Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Orang Aceh Gemar Investasi Emas, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat – Page 3

    Orang Aceh Gemar Investasi Emas, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tren investasi emas yang kian meningkat di Aceh dinilai berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, peralihan aset ke dalam bentuk emas yang bersifat tidak produktif dapat mengurangi likuiditas di masyarakat.

    Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi, mengatakan bahwa fenomena ini terjadi karena harga emas yang terus naik membuat masyarakat cenderung mengalihkan uang mereka ke dalam bentuk emas, baik sebagai aset safe haven maupun sebagai instrumen investasi.

    “Ketika masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk emas, uang tersebut tidak berputar dalam aktivitas ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan, seperti investasi di sektor riil atau konsumsi yang meningkatkan permintaan pasar,” ujar Prof Said di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Senin (10/2/2025).

    Dampak terhadap Perputaran Uang

    Lebih lanjut, Prof Said menjelaskan bahwa investasi emas yang semakin marak berpotensi menekan sektor-sektor produktif. Hal ini terjadi karena dana yang terserap dalam bentuk emas tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produksi atau penciptaan lapangan kerja.

    “Semakin banyak uang yang tertanam dalam emas, semakin berkurang jumlah uang yang beredar di masyarakat. Padahal, dalam sistem ekonomi, uang berperan seperti darah dalam tubuh manusia. Jika peredarannya tersendat, maka ekonomi daerah juga melemah,” tambahnya.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun ini mencapai 4,66 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh juga masih didominasi oleh pengeluaran dan konsumsi. Jika tren investasi emas terus meningkat, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin terhambat.

     

  • Penjelasan BSI Soal Aplikasi Beyond BSI Error

    Penjelasan BSI Soal Aplikasi Beyond BSI Error

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan penjelasan terkait aplikasi beyond BSI yang mengalami gangguan alias error sejak Minggu (9/2/2025). Pihak bank meminta maaf atas gangguan tersebut.

    “Assalamualaikum. Mohon maaf atas kendala pada layanan yang dialami. Diinformasikan kami sedang melakukan stabilisasi sistem sehingga transaksi dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Mohon berkenan untuk menunggu, kami upayakan proses akan selesai secepatnya,” tulis BSI dalam akun Instagramnya @lifewithbsi.

    Tak lupa BSI juga mengingatkan para nasabah untuk selalu waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    “Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, kode OTP, atau CVC kepada pihak manapun, serta hindari mengeklik link yang tidak resmi,” tulis BSI lagi.

    BSI juga telah mengumumkan akan adanya perbaikan sistem sehingga memengaruhi layanan online, termasuk beyond BRI yang error. Pemberitahuan tersebut disampaikan via akun resmi @bankbsi_id di X.

    “Assalamu’alaikum, sahabat syariah. Demi meningkatkan kualitas layanan, BSI akan melakukan pemeliharaan sistem pada Minggu (9/2/2025) pukul 0100-05:00 WIB,” tulis BSI.

    Selama proses tersebut, BSI menyatakan, layanan transaksi tidak dapat digunakan. Namun, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi BSI Call 14040 atau melalui kanal resmi BSI,” pungkas BSI.

    Sebelumnnya, warganet ramai membahas soal aplikasi beyond BRI yang error. “Tolong banget ini mah, kalo lagi optimalisasi sistem lagi perbaikan perbaikan bisa ga kalo ga di jam jam orang transaksi? Makin ga nyaman pake BSI,” tutur akun @fn.amali***.

  • Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun

    Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 13:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menargetkan rata-rata tingkat penanaman modal di Indonesia naik sebesar 15,67 persen secara tahunan (annualy), untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen pada tahun 2029 sesuai yang diinginkan Presiden Prabowo.

    Menteri Rosan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Jakarta, Senin menjelaskan, peningkatan rata-rata tersebut ditujukan supaya rencana investasi baru yang masuk ke dalam negeri mencapai Rp13.032,8 triliun atau 814,6 miliar dolar AS (kurs Rp16.000) hingga tahun 2029 bisa terpenuhi.

    “Tahun lalu, kita bisa mencapai investasi dengan total 114,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.714 triliun, dan ini 103,9 persen dari target yang ditetapkan oleh Presiden,” kata dia.

    Dirinya merinci, untuk target penanaman modal pada tahun 2025 mencapai Rp1.905,6 triliun atau 119,1 miliar dolar AS, tahun 2026 sebesar Rp2.175,26 triliun atau 136 miliar dolar AS, tahun 2027 Rp2.567,47 triliun atau 160,5 miliar dolar AS, tahun 2028 Rp2.969,64 triliun atau 185,6 miliar dolar AS, serta pada tahun 2029 target investasi masuk mencapai Rp3.414,82 triliun atau 213,4 miliar dolar AS.

    Lebih lanjut, Menteri Rosan meyakini sektor hilirisasi di Indonesia bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi target tersebut.

    “Tahun lalu, kita hitung kontribusi investasi dari hilirisasi mencapai 28,8 persen, dan kita meyakini kontribusi dari industri ini bisa naik hingga 30 persen dalam lima tahun ke depan,” ujar dia.

    Selain itu, dalam acara tersebut, Menteri Rosan turut mengajak investor dunia untuk tak ragu menanamkan modalnya di Tanah Air, mengingat Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045.

    “Kami ingin, kalian menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini,” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya investasi dapat terus ditingkatkan di Indonesia dalam berbagai sektor agar target investasi senilai Rp3.414 triliun bisa tercapai pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan dukungan Presiden Prabowo itu seusai melaporkan capaian penuh investasi di Indonesia 2024 dan target-target baru yang disiapkan kepada Presiden Prabowo.

    “Bapak Presiden mendukung penuh karena investasi mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia,” kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2).

    Sumber : Antara

  • DPR Minta DJP Sinergikan Dua Sistem Pajak untuk Antisipasi Coretax

    DPR Minta DJP Sinergikan Dua Sistem Pajak untuk Antisipasi Coretax

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjalankan sistem pajak lama bersamaan dengan penerapan core tax administration system (Coretax). Langkah ini bertujuan untuk membantu wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem baru.

    Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat antara Komisi XI DPR dan DJP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (10/2/2025). Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan, DJP harus tetap memanfaatkan sistem perpajakan lama untuk memastikan penerimaan pajak tidak terganggu.

    “DJP Kemenkeu agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan lama sebagai mitigasi dalam implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan,” ujar Misbakhun.

    Sejak diterapkan mulai 1 Januari 2025 banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan saat menggunakan Coretax. Terkait hal itu, DPR meminta DJP agar tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax pada 2025. 

    Sampai dengan 3 Februari 2025 pukul 23.59 WIB, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong Pajak Penghasilan  (PPh) berjumlah 508.679. 

    Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak yaitu sebesar 218.994. Jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan untuk masa Januari 2025 yaitu sebesar 30.143.543 dengan jumlah faktur pajak telah divalidasi atau disetujui sebesar 26.313.779.

    “Upaya penyempurnaan sistem pajak baru Coretax juga dilakukan dengan  memperkuat cyber security (keamanan siber). DJP melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR secara berkala,” kata Misbakhun.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan, DJP terus memantau implementasi Coretax, termasuk perubahan jadwal penyampaian SPT dan penyetoran pajak.

    “Ada perubahan terkait penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 21. Sebelumnya batas waktu pada Senin (10/2/2025), kini menjadi Sabtu (15/2/2025),” ujar Suryo.

    DJP berkomitmen untuk menjaga stabilitas penerimaan negara selama masa transisi ke sistem pajak baru, yaitu Cortex.

  • Cari Solusi Terkait Premanisme Ormas, BKPM Bakal Undang Pemda dan Lembaga – Page 3

    Cari Solusi Terkait Premanisme Ormas, BKPM Bakal Undang Pemda dan Lembaga – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pabrik-pabrik bisa terhimpun di satu kawasan industri. Guna mengantisipasi aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) pada pelaku industri.  

    “Kenapa perlunya kawasan, agar kita bisa memitigasi dampak-dampak dari pengembangan industri ini. Kalau tanpa kawasan pasti akan lebih sulit lagi pengembangannya. Makanya perlu dikelola,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Ekonomi SA Cahyanto di kantornya, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Eko mengatakan, pengelola kawasan industri juga telah membuat skema yang melibatkan masyarakat sekitar. Menurut dia, komunikasi dengan warga setempat perlu dijaga untuk mendukung sisi operasional. 

    “Selama ini itu dilakukan oleh kawasan. Sehingga bisa menjaga iklim usaha industri di dalamnya,” kata Eko. 

    Senada, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, memastikan sisi keselamatan industri jadi salah satu perhatian utama dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

    “Makanya ada kawasan industri, bagaimana manufaktur itu bisa beroperasi secara efisien, secara maksimal, utilisasi tinggi, biayanya rendah. Makanya kita meng-create bersama industri di kawasan industri,” ungkapnya.

    Oleh karenanya, sejumlah kawasan industri dimasukan ke dalam objek vital nasional (obvitnas), guna memitigasi berbagai dampak negatif dari luar. Meskipun, Tri menyebut pelaksanannya tidak selalu mudah. 

    “Industri tidak berdiri ditopang oleh satu kementerian saja. Ada Pemda, Kementerian Dalam Negeri, aparat, segala macam,” imbuh Tri. 

  • Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengultimatum bahwa harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500. Harga itu tidak hanya berlaku sebagai harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipakai Perum Bulog untuk menyerap produksi gabah petani, tetapi juga berlaku bagi setiap pembelian gabah petani.

    Dia pun mengimbau Perum Bulog untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) selama musim panen raya.

    “Hari ini kita sepakat serap beras gabah, setara beras 2,1 juta ton. Kita sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia,” ucap Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), TNI dan Polri di kantor Kementan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa total penugasan Bulog untuk menyerap gabah/beras adalah sebesar 3 juta ton setara beras. Menurutnya, sisa 900 ton akan diserap dari petani untuk memenuhi kuota penugasan.

    “Jadi tinggal 900 (ribu ton) nanti itu diadakan langsung oleh Bulog. Bulog langsung, jadi total 3 juta (ton),” ucap Amran Sulaiman.

    Sebagai bentuk pengawasan terhadap penyerapan 3 juta ton setara beras, pemerintah juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Kerja sama ini sudah tertuang dalam nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Polri.

    “Kita sudah tanda tangan MoU dengan Pak Kapolri. Kita kolaborasi, jadi dari kepolisian supaya tidak ada penyimpangan di lapangan. Pupuk bukan saja beras, semua pengawal yang kita lakukan,” tutur Amran Sulaiman.

    Berlaku untuk Semua

    Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga gabah pada masa panen raya 2025 tidak boleh turun dari keputusan HPP (harga pembelian pemerintah) pemerintah yaitu Rp6.500 per kilogram.

    “Ingat, kita ini mutlak harus swasembada. Karena itu produksi juga harus kita jaga. Jangan sampai turun apalagi merugikan petani. Saya juga ingin agar segera disiapkan gudang penyimpanan karena Presiden menyiapkan anggaran Rp16,6 triliun Insya Allah bisa dicairkan dalam waktu dekat,” katanya, Minggu 9 Februari 2025.

    Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi negara telah menyampaikan kewajiban pemerintah dalam membeli gabah petani sebesar Rp6.500. Dia tidak ingin, harga sebesar itu turun bahkan di angka Rp5.500 per kilogram.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan serapan gabah 3 juta ton pada masa panen raya Januari, Maret, dan April.

    “Dengan keterbatasan yang ada kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan kami sangat mengharapkan support system dari Kementerian Pertanian (Kementan) terutama sinergi yang kuat yang akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

    Harga Gabah Tak Boleh Turun!

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga selaku Dewan Pengawas Bulog menegaskan bahwa harga pembelian gabah tidak boleh turun atau harus sesuai dengan keputusan HPP bersama yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri Pertanian harga gabah tidak boleh turun karena akan mempengaruhi produksi dan nilai tukar petani,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Pembaruan kebijakan HPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.

    Dia menyampaikan bahwa spirit pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dilaksanakan dengan memastikan kalangan produsen pangan mampu memperoleh tingkat harga yang baik atas hasil produktivitasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mejeng di Inacraft 2025, UMKM Binaan Waskita Raih Omzet Rp 4 Jutaan Sehari – Page 3

    Mejeng di Inacraft 2025, UMKM Binaan Waskita Raih Omzet Rp 4 Jutaan Sehari – Page 3

    “Pameran ini merupakan ajang bagi para UMKM terutama pengrajin dan pelaku ekonomi kreatif untuk mengenalkan sekaligus menjajakan produknya. Secara lebih luas, Inacraft juga membuka peluang pasar lebih luas,” ujar Ermy.

    Sebagai informasi, Inacraft 2025 berlangsung dari 5-9 Februari 2025 di Jakarta dengan mengusung tema ‘From Smart Village to Global Market’. Pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara itu diikuti sekitar 1.000 peserta hasil binaan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

    Dalam Pameran INACRAFT 2025, Rumah BUMN hadir menampilkan beragam kerajinan tangan, fashion, serta 149 jenis produk unggulan. Dalam booth tersebut, sebanyak 14 BUMN berpartisipasi, melibatkan 52 UMKM binaan yang siap menembus pasar internasional.

    Rumah BUMN juga menghadirkan berbagai Mini Event dalam kegiatan ini. Setiap harinya, pengunjung dapat menikmati serangkaian kegiatan interaktif, seperti workshop dan demonstrasi produk dari sejumlah BUMN yang berpartisipasi.

     

  • Penyaluran Solar Subsidi Ditarget 18,8 Juta KL & Pertalite 31,2 Juta KL Tahun Ini

    Penyaluran Solar Subsidi Ditarget 18,8 Juta KL & Pertalite 31,2 Juta KL Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite masing-masing sebanyak 18,8 juta kiloliter dan 31,2 juta kiloliter (kl) sepanjang 2025. 

    “Kemudian penyaluran kuota JBT dan JBKP targetnya tentu 100% di 2025,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (10/2/2025). 

    Adapun, pada 2024, dengan memperhitungkan triwulan IV yang belum terverifikasi, jumlah volume minyak solar yang tersalurkan adalah sebanyak 17,62 juta kiloliter. 

    Sementara itu, pada 2024, volume Pertalite yang disalurkan sebanyak 29,69 juta kiloliter, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2023 yang sebesar 30,02 juta kiloliter. 

    Selain penyaluran JBT dan JBKP, BPH Migas juga menargetkan penyaluran BBM 1 harga dengan target 71 penyalur. 

    “Jadi di 2025 ini kami punya target untuk melakukan supervisi terhadap pembangunan penyalur BBM 1 harga,” kata Erika. 

    Selain itu, BPH migas juga menargetkan pembangunan ruas transmisi dan distribusi gas bumi dengan target kumulatif yaitu 22.550 kilometer. Sementara itu, target volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yaitu sebanyak 1,49 miliar MSCF.

  • Selain Apple, Perusahaan Asing Siap Investasi Jumbo di Indonesia

    Selain Apple, Perusahaan Asing Siap Investasi Jumbo di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan selain Apple, akan ada perusahaan asing lain yang siap menanamkan investasi besar alias jumbo di Indonesia. Pemerintah telah melakukan pembicaraan intensif dengan investor tersebut dan kesepakatan diharapkan rampung pada kuartal pertama 2025.

    Rosan tidak merinci jumlah investasi yang akan ditanamkan, tetapi nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar AS. Ia juga mengonfirmasi investor tersebut berasal dari Amerika Serikat.

    “Kita terus melakukan pembicaraan, targetnya dalam first quarter ini bisa selesai,” ujarnya saat ditemui di Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan menambahkan, nilai investasi jumbo dari perusahaan asing tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Dalam upaya menarik lebih banyak investasi asing, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara ASEAN lainnya. Rosan optimistis Indonesia tetap menjadi pilihan utama bagi investor global, berkat kebijakan yang lebih fleksibel serta potensi sumber daya alam dan energi terbarukan yang melimpah.

    “Langkah-langkah penyempurnaan regulasi, perizinan, serta kebijakan terus dilakukan agar investasi semakin menarik,” pungkasnya.

    Dengan masuknya investasi jumbo dari perusahaan asing, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai tujuan utama investasi di kawasan Asia Tenggara.

  • Pemerintah dan DPR Didesak Kebut RUU Perlindungan Kerja

    Pemerintah dan DPR Didesak Kebut RUU Perlindungan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Kerja.

    Ketua IHII Saepul Tavip menyampaikan, penting bagi regulator untuk menghadirkan satu regulasi ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh dan merupakan kumpulan dari sejumlah peraturan yang ada di bidang ketenagakerjaan dalam satu paket undang-undang (UU) yang menjadi semacam kodifikasi hukum.

    “Untuk itu, kami mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun RUU Perlindungan Pekerja, untuk menggantikan terminologi UU Ketenagakerjaan,” kata Saepul dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

    Saepul menuturkan, masyarakat selama ini kerap kesulitan ketika menghadapi kasus-kasus ketenagakerjaan. Dalam proses penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masyarakat harus mencari referensi hukum yang tercerai berai di sejumlah aturan.

    Misalnya, sebagian ada di UU Ketenagakerjaan No.13/2003, sebagian lagi di UU Cipta Kerja No. 6/2023, lalu sebagiannya lagi di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Selain itu, dia menyebut, kerap terjadi disharmoni bahkan kontradiksi antara regulasi yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

    Belum lagi, lanjut dia, aturan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) seperti SEMA No.3/2015 dan SEMA No.7/2012 yang dinilai sangat bertentangan dengan UU Bidang Ketenagakerjaan.

    “Menjadi sangat penting untuk menghadirkan satu regulasi ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh dan merupakan kumpulan dari sejumlah peraturan yang ada di Bidang Ketenagakerjaan dalam satu paket UU,” ujarnya.

    Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah dan DPR menyusun RUU Perlindungan Kerja melalui suatu mekanisme public hearing guna menyerap dan menampung aspirasi dan pendapat dari seluruh stakeholder.

    Tentunya, lanjut dia, hal ini didahului dengan pembuatan naskah akademik untuk memastikan seluruh permasalahan dan isu-isu ketenagakerjaan yang strategis benar-benar terakomodir secara komprehensif dan demokratis.

    Menurutnya, proses pembuatan UU Perlindungan Kerja yang dipersiapkan dengan matang sangat penting untuk mencegah kesan ‘sistem kebut semalam’ yang kerap mengabaikan suara-suara rakyat.

    “Proses penyusunan UU Cipta Kerja No.11/2020 yang cacat formil, maupun UU Cipta Kerja No.6/2023 yang cacat materiil seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terulang lagi,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dan menjadi materi daftar isian masalah (DIM) dalam penyusunan RUU Perlindungan Kerja. 

    Di antaranya hubungan kerja dan syarat-syarat kerja, sistem pengupahan, kebebasan berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja migran, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

    “IHII berharap pembahasan RUU Perlindungan Kerja dilakukan secara demokratis, transparan, adil dan terbebas dari praktik-praktik transaksional yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain,” pungkasnya.