Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Selain Apple, Perusahaan Asing Siap Investasi Jumbo di Indonesia

    Selain Apple, Perusahaan Asing Siap Investasi Jumbo di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan selain Apple, akan ada perusahaan asing lain yang siap menanamkan investasi besar alias jumbo di Indonesia. Pemerintah telah melakukan pembicaraan intensif dengan investor tersebut dan kesepakatan diharapkan rampung pada kuartal pertama 2025.

    Rosan tidak merinci jumlah investasi yang akan ditanamkan, tetapi nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar AS. Ia juga mengonfirmasi investor tersebut berasal dari Amerika Serikat.

    “Kita terus melakukan pembicaraan, targetnya dalam first quarter ini bisa selesai,” ujarnya saat ditemui di Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan menambahkan, nilai investasi jumbo dari perusahaan asing tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Dalam upaya menarik lebih banyak investasi asing, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara ASEAN lainnya. Rosan optimistis Indonesia tetap menjadi pilihan utama bagi investor global, berkat kebijakan yang lebih fleksibel serta potensi sumber daya alam dan energi terbarukan yang melimpah.

    “Langkah-langkah penyempurnaan regulasi, perizinan, serta kebijakan terus dilakukan agar investasi semakin menarik,” pungkasnya.

    Dengan masuknya investasi jumbo dari perusahaan asing, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai tujuan utama investasi di kawasan Asia Tenggara.

  • Pemerintah dan DPR Didesak Kebut RUU Perlindungan Kerja

    Pemerintah dan DPR Didesak Kebut RUU Perlindungan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Kerja.

    Ketua IHII Saepul Tavip menyampaikan, penting bagi regulator untuk menghadirkan satu regulasi ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh dan merupakan kumpulan dari sejumlah peraturan yang ada di bidang ketenagakerjaan dalam satu paket undang-undang (UU) yang menjadi semacam kodifikasi hukum.

    “Untuk itu, kami mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun RUU Perlindungan Pekerja, untuk menggantikan terminologi UU Ketenagakerjaan,” kata Saepul dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

    Saepul menuturkan, masyarakat selama ini kerap kesulitan ketika menghadapi kasus-kasus ketenagakerjaan. Dalam proses penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masyarakat harus mencari referensi hukum yang tercerai berai di sejumlah aturan.

    Misalnya, sebagian ada di UU Ketenagakerjaan No.13/2003, sebagian lagi di UU Cipta Kerja No. 6/2023, lalu sebagiannya lagi di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Selain itu, dia menyebut, kerap terjadi disharmoni bahkan kontradiksi antara regulasi yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

    Belum lagi, lanjut dia, aturan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) seperti SEMA No.3/2015 dan SEMA No.7/2012 yang dinilai sangat bertentangan dengan UU Bidang Ketenagakerjaan.

    “Menjadi sangat penting untuk menghadirkan satu regulasi ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh dan merupakan kumpulan dari sejumlah peraturan yang ada di Bidang Ketenagakerjaan dalam satu paket UU,” ujarnya.

    Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah dan DPR menyusun RUU Perlindungan Kerja melalui suatu mekanisme public hearing guna menyerap dan menampung aspirasi dan pendapat dari seluruh stakeholder.

    Tentunya, lanjut dia, hal ini didahului dengan pembuatan naskah akademik untuk memastikan seluruh permasalahan dan isu-isu ketenagakerjaan yang strategis benar-benar terakomodir secara komprehensif dan demokratis.

    Menurutnya, proses pembuatan UU Perlindungan Kerja yang dipersiapkan dengan matang sangat penting untuk mencegah kesan ‘sistem kebut semalam’ yang kerap mengabaikan suara-suara rakyat.

    “Proses penyusunan UU Cipta Kerja No.11/2020 yang cacat formil, maupun UU Cipta Kerja No.6/2023 yang cacat materiil seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terulang lagi,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dan menjadi materi daftar isian masalah (DIM) dalam penyusunan RUU Perlindungan Kerja. 

    Di antaranya hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, sistem pengupahan, kebebasan berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja migran, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

    “IHII berharap pembahasan RUU Perlindungan Kerja dilakukan secara demokratis, transparan, adil dan terbebas dari praktik-praktik transaksional yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain,” pungkasnya. 

  • Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor Baja dan Aluminium 25 Persen – Page 3

    Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor Baja dan Aluminium 25 Persen – Page 3

    Sebelumnya, pasar global masih mencermati kebijakan Presiden AS, Donald Trump terkait rencana penerapan tarif kepada beberapa negara, terutama pada China. Lantas bagaimana dampaknya pada ekonomi Indonesia jika Donald Trump benar-benar mengenakan tarif tinggi pada beberapa negara?

    Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menjelaskan, jika Trump jadi mengenakan tarif 10 persen untuk universal dan 60 persen untuk China dampaknya akan lebih besar kepada AS dan China itu sendiri.

    “Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia lebih relatif kecil atau hanya sekitar 0,06 persen poin. Ini mengindikasikan kondisi ekonomi domestik masih dominan dalam mendorong pertumbuhan di Indonesia,” kata Josua dalam acara PIER Economic Review 2024, Senin (10/2/2025).

    Tantangan Ekonomi Indonesia pada 2025

    Tak hanya soal kebijakan tarif Trump yang perlu dicermati, Josua mengungkapkan perlambatan ekonomi AS dan China juga menjadi salah satu risiko yang mempengaruhi ekonomi domestik dan global. 

    Perlambatan ekonomi China dan AS yang menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia perlu dicermati karena dapat mempengaruhi kinerja impor Indonesia pada 2025. 

    “Banyak ekspor Indonesia ditujukan ke Tiongkok, tahun ini ekonomi tiongkok diprediksi alami perlambatan ini akan berdampak pada permintaan ekspor barang-barang komoditas dari Indonesia seperti CPO, batu bara. Ini akan mempengaruhi kinerja impor indonesia,” jelas Josua. 

  • Dasco Minta Pimpinan Komisi DPR Tunda Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran, Ada Apa?

    Dasco Minta Pimpinan Komisi DPR Tunda Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pimpinan komisi parlemen untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian/lembaga mitra kerjanya masing-masing.

    Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, Dasco menyampaikan pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran kembali.

    Oleh sebab itu, dia meminta pimpinan Komisi I—XIII DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran bersama kementerian/lembaga seperti yang sebelumnya diinstruksikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Bahkan, jika sudah ada komisi yang sudah melakukan pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian/lembaga mitra kerjanya maka Dasco meminta untuk pelaksanaan rapat ulang setelah adanya hasil rekonstruksi anggaran terbaru.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbhakun mengonfirmasi ada edaran surat tersebut melalui WhatsApp Group. Kendati demikian, dia meminta waktu untuk membaca secara teliti surat tersebut.

    “Saya baru terima suratnya,” ujar Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    Politisi Partai Golkar itu mengaku juga sudah merencanakan rapat dengar Kementerian Keuangan sebagai mitra kerja Komisi XI untuk membahas efisiensi anggaran.

    Kendati demikian, sambungnya, Kementerian Keuangan meminta agar rapat ditunda terlebih dahulu karena adanya rekonstruksi kembali anggaran oleh pemerintah.

    “Mereka semuanya menunggu hasil pembahasan akhir,” jelas Misbhakun.

    Lebih dari itu, dia mengaku tidak mau memberi komentar. Misbhakun menyatakan rekonstruksi kembali anggaran merupakan wewenang pemerintah, bukan parlemen.

    Salinan surat DPR nomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tentang penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga yang beredar di grup-grup aplikasi pengirim pesan. / IstimewaPerbesar

  • IHSG Hari Ini Longsor ke Level 6.648

    IHSG Hari Ini Longsor ke Level 6.648

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tertahan di zona merah hingga penutupan perdagangan hari ini, Senin (10/2/2025).

    IHSG longsor hingga 1,40% atau 94,43 poin ke level 6.648,1.

    IHSG hari ini bergerak dalam rentang 6.585-6.742. Perdagangan IHSG hari ini mencatatkan 17,8 miliar lembar saham senilai Rp 11,5 triliun dari 1,3 juta kali transaksi.

    Sebanyak 194 saham yang diperdagangkan menguat, sebanyak 407 saham melemah, dan sebanyak 193 saham stagnan.

    Mayoritas sektor saham melemah, dipimpin oleh sektor infrastruktur yang turun sebesar 2,9%, diikuti pelemahan di sektor energi 2,4%, keuangan 1,3%, properti 1,3%, dan perindustrian 1,2%.

    Pada saat IHSG hari ini melemah, penguatan terjadi pada sektor barang baku sebesar 0,3%, kesehatan 0,2%, teknologi 0,1%, dan barang konsumsi primer 0,06%.

  • Great Eastern dan Klinik inHARMONY Beri Perlindungan Ganda dari Demam Berdarah – Page 3

    Great Eastern dan Klinik inHARMONY Beri Perlindungan Ganda dari Demam Berdarah – Page 3

    Sebelumnya, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) meningkat di sejumlah daerah seiring dengan musim hujan. salah satunya di Purwakarta. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Deni Darmawan. Deni mengakui jika di awal tahun seperti ini kerap terjadi lonjakan kasus DBD di Purwakarta. Dari data per Januari kemarin saja, tercatat ada sebanyak 55 orang warga yang terjangkit penyakit mematikan itu, bahkan 1 di antaranya meninggal dunia.

    “Seperti di tahun-tahun sebelumnya, di awal tahun ini ada lonjakan kasus DBD. Saat ini, sudah ada 55 orang yang terjangkit dan 1 orang di antaranya meninggal dunia,” ujar Deni kepada Liputan6.com, Selasa (4/2/2025).

    Memang, kata dia, jika dibandingkan dengan angka pada Januari 2024, tahun ini trennya cenderung menurun. Sebagai informasi, pada Januari 2024 kemarin, warga yang terjangkit DBD ada sebanyak 236 orang dengan jumlah meninggal sebanyak 4 orang. Sedangkan di Januari 2025 ini ada 55 kasus dengan jumlah warga yang meninggal 1 orang.

    “Data tersebut, merupakan akumulasi dari laporan yang kami terima dari Puskesmas dan Rumah Sakit. Untuk warga yang terjangkit DBD sendiri, sebagian besar dari kalangan anak-anak,” jelas dia.

    Menurut Deni, warga yang terjangkit DBD ini jumlahnya dipastikan akan bertambah di bulan berikutnya. Atas kondisi tersebut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk ekstra waspada.

    Apalagi, lanjut dia, di musim hujan seperti sekarang ini perkembangbiakan nyamuk pembawa vektor dengue ini lebih cepat dari biasanya.

    “Masyarakat juga harus tahu, ada jam-jam rawan serangan nyamuk. Yakni, di jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore,” jelas dia.

    Hasil pemetaan jajarannya, lanjut dia, penyebaran penyakit DBD itu berpotensi hampir seluruh wilayah di daerahnya.

    Hanya saja, ada beberapa wilayah di empat kecamatan yang paling di antisipasi oleh jajarannya. Yakni, wilayah yang ada di Kecamatan Purwakarta Kota, Sukatani, Darangdan, serta Kecamatan Pasawahan.

    Dalam kesempatan itu, Deni pun memaparkan, kasus DBD sepanjang 2024 kemarin. Dari catatan yang ada di dinasnya, tahun kemarin ada sebanyak 1.088 kasus DBD di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 14 orang yang terjangkit di antaranya meninggal dunia.

    Deni pun tak menampik, kasus DBD di 2024 kemarin angkanya lebih tinggi dibanding 2023 lalu yang hanya terjadi 424 kasus dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 3 pasien dari kalangan anak-anak.

  • Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 33,65%, Disetop Buat Serap Gabah

    Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 33,65%, Disetop Buat Serap Gabah

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyentuh 33,65% dari target 300.000 ton. Angka itu setara dengan 100.959 ton beras SPHP per 6 Februari 2025.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa salah satu cara pemerintah mengendalikan harga di tingkat konsumen adalah penyaluran beras SPHP.

    Namun, kata dia, penyaluran beras dan bantuan pangan dihentikan sementara per 7 Februari 2025 untuk menyerap gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sudah memasuki masa panen.

    Perlu diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melakukan penyerapan GKP di tingkat petani sebanyak 3 juta ton setara beras melalui Perum Bulog. Adapun, harga GKP any quality di tingkat petani secara nasional adalah Rp6.500 per kilogram.

    Ketut menjelaskan, penyetopan sementara penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan ini disebut memberikan ruang kepada petani agar produksinya diserap oleh Bulog, sehingga harga GKP di tingkat petani tidak mengalami penurunan.

    “Sejak tanggal 7 Februari dalam rangka penguatan penyerapan GKP, kemudian untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan harga GKP di tingkat petani, maka penyaluran beras SPHP dihentikan sementara sejak 7 Februari,” jelas Ketut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Jakarta, Senin (10/2/2025)

    Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa harga GKP di level Rp6.500 per kilogram menjadi momentum bagi petani agar mendapatkan keuntungan atau margin yang relatif sangat wajar.

    “Kami tugaskan Bulog untuk menyerap 3 juta setara beras, sehingga pada saat musim panen dan surplus hampir 4 juta ton sampai April, Bulog kita harapkan menyerap sebanyak 3 juta ton sehingga harga di tingkat petani masih akan baik ke depannya,” tuturnya.

    Seiring dengan penghentian sementara penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, Ketut menyampaikan bahwa Bapanas akan melakukan dua intervensi, yakni melalui gerakan pangan murah (GPM) dan pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan.

    “Tatkala harga yang tinggi kami akan upayakan dalam rangka pergerakan pangan dari daerah harga yang rendah ke daerah harga yang tinggi. Ini yang akan kita lakukan, sehingga dua intervensi ini bisa akan mendorong atau mengendalikan harga,” pungkasnya.

  • Anggaran Kemenkeu Turun 23% usai Efisiensi, Terendah sejak 2016

    Anggaran Kemenkeu Turun 23% usai Efisiensi, Terendah sejak 2016

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati pimpin turut terkena pemangkasan anggaran pada 2025 dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi senilai Rp306,69 triliun.

    Dalam rekap lampiran surat edaran Kemenkeu dengan nomor S-37/MK.02/2025 yang beredar, tercantum efisiensi sebesar 23,23% atau senilai Rp12,36 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk kantor Sri Mulyani tersebut terpangkas menjadi Rp40,84 triliun.

    Sebelumnya, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Ditjen PK) Kemenkeu Jaka Sucipta menyampaikan bahwa bukan hanya daerah yang terkena pemangkasan anggaran, tetapi juga kementerian/lembaga (K/L) di pusat.

    “Jadi kemarin banyak pertanyaan, kenapa sih transfer ke daerah yang dipotong? Sebenarnya bukan hanya transfer ke daerah yang dilakukan efisiensi, tetapi juga ada belanja K/L, termasuk anggaran kita. Anggaran Kementerian Keuangan itu lebih dari 20% [dipangkas],” ujarnya pada pekan lalu.

    Melihat data historis, anggaran Kemenkeu yang telah dipangkas tersebut tercatat menjadi yang terendah, setidaknya sejak 2016 yang kala itu pagu senilai Rp40,42 triliun.

    Secara umum, anggaran Kemenkeu terus mengalami peningkatan dan hanya mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 atau pada 2020 dan 2021.

    Kala itu, terjadi penurunan pagu 2020 menjadi Rp43,51 triliun dari pagu 2019 yang senilai Rp46,3 triliun. Kemudian pada 2021, pagu milik Kemenkeu turun tipis menjadi Rp43,3 triliun.

    Padahal, apabila pagu anggaran Kemenkeu 2025 tidak dipangkas, untuk pertama kalinya akan menembus angka Rp53,19 triliun.

    Rencananya, dari total Rp53,19 triliun tersebut, anggaran untuk badan layanan umum seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp10,47 triliun.

    Sementara itu, khusus untuk Kemenkeu akan menerima Rp42,81 triliun. Sri Mulyani merincikan, total anggaran tersebut akan digunakan untuk program kebijakan fiskal sebesar Rp59,19 miliar dan pengelolaan penerimaan negara senilai Rp2,38 triliun.

    Lalu pengelolaan belanja negara sebesar Rp45,45 miliar, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan resiko sebesar Rp238,13 miliar, serta terakhir dukungan manajemen senilai Rp40,08 triliun.

    Meski demikian, belum diketahui detail bagian anggaran yang dipangkas dalam pagu milik bendahara negara tersebut. 

    Berikut Tren Pagu Anggaran Kemenkeu 2016—2017:

    Tahun 
    Pagu (Rp, triliun) 

    2016
    40,42

    2017
    42,95

    2018
    45,7

    2019
    46,3

    2020
    43,51

    2021
    43,3

    2022
    44

    2023
    45,2

    2024
    48,7

    2025
    53,19*

    Sumber: Kemenkeu

    *sebelum efisiensi

  • Bantu Palestina, BAZNAS RI dan Rabbani luncurkan Sedekah Penjualan Produk

    Bantu Palestina, BAZNAS RI dan Rabbani luncurkan Sedekah Penjualan Produk

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bantu Palestina, BAZNAS RI dan Rabbani luncurkan Sedekah Penjualan Produk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 14:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Rabbani (CV Rabbani Asysa) meluncurkan Sedekah Penjualan Produk selama periode Februari-Maret 2025 untuk membantu masyarakat Palestina.

    Adapun kolaborasi Program Sedekah Penjualan Produk ini, 25 persen dari hasil penjualan atas produk Sarung Palestine Style oleh Rabbani akan disalurkan melalui BAZNAS untuk program Membasuh Luka Palestina.

    Peluncuran program tersebut diselenggarakan di Gedung BAZNAS RI, Jumat (7/2/2025). Hadir Sekretaris Utama BAZNAS RI Subhan Cholid, Lc, MA, serta perwakilan Rabbani Muhammad Iqbal Anshary, beserta jajaran.

    Sekretaris Utama BAZNAS RI Subhan Cholid, Lc, MA, menyambut baik atas program kolaborasi BAZNAS bersama Rabbani sebagai upaya mendukung dan membantu masyarakat Palestina.

    “Program ini merupakan inovasi BAZNAS dalam menghimpun Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) agar mampu memberikan manfaat untuk masyarakat Palestina,” kata Cholid.

    Dengan peluncuran Program Sedekah Penjualan Produk ini, Cholid berharap dapat memotivasi lebih banyak masyarakat untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Palestina.

    “Saat ini BAZNAS terus berupaya mengirimkan bantuan untuk masyarakat Palestina melalui mitra-mitra BAZNAS yang ada di Mesir dan di Yordania. BAZNAS juga terus berupaya maksimal agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” ucapnya.

    Cholid menambahkan, tidak hanya bantuan pada masa darurat, BAZNAS juga berencana mendukung rekonstruksi di Palestina dengan membangun Rumah Sakit Indonesia, Masjid, dan Sekolah.

    “Semoga program kolaborasi dengan Rabbani ini juga mampu meningkatkan semangat masyarakat untuk terus mendukung saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapat berkah dari Allah Swt,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Rabbani Muhammad Iqbal Anshary mengucapkan, “Alhamdulillah kami Rabbani dengan BAZNAS mengajak seluruh donatur untuk bisa berbelanja sambil berdonasi untuk Palestina dengan menggunakan kode program PLSTN-BAZNAS. Produknya berupa sarung Palestine Style, nantinya dari penjualan itu 25 persennya didonasikan untuk masyarakat Palestina.”

    Iqbal juga mengucapkan terima kasih, serta berharap peluncuran Program Sedekah Penjualan Produk ini dapat memberikan kemaslahatan bagi BAZNAS, Rabbani, juga nantinya memberi manfaat bagi masyarakat Palestina.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kapolda Sulsel Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan PT Vale untuk Keamanan dan Ketahanan Pangan

    Kapolda Sulsel Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan PT Vale untuk Keamanan dan Ketahanan Pangan

    Sebagai bagian dari kunjungan kerja, rombongan Kapolda Sulsel meninjau beberapa inisiatif keberlanjutan PT Vale, termasuk PLTA Balambano, Danau Matano, Nursery, dan Taman Keanekaragaman Hayati Sawerigading Wallacea. Dalam kesempatan tersebut, PT Vale juga menyalurkan 500 kilogram bibit jagung kepada Polsek Malili untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah pemberdayaan perusahaan.

    Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, menegaskan bahwa sinergi antara aparat kepolisian dan dunia usaha seperti yang dilakukan PT Vale memiliki dampak strategis bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kami mengapresiasi PT Vale yang telah mendukung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Kemandirian dalam produksi pangan lokal harus terus diperkuat, dan inisiatif yang dilakukan PT Vale melalui pemberian bantuan bibit jagung ini adalah langkah konkret yang sejalan dengan agenda nasional. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus ditingkatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” ungkap Yudhiawan.

    Dukungan Nyata PT Vale untuk Kemandirian Pangan dan Keberlanjutan

    Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, PT Vale memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan sejalan dengan Asta Cita, yakni delapan visi besar Indonesia untuk menciptakan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Bantuan bibit jagung ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen PT Vale dalam mendukung peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.