Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Dampak Efisiensi, Anggaran Kemenko Perekonomian 2025 Terpangkas 58,4% dari Tahun Lalu

    Dampak Efisiensi, Anggaran Kemenko Perekonomian 2025 Terpangkas 58,4% dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Akibatnya, terjadi pemotongan anggaran sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menerima anggaran Rp524,04 miliar. Sebelum ada instruksi penghematan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Kemenko Perekonomian Rp459,76 miliar untuk 2025.

    Kendati demikian, pagu anggaran tersebut dipotong Rp241,79 miliar imbas instruksi efisiensi anggaran. Artinya, kini anggaran Kemenko Perekonomian tinggal Rp217,97 miliar selama 2025.

    Jika dibandingkan dengan anggaran pada 2024 maka terjadi pemotongan hingga Rp306.07 miliar atau setara 58,4%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui besarnya pemotongan anggaran lembaga yang dipimpinnya berdampak ke kegiatan operasional. Dia mencontohkan pihaknya coba menghemat biaya listrik.

    “Jadi, untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang langsung kita matikan [banyak lampu],” ujar Airlangga sambil tersenyum dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pantauan Bisnis di lokasi sejak Rabu (5/2/2025), memang penerangan sejumlah ruangan di Kantor Kemenko Perekonomian tampak remang-remang. Tidak semua lampu dihidupkan.

    Kendati demikian, Airlangga menyatakan akan berupaya agar berbagai program Kemenko Perekonomian tidak berpengaruh meski lebih dari setengah anggarannya dipangkas.

    “Kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam Inpres pertamanya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sendiri, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.

    Dalam lampiran surat tersebut, bendahara negara mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

    Selanjutnya, setiap K/L usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu.

    “Paling lambat tanggal 14 Februari 2025,” tulis surat tertulis.

  • Harga emas Antam naik tipis jadi Rp1,667 juta per gram

    Harga emas Antam naik tipis jadi Rp1,667 juta per gram

    Ilustrasi – Emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai emas. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    Harga emas Antam naik tipis jadi Rp1,667 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 10 Februari 2025 – 14:59 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, naik sebesar Rp5.000 per gram, dari Rp1.662.000 per gram menjadi Rp1.667.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.518.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp883.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.667.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.274.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.886.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp8.110.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp16.165.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp40.287.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp80.495.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp160.912.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp402.015.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp803.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.607.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Siswa Kelas Akhir Dapat Besaran Bantuan PIP 2025 yang Berbeda, Cek Nama Penerimanya di Laman Ini

    Siswa Kelas Akhir Dapat Besaran Bantuan PIP 2025 yang Berbeda, Cek Nama Penerimanya di Laman Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada anak-anak SD, SMP dan SMA dari keluarga kurang mampu, yang akan kembali disalurkan pada tahun 2025.

    Dana PIP disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) siswa di bank-bank seperti BRI, BNI, dan BSI. Besaran bantuan yang diberikan bervariasi tergantung jenjang pendidikan siswa, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.

    Khusus untuk siswa kelas akhir di masing-masing jenjang akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda dengan siswa kelas lain. Berapa nominalnya? Simak selengkapnya di artikel ini.

    Menurut jadwal, penyaluran PIP akan dimulai pada termin 1 yakni dari bulan Februari hingga April. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk rutin lakukan pengecekan status penerima dan informasi terbaru terkait pencairan bantuan untuk anak sekolah ini.

    Cara Cek Nama Penerima PIP 2025

    Pengecekan status penerima bisa dilakukan secara online dengan langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs web resmi PIP Kemendikbud di pip.kemdikbud.go.id. Cari kolom “Cari Penerima PIP”. Masukkan data yang diperlukan seperti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan jawab pertanyaan penjumlahan atau pengurangan yang diberikan. Klik tombol “Cari” untuk melihat informasi status penerima Anda. Besaran Bantuan PIP

    Besaran bantuan yang diberikan bervariasi, tergantung pada jenjang pendidikan dan kelas siswa.

    Jenjang SD Sederajat:

    Siswa kelas I-V menerima bantuan sebesar Rp450.000 per tahun.

    Siswa kelas VI, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Jenjang SMP Sederajat:

    Siswa kelas VII-VIII menerima bantuan sebesar Rp750.000 per tahun.

    Siswa kelas IX, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp375.000 per tahun.

    Jenjang SMA Sederajat:

    Siswa kelas X-XI menerima bantuan sebesar Rp1.000.000 per tahun.

    Siswa kelas XII, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp500.000 per tahun.

    Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga anak-anak tetap dapat bersekolah dan meraih pendidikan yang layak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tensi Perang Dagang Memanas, Ini Strategi BKPM Pikat Investor Asing

    Tensi Perang Dagang Memanas, Ini Strategi BKPM Pikat Investor Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah siap melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi minat investor asing yang berminat melakukan relokasi di tengah eskalasi tensi perang dagang AS-China.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan penyesuaian regulasi yang ada untuk menggaet minat para investor asing tersebut. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan demi meningkatkan daya tarik Indonesia di mata para pemilik modal.

    Dia menuturkan, selain dapat menarik minat investor, regulasi yang bersahabat juga dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal itu pun akan turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kalau memang harus melakukan penyesuaian dari segi kebijakan, ya kita lakukan selama itu memang meningkatkan competitiveness kita. Yang terpenting juga adalah kita bisa menciptakan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” kata Rosan dalam agenda World Bank New Insight On The Business Environment In Indonesia: Exploring The World Bank’s Business Ready Report di Jakarta pada Senin (10/2/2025). investor

    Dia menambahkan, persaingan untuk menarik minat para investor di tengah bayangan perang dagang AS-China sangat ketat, terutama diantara negara-negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

    Seiring dengan hal tersebut, Rosan mengatakan pihaknya akan proaktif melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat untuk merelokasi pabriknya.

    “Kita tidak bisa hanya duduk diam saja tanpa kita proaktif, karena kembali lagi negara-negara tetangga kita saja juga aktif,” kata Rosan di Jakarta pada Senin (10/2/2025).

    Dia mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menarik dana asing. Hal ini mengingat keunggulan Indonesia dari sisi kekayaan sumber daya alam seperti komoditas mineral hingga upaya hilirisasi industri seperti dari energi terbarukan. 

    Rosan menambahkan, dirinya juga selalu menyampaikan keunggulan Indonesia juga dari sisi jumlah sumber daya manusia kepada para calon investor. Selain itu, dia menyampaikan stabilnya kondisi Indonesia yang dapat meningkatkan keyakinan para investor asing. 

    “Menjaga stabilitas menjadi paling penting karena investasi itu adalah long term commitment. Ini jadi salah satu poin positif kita dalam mengundang investasi ke depannya,” jelasnya. 

  • Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka secara fungsional 8 ruas jalan tol baru untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Sejumlah ruas yang fungsional ini bakal dibuka gratis atau tanpa tarif tol.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menuturkan total panjang ruas yang diproyeksi bakal fungsional pada Lebaran itu mencapai 132,77 kilometer (Km). 

    “Untuk mendukung Idulfitri ditargetkan beroperasi di kuartal pertama 2025 yang fungsional sementara ini untuk arus mudik lebaran di tahun 2025 ini sepanjang 132,77 km,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia merinci, total 132,77 Km ruas tol yang dapat dilintasi gratis itu terdiri dari tol yang ditarget operasional pada Kuartal I/2025 sepanjang 74,35 Km dan tol yang belum rampung pengerjaannya tapi difungsionalkan sepanjang 58,42 Km.

    Adapun, tol yang operasional pada Kuartal I/2025 dan tetap dapat dilintasi gratis pada momen Lebaran itu di antaranya Tol Binjai – Langsa Seksi 2 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan (19 Km) dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Padang (26,60 Km). 

    Kemudian, ada juga Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Paket 1.2 Klaren – Purwomartani Segmen Klaten – Prambanan (8,60 Km) dan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Parapar di sebagian Seksi 2 Kiala Tanjung – Indrapura (10,15 Km).

    Selanjutnya, terdapat 4 ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi tetapi bakal difungsionalkan selama Lebaran 2025. Di antaranya Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Pada Tiji – Seulimeun (24,67 Km) dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat di sebagian Seksi 4 Sinaksak – P. Siantar (12,37 Km).

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan yang saat ini masih tahap konstruksi juga bakal difungsionalkan tepatnya pada paket 3 ruas Sukabungah – Sadang Segmen Kutanegara – Sadang (8,50 Km).

    Terakhir yakni Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 Gending – Krakasan (12,88 Km) juga bakal fungsional selama Lebaran 2025.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji pemberian diskon tarif tol selama periode libur Idulfitri 2025. Diskon ini seperti halnya diberikan pemerintah setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) kemarin.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Diskon di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Tidak cuma diskon tarif tol, Airlangga mengatakan pada Idulfitri tahun ini pemerintah juga akan memberikan diskon tarif pesawat. Selain itu, beberapa diskon yang diberikan pemerintah pada 2024 lalu juga akan kembali diberikan pada tahun ini.

  • BPH Migas Akan Batasi Volume Penyaluran BBM Solar Bersubsidi – Halaman all

    BPH Migas Akan Batasi Volume Penyaluran BBM Solar Bersubsidi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melakukan pembatasan maksimal volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi, untuk kendaraan roda empat, roda enam hingga kendaraan yang memiliki roda di atas enam.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, kebijakan itu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM solar subsidi ini lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menerbitkan pengaturan untuk pengetatan batas maksimal volume penyaluran BBM, ini agar lebih tepat sasaran,” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (10/11/2025).

    Erika menyatakan, saat ini kebijakan penyaluran BBM Solar bersubsidi untuk kendaraan roda empat maksimal 60 liter. Kemudian, kendaraan roda enam 80 liter dan kendaraan di atas enam roda sebanyak 200 liter.

    Menurutnya, hal itu terlalu berlebihan sehingga khawatir bisa disalahgunakan.

    “Nah ini kami menilai bahwa itu terlalu banyak karena itu melebihi kapasitas tanki nya sehingga berpotensi untuk disalahgunakan,” jelas Erika.

    “Dan berdasarkan kajian yang kami lakukan bersama dengan tim kajian dari UGM ini akan kami lebih perketat untuk volumenya,” sambungnya.

    Di satu sisi, Erika juga menyebut bahwa BPH Migas akan melakukan pengetatan pengawasan bahkan pada titik selain SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).

    “Jadi kalau selama ini kami lebih banyak fokus kepada SPBU, nanti kami akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap SPBB dan juga PBBM, kemudian juga pengawasan secara hibrid,” ungkapnya.

     

     

  • MMP Jalin Kerja Sama Strategis dengan PLN untuk Dukung Operasional Smelter Berkelanjutan

    MMP Jalin Kerja Sama Strategis dengan PLN untuk Dukung Operasional Smelter Berkelanjutan

    FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN- Salah satu anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI)  PT Mitra Murni Perkasa (MMP), perusahaan nikel dengan 100% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), secara resmi mengumumkan kerja sama strategis dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui penandatanganan Amandemen New Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (New PJBTL) Konsumen Tegangan Tinggi di Kalimantan Timur

    Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam mendukung operasional smelter nikel modern milik MMP di Kariangau, Balikpapan. 
     
    Sebagai informasi, smelter nikel MMP juga telah resmi menjadi pelanggan PLN per tanggal 29 Januari 2025 lalu. Sebagai bagian dari perjanjian ini, PLN akan memasok listrik sebesar 140 MVA untuk memenuhi kebutuhan operasional smelter nikel matte MMP, yang memiliki kapasitas produksi mencapai 28.000 ton per tahun. 
     
    Dengan menggunakan infrastruktur listrik eksisting milik PLN tanpa pengembangan pembangkit listrik baru, MMP mempertegas komitmennya terhadap pengurangan jejak karbon, sekaligus mendukung implementasi operasional yang lebih ramah lingkungan. 
     

    Operasional Berstandar Internasional dan Ramah Lingkungan 

    Smelter nikel MMP dirancang dengan teknologi canggih dan sistem keamanan berstandar internasional untuk memastikan efisiensi, keselamatan, dan keandalan operasional. Dengan fokus pada keberlanjutan, MMP telah mengantongi Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN sebagai bentuk komitmen nyata terhadap penggunaan energi terbarukan dalam fasilitas smelternya. 
     
    Direktur Utama PT Mitra Murni Perkasa, Adhi Dharma Mustopo, menyatakan, “Kerja sama ini merupakan bagian integral dari visi MMP untuk menciptakan industri yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan pasokan listrik dari PLN dan menerapkan teknologi ramah lingkungan, kami berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap target pengurangan emisi karbon nasional, sekaligus mendukung agenda keberlanjutan global,” ujarnya.  
     
    Sementara itu, General Manager PLN UID Kaltimra Maria G.I. Gunawan menyampaikan bahwa PLN terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri dengan ketersediaan pasokan listrik yang tidak hanya cukup namun juga andal. Hal ini pun tercermin dari jumlah pelanggan bisnis hingga industri di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, termasuk dengan kehadiran smelter nikel MMP.  
      
    “PT MMP ini resmi menjadi Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) ke 3 kami di Kalimantan Timur. Hal ini menandakan keseriusan PLN untuk turut serta mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini yang akhirnya akan mewujudkan prosperity masyarakat,” ujarnya. 

  • Isi Token Listrik 50 Ribu Berapa kWh? Simak Hitungan dan Konversi Tarifnya

    Isi Token Listrik 50 Ribu Berapa kWh? Simak Hitungan dan Konversi Tarifnya

    PIKIRAN RAKYAT – Mengisi token listrik prabayar merupakan rutinitas bagi pelanggan PLN agar listrik tetap menyala. Saat melakukan pembelian, nominal yang dibayarkan akan dikonversikan menjadi kilowatt-hour (kWh) sesuai dengan tarif yang berlaku.

    Akan tetapi, masih banyak yang belum memahami jumlah kWh yang diperoleh dari setiap pembelian token listrik. Lantas, berapa kWh yang didapat jika membeli token listrik Rp50.000? Simak penjelasan berikut ini.

    Perhitungan Token Listrik Rp50.000

    Saat membeli token listrik, nominal yang dibayarkan tidak sepenuhnya dikonversi menjadi kWh karena ada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang besarannya berbeda di setiap daerah. Sebagai contoh, di Jakarta, PPJ ditetapkan sebesar 2,4% dari total pembelian.

    Perhitungan jumlah kWh dapat dilakukan dengan rumus:

    (Harga token – PPJ) / Tarif listrik per kWh = kWh yang diperoleh

    Berikut adalah simulasi perhitungan untuk beberapa daya listrik pelanggan rumah tangga berdasarkan tarif listrik Januari 2025:

    Daya 900 VA (Tarif Rp1.352 per kWh)

    PPJ 2,4% dari Rp50.000 = Rp1.200
    (Rp50.000 – Rp1.200) / Rp1.352 = 36,1 kWh

    Daya 1.300 VA (Tarif Rp1.444,70 per kWh)

    PPJ 2,4% dari Rp50.000 = Rp1.200 (Rp50.000 – Rp1.200) / Rp1.444,70 = 33,7 kWh

    Daya 2.200 VA (Tarif Rp1.444,70 per kWh)

    PPJ 2,4% dari Rp50.000 = Rp1.200 (Rp50.000 – Rp1.200) / Rp1.444,70 = 33,7 kWh

    Daya 3.500 VA – 5.500 VA (Tarif Rp1.699,53 per kWh)

    PPJ 2,4% dari Rp50.000 = Rp1.200
    (Rp50.000 – Rp1.200) / Rp1.699,53 = 28,7 kWh

    Perlu diketahui bahwa angka ini bisa sedikit berbeda tergantung pada besaran PPJ di daerah masing-masing.

    Cara Mengecek Konversi Token Listrik

    Selain menghitung secara manual, ada cara lain untuk mengetahui jumlah kWh yang diperoleh dari pembelian token listrik, yaitu melalui situs resmi PLN. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka laman resmi PLN di web.pln.co.id Pilih menu Pelanggan Klik Listrik Pintar Pilih Mulai Simulasi pada bagian Token Listrik Masukkan nominal pembelian dan daya listrik yang digunakan Klik Hitung untuk mengetahui jumlah kWh yang diperoleh

    Jumlah kWh yang diperoleh dari pembelian token listrik Rp50.000 sangat bergantung pada daya listrik yang digunakan serta tarif yang berlaku. Perhitungan ini dapat membantu dalam memperkirakan konsumsi listrik agar lebih hemat dan efisien.

    Agar pengisian token listrik lebih optimal, selalu pastikan saldo mencukupi dan gunakan listrik secara bijak untuk menghindari pemborosan energi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg

    Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya meminta Pertamina gencar melakukan sosialisasi kepada para pengecer gas LPG atau elpiji 3 kilogram (kg) yang akan menjadi subpangkalan dalam mata rantai distribusi gas elpiji.

    Menurut Bambang, sosialisasi ini penting agar para pengecer dan juga masyarakat mengerti maksud subpangkalan dan tujuan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan gas elpiji 3 kg.

    “Pertamina Patra Niaga harus gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada pengecer agar mereka dan masyarakat semakin paham tujuan dari penataan yang ingin dilakukan oleh menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia ini, terutama dalam pembentukan sub pangkalan,” ujar Bambang di sela-sela kegiatan inspeksi ke agen dan pangkalan gas elpiji di wilayah Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Minggu (9/2/2025).

    Bambang mengatakan kunjungan dan inspeksi di Kota Pangkalpinang merupakan bentuk fungsi pengawasan Komisi XII DPR dalam memastikan distribusi gas elpiji 3 kg dan memantau harga jual ke masyarakat.

    “Secara distribusi berjalan dengan lancar dan harga yang dibeli masyarakat di pangkalan juga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan,” kata Bambang.

    Bambang menerangkan maksud pembentukan subpangkalan agar mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat. Tujuannya, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan mudah dan harga yang terjangkau.

    “Pembentukan subpangkalan dimaksudkan untuk mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas LPG 3 jg secara mudah dengan harga yang sewajarnya sebagai barang subsidi,” jelas Bambang.

    Dalam inspeksi di Kota Pangkalpinang, Bambang didampingi oleh petinggi PT Pertamina Parta Niaga, seperti Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Sumbagsel dan Andrew Wisnuwardhana sebagai sales area manager wilayah Babel.

    Selain itu, tampak hadir Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar, anggota DPRD Kota Pangkalpinang Zupriadi dan Feri Sardani, dan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Sofi.

    Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Pertamina Patra Niaga Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) menyampaikan, pasokan gas elpiji 3 kg di Sumbagsel aman. Sumbagsel ini mencakup lima provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

    “Secara umum kondisi distribusi elpiji 3 Kg se-Sumbagsel dalam kondisi terjaga, tidak terjadi lonjakan permintaan maupun antrean di masyarakat,” kata Drestanto terkait sosialisasi pentingnya subpangkalan elpiji 3 kg.

  • Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Pemasar Asuransi – Halaman all

    Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Pemasar Asuransi – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri asuransi di Indonesia berpotensi untuk terus meningkat pada tahun ini. 

    Ini karena jumlah pemegang polis asuransi di Indonesia masih jauh di bawah 100 juta sedangkan jumlah penduduk lebih dari 270 juta.

    Senior Business Partner dan Agency Founder WISE Sequislife Eddi Mak mengungkapkan, salah satu hambatan yang dialami industri asuransi di Indonesia adalah kurangnya jumlah tenaga pemasar.

    Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, jumlah tenaga pemasar asuransi sempat menembus angka 600 ribu orang pada 2020. 

    Namun, kini jumlah itu turun di angka 576 ribu tenaga pemasar.

    Kata Eddi, akibat kurangnya tenaga pemasar maka perusahaan asuransi kerap membajak tenaga pemasar dari perusahaan asuransi lainnya.

    “Dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi kasus poaching yaitu bajak membajak tenaga pemasar atau agen asuransi. Biasanya, agen asuransi yang dibajak ini diiming-imingi imbalan yang lebih besar sehingga bersedia untuk pindah. Praktik poaching ini menjadi concern utama dan jadi problem yang harus diatasi di industri asuransi,” kata Eddi dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Eddi menambahkan, praktik poaching sebenarnya bukan hal yang baru di industri asuransi. 

    Menurut dia, praktik ini akan merugikan para pemegang polis karena tenaga asuransi tersebut kemungkinan besar akan membawa pemegang polis untuk pindah ke perusahaan asuransi yang baru.

    “Ini terjadi karena kurangnya tenaga pemasar. Apabila masalah ini tidak dicari solusinya maka industri asuransi ini sulit untuk terus meningkat. Kendalanya memang belum banyak orang yang punya latar belakang asuransi yang bisa diajak untuk bergabung,” lanjut Eddi.

    Eddi yang juga pengurus Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mengungkapkan, agen asuransi yang kerap pindah perusahaan karena tawaran kompensasi yang lebih tinggi juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan di industri yang bisa menghambat perkembangan agen asuransi secara berkelanjutan.

    Beberapa waktu lalu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia berencana menyusun aturan pelarangan poaching serta meminta arahan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan strategi yang harus diambil.

    AAJI berencana memberikan sanksi kepada tenaga pemasar atau agen asuransi dan pengurus perusahaan asuransi jiwa apabila terbukti melakukan poaching.

    Eddi menambahkan, masalah lain yang dihadapi industri asuransi selain poaching adalah mahalnya biaya rumah sakit.Kata dia, semakin tinggi biaya rumah sakit makan akan memberikan dampak kenaikan premi asuransi kesehatan.

    “Biaya medis yang semakin mahal, perkembangan teknologi rumah sakit serta kenaikan harga obat membuat perusahaan asuransi harus menyesuaikan harga premi,” jelas Eddi.

    Eddi juga menekankan pentingnya kerjasama yang erat dengan pihak regulator seperti Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

    “Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri, melindungi kepentingan konsumen, dan menjaga profesionalisme agen dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Eddi.