di wilayah pendudukan

    Selain menyiapkan generator dan makanan serta air untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan, Rozner mengatakan keluarganya juga bersiap menghadapi kemungkinan harus meninggalkan rumah mereka di Dataran Tinggi Golan dalam waktu singkat.

    Namun, persiapan seperti itu tidak terbatas pada situasi saat ini.

    “Jika saya harus membuat persiapan khusus setiap kali ada ancaman nyata, saya pasti bangkrut,” kata Rozner dengan nada sarkastis.

    rzn/hp

    (ita/ita)