Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Heboh Kabar Data Nasabah Bocor, BCA Jamin Tetap Aman

    Heboh Kabar Data Nasabah Bocor, BCA Jamin Tetap Aman

    Jakarta –

    PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membantah isu yang beredar mengenai data nasabah bocor. Bantahan itu disampaikan melalui surat kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

    “Sehubungan dengan informasi yang beredar di media sosial yang mengklaim adanya data nasabah BCA yang tersebar, dengan ini kami sampaikan bahwa informasi tersebut Tidak Benar,” kata Corporate Secretary BCA Raymon Yonarto dikutip dari keterbukaan informaasi BEI, Senin (10/2/2025).

    Raymon memastikan data nasabah BCA dalam posisi aman. Pihaknya senantiasa melakukan pengamanan data dengan menerapkan strategi dan standar keamanan berlapis serta mitigasi risiko yang diperlukan untuk menjaga keamanan data dan transaksi digital nasabah.

    “Dapat kami sampaikan, informasi atau fakta di atas tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha BCA,” terangnya.

    BCA mengimbau nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BCA dan berbagai modus penipuan yang bertujuan untuk mengetahui data nasabah.

    “Nasabah juga terus diingatkan untuk tidak pernah membagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti BCA ID, password, One Time Password (OTP), dan Personal Identification Number (PIN), kepada siapa pun. Nasabah juga diharapkan mengubah PIN dan password secara berkala,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Bank BCA sempat dikabarkan menjadi target kelompok ransomware. Informasi tersebut diungkap hacker Bjorka melalui akun @bjorkanesiaaa.

    Dalam unggahannya, Bjorka memuat tangkapan layar akses dan database BCA Mobile. Ia juga menyebut, Bank BCA dalam ancaman kelompok ransomware. Tak hanya itu, ia juga mengatakan perbankan Indonesia lainnya juga akan menjadi target kelompok ransomware.

    “@BankBCA sebuah kejutan bagi perbankan di Indonesia, jika mereka tidak segera merespon hal ini maka Bank BCA akan mengalami pelanggaran besar. Bank bsi dan bcia menjadi target kelompok ransomware, dan mungkin mereka akan menargetkan semua bank di Indonesia,” tulis @bjorkanesiaaa dikutip Kamis (6/2).

    Menanggapi hal tersebut, EVP Corporate Communication & Social Responsibility, Hera F Haryn, menegaskan tidak ada data nasabah BCA yang tersebar. Ia juga memastikan data para nasabah BCA tetap dalam kondisi aman.

    “Sehubungan dengan informasi di media sosial yang mengklaim adanya data nasabah BCA yang tersebar, kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Saat ini, kami memastikan bahwa data nasabah tetap aman,” kata Hera dalam keterangannya yang diterima detikcom.

    (acd/acd)

  • Anggaran Disunat 55,5%, Erick Thohir: Kita Tidak Mengeluh – Page 3

    Anggaran Disunat 55,5%, Erick Thohir: Kita Tidak Mengeluh – Page 3

    Adapun berdasarkan lampiran I file Surat Edaran yang diterima Liputan6.com, terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.

    Berikut adalah 10 K/L dengan efisiensi anggaran terbesar:

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp 5,27 triliun.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 229,9 miliar.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp 44 miliar.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.

  • Aplikasi Byond Dikeluhkan Nasabah, Ini Kata BSI

    Aplikasi Byond Dikeluhkan Nasabah, Ini Kata BSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bank Syariah Indonesia digeruduk netizen usai aplikasi barunya bernama Byond dikeluhkan karena sering error.

    Banyak yang menyesal bermigrasi dari layanan sebelumnya ke Byond lantaran adanya pemberitahuan aplikasi tidak bisa digunakan per Januari.

    Sayangnya, baru beberapa hari beroperasi, aplikasi Byond ternyata mengalami berbagai gangguan.

    Netizen X pun ramai-ramai memberikan protes ke akun official BSI.

    “Byond kalau belum siap untuk beroperasi jangan disuruh ganti dulu 😭 kenapa sering error, lagi butuh banget ini!!,” kata netizen X dikutip Senin (10/2/2025).

    Menjawab hal ini, BSI menyarankan agar melakukan transaksi menggunakan kartu ATM atau BSI Net Banking.

    BSI memastikan semua data dan dana nasabah akan tetap aman dalam rekening masing-masing.

    “Alternatif transaksinya dapat menggunakan fasilitas kartu ATM dan BSI Net Banking apabila sudah aktif. Kakak tidak perlu khawatir proses yang berlangsung, Kami pastikan bahwa data dan dana nasabah tetap dalam kondisi aman,” jelas BSI.

    Namun, nasabah lain justru mengeluh soal ATM-nya yang tidak bisa melakukan tarik tunai. Serta beberapa yang mengeluh tidak bisa login ke aplikasi Byond.

    BSI berdalih saat ini sedang ada proses upgrade sistem untuk meingkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya.

    “Mohon maaf atas kendala pada layanan yang Kakak alami, proses upgrade sistem saat ini guna meningkatkan kualitas layanan transaksi nasabah. Selama proses tersebut, layanan transaksi pada aplikasi BYOND by BSI mengalami kendala,” jelasnya lagi.

  • Efisiensi APBN 2025, Ini Alokasi Dana yang Anggarannya Tidak Boleh Dipangkas

    Efisiensi APBN 2025, Ini Alokasi Dana yang Anggarannya Tidak Boleh Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hampir semua kementerian mengalami efisiensi anggaran, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Meski begitu, ada beberapa alokasi anggaran yang tidak diperbolehkan untuk dipotong. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pos-pos anggaran prioritas yang harus tetap dipenuhi.

    Menurut dia, beberapa anggaran yang tetap harus dipertahankan meskipun ada efisiensi meliputi, pinjaman hibah luar negeri (PHLN), surat berharga syariah negara (SBSN), gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan anggaran untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Pinjaman hibah luar negeri, SBSN, kemudian juga gaji, sama PNBP. Ini yang tidak boleh diotak-atik. Ini yang harus tetap ada semuanya,” ujar Diana, dikutip Senin (10/2/2025) terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang merupakan efisiensi APBN 2025.

    Selain itu, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, ada beberapa anggaran lain yang juga tidak boleh terkena pemotongan, yaitu belanja Infrastruktur, pemeliharaan fasilitas dan aset negara, serta cadangan untuk bencana alam.

    “Belanja infrastruktur, pemeliharaan, dan anggaran bencana harus tetap ada. Tidak mungkin anggaran bencana tidak dicadangkan. Begitu juga dengan pembayaran utang yang harus tetap diprioritaskan,” tambahnya.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi APBN 2025, beberapa program akan mengalami pemangkasan. Namun, pemerintah tetap memastikan anggaran strategis tetap berjalan sesuai rencana untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Kebijakan pemangkasan anggaran yang merupakan efisiensi APBN 2025, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif tanpa mengganggu program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

  • Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal Karyawan RRI

    Menaker Buka Suara soal Kabar PHK Massal Karyawan RRI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di lingkungan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia (RRI).

    Yassierli menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menunggu laporan tersebut dari lembaga penyiaran tersebut.

    “Kita sedang menunggu laporannya, kita tunggu ya,” kata Yassierli kepada Bisnis, Senin (10/1/2025).

    Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw sebelumnya mengungkap, anggaran LPP RRI tahun ini dipangkas sekitar Rp300 miliar atau sepertiga dari pagu 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Salah satu komponen yang paling banyak dipangkas yakni biaya operasional.

    Akibat adanya pemangkasan biaya operasional, pihaknya mempertimbangkan untuk tidak menggunakan jasa para tenaga lepas. Mengingat, postur anggaran untuk pembayaran pekerja lepas bersumber dari biaya operasional.

    Namun, hal tersebut menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh RRI, mengingat para pekerja lepas sudah bekerja cukup lama untuk lembaga penyiaran tersebut.

    “Kami prihatin juga dengan kondisi itu. Namun demikian itu adalah pilihan terakhir nantinya,” kata Yonas kepada Bisnis, Senin (10/2/2025).

    Kendati terdapat sejumlah satuan kerja (satker) di daerah yang memilih menghentikan sementara para pekerja lepas imbas anggaran yang terbatas, Yonas menilai kebijakan yang diambil bertujuan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin bakal terjadi di masa depan.

    Saat ini, lanjut dia, sejumlah satker daerah tengah mengupayakan adanya subsidi silang dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), sehingga tenaga-tenaga lepas ini akan diseleksi kembali untuk bisa menempati posisi seperti kontributor, pengisi acara siaran, dan lainnya. 

    Di sisi lain, Yonas menegaskan bahwa tenaga lepas tidak dikategorikan sebagai pegawai kontrak. 

    “Jadi mereka bukan pegawai kontrak bulanan, tidak. Mereka adalah tenaga lepas yang pekerjaannya itu dibayar per jam, atau per kegiatan. Setelah mereka bekerja selesai, mereka bisa bekerja di tempat lain,” jelas Yonas. 

    Dia juga menegaskan, aparatur sipil negara dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tidak terdampak efisiensi anggaran. 

    “Kami yakinkan bahwa dua pegawai ini yang disebut dengan ASN, PNS dan P3K, tidak terkena dampak apapun,” tegasnya.

    Yonas juga menjamin adanya pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi kualitas program-program RRI.

    “Prinsipnya, efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah tetap ditindaklanjuti oleh RRI dengan tidak mengabaikan siaran konten-konten kita untuk layanan publik. Kami jamin layanan publik tetap jalan,” pungkasnya.

  • Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Bakal Launching Brigade Pangan ke Kalimantan

    Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Bakal Launching Brigade Pangan ke Kalimantan

    Setelah mengikuti Rembuk Himpuni, para peserta akan menghadiri makan malam sekaligus pembukaan SUMU Himpuni di rumah jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

    Ada yang menarik saat pembukaan nanti. Himpuni ternyata tidak sekadar wacana dalam membantu mensukseskan program pemerintah. Dimana, usai pembukaan akan dilakukan launching Brigade Pangan Himpuni. Launching langsung dilakukan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang juga Ketua Umum IKA Unhas.

    “Untuk langkah awal, IKA Unhas telah merekrut 45 alumni Unhas sebagai anggota Brigade Pangan Himpuni. Mereka dibagi dalam tiga brigade. Satu brigade terdiri atas 15 orang,” papar Salahuddin.

    Salahuddin menjelaskan, tiga brigade ini akan diturunkan di dua provinsi di Kalimantan yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

    “Anggota brigade ini akan membantu program prioritas Kementerian Pertanian di Kalteng dan Kalsel dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” kata Salahuddin.

    Setelah IKA Unhas, menurut Salahuddin, selanjutnya ada 8 organisasi alumni dari Himpuni yang mengirim anggota brigade pangannya.

    Pada hari kedua, diisi dengan sidang-sidang yang diikuti seluruh peserta dan peninjau. Termasuk agenda pemilihan 9 presidium yang akan memimpin Himpuni di periode 2025-2028 mendatang.

    “Selesai pemilihan presidium, seluruh peserta akan menikmati keindahan Pantai Losari dengan menggunakan kapal pinisi dari Hotel Pantai Gapura yang dilanjutkan dengan makan malam,” tambah Salahuddin.

    “Hari ketiga akan ada city tour ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Maros. Setelah itu peserta kembali ke daerahnya masing-masing,” tutup Salahuddin. (arya/fajar)

  • Meneropong Harapan Masa Depan Kerja di Indonesia Dibalik Ramai #KaburAjaDulu – Page 3

    Meneropong Harapan Masa Depan Kerja di Indonesia Dibalik Ramai #KaburAjaDulu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi, menilai kampanye #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial sebagai hal lumrah.

    Menurut dia, ajakan hijrah ke luar negeri tersebut bukan berarti masyarakat Indonesia, khususnya anak muda tidak cinta Tanah Air. Lebih kepada mereka tidak ingin berjudi terhadap masa depan masing-masing.

    “Kabur bukan berarti tidak cinta Indonesia. Mereka berharap nanti kalau situasi sudah baik, situasi politik/ekonomi sudah baik, nanti pulang lagi, dan itu bisa terjadi,” kata Tadjudin kepada Liputan6.com, Senin (10/2/2025).

    Sayangnya, ia tidak bisa memastikan apakah lapangan kerja di Indonesia masih punya harapan di masa depan.

    “Itu yang kita tidak tahu. Saya bertanya, ke mana arah Indonesia saat ini. Ketidakjelasan itu muncul lah harapan-harapan baru (pindah ke luar negeri) yang tidak bisa didapatkan di sini,” imbuh dia.

    Pemerintah Harus Tanggap

    Oleh karenanya, ia meminta pemerintah cepat tanggap terhadap situasi ini. Lantaran jika terus dibiarkan, itu berpotensi mencederai visi Indonesia Emas 2045.

    “Kalau tidak, apa yang dikatakan tahun emas, kita punya tenaga kerja produktif, itu akan sia-sia karena kita akan pergi meninggalkan Indonesia. Bukan berarti tidak cinta Tanah Air, tapi tunggu dulu Tanah Airnya itu betul-betul enak bagi mereka,” bebernya.

     

  • Sistem Coretax Error, DPR Temukan 10 Masalah Fundamental dan Teknis – Halaman all

    Sistem Coretax Error, DPR Temukan 10 Masalah Fundamental dan Teknis – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan  sistem Coretax di Ditjen Pajak yang kini error punya 10 masalah yang menyebabkan sistem perpajakan terbaru berbasis digital ini tidak berjalan dengan baik.

    Hal itu terungkap dari hasil rapat tertutup antara Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

    Karena rapat tersebut bersifat tertutup, Misbakhun tidak dapat merinci secara detail masalah-masalah yang ada dalam Coretax.

    “Ada sepuluh item tadi disebutkan di dalam rapat itu. Saya tidak bisa menyebutkan karena rapat itu tertutup sifatnya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia hanya menyebutkan bahwa masalah-masalah tersebut bersifat teknis dan fundamental.

    Misbakhun menekankan bahwa implementasi Coretax tidak boleh mengganggu penerimaan pajak negara.

    Ia menyerahkan kepada DJP untuk memutuskan sistem IT apa yang akan digunakan, asalkan penerimaan negara tetap terjaga.

    “Kalau memang Coretax belum bisa secara perfect, secara sempurna diimplementasikan, kita berikan tawaran untuk kembali menggunakan sistem yang lama,” ujar Misbakhun.

    Akhirnya, disepakati bahwa sistem perpajakan akan menjalankan Coretax dan sistem lama secara bersamaan.

    Penggunaan secara bersamaan itu menjadi bentuk antisipasi dalam memitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan.

    “Tadi disampaikan oleh Dirjen Pajak [Suryo Utomo] bahwa saat ini sedang berjalan sampai [pelaporan] tahun 2024 kan masih mengakomodasi sistem-sistem yang lama dan sistem yang baru full menggunakan Coretax,” kata Misbakhun.

    “Pak Suryo tadi memastikan kepada kita untuk e-faktur dan sebagainya itu kan masih menggunakan [sistem] yang lama. Di luar itu mereka sudah mulai mengimplementasikan coretax,” sambungnya.

    Selain itu, DJP juga diminta agar melaporkan perkembangan sistem Coretax secara berkala kepada Komisi XI.

    Misbakhun tak menjelaskan secara detail berkala itu per kapan, tetapi ia mengisyaratkan selama eskalasi isunya belum menurun, DJP masih akan dipanggil oleh Komisi XI DPR RI.

    “Kalau isunya menguat [masih akan dipanggil, red]. Berkala itu kan bahasa yang sangat multi, bisa kita maknai macam-macam,” tutur Misbakhun.

    “Apalagi sebentar lagi kan waktunya masyarakat untuk lapor SPT, PPh tahunan, baik untuk korporasi maupun untuk perorangan,” pungkasnya.  

    Sebagai informasi, Coretax adalah sistem teknologi informasi terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan di Indonesia.

    Sistem ini bertujuan untuk menggantikan sistem perpajakan lama yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu platform terpadu.

    Sehingga, proses bisnis inti administrasi perpajakan dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak dilakukan dalam satu wadah.

    Namun sayangnya, sistem ini menuai berbagai keluhan dari wajib pajak sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

    Mulai dari kendala sertifikat digital, pembuatan faktur pajak, hingga gangguan teknis pada server dan antarmuka pengguna, semua menjadi keluhan dari Wajib Pajak di berbagai media sosial.

    Suryo Utomo pernah menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh tingginya volume pengguna yang mengakses secara bersamaan.

    Ia menyebutkan. Coretax merupakan sistem yang baru dan banyak diakses oleh berbagai pihak untuk melakukan transaksi sekaligus.

    “Kendala utamanya karena memang volumenya tinggi, barang baru, kemudian diakses seluruh pihak, dan pada waktu mengakses bukan hanya mencoba, tapi juga bertransaksi. Ini situasi yang kami betul-betul hadapi,” katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Menurut Suryo, akibat terlalu banyaknya akses yang masuk bersamaan, sistem Coretax menjadi terpengaruh dan memicu gangguan teknis.

  • Ada Perawatan Jalur, Operasional LRT Jabodebek Tetap Normal – Page 3

    Ada Perawatan Jalur, Operasional LRT Jabodebek Tetap Normal – Page 3

    Agar perawatan tetap efektif dan efisien, LRT Jabodebek melakukan evaluasi berkala terhadap jadwal pemeliharaan, baik harian, mingguan, maupun bulanan.

    Untuk meningkatkan efisiensi kerja, berbagai teknologi modern digunakan, seperti Track Geometry Trolley untuk mengukur geometri jalur secara digital, Kereta Inspeksi untuk mendeteksi potensi retakan pada rel, serta Kereta Perawatan dengan derek teleskopik yang memudahkan pemeliharaan infrastruktur.

    Meskipun menghadapi tantangan seperti perawatan di ketinggian dan kondisi bertegangan listrik, tim teknis LRT Jabodebek tetap mengedepankan keselamatan dengan menerapkan SOP yang ketat.

    Kesiapan alat kerja dan tenaga teknis juga menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem. Sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan operasional, LRT Jabodebek memastikan ketersediaan suku cadang serta menyiagakan tenaga teknis selama 24 jam penuh.

     

  • Kementerian BUMN Ngirit Pakai Lampu, Erick Thohir Buka Suara

    Kementerian BUMN Ngirit Pakai Lampu, Erick Thohir Buka Suara

    Jakarta –

    Tak semua lampu menyala di Kantor Kementerian BUMN setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara.

    Menanggapi hal itu, Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan, kondisi lampu yang mati di kantornya bukan karena adanya efisiensi anggaran. Melainkan untuk mendukung emisi karbon.

    “Ini pengurangan efisiensi daripada penyerapan karbon. Kan supaya karbonnya efisieni kita mau coba kaca di depan kalau bisa diganti solar panel ya kan, supaya mengurangi kebutuhan itu,” ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Sementara itu Erick enggan berkomentar soal pemangkasan anggaran. Alasannya, menurut Erick belum ada keputusan resmi terkait pemangkasan anggaran.

    “Saya tidak bisa komen mengenai anggaran, karena belum putus,” kata Erick.

    Meski begitu, Erick mengatakan jika keputusan final ada efisiensi anggaran di Kementerian BUMN, Erick memastikan program Kementerian BUMN akan tetap berjalan dan tidak akan mengalami gangguan.

    Erick mengatakan dengan keterbatasaan aggaran BUMN belakangan ini, BUMN harus tetap menjalankan kebijakan dan transformasi yang telah direncanakan.

    “Saya rasa selama kita, kerjanya maksimal, tidak mengeluh, ya kita lakukan sebisa mungkin. Saya rasa dengan keterbatasan dana BUMN selama ini, saya nggak ngeluh kita kerja keras aja,” katanya.

    (hns/hns)