Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!

    Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XII DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat, yang dimiliki PT MNC Land pada Senin (10/2/2025). Sidak ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam proyek tersebut.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, yang memimpin sidak, mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT MNC Land. Salah satunya adalah pendangkalan Danau Lido.

    “Jelas danau ini telah mengalami pendangkalan akibat proyek yang dilakukan. Bahkan, danau ini sudah disegel,” ujar Bambang di Bogor.

    Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan hotel dan gedung yang belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).

    “Dari penjelasan dirjen Gakum KLH dan pengakuan PT MNC Land, proyek ini belum memiliki Amdal yang sesuai. Amdal yang ada justru milik perusahaan lain,” tambahnya.

    Bambang menegaskan Komisi XII DPR akan mengawasi proyek KEK Lido terkait dugaan pelanggaran MNC Land secara ketat. Ia bahkan telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan tindakan tegas, termasuk penghentian sementara pembangunan.

    “Kami akan mendalami lebih lanjut karena dokumen yang ada tidak sesuai. Sampai ada kejelasan terkait Amdal, proyek ini sebaiknya dihentikan sementara,” tegasnya.

    Bambang juga memperingatkan agar PT MNC Land tidak berlindung di balik status KEK untuk menghindari aturan lingkungan. “Jangan sampai ada praktik penyalahgunaan status KEK untuk menghindari regulasi lingkungan, terutama soal Amdal. Ini seperti mengemudi mobil dengan SIM milik orang lain,” sindirnya.

    Sidak ini dilakukan setelah adanya pengaduan dari warga sekitar, yang mengeluhkan dampak negatif dari proyek KEK Lido. Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong sebelumnya melaporkan proyek ini menyebabkan sedimentasi dan pencemaran di Danau Lido.

    Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rizal Irawan mengonfirmasi masyarakat dari tiga desa, yaitu Wates Jaya, Srogol, dan Pasir Jaya, telah tiga kali melakukan demonstrasi terkait proyek ini.

    “Masyarakat menuntut normalisasi dan revitalisasi Danau Lido karena terjadi pendangkalan akibat proyek ini,” ungkap Rizal dalam konferensi pers.

    Dengan temuan ini, Komisi XII DPR berjanji akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran di  KEK Lido MNC Land dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.

  • Wamensos: Saya Berharap Media Terlibat Aktif Selesaikan Masalah Kemiskinan – Page 3

    Wamensos: Saya Berharap Media Terlibat Aktif Selesaikan Masalah Kemiskinan – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sebagai momentum bagi seluruh ekosistem pers di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat disrupsi digital.

    “Hari Pers Nasional adalah satu momentum yang baik bagi semua ekosistem pers nasional untuk bisa bersama-sama meningkatkan kolaborasi menghadapi ancaman dan juga peluang dari disrupsi digital yang terjadi saat ini,” ujar Nezar, seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

     Nezar menekankan bahwa dampak teknologi informasi terhadap media arus utama (mainstream) telah memberikan tekanan yang signifikan.

    Pemerintah, kata dia, berupaya mendukung terciptanya ekosistem industri media yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus pada keberlanjutan media sebagai salah satu prioritas.

    Di sisi lain, Nezar mengatakan ancaman seperti misinformasi, disinformasi, malinformasi, serta maraknya konten negatif seperti judi online dan penipuan digital menjadi tantangan serius yang perlu diatasi.

    Kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dinilai penting untuk mencegah penyebaran konten negatif tersebut.

    “Kita berharap komitmen yang sudah ditunjukkan oleh media-media nasional untuk memerangi disinformasi dan misinformasi serta malinformasi itu terus bisa dijaga ya dan kita perkuat kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam soal menghadapi ancaman-ancaman itu,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Nezar juga menyoroti peran pers sebagai penjaga ruang demokrasi. Di tengah era digital, pers diharapkan dapat menjadi jembatan dialog yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan dunia bisnis.

  • Rapat Hampir 5 Jam, DPR dan Ditjen Pajak Sepakat Pakai Coretax dan Sistem Lama – Halaman all

    Rapat Hampir 5 Jam, DPR dan Ditjen Pajak Sepakat Pakai Coretax dan Sistem Lama – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan sepakat menjalankan kedua sistem perpajakan, yakni Coretax dan sistem lama, secara bersamaan.

    Kesepakatan itu dicapai setelah kedua lembaga menggelar rapat selama hampir lima jam di gedung DPR RI hari ini, Senin, 10 Februari 2025.

    Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan, DPR meminta Ditjen Pajak agar tetap memanfaatkan sistem perpajakan lama.

    Hal itu sebagai bentuk antisipasi dalam memitigasi hal-hal yang timbul dari penerapan Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu penerimaan pajak.

    DPR juga meminta Ditjen Pajak menjamin bahwa penggunaan sistem IT apa pun tidak akan berdampak pada upaya pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN 2025.

    DPR juga meminta Ditjen Pajak segera menyusun roadmap implementasi Coretax yang berbasis pada risiko paling rendah, sekaligus mempermudah pelayanan bagi wajib pajak.

    “Pelayanan ini menjadi concern kita semua tadi, termasuk concern dari Direktorat Jenderal Pajak,” kata Misbakhun dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    DPR juga meminta agar wajib pajak yang terdampak oleh penerapan sistem Coretax di tahun 2025 tidak dikenakan sanksi.

    Dalam rangka penyempurnaan sistem ini, Ditjen Pajak diwajibkan memperhatikan dan memperkuat aspek keamanan siber.

    Terakhir, DPR meminta Ditjen Pajak untuk melaporkan perkembangan sistem Coretax secara berkala kepada Komisi XI.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan bagaimana kedua sistem ini akan dijalankan secara bersamaan.

    Sistem lama akan digunakan hanya jika diperlukan, sedangkan Coretax tetap dijalankan selama sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik.

    “Kalau misalnya dijumpai sesuatu yang harus kembali ke sistem lama, kami terapkan. Seperti kemarin kami menggunakan desktop faktur pajak untuk melakukan penerbitan faktur pajak pada waktu penerbitan faktur pajak di Coretax masih belum cukup,” ujar Suryo.

    Sebagai contoh lainnya, untuk pelaporan pajak tahun 2024, sistem lama masih akan digunakan.

    “Termasuk yang akan disampaikan di bulan Maret sama April, SPT, PPh OP, dan Badan itu kami masih mengelola dengan menggunakan sistem yang saat ini ada,” ucap Suryo.

    Namun, untuk SPT 2025 yang akan dilaporkan pada 2026, sistem Coretax akan diterapkan.

    “Untuk yang baru, SPT tahun 2025 yang akan disampaikan di tahun 2026, untuk SPT masa Januari Februari, terkait dengan PPN, pemotongan PPH 21 karyawan, kita menggunakan sistem yang sudah baru (coretax),” tutur Suryo.

    Sebagai informasi, Coretax adalah sistem teknologi informasi terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan di Indonesia.

    Sistem ini bertujuan untuk menggantikan sistem perpajakan lama yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu platform terpadu.

    Sehingga, proses bisnis inti administrasi perpajakan dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak dilakukan dalam satu wadah.

    Namun sayangnya, sistem ini menuai berbagai keluhan dari wajib pajak sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

    Mulai dari kendala sertifikat digital, pembuatan faktur pajak, hingga gangguan teknis pada server dan antarmuka pengguna, semua menjadi keluhan dari Wajib Pajak di berbagai media sosial.

    Suryo Utomo pernah menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh tingginya volume pengguna dan akses yang dilakukan secara bersamaan.

    Ia menyebutkan bahwa masalah ini timbul karena Coretax merupakan sistem yang baru dan banyak diakses oleh berbagai pihak untuk melakukan transaksi sekaligus.

    “Kendala utamanya karena memang volumenya tinggi, barang baru, kemudian diakses seluruh pihak, dan pada waktu mengakses bukan hanya mencoba, tapi juga bertransaksi. Ini situasi yang kami betul-betul hadapi,” katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Menurut Suryo, akibat terlalu banyaknya akses yang dilakukan secara bersamaan, sistem Coretax menjadi terpengaruh. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa gangguan teknis.

     

  • Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi Salak Binary Tuntas, Kapasitas Jadi 901,5 MW – Halaman all

    Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi Salak Binary Tuntas, Kapasitas Jadi 901,5 MW – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anak Usaha Barito Renewables (BREN), Star Energy Geothermal merampungkan pembangunan Salak Binary, yang menambah hantaran kapasitas pembangkit listrik panas bumi BREN sebesar 15,5 MW.

    Dengan demikian, total kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi milik Star Energy Geothermal menjadi 901,5 MW, salah satu yang terbesar di dunia.

    Direktur Utama Barito Renewables Hendra Tan menyampaikan, dalam tes dengan rentang waktu 72 jam, Salak Binary berhasil menghasilkan 15,5 MW listrik, lebih tinggi dari ekspektasi awal perseroan.

    “Proyek Salak Binary ini merupakan salah satu proyek utama dalam strategi ekspansi Barito Renewables di bidang energi baru terbarukan,” kata Hendra dikutip Senin (10/2/2025).

    Selain pembangkit panas bumi, BREN juga memiliki pembangkit listrik tenaga angin yang telah diakuisisi pada 2024 yang lalu, dengan kapasitas 78,75 MW.

    Diketahui, Star Energy Geotherma baru-baru ini mengumumkan kerja sama dengan Schlumberger, perusahaan teknologi energi global mengembangkan dan mengindustrialisasi solusi teknologi untuk sektor energi. 

    Kerja sama Schlumberger dan Star Energy Geothermal bertujuan untuk menerapkan teknologi yang dapat mengubah keekonomian proyek panas bumi konvensional dan meningkatkan tingkat pemulihan aset panas bumi.

    “Dalam mengembangkan teknologi untuk industri panas bumi, kolaborasi dengan pelanggan sangat penting, untuk berfokus pada situasi yang memiliki dampak ekonomi yang paling signifikan. Dalam industri di mana risiko dan levelized cost dianggap tinggi, kami menyambut kerja sama dengan Star Energy Geothermal untuk menghadirkan teknologi terobosan yang akan mengurangi risiko proyek dan meningkatkan keekonomian proyek secara keseluruhan dari sumber energi bersih dan fleksibel ini,” kata Irlan Amir, Vice President, Renewables and Energy Efficiency, Schlumberger.

    Dalam teknologi informasi, Star Energy Geothermal bekerja sama dengan Kyndryl, penyedia layanan infrastruktur IT terbesar di dunia, untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan generatif atau GenAI dalam kegiatan operasionalnya melalui penggunaan teknologi cloud native. 

    Kyndryl akan mengintegrasikan open integration platform-nya yang diperkuat AI, Kyndryl Bridge, untuk meningkatkan operasional IT di unit panas bumi melalui otomasi dan AI operations (AIOps).

  • Orang Aceh Gemar Investasi Emas, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat – Page 3

    Orang Aceh Gemar Investasi Emas, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tren investasi emas yang kian meningkat di Aceh dinilai berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, peralihan aset ke dalam bentuk emas yang bersifat tidak produktif dapat mengurangi likuiditas di masyarakat.

    Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi, mengatakan bahwa fenomena ini terjadi karena harga emas yang terus naik membuat masyarakat cenderung mengalihkan uang mereka ke dalam bentuk emas, baik sebagai aset safe haven maupun sebagai instrumen investasi.

    “Ketika masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk emas, uang tersebut tidak berputar dalam aktivitas ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan, seperti investasi di sektor riil atau konsumsi yang meningkatkan permintaan pasar,” ujar Prof Said di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Senin (10/2/2025).

    Dampak terhadap Perputaran Uang

    Lebih lanjut, Prof Said menjelaskan bahwa investasi emas yang semakin marak berpotensi menekan sektor-sektor produktif. Hal ini terjadi karena dana yang terserap dalam bentuk emas tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produksi atau penciptaan lapangan kerja.

    “Semakin banyak uang yang tertanam dalam emas, semakin berkurang jumlah uang yang beredar di masyarakat. Padahal, dalam sistem ekonomi, uang berperan seperti darah dalam tubuh manusia. Jika peredarannya tersendat, maka ekonomi daerah juga melemah,” tambahnya.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun ini mencapai 4,66 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh juga masih didominasi oleh pengeluaran dan konsumsi. Jika tren investasi emas terus meningkat, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin terhambat.

     

  • Penjelasan BSI Soal Aplikasi Beyond BSI Error

    Penjelasan BSI Soal Aplikasi Beyond BSI Error

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan penjelasan terkait aplikasi beyond BSI yang mengalami gangguan alias error sejak Minggu (9/2/2025). Pihak bank meminta maaf atas gangguan tersebut.

    “Assalamualaikum. Mohon maaf atas kendala pada layanan yang dialami. Diinformasikan kami sedang melakukan stabilisasi sistem sehingga transaksi dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 jam ke depan. Mohon berkenan untuk menunggu, kami upayakan proses akan selesai secepatnya,” tulis BSI dalam akun Instagramnya @lifewithbsi.

    Tak lupa BSI juga mengingatkan para nasabah untuk selalu waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    “Jangan pernah memberikan data pribadi seperti PIN, password, kode OTP, atau CVC kepada pihak manapun, serta hindari mengeklik link yang tidak resmi,” tulis BSI lagi.

    BSI juga telah mengumumkan akan adanya perbaikan sistem sehingga memengaruhi layanan online, termasuk beyond BRI yang error. Pemberitahuan tersebut disampaikan via akun resmi @bankbsi_id di X.

    “Assalamu’alaikum, sahabat syariah. Demi meningkatkan kualitas layanan, BSI akan melakukan pemeliharaan sistem pada Minggu (9/2/2025) pukul 0100-05:00 WIB,” tulis BSI.

    Selama proses tersebut, BSI menyatakan, layanan transaksi tidak dapat digunakan. Namun, BSI memastikan data dan dana nasabah tetap aman.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi BSI Call 14040 atau melalui kanal resmi BSI,” pungkas BSI.

    Sebelumnnya, warganet ramai membahas soal aplikasi beyond BRI yang error. “Tolong banget ini mah, kalo lagi optimalisasi sistem lagi perbaikan perbaikan bisa ga kalo ga di jam jam orang transaksi? Makin ga nyaman pake BSI,” tutur akun @fn.amali***.

  • Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun

    Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rosan targetkan investasi rata-rata naik 15,67 persen per tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 13:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menargetkan rata-rata tingkat penanaman modal di Indonesia naik sebesar 15,67 persen secara tahunan (annualy), untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen pada tahun 2029 sesuai yang diinginkan Presiden Prabowo.

    Menteri Rosan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di Jakarta, Senin menjelaskan, peningkatan rata-rata tersebut ditujukan supaya rencana investasi baru yang masuk ke dalam negeri mencapai Rp13.032,8 triliun atau 814,6 miliar dolar AS (kurs Rp16.000) hingga tahun 2029 bisa terpenuhi.

    “Tahun lalu, kita bisa mencapai investasi dengan total 114,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.714 triliun, dan ini 103,9 persen dari target yang ditetapkan oleh Presiden,” kata dia.

    Dirinya merinci, untuk target penanaman modal pada tahun 2025 mencapai Rp1.905,6 triliun atau 119,1 miliar dolar AS, tahun 2026 sebesar Rp2.175,26 triliun atau 136 miliar dolar AS, tahun 2027 Rp2.567,47 triliun atau 160,5 miliar dolar AS, tahun 2028 Rp2.969,64 triliun atau 185,6 miliar dolar AS, serta pada tahun 2029 target investasi masuk mencapai Rp3.414,82 triliun atau 213,4 miliar dolar AS.

    Lebih lanjut, Menteri Rosan meyakini sektor hilirisasi di Indonesia bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi target tersebut.

    “Tahun lalu, kita hitung kontribusi investasi dari hilirisasi mencapai 28,8 persen, dan kita meyakini kontribusi dari industri ini bisa naik hingga 30 persen dalam lima tahun ke depan,” ujar dia.

    Selain itu, dalam acara tersebut, Menteri Rosan turut mengajak investor dunia untuk tak ragu menanamkan modalnya di Tanah Air, mengingat Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045.

    “Kami ingin, kalian menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini,” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya investasi dapat terus ditingkatkan di Indonesia dalam berbagai sektor agar target investasi senilai Rp3.414 triliun bisa tercapai pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan dukungan Presiden Prabowo itu seusai melaporkan capaian penuh investasi di Indonesia 2024 dan target-target baru yang disiapkan kepada Presiden Prabowo.

    “Bapak Presiden mendukung penuh karena investasi mempunyai kontribusi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia,” kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2).

    Sumber : Antara

  • DPR Minta DJP Sinergikan Dua Sistem Pajak untuk Antisipasi Coretax

    DPR Minta DJP Sinergikan Dua Sistem Pajak untuk Antisipasi Coretax

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjalankan sistem pajak lama bersamaan dengan penerapan core tax administration system (Coretax). Langkah ini bertujuan untuk membantu wajib pajak yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem baru.

    Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat antara Komisi XI DPR dan DJP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (10/2/2025). Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menegaskan, DJP harus tetap memanfaatkan sistem perpajakan lama untuk memastikan penerimaan pajak tidak terganggu.

    “DJP Kemenkeu agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan lama sebagai mitigasi dalam implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan,” ujar Misbakhun.

    Sejak diterapkan mulai 1 Januari 2025 banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan saat menggunakan Coretax. Terkait hal itu, DPR meminta DJP agar tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax pada 2025. 

    Sampai dengan 3 Februari 2025 pukul 23.59 WIB, wajib pajak yang telah berhasil memperoleh sertifikat digital atau sertifikat elektronik untuk keperluan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong Pajak Penghasilan  (PPh) berjumlah 508.679. 

    Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak yaitu sebesar 218.994. Jumlah faktur pajak yang telah diterbitkan untuk masa Januari 2025 yaitu sebesar 30.143.543 dengan jumlah faktur pajak telah divalidasi atau disetujui sebesar 26.313.779.

    “Upaya penyempurnaan sistem pajak baru Coretax juga dilakukan dengan  memperkuat cyber security (keamanan siber). DJP melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR secara berkala,” kata Misbakhun.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan, DJP terus memantau implementasi Coretax, termasuk perubahan jadwal penyampaian SPT dan penyetoran pajak.

    “Ada perubahan terkait penyampaian SPT dan penyetoran PPh Pasal 21. Sebelumnya batas waktu pada Senin (10/2/2025), kini menjadi Sabtu (15/2/2025),” ujar Suryo.

    DJP berkomitmen untuk menjaga stabilitas penerimaan negara selama masa transisi ke sistem pajak baru, yaitu Cortex.

  • Cari Solusi Terkait Premanisme Ormas, BKPM Bakal Undang Pemda dan Lembaga – Page 3

    Cari Solusi Terkait Premanisme Ormas, BKPM Bakal Undang Pemda dan Lembaga – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pabrik-pabrik bisa terhimpun di satu kawasan industri. Guna mengantisipasi aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) pada pelaku industri.  

    “Kenapa perlunya kawasan, agar kita bisa memitigasi dampak-dampak dari pengembangan industri ini. Kalau tanpa kawasan pasti akan lebih sulit lagi pengembangannya. Makanya perlu dikelola,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Ekonomi SA Cahyanto di kantornya, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Eko mengatakan, pengelola kawasan industri juga telah membuat skema yang melibatkan masyarakat sekitar. Menurut dia, komunikasi dengan warga setempat perlu dijaga untuk mendukung sisi operasional. 

    “Selama ini itu dilakukan oleh kawasan. Sehingga bisa menjaga iklim usaha industri di dalamnya,” kata Eko. 

    Senada, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, memastikan sisi keselamatan industri jadi salah satu perhatian utama dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

    “Makanya ada kawasan industri, bagaimana manufaktur itu bisa beroperasi secara efisien, secara maksimal, utilisasi tinggi, biayanya rendah. Makanya kita meng-create bersama industri di kawasan industri,” ungkapnya.

    Oleh karenanya, sejumlah kawasan industri dimasukan ke dalam objek vital nasional (obvitnas), guna memitigasi berbagai dampak negatif dari luar. Meskipun, Tri menyebut pelaksanannya tidak selalu mudah. 

    “Industri tidak berdiri ditopang oleh satu kementerian saja. Ada Pemda, Kementerian Dalam Negeri, aparat, segala macam,” imbuh Tri. 

  • Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengultimatum bahwa harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500. Harga itu tidak hanya berlaku sebagai harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipakai Perum Bulog untuk menyerap produksi gabah petani, tetapi juga berlaku bagi setiap pembelian gabah petani.

    Dia pun mengimbau Perum Bulog untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) selama musim panen raya.

    “Hari ini kita sepakat serap beras gabah, setara beras 2,1 juta ton. Kita sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia,” ucap Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), TNI dan Polri di kantor Kementan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa total penugasan Bulog untuk menyerap gabah/beras adalah sebesar 3 juta ton setara beras. Menurutnya, sisa 900 ton akan diserap dari petani untuk memenuhi kuota penugasan.

    “Jadi tinggal 900 (ribu ton) nanti itu diadakan langsung oleh Bulog. Bulog langsung, jadi total 3 juta (ton),” ucap Amran Sulaiman.

    Sebagai bentuk pengawasan terhadap penyerapan 3 juta ton setara beras, pemerintah juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Kerja sama ini sudah tertuang dalam nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Polri.

    “Kita sudah tanda tangan MoU dengan Pak Kapolri. Kita kolaborasi, jadi dari kepolisian supaya tidak ada penyimpangan di lapangan. Pupuk bukan saja beras, semua pengawal yang kita lakukan,” tutur Amran Sulaiman.

    Berlaku untuk Semua

    Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga gabah pada masa panen raya 2025 tidak boleh turun dari keputusan HPP (harga pembelian pemerintah) pemerintah yaitu Rp6.500 per kilogram.

    “Ingat, kita ini mutlak harus swasembada. Karena itu produksi juga harus kita jaga. Jangan sampai turun apalagi merugikan petani. Saya juga ingin agar segera disiapkan gudang penyimpanan karena Presiden menyiapkan anggaran Rp16,6 triliun Insya Allah bisa dicairkan dalam waktu dekat,” katanya, Minggu 9 Februari 2025.

    Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi negara telah menyampaikan kewajiban pemerintah dalam membeli gabah petani sebesar Rp6.500. Dia tidak ingin, harga sebesar itu turun bahkan di angka Rp5.500 per kilogram.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan serapan gabah 3 juta ton pada masa panen raya Januari, Maret, dan April.

    “Dengan keterbatasan yang ada kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan kami sangat mengharapkan support system dari Kementerian Pertanian (Kementan) terutama sinergi yang kuat yang akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

    Harga Gabah Tak Boleh Turun!

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga selaku Dewan Pengawas Bulog menegaskan bahwa harga pembelian gabah tidak boleh turun atau harus sesuai dengan keputusan HPP bersama yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri Pertanian harga gabah tidak boleh turun karena akan mempengaruhi produksi dan nilai tukar petani,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Pembaruan kebijakan HPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.

    Dia menyampaikan bahwa spirit pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dilaksanakan dengan memastikan kalangan produsen pangan mampu memperoleh tingkat harga yang baik atas hasil produktivitasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News