Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • PU Targetkan Pembangunan Stadion Rampung Awal 2025

    PU Targetkan Pembangunan Stadion Rampung Awal 2025

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan sejumlah stadion sepak bola selesai pada awal tahun 2025. Saat ini, stadion-stadion tersebut masih dalam tahap konstruksi.

    Direktur Jenderal Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica mengatakan, setidaknya terdapat 2 stadion yang ditargetkan selesai Februari 2025, dan 1 stadion selesai Juni 2025. Kementerian PU menargetkan penyelesaian konstruksi stadion tersebut sesuai dengan target, yakni pada semester awal tahun 2025.

    Adapun stadion yang ditargetkan selesai pada Februari 2025 adalah Stadion B.J. Habibie di Pare-pare, Sulawesi Selatan dan Stadion Surajaya di Lamongan, Jawa Timur. Saat ini, progress konstruksi Stadion B.J. Habibie telah mencapai 97,2% sementara Stadion Surajaya progress konstruksinya telah mencapai 99,03%.

    “Stadion B.J. Habibie memiliki kapasitas 8.547 orang dengan lingkup pekerjaan meliputi konstruksi stadion, pemasangan individual seat, lampu FOP, MEP, dan kawasan. Sedangkan Stadion Surajaya mampu menampung 11.294 penonton,” ujar Maulidya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Maulidya mengatakan, Stadion Surajaya dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 281,4 miliar. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan gedung utama stadion, lapangan sepakbola, lampu FOP dan score board, infrastruktur dan landscape, MEP dan signage.

    Selanjutnya, stadion yang ditargetkan selesai pada Juni 2025 adalah Stadion Teladan yang berada di Medan, Sumatera Utara. Saat ini, progress pembangunannya telah mencapai 54,55% dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 275 M.

    Maulidya menjelaskan, Stadion Teladan memiliki mampu menampung penonton sebanyak 20.093 orang. Adapun lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan persiapan, tanah, struktur, MEP, dan pemugaran.

    “Diharapkan, seluruh stadion yang saat ini sedang tahap konstruksi dapat selesai sesuai dengan targetnya. Dan juga, seluruh pembangunannya lancar sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, berdasarkan Risalah Rapat Internal Sekretariat Kabinet Republik Indonesia No. R-75/Seskab/DKK/2023 tentang Renovasi Stadion Sepak Bola pada tanggal 22 Juni 2023, telah dilakukan pembangunan dan renovasi pada 26 stadion di seluruh Indonesia.

    Maulidya mengatakan, terdapat 5 stadion yang direnovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Piala Dunia FIFA World Cup U-20 dan U-17 Tahun 2023 di Indonesia. Stadion tersebut meliputi Stadion Si Jalak Harupat di Jawa Barat, Stadion Manahan di Jawa Tengah, Stadion Gelora Bung Tomo di Jawa Timur, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Sumatera Selatan dan Stadion I Wayan Dipta di Bali.

    “Kementerian PU juga tengah melakukan pembangunan dan renovasi 21 stadion yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Dengan rincian, 5 stadion selesai Oktober 2024, 5 stadion selesai November 2024, dan 7 stadion selesai Desember 2024,” kata dia.

    Menurutnya, saat ini seluruh stadion tersebut telah selesai dibangun. Sedangkan tiga diantaranya telah diresmikan pada September dan Oktober 2024, yakni Stadion Harapan Bangsa dan Stadion H. Dimurthala di Aceh, serta Stadion Utama Sumatera Utara di Sumatera Utara.

    Berikutnya, terdapat 15 stadion yang siap diresmikan diantaranya Stadion Bumi Sriwijaya di Sumatera Selatan, Stadion Segiri di Kalimantan Timur, Stadion Demang Lehman di Kalimantan Selatan, Stadion Indomilk Arena di Banten, serta Stadion Pakansari, Stadion Wibawa Mukti, Stadion Candrabhaga, dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Jawa Barat.

    Kemudian, termasuk juga Stadion Maguwoharjo di DIY, Stadion Jatidiri dan Stadion Gelora Bumi Kartini di Jawa Tengah, serta Stadion Kanjuruhan, Stadion Gelora Delta, Stadion Gelora Ratu Pamelingan, dan Stadion Gelora Joko Samudro di Jawa Timur.

    (shc/kil)

  • #KaburAjaDulu Menggema, Rakyat Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja Baru – Page 3

    #KaburAjaDulu Menggema, Rakyat Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, menyoroti janji dari pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, soal penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.

    Tadjudin menagih janji itu, lantaran maraknya seruan di sosial media untuk berpindah kerja di luar negeri. Tagar #KaburAjaDulu menggema sebagai bentuk skeptisme warganet terhadap situasi sosial dan ekonomi di Tanah Air.

    “Ya janji peluang kerja, katanya 19 juta pada waktu kampanye, mana ceritanya. Ini menurut hemat saya, respon anak-anak muda kita terhadap situasi yang tidak jelas. Artinya situasi yang tidak punya kepastian masa depan kita ini,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Senin (10/2/2025).

    Menurut dia, kampanye #KaburAjaDulu bukan berarti menunjukan anak muda Indonesia sudah mengabaikan sisi nasionalisme. Tadjudin mengatakan, generasi milenial saat ini lebih realistis di tengah menjamurnya informasi di jagat Maya.

    “Itu yang dibaca anak-anak itu, kemudian keluar lah tagar itu. Lebih bagus kabur. Kabur bukan berarti tidak cinta Indonesia,” kata Tadjudin.

    “Mereka berharap nanti kalau situasi sudah baik, situasi politik/ekonomi sudah baik, nanti pulang lagi, dan itu bisa terjadi,” dia menambahkan.

    Tagih Janji Gibran

    Adapun janji penciptaan 19 juta lapangan kerja baru sempat diutarakan oleh Gibran Rakabuming Raka saat dirinya berkampanye sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

    Gibran mengatakan jika agenda hilirisasi, transisi energi menuju energi hijau dan ekonomi kreatif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didorong akan membuka 19 juta lapangan kerja.

     

  • Usaha Sepatu Lokal Asal Malang Ini Sukses Go Global Ekspor ke 8 Negara Berkat Pemberdayaan BRI – Page 3

    Usaha Sepatu Lokal Asal Malang Ini Sukses Go Global Ekspor ke 8 Negara Berkat Pemberdayaan BRI – Page 3

    Filosofi ini juga tercermin dalam nama Arta Louwee, yang dibaca ‘arta luwih’ dalam bahasa Jawa dan berarti ‘harta lebih’. Makna ini mencerminkan komitmen brand dalam memberdayakan tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memberikan penghasilan lebih.

    “Kami juga berharap, masyarakat bisa membelanjakan harta lebihnya untuk produk-produk UMKM lokal yang tak kalah saing dengan produk luar,” tutur Aprill.

    Namun, perjalanan Aprill dalam membangun Arta Louwee tidaklah mudah. Sebelum berhasil mengantongi omzet hingga Rp90 juta per bulan seperti sekarang, ia harus menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan.

    Wajar saja, bisnis yang dijalankannya benar-benar dimulai dari nol. Bagi Aprill, setiap kegagalan adalah tantangan yang harus dihadapi. Ia pun terus belajar untuk mengembangkan produk dan memasarkannya dengan lebih efektif.

    “Dulu ilmu (marketing) saya masih minim. Saya asal saja upload foto sesering mungkin di Instagram, bahkan hingga 30 postingan, agar bisa menjangkau pasar lebih luas. Namun, rupanya, teknik itu tidak tepat,” ujar Aprill.

     

  • Dikabarkan Bakal Jadi Dewas Danantara, Erick Enggan Berkomentar

    Dikabarkan Bakal Jadi Dewas Danantara, Erick Enggan Berkomentar

    Jakarta –

    Beredar Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus anggota Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dengan begitu, Erick Thohir yang akan menjadi Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Menanggapi hal tersebut, Erick enggan berkomentar. Hal ini lantaran belum ada keputusan resmi terkait struktur organisasi Danantara.

    “Saya belum bisa komen. Kalau tidak ada black and white-nya (hitam di atas putih) ini saya nggak bisa komen,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Erick mengatakan dengan terbitnya UU BUMN yang baru akan membawa dampak positif kepada BUMN. Diantaranya yakni, konsolidasi aset-aset BUMN kepada Danantara dan percepatan restrukturisasi.

    Sebelumnya, Beredar struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Dalam DIM tersebut, memuat Menteri BUMN sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus anggota BPI Danantara. Dengan begitu, Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara.

    Selain itu, tertuang juga perwakilan Kementerian Keuangan sebagai anggota Dewan Pengawas BPI Danantara. Anggota Dewan Pengawas lainnya juga berasal dari pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    (fdl/fdl)

  • Viral #KaburAjaDulu, Imbas Pemangkasan Anggaran PNS? – Page 3

    Viral #KaburAjaDulu, Imbas Pemangkasan Anggaran PNS? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, menilai tagar viral #KaburAjaDulu menyeruak imbas tak menentunya kondisi sosial ekonomi di dalam negeri. Termasuk kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah, hingga mencapai Rp 306,69 triliun di APBN 2025.

    Efisiensi anggaran ini turut berdampak pada kegiatan operasional para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS. Mulai dari pemadaman listrik di beberapa tempat, pengadaan angkutan jemputan, hingga isu pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang hanya mampu hingga 10 bulan, menurut informasi yang didapat Liputan6.com.

    Tadjudin mengatakan, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah cukup mengganggu pola kerja dari para abdi negara. Lantaran ada situasi yang dianggap mengusik kestabilan PNS untuk bekerja.

    “Kelompok ASN mengatakan, kalau begini caranya ya lebih bagus cari peluang kerja di luar negeri. Sekarang ini di medsos banyak sekali tawaran ke luar negeri. Kayak misalnya di Australia, Polandia, Jepang. Kerja di desa mau dikasih sekian juta,” kata Tadjudin kepada Liputan6.com, Senin (10/2/2025).

    Bikin Pekerja Galau

    Menurut dia, kebijakan yang dibuat di tengah situasi tak pasti saat ini membuat banyak pekerja di Indonesia ikut gundah.

    “Akhirnya timbul ide ke mana kita mau pergi. Artinya lebih bagus ya kita pergi dulu aja. Tunggu nanti kalau Indonesia sudah baik baru balik,” imbuhnya.

    Kondisi tersebut turut memantik para anak muda, khususnya milenial yang terdorong untuk kabur mengadu nasib di luar negeri. Pasalnya, ia menyebut persaingan lapangan kerja di Indonesia juga semakin tidak sehat.

    “Karena apa, peluang kerja di dalam negeri sangat terbatas. Kita tahu sekarang anak-anak muda itu yang justru mau kerja itu dipermainkan calo,” kata Tadjudi.

    Ketika situasi Indonesia pun tak pasti, banyak perusahaan luar negeri yang justru menawarkan lapangan kerja dengan prospek bagus. Sehingga, banyak anak muda yang kemudian berpikir untuk mengirimkan lamaran kerja di luar negeri.

    “Di Inggris ada tawaran, di Polandia ada tawaran, di Australia malah disebut, pekerjaan di pertanian kerjanya seperti ini, tidak perlu bahasa tetapi begini. Satu jam dapat sekian, sehingga bisa mengumpulkan sekian miliar (rupiah) dalam setahun,” tuturnya.

     

  • Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all

    Saat Rapat Bareng DPR Kepala BPH Migas Sebut Ada Kendaraan TNI di Bali Konsumsi Solar Subsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan adanya sejumlah penyelewengan penyaluran dan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia.

    Misalnya, kata dia, di Kabupaten Gianyar, Bali, analisis terhadap rekaman CCTV dan data digitalisasi ​nozzle mengungkap adanya penggunaan BBM oleh kendaraan yang seharusnya tidak mengkonsumsi BBM subsidi.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR dengan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    “Ini di Bali ada kita temukan penyaluran kepada enam konsumen pengguna. Jadi ada JBT yang disalurkan kepada kendaraan TNI, kemudian ada juga penjualan dengan jeriken yang tidak ada surat rekomendasinya,” kata Erika.

    Penyelewengan BBM bersubsidi juga terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang. Erika mengatakan, pada Agustus 2024 lalu ditemukan penyaluran tidak wajar. 

    Total volume koreksi di Kabupaten Sijunjung mencapai 1,11 kiloliter. Sementara di Kota Padang mencapai 7,24 kiloliter.

    “Kita temukan penyaluran yang tidak wajar dengan pembelian berulang, dengan QR code yang berbeda-beda ke mobil Innova, kemudian ada juga yang berupa truk, itu kami temukan juga,” ucapnya.

    Kemudian, kata Erika, penyelewengan juga terjadi di Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, pada Juni 2024.​ Di mana ditemukan pola penyaluran serupa, yakni pembelian berulang dengan QR code berbeda terdeteksi pada beberapa kendaraan.

    “Di Kalimantan Barat itu kurang lebih sama pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda,” pungkas Erika.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, pada Senin (10/2/2025).

    Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu, ramai-ramai anggota dewan menyoroti masih maraknya praktik penyelewengan BBM Bersubsidi.

    Shanty Alda, anggota Komisi XII DPR F-PDIP menyebut hingga awal 2025 ini, masih marak terjadi kasus penimbunan BBM Bersubsidi, hingga praktik SPBU nakal.

    “Dan ini banyak terjadi di Bali, itu banyak sekali kasus yang membeli BBM (bersubsidi) dalam jumlah besar pertalite ya dan dijualnya dalam bentuk dimasukkan ke jeriken dan dijual ke pengecer-pengecer itu di Bali,” kata Shanty di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta.

    “Dan juga banyak di berbagai tempat di Aceh, NTT kenakalan-kenakalan SPBU itu dispensernya banyak diakali,” lanjutnya.

    Sebab itu, Shanty mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan BPH Migas.

    “Sistem pengawasan itu bagaimana? kecurangan ini apakah ada satuan khusus di Pertamina yang mempelajari dan investigasi adanya kecurangan distribusi BBM bersubsidi ini? dan bagaimana koordinasi dengan kepolisian dan instansi lainnya?” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI FPKS Nevi Zuairina, meminta BPH Migas memberi sanksi tegas kepada SPBU nakal.

    Dia mengusulkan agar ada penutupan SPBU nakal supaya ada efek jera.

    “Kalau tidak keras efek jeranya hanya sekadar pengurangan kuota itu rasanya belum keras kalau bisa kita tutup SPBU nya, tidak pandang bulu,” ujarnya.

    Anggota Komisi XII DPR RI F-Demokrat Mulyadi, mendorong BPH Migas untuk meningkatkan sistem pengawasan. Hal ini penting untuk mendeteksi indikasi praktik kecurangan.

    “Dari hasil rapat kita sebelumnya dapat kita sebelumnya bahwa aboh ini kekurangan personel, maka dari itu mendorong penguatan sistem karena kalau kita tidak punya pengawasan cukup, kita harus punya sistem agar sistem kita mendeteksi indikasi terhadap hal-hal yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

  • 8 Tips Mengelola THR: Biar Nggak Boncos saat Lebaran – Page 3

    8 Tips Mengelola THR: Biar Nggak Boncos saat Lebaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Lebaran sebentar lagi tiba! Bagi banyak pekerja, momen ini ditandai dengan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), bonus tambahan yang dinantikan.

    Namun, seringkali euforia Lebaran membuat uang THR cepat habis untuk keperluan yang kurang penting. Padahal, dengan perencanaan matang, THR bisa menjadi modal awal membangun fondasi keuangan yang lebih kokoh, bahkan membuka jalan menuju kebebasan finansial.

    Artikel ini akan membahas delapan tips praktis mengelola uang THR agar manfaatnya maksimal, baik untuk kebutuhan Lebaran maupun masa depan keuangan Anda. Jangan sampai THR hanya menjadi “uang habis pakai” sesaat!

    1. Buat Rencana Anggaran THR

    Sebelum THR cair, buatlah rencana anggaran. Tentukan prioritas pengeluaran: kebutuhan pokok Lebaran (pakaian, makanan, transportasi), zakat, hingga rencana menabung atau investasi. Dengan anggaran, Anda terhindar dari pengeluaran impulsif.

    2. Pisahkan Rekening THR dan Rekening Sehari-hari

    Memiliki dua rekening terpisah sangat membantu. Satu rekening untuk kebutuhan sehari-hari, dan satu lagi khusus untuk THR. Ini memudahkan pelacakan pengeluaran dan mencegah THR tercampur dengan pengeluaran rutin, sehingga lebih terkontrol.

    3. Prioritaskan Kebutuhan, Bukan Keinginan

    Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belilah pakaian baru saat Lebaran jika memang dibutuhkan, bukan karena tergiur diskon atau tren. Dengan memprioritaskan kebutuhan, Anda dapat menghemat THR untuk tujuan yang lebih penting.

  • Emiten Sektor Konstruksi Terkena Imbas Kebijakan Pemangkasan Anggaran

    Emiten Sektor Konstruksi Terkena Imbas Kebijakan Pemangkasan Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah tak hanya berdampak terhadap kegiatan operasional Kementerian/Lembaga, melainkan juga ke sektor lain. Salah satunya terhadap kinerja saham sejumlah emiten.

    Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengungkapkan emiten yang terkena imbasnya adalah yang bergerak di sektor konstruksi.

    Herditya mengungkapkan, hal ini terjadi lantaran kegiatan usaha atau proyek yang digarap perusahaan konstruksi disebut akan berkurang. Diketahui, salah satu pos yang paling terdampak dari adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah adalah sektor infrastruktur.

    “Dengan adanya pemangkasan anggaran atau pengetatan ini, akan mempengaruhi emiten-emiten yang berada di sektor-sektor tertentu,” ungkap Herditya dalam program Investor Market Closing, Senin (10/2/2025).

    “Dengan demikian, secara sektor pergerakannya akan masih cenderung tertekan ke depannya, terutama juga dari sisi infrastruktur,” sambungnya.

    Herditya melanjutkan, langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto perihal pembangunan infrastruktur di Tanah Air cenderung berbalik jika dibandingkan dengan kepemimpinan Joko Widodo. Di mana, pada 10 tahun ke belakang, pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan.

    Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo lebih fokus terhadap program yang sifatnya populis atau sosial, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Herditya pun memprediksi, kinerja saham konstruksi akan sulit rebound apabila isu pemangkasan anggaran, terutama infrastruktur, terus menguat dan bergulir.

    “Adanya kebijakan (pemangkasan anggaran) seperti ini yang cenderung sosial populis, maka sektor infrastruktur di medium 2025 akan relatif cukup tertekan,” pungkasnya. 

  • Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Kementerian ESDM Buka Suara – Page 3

    Ditjen Migas Digeledah Kejagung, Kementerian ESDM Buka Suara – Page 3

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar membenarkan kabar penggeledahan tersebut.

    “Informasinya begitu, sekarang sedang berlangsung,” tutur Harli saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).

     

  • Mentan Minta Bantuan Polri Awasi Serapan Gabah Petani, Cegah Harga Jatuh – Halaman all

    Mentan Minta Bantuan Polri Awasi Serapan Gabah Petani, Cegah Harga Jatuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta bantuan Polri agar mengawal serapan gabah petani dan mencegah potensi penyimpangan di lapangan.

    Pemerintah sudah menetapkan harga beli gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram  dan harus dipatuhi oleh pengusaha beras dan penggilingan padi.

    “Kesejahteraan NTP (Nilai Tukar Petani) jangan sampai jatuh. Supaya kesejahteraan petani terjaga,” ujar Amran di kantor Kementan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Amran menjelaskan, jika harga gabah jatuh, hal itu akan berisiko mengurangi pendapatan petani, bahkan menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran.

    Pada akhirnya, hal itu akan berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Karena itu Amran berharap harga gabah bisa meningkat untuk mendongkrak kesejahteraan petani.

    “Kita harus jaga jangan sampai harga jatuh di bawah HPP. Karena itu akan menimbulkan berdampak pada kemiskinan, berdampak pada pengangguran, berdampak pada kesejahteraan petani. Jadi dampaknya luar biasa pada negara kita,” ujar Amran.

    Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Wahyu Widada menegaskan, Polri telah melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga dan distribusi beras.

    Dia juga menginstruksikan jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian guna memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP.

    “Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” ujar Wahyu.

    Dia juga menegaskan kesiapan Polri dalam mendukung percepatan swasembada pangan sesuai arahan Presiden dan Mentan Amran.

    “Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tuturnya.