Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Pejabat Tinggi Otorita IKN Resmi Mengundurkan Diri

    Pejabat Tinggi Otorita IKN Resmi Mengundurkan Diri

    Jakarta, Beritasatu.com – Mohamed Ali Berawi, salah satu pejabat OIKN, yang menjabat sebagai deputi bidang transformasi hijau dan digital, resmi mengundurkan diri.  Surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Kepala OIKN Basuki Hadimuljono pada Jumat (7/2/2025).

    “Teman-teman direktur yang baik, hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan Keppres saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat turut serta dalam merencanakan dan membangun IKN,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (11/2/2025).

    Mohamed Ali memilih untuk mengundurkan diri dari pejabat OIKN karena ingin kembali mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai tenaga pengajar serta memegang jabatan sebagai guru besar atau profesor di Universitas Indonesia.

    “Semua master plan, blue print, guidelines, dan sebagainya yang telah kita siapkan dan sosialisasikan ke publik dalam membangun IKN dengan mengedepankan 5 principles utama:, yakni IKN sebagai green, resilient, sustainable, inclusive, dan smart city dapat terus kita implementasikan,” pesannya.

    Ia juga menegaskan bahwa setiap program kerja yang telah dan akan dijalankan selalu merujuk pada perencanaan dan prinsip-prinsip tersebut. Tujuannya bukan hanya membangun infrastruktur fisik (hardware), tetapi juga mengembangkan teknologi (software) serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (brainware).

    Ia pun menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, karena hakikat pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

    Mohamed Ali meyakini bahwa proyek IKN merupakan bagian dari masa depan Indonesia. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan baginya untuk berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru ini.

    “Kita akan terus membangun ekosistem dan merancang masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. IKN bukan sekadar sebuah proyek, tetapi komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam merealisasikannya,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kerja sama serta kekompakan yang telah terjalin selama ini, sembari berharap agar hubungan baik yang telah dibangun dapat terus terjalin di masa mendatang.

    “Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang luar biasa. Insyaallah, persahabatan serta hubungan baik yang telah terbina akan terus menjadi jembatan silaturahmi ke depan. Bangga bisa bekerja bersama kalian semua,” pungkas pejabat OIKN ini menutup alasan keputusannya mengundurkan diri.  
     

  • 2,1 Juta Tenaga Kerja Konstruksi Terancam Kena PHK

    2,1 Juta Tenaga Kerja Konstruksi Terancam Kena PHK

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak efisiensi anggaran infrastruktur.

    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Menurut Andi, pemangkasan anggaran infrastruktur, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebesar 80% atau senilai Rp 81,38 triliun, berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2,1 juta tenaga kerja di sektor konstruksi.

    “Kalau Rp 110 triliun anggaran dipangkas, bisa membuat 2,1 juta pekerja konstruksi menganggur,” kata Andi dalam dialog “Investor Market Today” di ID TV, Selasa (11/2/2025).

    Andi menambahkan, apabila pemangkasan ini bertujuan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah harus mempertimbangkan dampak lebih luasnya.

    “Jangan sampai kita fokus pada program Makan Bergizi Gratis, tetapi besok orang tua siswa penerima MBG justru di-PHK,” ujarnya.

    Andi menyayangkan keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran infrastruktur karena banyak proyek vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

    “Ada banyak proyek prioritas yang penting bagi pembangunan bangsa. Proyek-proyek ini tidak boleh terhenti,” tegasnya.

    Diketahui, pagu DIPA Kementerian PU pada 2025 senilai Rp 110,95 triliun. Setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun, sisa pagu 2025 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun.

    Beberapa proyek tol yang terkena dampak efisiensi anggaran ini antara lain Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Tol Becakayu) dan Tol Puncak 2 yang mencakup Sentul–Hambalang–Sukamakmur–Pacet–Cipanas.

  • Pertamina Tancap Gas Cari Minyak Usai AS Cabut dari Perjanjian Paris

    Pertamina Tancap Gas Cari Minyak Usai AS Cabut dari Perjanjian Paris

    Bisnis.com, MANGUPURA – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bakal secara agresif melakukan pengeboran minyak dan gas (migas). Hal ini tak lepas dari langkah Amerika Serikat (AS) yang keluar dari Perjanjian Paris.

    Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng menilai langkah Presiden AS Donald Trump menarik Negeri Paman Sam dari Perjanjian Paris, harus direspons oleh Indonesia.

    Menurutnya, langkah Trump tersebut menegaskan bahwa AS masih akan menggunakan energi fosil. Oleh karena itu, Indonesia pun harus mengambil sikap.

    Muharram berpendapat tidak adil jika negara besar seperti AS masih menggunakan energi fosil, bahkan melakukan pengeboran minyak, sementara RI harus melakukan transisi energi.

    Oleh karena itu, Muharram mengatakan, jika Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045 dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pencarian sumber energi baru lewat pengeboran menjadi keniscayaan.

    “Cari, cari, cari sumber energi baru. Oleh sebab itu, ketika Protokol Paris itu sering di-down-kan, saya terus terang punya program sendiri yang betul-betul akan mengenai itu. Yaitu agresivitas dari pengeboran eksplorasi di PHE,” katanya dalam acara Media Briefing di Badung, Bali, Selasa (11/2/2025).

    Muharram mengatakan, untuk mencapai swasembada energi, PHE harus mengambil peran untuk terus mencari sumber migas baru. 

    Untuk itu, PHE memiliki tiga strategi untuk meningkatkan lifting. Pertama, mempertahankan aktivitas eksplorasi di blok-blok yang sudah dimiliki pertahanan sekarang.

    Kedua, PHE harus diberi blok baru. Menurut Muharram, blok-blok baru memiliki potensi untuk menumbuhkan produksi migas. Ketiga, mencari partner untuk mencari blok-blok baru.

    “Jadi bukan hanya kita mikirin, partner kita itu memikirkan sehingga ada partner untuk diskusi,” kata Muharram.

    Sebelumnya, Trump secara resmi kembali menarik AS dari Perjanjian Paris. Keputusan ini tertuang dalam perintah eksekutif (executive order) yang ditandatangani Trump setelah resmi dilantik untuk periode kedua, Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Hengkangnya AS dari kesepakatan iklim global sejatinya telah diantisipasi berbagai pihak. Donald Trump tercatat melakukan aksi serupa saat  menjabat sebagai presiden di periode pertama pada 2017. 

    “Saya segera menarik diri dari kesepakatan iklim Paris yang tidak adil dan sepihak,” kata Trump di hadapan para pendukungnya sebelum menandatangani perintah eksekutif dan menyampaikan notifikasi resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam pengumuman itu, Trump juga menyebutkan bahwa AS tidak akan mempertahankan komitmen pada kesepakatan iklim yang dia sebut mengorbankan industri dalam negeri Negeri Paman Sam.

    Trump berpandangan Perjanjian Paris tidak adil karena komitmen pengurangan emisi karbon yang ketat tidak diterapkan pada China, polutan terbesar di dunia.

  • Sebanyak 655 Investor Manfaatkan Insentif Pajak, Tax Holiday Paling Laris

    Sebanyak 655 Investor Manfaatkan Insentif Pajak, Tax Holiday Paling Laris

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setidaknya 655 investor telah memanfaatkan insentif perpajakan yang pemerintah berikan sebagai ‘gula-gula’ untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. 

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan alat fiskal tersebut secara aktif untuk mendukung banyak program pemerintah, termasuk menarik lebih banyak investasi—meskipun belanja pajak mengurangi penerimaan dan menambah beban belanja pemerintah. 

    “Kami memberikan tax holiday kepada 221 wajib pajak dengan nilai investasi yang mereka tanamkan mencapai Rp421,94 triliun dan US$479 juta [periode 2011-November 2024],” ujarnya dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Pemerintah bahkan memberikan tax holiday atau ‘libur pajak’ khusus bagi investor yang menanamkan dananya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

    Sepanjang 2021 hingga November 2024 tercatat sebanyak 60 Wajib Pajak (WP) Badan memanfaatkan tax holiday di wilayah KEK dengan total investasi yang masuk mencapai Rp12,74 triliun. 

    Secara total, tax holiday menjadi insentif pajak yang paling banyak dinikmati investor dengan total 281 WP (umum dan KEK) selama 2011 hingga November 2024. 

    Insentif pajak berupa tax allowance juga banyak dinikmati oleh 234 WP sepanjang 2007 hingga November 2024. Melalui insentif tersebut, Indonesia berhasil menyerap investasi senilai Rp90,35 triliun dan US$8,5 juta. 

    Khusus kawasan KEK, baru 9 investor yang memanfaatkan tax allowance dengan total investasi yang masuk senilai Rp0,25 triliun. 

    “Kawasan ekonomi khusus yang juga menikmati tax allowance dan tax holiday juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi,” lanjut Sri Mulyani. 

    Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan 2023, nilai belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir mencapai Rp5,18 triliun.  

    Adapun insentif ini berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk penanaman modal baru pada 18 kelompok industri pionir sebesar 50% atau 100% dengan jangka waktu 5-20 tahun, tergantung nilai investasi. 

    Untuk nilai investasi minimal Rp100 miliar, jumlah pemanfaat insentif tax holiday ini mencapai 20 Wajib Pajak (WP) Badan sepanjang 2023.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani melaporkan dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, pemerintah juga memberikan super deduction tax, terutama bagi perusahaan yang dapat memberikan pelatihan bagi tenaga kerja mereka sehingga mereka dapat terus melakukan reskilling dan upskilling.

    Tercatat sejak pertama kali diluncurkan pada 2019 hingga November 2024, super deduction tax vokasi telah melibatkan 86.065 partisipan.

    Selain itu, terdapat pula super deduction tax untuk penelitian dan pengembangan, di mana lebih dari Rp1,46 triliun dari inovasi dan penelitian telah dinikmati oleh 29 wajib pajak.

    Di samping itu, insentif pajak berupa investment allowance yang diluncurkan sejak 2020 hanya dimanfaatkan oleh 8 WP dengan realisasi investasi senilai Rp2,67 triliun dan US$18,6 juta. 

    Adapun pada tahun ini, pemerintah sendiri menargetkan belanja pajak senilai Rp445,5 triliun (Nota Keuangan RAPBN 2025)—belum ada informasi terbaru terkait belanja pajak dalam APBN 2025. 

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam upaya efisiensi anggaran negara. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pemerintah menargetkan penghematan hingga Rp 306 triliun.

    Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta memastikan alokasi dana yang lebih optimal. Sebanyak 10 kementerian dan lembaga terkena dampak efisiensi anggaran ini.

    Kementerian dan lembaga tersebut di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga mengalami efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden.

    Namun, di sisi lain, terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran ini. Keputusan untuk mempertahankan anggaran sejumlah instansi didasarkan pada pertimbangan strategis dan kebutuhan nasional yang mendesak.

    Kementerian dan Lembaga yang Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang tidak mengalami pemotongan anggaran:

    Kementerian Pertahanan: Rp 166,26 triliun.Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp 126,64 triliun.Badan Gizi Nasional: Rp 71 triliun.Kejaksaan Agung: Rp 24,38 triliun.Mahkamah Agung: Rp 12,68 triliun.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp 7,05 triliun.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI): Rp 6,69 triliun.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI): Rp 6,15 triliun.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp 2,47 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp 2,45 triliun.Bendahara Umum Negara: Rp 1,93 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp 1,26 triliun.Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI): Rp 969 miliar.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp 611 miliar.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp 354 miliar.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp 279 miliar.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp 268 miliar.

    Dari daftar di atas, terlihat bahwa beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum masih mendapatkan alokasi anggaran penuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan stabilitas negara, ketahanan nasional, serta pemberantasan korupsi dan kejahatan narkotika.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, diharapkan alokasi anggaran negara menjadi lebih efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

  • Sri Mulyani Beber Alasan Presiden Prabowo Efisiensikan Anggaran Kementerian Hingga Rp306 Triliun – Halaman all

    Sri Mulyani Beber Alasan Presiden Prabowo Efisiensikan Anggaran Kementerian Hingga Rp306 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto efisiensi anggaran di tingkat kementerian dan lembaga mencapai Rp306 triliun

    Sri Mulyani menjelaskan, Presiden ingin memperbaiki kualitas belanja pemerintah atau spending better. Selain itu, Presiden juga berulang kali kenekankan ingin menutup celah-celah korupsi.

    “Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus. Terutama dalam menjaga kebutuhan,” ujar Sri Mulyani di hadapan investor saat acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Sri Mulyani, penghematan negara terutama dari kegiatan belanja di masing-masing Kementerian atau lembaga dapat lebih terkontrol.

    Efisiensi di seluruh kementerian penting dilakukan. Untuk melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka habiskan.

    “Termasuk yang mereka minta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas kementerian,” tuturnya.

    Sri Mulyani berujar, pemerintah akan lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan, sehingga beban APBN dapat lebih berkurang. Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen.

    “Untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia,” imbuh Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan anggaran di hampir seluruh kementerian dan lembaga. Pemotongan anggaran tersebut mengakibatkan penyesuaian program kerja hingga efisiensi operasional besar-besaran.

    Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 22 Januari 2025.

    Prabowo menargetkan penghematan sebanyak Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD). Sehingga secara keseluruhan, APBN ditargetkan mengalami efisiensi senilai Rp 306,6 triliun. 

     

  • Profil Ali Berawi, Pejabat Otorita IKN yang Umumkan Mundur

    Profil Ali Berawi, Pejabat Otorita IKN yang Umumkan Mundur

    Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) Mohammed Ali Berawi mengumumkan mundur dari jabatannya di jajaran petinggi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Ali bahkan menjelaskan pengunduran dirinya dari Badan Otorita IKN telah diajukan dan hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres). 

    “Hari ini mulai diproses nya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan Keppres saya berjalan dengan baik dan lancar,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

    Sejalan dengan pengunduran dirinya itu, Ali meminta agar pembangunan IKN untuk dapat dijalankan sesuai dengan 5 prinsip utama yakni green, resilient, berkelanjutan, inklusif, dan smart city.

    “IKN bukan hanya sekedar membangun proyek. Oleh karenanya komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Ali Berawi mulai menjabat sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital selama 3 tahun. Dirinya pertama kali dilantik pada 13 Oktober 2022. 

    Sebelum didapuk menjadi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Berawi sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Koordinasi Transformasi Teknologi dan Inovasi Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara. 

    Ali Berawi menyelesaikan pendidikan doktornya pada bidang Value Engineering and Innovation di Oxford Brookes University, Inggris. Sebelumnya, beliau mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Universitas Sriwijaya, lalu melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar Master of Engineering Science di Universitas Malaya. 

    Dia merupakan seorang akademisi di Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Dosen Indonesia periode 2022-2026.  

    Sebelum bergabung dengan Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (UI) pada 2008, dia bekerja sebagai Lecturer di Department of Mechanical Engineering, School of Technology, Oxford Brookes University, United Kingdom dan Senior Lecturer pada Faculty of the Built Environment, University of Malaya yang juga menjabat sebagai Director Value Management Centre, University of Malaya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ali Berawi juga sempat dipercaya sebagai Lead Advisor untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2012.

  • Berapa Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah? Segini Estimasi dan Syaratnya

    Berapa Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah? Segini Estimasi dan Syaratnya

    PIKIRAN RAKYAT – Proses balik nama sertifikat tanah merupakan prosedur hukum yang wajib dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan tanah dari pemilik lama ke pemilik baru.

    Proses ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Memahami estimasi biaya dan syarat yang diperlukan sangat penting agar proses ini berjalan lancar.

    Pentingnya Balik Nama Sertifikat Tanah

    Balik nama sertifikat tanah harus dilakukan agar kepemilikan tanah tercatat secara resmi sesuai hukum yang berlaku. Proses ini biasanya dilakukan setelah transaksi jual beli tanah selesai atau sebagai bagian dari proses warisan.

    Jika tidak segera diurus, kepemilikan tanah dapat dipertanyakan secara hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di masa mendatang.

    Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah

    Sebelum melakukan proses balik nama sertifikat tanah, beberapa dokumen berikut perlu disiapkan:

    Formulir permohonan yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak terkait Surat kuasa apabila proses ini dikuasakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pihak penjual dan pembeli Sertifikat tanah asli Surat Keterangan Waris (jika berlaku) Akta Jual Beli (AJB) dari PPAT Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    Dokumen-dokumen ini harus lengkap agar proses balik nama berjalan tanpa hambatan.

    Komponen Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah

    Biaya balik nama sertifikat tanah terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain:

    Biaya Penerbitan Akta Jual Beli (AJB)

    AJB adalah dokumen resmi yang mengikat penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli tanah. Biaya penerbitan AJB berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai transaksi tanah, tergantung pada wilayah dan kebijakan PPAT yang ditunjuk.

    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak kepemilikan tanah. Tarif BPHTB biasanya sebesar 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

    Biaya Pengecekan Sertifikat Tanah

    Untuk memastikan keabsahan sertifikat tanah, perlu dilakukan pengecekan di Kantor BPN dengan biaya yang berkisar hingga Rp50.000.

    Biaya Balik Nama

    Biaya administrasi untuk mengubah nama kepemilikan tanah di sertifikat biasanya dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), dengan kisaran biaya sekitar 5% dari NJOP.

    Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah

    Sebagai ilustrasi, jika seseorang membeli tanah seluas 100 meter persegi dengan harga Rp10.000.000 per meter persegi, maka perhitungannya sebagai berikut:

    Biaya penerbitan AJB = 0,5% x Rp 1.000.000.000 = Rp5.000.000 BPHTB = 5% x Rp 1.000.000.000 = Rp50.000.000 Biaya pengecekan sertifikat = Rp50.000 Biaya balik nama = 5% x Rp 1.000.000.000 = Rp50.000.000

    Total biaya balik nama sertifikat tanah adalah Rp105.050.000.

    Prosedur Balik Nama Sertifikat Tanah

    Melalui Kantor BPN

    Persiapkan seluruh dokumen persyaratan. Serahkan dokumen ke Kantor BPN dan dapatkan tanda terima. Lakukan pembayaran biaya administrasi sesuai ketentuan. Petugas BPN akan memverifikasi dan memproses perubahan nama. Sertifikat baru akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemilik baru.

    Melalui PPAT

    Pilih PPAT yang terdaftar dan berwenang. Buat Akta Jual Beli sebagai bukti perubahan kepemilikan. Lakukan pembayaran biaya balik nama. PPAT akan mengurus perubahan nama ke Kantor BPN. Setelah proses selesai, sertifikat tanah dengan nama pemilik baru akan diterbitkan. Biaya Balik Nama Sertifikat Rumah

    Biaya balik nama sertifikat rumah dihitung berdasarkan nilai tanah dan luas tanah. Rumusnya:

    Biaya balik nama sertifikat rumah = Nilai tanah per meter persegi x Luas tanah per meter persegi / 1.000

    Sebagai contoh, jika luas tanah 100 m² dengan harga tanah Rp 1 juta/m², maka:

    Rp 1.000.000 x 100 / 1.000 = Rp100.000

    Biaya lain yang perlu diperhitungkan:

    Penerbitan AJB: 0,5% – 1% dari total transaksi BPHTB: 5% dari NPOP dikurangi NPOPTKP Pengecekan sertifikat: Rp50.000 Lama Waktu Proses Balik Nama Sertifikat Tanah

    Proses balik nama sertifikat tanah di BPN biasanya memakan waktu sekitar 14 hari hingga 3 bulan, tergantung dari kelengkapan dokumen dan kebijakan setempat. Setelah proses selesai, nama pemilik lama akan dicoret dan diganti dengan nama pemilik baru.

    Dengan memahami seluruh informasi terkait biaya dan prosedur balik nama sertifikat tanah, proses pengurusan akan lebih mudah dan terhindar dari kendala administratif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 469.000 Batang Rokok Ilegal Ditangkap di Malang, Bea Cukai Ungkap Kerugian Negara Rp349,87 juta.

    469.000 Batang Rokok Ilegal Ditangkap di Malang, Bea Cukai Ungkap Kerugian Negara Rp349,87 juta.

    Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman rokok ilegal sebanyak 469.000 batang dari Malang. Rokok ilegal ini berpotensi merugikan negara potensi Rp349,87 juta.

    Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, mengatakan pada pekan lalu (6/2/2025) Bea Cukai Malang mendapatkan informasi pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil barang warna putih. Tim Bea Cukai Malang menindaklanjuti dengan melakukan patroli darat pada jalur distribusi rokok ilegal.

    “Berdasarkan informasi tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penyusuran dan menemukan sarana pengangkut yang dimaksud di daerah Kepanjen dan selanjutnya Tim melakukan pengejaran tanpa putus serta melakukan penghentian dan pemeriksaan kendaraan di Jalan Kembar, Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).

    Hasil pemeriksaan menunjukkan sarana pengangkut membawa barang berupa dua lemari kayu yang di dalamnya berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sebanyak 23.450 bungkus dengan total 469.000 batang.

    Selanjutnya, tim melakukan penindakan terhadap pengangkut, sopir, dan barang yang dibawa. Tim membawa sopir, sarana pengangkut, dan barang tersebut ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

    “Operasi ini menghasilkan penindakan terhadap 469.000 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp696.465.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp349.874.000,” katanya.

    Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai terus maraknya peredaran rokok ilegal menjadi indikasi bahwa permintaan rokok ilegal masih tinggi dan pasarnya masih luas.

    Fakta ini, kata dia, seharusnya menjadi penguat untuk menggempur di lini produsen rokok ilegal.

    Selain itu, dia mengusulkan, pelacakan atas impor mesin-mesin pembuat rokok perlu ditingkatkan sehingga dapat diketahui di mana saja pengguna mesin tersebut. Selanjutnya, mesin-mesin pencetak yang dapat digunakan untuk mencetak pita cukai palsu juga harus ditingkatkan pengawasannya, sehingga semua jalur input produksi dapat dideteksi dan dihambat agar produksi rokok ilegal tidak berkembang.

  • Kekayaan Billie Joe Armstrong, Seberapa Tajir Vokalis Green Day?

    Kekayaan Billie Joe Armstrong, Seberapa Tajir Vokalis Green Day?

    Jakarta: Green Day, band punk rock legendaris, siap mengguncang Pantai Carnaval Ancol pada 15 Februari 2025. Konser ini tentunya menjadi momen yang dinanti para penggemar di Indonesia. 
     
    Tapi, di balik aksi panggungnya yang enerjik, pernahkah kalian penasaran seberapa tajir sang vokalis, Billie Joe Armstrong?
     
    Sebagai motor utama Green Day, Billie Joe Armstrong telah mengumpulkan kekayaan yang fantastis dari musik, tur, royalti, hingga bisnis pribadinya. 

    Menurut Celebrity Net Worth, total kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai USD75 juta atau sekitar Rp1,1 triliun.

    Dari punk rock ke superstar
    Billie Joe Armstrong bukan hanya wajah dari Green Day, tetapi juga sosok yang aktif dalam berbagai proyek musik. 
     
    Selain Green Day, ia sempat bergabung dengan band seperti Pinhead Gunpowder, The Coverups, Foxboro Hot Tubs, The Longshot, dan The Network.
     
    Perjalanan suksesnya dimulai sejak awal 90-an ketika Green Day merilis dua album pertama mereka, 39/Smooth (1990) dan Kerplunk! (1991), yang mendapat tempat di kancah punk California. 
     
    Namun, segalanya berubah ketika album Dookie (1994) meledak di pasaran. Terjual lebih dari 8 juta kopi di AS saja, album ini membawa Green Day ke level yang lebih tinggi.
     
    Armstrong ia membawa Green Day lebih jauh, terutama lewat American Idiot (2004), album konsep yang menjadi fenomena global. Album ini tak hanya memenangkan Grammy, tetapi juga diadaptasi menjadi musikal Broadway pemenang Tony Awards. 
     
    Hingga kini, Green Day telah merilis 13 album studio dan menjual lebih dari 75 juta keping rekaman di seluruh dunia. Puncaknya, pada 2015, mereka resmi masuk dalam Rock and Roll Hall of Fame.
    Bisnis di Luar Musik
    Tak hanya dari panggung dan rekaman, mengutip laman FandomWire, Armstrong juga cerdas dalam mengelola kekayaannya. Ia memiliki berbagai bisnis di luar musik, salah satunya investasi di bidang properti. 
     
    Ia pernah memiliki mansion mewah seluas 6.911 kaki persegi di Oakland, yang dirancang oleh arsitek Mark Becker. Rumah ini kemudian dijualnya pada 2009 dengan keuntungan sebesar USD4,85 juta.
     
    Selain itu, Armstrong juga mendirikan toko gitar bernama Broken Guitars di Oakland, yang menjadi tempat favorit para musisi dan kolektor alat musik. 
     
    Tak berhenti di situ, ia juga meluncurkan Oakland Coffee Works bersama rekan-rekannya di Green Day, memperluas bisnisnya ke industri kopi organik.
     
    Dengan semua pencapaiannya, Billie Joe Armstrong bukan hanya ikon punk rock, tetapi juga seorang pebisnis ulung yang tahu cara mengelola dan mengembangkan kekayaannya. 
     
    Siapa sangka, musik punk yang dulu identik dengan gaya hidup anti-korporat justru mengantarnya menjadi salah satu musisi punk rock terkaya di dunia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)