Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Apakah Token Listrik Bisa Hangus? Ini Penjelasan Masa Berlakunya Setelah Pembelian

    Apakah Token Listrik Bisa Hangus? Ini Penjelasan Masa Berlakunya Setelah Pembelian

    PIKIRAN RAKYAT – Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai masa berlaku token listrik prabayar. Apakah token listrik bisa hangus jika tidak segera digunakan? Berikut adalah penjelasan lengkap berdasarkan informasi dari PLN.

    Token Listrik Bisa Kedaluwarsa?

    Token listrik merupakan kode 20 digit yang dimasukkan ke dalam meteran listrik prabayar untuk mengisi ulang daya listrik. Berdasarkan informasi resmi dari PLN, token listrik tidak memiliki masa kedaluwarsa dan tetap bisa digunakan kapan saja setelah pembelian.

    Dengan demikian, saldo listrik yang sudah dibeli tidak akan hilang meskipun tidak langsung diinput ke meteran.

    Melalui akun resmi Instagram PLN Mobile, PLN menegaskan bahwa sisa token listrik yang telah dibeli tidak akan hangus. Bahkan, nomor token yang belum dimasukkan ke dalam meteran tetap dapat digunakan di bulan berikutnya tanpa ada batasan waktu tertentu.

    Syarat Token Listrik Bisa Kedaluwarsa

    Meskipun tidak memiliki masa kedaluwarsa, ada batasan jumlah transaksi yang dapat dilakukan sebelum token menjadi tidak berlaku. Jika token tidak diinput setelah melakukan 50 kali transaksi berikutnya, maka token tersebut akan kedaluwarsa dan tidak dapat digunakan.

    Sebagai contoh, jika seseorang membeli token listrik hari ini, lalu menyimpan kode token tersebut tanpa memasukkannya ke dalam meteran hingga melakukan 50 transaksi pembelian berikutnya, maka token yang belum digunakan akan terdeteksi sebagai usang dan tidak bisa lagi diinput.

    Penggunaan Sisa Token Tarif Diskon

    PLN juga memastikan bahwa sisa kWh dari token listrik yang dibeli dengan tarif diskon tetap bisa digunakan setelah periode diskon berakhir. Selama tidak ada perubahan daya, nama pelanggan, tarif, atau data lainnya, token yang tersisa tetap berlaku dan dapat digunakan kapan saja.

    Sebagai informasi tambahan, diskon token listrik 50 persen diberikan untuk pemakaian maksimal selama 720 jam nyala. Jika pembelian token melebihi batas tersebut, maka transaksi akan ditolak oleh sistem.

    Cara Membeli dan Menggunakan Token Listrik

    Pembelian token listrik dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, dan marketplace online. Berikut langkah-langkah membeli token melalui aplikasi PLN Mobile:

    Buka aplikasi PLN Mobile dan pilih menu ‘Kelistrikan’. Masukkan ID Pelanggan atau Nomor Meter. Pilih menu ‘Beli Token’ dan tentukan nominal yang diinginkan. Lanjutkan ke proses pembayaran dan pilih metode pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil, token listrik akan muncul dalam riwayat transaksi.

    Untuk memasukkan token ke meteran listrik:

    Siapkan kode token 20 digit yang telah dibeli. Ketikkan angka tersebut di meteran listrik dengan benar. Tekan tombol ‘Enter’ dan tunggu hingga muncul konfirmasi ‘Berhasil’. Jika muncul keterangan ‘Gagal’, coba masukkan ulang angka dengan lebih teliti. Kesalahan Input Token Listrik

    Jika token listrik salah dimasukkan lebih dari tiga kali, meteran dapat terblokir. Dalam kasus ini, hubungi layanan pelanggan PLN melalui call center 123 atau kantor PLN terdekat untuk mendapatkan bantuan.

    Kesimpulan:

    Token listrik tidak memiliki masa aktif tertentu dan tetap bisa digunakan kapan saja setelah pembelian. Namun, token yang belum digunakan akan kedaluwarsa jika tidak diinput setelah melakukan 50 kali transaksi berikutnya. Selain itu, sisa token dari tarif diskon tetap dapat digunakan selama tidak ada perubahan data pelanggan. Untuk menghindari masalah, sebaiknya segera input token listrik setelah pembelian agar tidak berisiko kadaluwarsa atau terblokir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rupiah Melemah, Pengamat Sebut Dipengaruhi Ketegangan Perdagangan Global

    Rupiah Melemah, Pengamat Sebut Dipengaruhi Ketegangan Perdagangan Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi membeberkan bahwa pelemahan nilai tukar (rupiah) dipengaruhi peningkatan kekhawatiran terkait ketegangan perdagangan ekonomi global.

    “Trump (Presiden Amerika Serikat/AS Donald Trump) mengumumkan tarif baru sebesar 25 persen untuk semua impor baja dan aluminium. Langkah ini telah meningkatkan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan perdagangan dan dampak potensialnya terhadap ekonomi global,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Selain itu, China mulai hari ini telah mengenakan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat sebagai bentuk balasan atas pemberlakuan tarif impor barang dari AS sebesar 10 persen. Sejumlah barang dari AS juga akan dikenai bea masuk 10 persen.

    Di sisi lain, pengamat pasar uang Ariston Tjendra menilai kondisi ketenagakerjaan AS yang masih solid menjadi faktor kurs rupiah melemah.

    Tercatat, tingkat pengangguran AS bulan Januari 2025 menurun jadi 4,0 persen dari sebelumnya 4,1 persen, kenaikan upah naik 0,5 persen dari sebelumnya 0,3 persen, dan ekspektasi inflasi naik 4,3 persen dari sebelumnya 3,3 persen.

    “Hasil data ini tentu saja mendukung penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya,” kata Ariston.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat hingga 75 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.358 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.283 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.350 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.325 per dolar AS. (*)

  • Mabes TNI Sebut Mayjen Novi Jadi Dirut Bulog Bagian dari MoU dengan BUMN, Panglima TNI Setuju – Halaman all

    Mabes TNI Sebut Mayjen Novi Jadi Dirut Bulog Bagian dari MoU dengan BUMN, Panglima TNI Setuju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menyebut penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

    Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto mengatakan penugasan tersebut dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN.

    Kementerian BUMN, lanjut Hariyanto, melihat Novi memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa yang tentunya dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional.

    “Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” kata Hariyanto kepada Tribunnews.com, Senin (10/2/2025).

    Selain itu, lanjut dia, hari ini juga telah dilaksanakan penandatangan perjanjian kerja sama antara TNI dan Bulog dalam rangka mendukung pengadaan beras dan gabah nasional tahun 2025. 

    Kerja sama tersebut, kata Hariyanto, akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “TNI selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional,” tegas Hariyanto.

    Diberitakan sebelumnya, Hariyanto menegaskan TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil pemerintah.

    Terutama, lanjut dia, dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN. 

    “Terkait dengan diangkatnya Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, tentunya TNI akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan prajurit aktif akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (9/2/2025).

    “Adapun nantinya proses administrasi terkait status keanggotaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di lingkup TNI tentunya akan dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme aturan yang berlaku,” lanjut dia.

    Diberitakan juga sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian direksi Perum Bulog diantaranya posisi Direktur Utama (Dirut) yang sebelumnya dijabat Wahyu Suparyono kini ditempati oleh Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Novi sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025.

    Usai menghadiri rapat di kantor Kementerian Pertanian Jakarta pada Minggu (9/2/2025), Novi juga mengakui dirinya masih merupakan prajurit aktif.

    Ia mengaku hanya menjalankan petunjuk dan arahan dari pimpinan untuk mengemban tugas sebagai Dirut Perum Bulog meski tidak menyebut secara gamblang siapa pimpinan yang dimaksud.

    “Wah, ini sudah petunjuk dan arahan daripada pimpinan. Sudah langsung untuk melaksanakan tugas ini (menjadi Dirut Bulog) supaya kita cepat swasembada pangan,” ucap dia.

    Sebagai informasi, Pasal 47 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) mengatur ketentuan mengenai prajurit TNI aktif yang dapat menduduki jabatan sipil.

    Dalam ketentuan ayat (1) pasal 47 UU TNI disebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 

    Sedangkan pada ayat (2) disebutkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. 

    Kemudian, pada ayat (3) disebutkan prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.

  • Komisi XI DPR Minta Implementasi Penuh Coretax Ditunda, Jalan Paralel dengan Sistem Lama

    Komisi XI DPR Minta Implementasi Penuh Coretax Ditunda, Jalan Paralel dengan Sistem Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak menunda implementasi penuh sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax, usai masih ditemukan banyak permasalahan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025. Aplikasi Coretax pun akan berjalan bersama sistem lama.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan permintaan sesuai kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/2/2025).

    Misbhakun menyatakan Komisi XI sepakat agar Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan.

    “Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin bahwa sistem IT apapun yang digunakan tidak akan mempengaruhi upaya kolektivitas penerimaan pajak di APBN Tahun Anggaran 2025,” ujar Misbhakun dalam konferensi pers usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan peta jalan (roadmap) implementasi Coretax berbasis resiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap wajib pajak.

    Komisi XI juga meminta Direktorat Jenderal Pajak tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax selama 2025. Anggota parlemen juga meminta Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan sistem Coretax dengan memperkuat sistem keamanan sibernya.

    “Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR RI secara berkala,” tutup Misbhakun.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan pihaknya akan segera menyiapkan peta jalan implementasi Coretax setelah Komisi XI DPR meminta ditunda penerapannya.

    Setelah ini, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak akan kembali menerapkan sistem perpajakan yang lama seperti DJP Online, e-Faktur Desktop, dan lain-lain. Kendati demikian, sambungnya, Coretax juga akan tetap bisa digunakan.

    “Jadi kita menggunakan dua sistem ya,” kaya Suryo.

    Sebelumnya, gangguan pengaplikasian Coretax sudah mendapatkan banyak sorotan dari wajib pajak bahkan pejabat negara sendiri. Setidaknya sudah ada dua pejabat tinggi negara yang mengunjungi markas Ditjen Pajak untuk mengecek langsung pengimplementasian Coretax.

    Misalnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (14/1/2025). Meski masih kerap ditemukan permasalahan, namun Luhut meyakini sistem Coretax lambat laun akan beroperasi dengan baik.

    “Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan [helpdesk] selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

    Tidak hanya Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengunjungi ke Kantor Ditjen Pajak pada Senin (3/2/2025).

    Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian memberi dukungan penuh atas pengaplikasian Coretax. Apalagi, sambungnya, kesuksesan Coretax akan mempengaruhi penerimaan negara.

    “Jadi, itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

  • BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyambut baik terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Dikatakan Rosan, BPI Danantara akan menjadi kekuatan besar dalam menopang kinerja perekonomian nasional. Untuk saat ini, Danantara dalam proses pematangan seusai payung hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disahkan DPR pada pekan lalu.

    “BPI Danantara sedang berjalan, tetapi saya meyakini BPI Danantara ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian ke depannya,” ungkap Rosan saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan melanjutkan, BPI Danantara akan menarik investasi besar, baik dari domestik hingga asing.

    Diketahui, saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan mampu menembus angka 8%. Oleh karenanya dibutuhkan sejumlah upaya, salah satunya mendatangkan investasi dalam jumlah besar.

    “Dan tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi bersama-sama dengan Danantara,” beber Rosan.

    Terkait kepastian BPI Danantara akan diluncurkan, Rosan mengaku belum mendapat informasi detail, tetapi kabarnya akan dilakukan dalam beberapa bulan lagi.

    “Memang rencananya seperti itu ya, insyaallah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan, BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan.

    “BPI Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucapnya.

  • Dampak Efisiensi, Anggaran Kemenko Perekonomian 2025 Terpangkas 58,4% dari Tahun Lalu

    Dampak Efisiensi, Anggaran Kemenko Perekonomian 2025 Terpangkas 58,4% dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Akibatnya, terjadi pemotongan anggaran sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menerima anggaran Rp524,04 miliar. Sebelum ada instruksi penghematan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Kemenko Perekonomian Rp459,76 miliar untuk 2025.

    Kendati demikian, pagu anggaran tersebut dipotong Rp241,79 miliar imbas instruksi efisiensi anggaran. Artinya, kini anggaran Kemenko Perekonomian tinggal Rp217,97 miliar selama 2025.

    Jika dibandingkan dengan anggaran pada 2024 maka terjadi pemotongan hingga Rp306.07 miliar atau setara 58,4%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui besarnya pemotongan anggaran lembaga yang dipimpinnya berdampak ke kegiatan operasional. Dia mencontohkan pihaknya coba menghemat biaya listrik.

    “Jadi, untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang langsung kita matikan [banyak lampu],” ujar Airlangga sambil tersenyum dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pantauan Bisnis di lokasi sejak Rabu (5/2/2025), memang penerangan sejumlah ruangan di Kantor Kemenko Perekonomian tampak remang-remang. Tidak semua lampu dihidupkan.

    Kendati demikian, Airlangga menyatakan akan berupaya agar berbagai program Kemenko Perekonomian tidak berpengaruh meski lebih dari setengah anggarannya dipangkas.

    “Kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam Inpres pertamanya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sendiri, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.

    Dalam lampiran surat tersebut, bendahara negara mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

    Selanjutnya, setiap K/L usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu.

    “Paling lambat tanggal 14 Februari 2025,” tulis surat tertulis.

  • Harga emas Antam naik tipis jadi Rp1,667 juta per gram

    Harga emas Antam naik tipis jadi Rp1,667 juta per gram

    Ilustrasi – Emas batangan Aneka Tambang (Antam) di sebuah gerai emas. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    Harga emas Antam naik tipis jadi Rp1,667 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 10 Februari 2025 – 14:59 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, naik sebesar Rp5.000 per gram, dari Rp1.662.000 per gram menjadi Rp1.667.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.518.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp883.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.667.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.274.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.886.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp8.110.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp16.165.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp40.287.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp80.495.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp160.912.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp402.015.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp803.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.607.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Siswa Kelas Akhir Dapat Besaran Bantuan PIP 2025 yang Berbeda, Cek Nama Penerimanya di Laman Ini

    Siswa Kelas Akhir Dapat Besaran Bantuan PIP 2025 yang Berbeda, Cek Nama Penerimanya di Laman Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada anak-anak SD, SMP dan SMA dari keluarga kurang mampu, yang akan kembali disalurkan pada tahun 2025.

    Dana PIP disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) siswa di bank-bank seperti BRI, BNI, dan BSI. Besaran bantuan yang diberikan bervariasi tergantung jenjang pendidikan siswa, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.

    Khusus untuk siswa kelas akhir di masing-masing jenjang akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda dengan siswa kelas lain. Berapa nominalnya? Simak selengkapnya di artikel ini.

    Menurut jadwal, penyaluran PIP akan dimulai pada termin 1 yakni dari bulan Februari hingga April. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk rutin lakukan pengecekan status penerima dan informasi terbaru terkait pencairan bantuan untuk anak sekolah ini.

    Cara Cek Nama Penerima PIP 2025

    Pengecekan status penerima bisa dilakukan secara online dengan langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs web resmi PIP Kemendikbud di pip.kemdikbud.go.id. Cari kolom “Cari Penerima PIP”. Masukkan data yang diperlukan seperti Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan jawab pertanyaan penjumlahan atau pengurangan yang diberikan. Klik tombol “Cari” untuk melihat informasi status penerima Anda. Besaran Bantuan PIP

    Besaran bantuan yang diberikan bervariasi, tergantung pada jenjang pendidikan dan kelas siswa.

    Jenjang SD Sederajat:

    Siswa kelas I-V menerima bantuan sebesar Rp450.000 per tahun.

    Siswa kelas VI, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Jenjang SMP Sederajat:

    Siswa kelas VII-VIII menerima bantuan sebesar Rp750.000 per tahun.

    Siswa kelas IX, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp375.000 per tahun.

    Jenjang SMA Sederajat:

    Siswa kelas X-XI menerima bantuan sebesar Rp1.000.000 per tahun.

    Siswa kelas XII, sebagai siswa kelas akhir, menerima bantuan sebesar Rp500.000 per tahun.

    Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga anak-anak tetap dapat bersekolah dan meraih pendidikan yang layak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tensi Perang Dagang Memanas, Ini Strategi BKPM Pikat Investor Asing

    Tensi Perang Dagang Memanas, Ini Strategi BKPM Pikat Investor Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah siap melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi minat investor asing yang berminat melakukan relokasi di tengah eskalasi tensi perang dagang AS-China.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan penyesuaian regulasi yang ada untuk menggaet minat para investor asing tersebut. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan demi meningkatkan daya tarik Indonesia di mata para pemilik modal.

    Dia menuturkan, selain dapat menarik minat investor, regulasi yang bersahabat juga dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal itu pun akan turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kalau memang harus melakukan penyesuaian dari segi kebijakan, ya kita lakukan selama itu memang meningkatkan competitiveness kita. Yang terpenting juga adalah kita bisa menciptakan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” kata Rosan dalam agenda World Bank New Insight On The Business Environment In Indonesia: Exploring The World Bank’s Business Ready Report di Jakarta pada Senin (10/2/2025). investor

    Dia menambahkan, persaingan untuk menarik minat para investor di tengah bayangan perang dagang AS-China sangat ketat, terutama diantara negara-negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

    Seiring dengan hal tersebut, Rosan mengatakan pihaknya akan proaktif melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat untuk merelokasi pabriknya.

    “Kita tidak bisa hanya duduk diam saja tanpa kita proaktif, karena kembali lagi negara-negara tetangga kita saja juga aktif,” kata Rosan di Jakarta pada Senin (10/2/2025).

    Dia mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menarik dana asing. Hal ini mengingat keunggulan Indonesia dari sisi kekayaan sumber daya alam seperti komoditas mineral hingga upaya hilirisasi industri seperti dari energi terbarukan. 

    Rosan menambahkan, dirinya juga selalu menyampaikan keunggulan Indonesia juga dari sisi jumlah sumber daya manusia kepada para calon investor. Selain itu, dia menyampaikan stabilnya kondisi Indonesia yang dapat meningkatkan keyakinan para investor asing. 

    “Menjaga stabilitas menjadi paling penting karena investasi itu adalah long term commitment. Ini jadi salah satu poin positif kita dalam mengundang investasi ke depannya,” jelasnya. 

  • Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka secara fungsional 8 ruas jalan tol baru untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Sejumlah ruas yang fungsional ini bakal dibuka gratis atau tanpa tarif tol.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menuturkan total panjang ruas yang diproyeksi bakal fungsional pada Lebaran itu mencapai 132,77 kilometer (Km). 

    “Untuk mendukung Idulfitri ditargetkan beroperasi di kuartal pertama 2025 yang fungsional sementara ini untuk arus mudik lebaran di tahun 2025 ini sepanjang 132,77 km,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia merinci, total 132,77 Km ruas tol yang dapat dilintasi gratis itu terdiri dari tol yang ditarget operasional pada Kuartal I/2025 sepanjang 74,35 Km dan tol yang belum rampung pengerjaannya tapi difungsionalkan sepanjang 58,42 Km.

    Adapun, tol yang operasional pada Kuartal I/2025 dan tetap dapat dilintasi gratis pada momen Lebaran itu di antaranya Tol Binjai – Langsa Seksi 2 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan (19 Km) dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Padang (26,60 Km). 

    Kemudian, ada juga Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Paket 1.2 Klaren – Purwomartani Segmen Klaten – Prambanan (8,60 Km) dan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Parapar di sebagian Seksi 2 Kiala Tanjung – Indrapura (10,15 Km).

    Selanjutnya, terdapat 4 ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi tetapi bakal difungsionalkan selama Lebaran 2025. Di antaranya Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Pada Tiji – Seulimeun (24,67 Km) dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat di sebagian Seksi 4 Sinaksak – P. Siantar (12,37 Km).

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan yang saat ini masih tahap konstruksi juga bakal difungsionalkan tepatnya pada paket 3 ruas Sukabungah – Sadang Segmen Kutanegara – Sadang (8,50 Km).

    Terakhir yakni Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 Gending – Krakasan (12,88 Km) juga bakal fungsional selama Lebaran 2025.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji pemberian diskon tarif tol selama periode libur Idulfitri 2025. Diskon ini seperti halnya diberikan pemerintah setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) kemarin.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Diskon di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Tidak cuma diskon tarif tol, Airlangga mengatakan pada Idulfitri tahun ini pemerintah juga akan memberikan diskon tarif pesawat. Selain itu, beberapa diskon yang diberikan pemerintah pada 2024 lalu juga akan kembali diberikan pada tahun ini.