Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI

    Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani yakin negara lain iri dengan tingkat inflasi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 15:14 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini negara lain iri dengan tingkat inflasi Indonesia yang berada dalam level rendah.

    “Saat ini, kita mungkin berada di level inflasi terendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun G20, yang membuat banyak negara iri,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2).

    Menurut dia, tingkat inflasi yang rendah merupakan hasil dari kebijakan moneter dan fiskal yang aktif dalam menstabilkan harga. Dari segi fiskal, misalnya, dengan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang mampu mengendalikan inflasi.

    Kebijakan fiskal juga memainkan peran penting dalam menstabilkan dan menurunkan harga pangan, termasuk beras, ayam, hingga telur.

    Menkeu menekankan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga tidak boleh diremehkan, karena ini sangat penting dalam menentukan kualitas perekonomian. Tak hanya dalam hal pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki sumber daya untuk mendapatkan makanan di meja mereka.

    Dia pun optimistis upaya pemerintah itu turut menjelaskan mengapa tingkat pertumbuhan di Indonesia disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harga yang stabil atau inflasi rendah, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan adalah pencapaian luar biasa yang jarang terjadi di negara lain,” ujarnya.

    Menurut Menkeu, sejumlah negara mungkin unggul dalam aspek tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang berhasil dalam mengendalikan inflasi. Ada juga yang berhasil menekan kemiskinan, tetapi dengan mengorbankan aspek lainnya.

    “Namun, mencapai pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, serta penurunan pengangguran dan kemiskinan secara bersamaan merupakan prestasi yang luar biasa,” tuturnya.

    Tingkat inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,76 persen (year-on-year/yoy) pada Januari 2025, tingkat kemiskinan 8,57 persen pada September 2024, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen secara kumulatif sepanjang 2024.

    Sumber : Antara

  • DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Bahlil dan Mensesneg dalam Rapat Revisi UU Minerba  – Halaman all

    DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Bahlil dan Mensesneg dalam Rapat Revisi UU Minerba  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

    Rapat tersebut berlangsung di ruangan Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Hadir dalam rapat tersebut perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.

    Nyoman mengatakan, ketidakhadiran dua menteri tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dalam pembahasan revisi undang-undang.

    “Kalau bapak mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Harusnya menteri yang hadir. Itu kebiasaan saya dulu di Komisi VI. Kalau Menterinya enggak datang kita enggak jadi rapat,” kata Nyoman dalam rapat.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam surat presiden (Surpres) dikatakan bahwa menteri tidak diharuskan hadir bersamaan untuk mewakili pemerintah.

    “Di dalam Supres; satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama, itu pemerintah,” ujar Supratman.

    Selain itu, kata Supratman, DPR periode sebelumnya memutuskan bahwa rapat boleh diwakili oleh wakil menteri. 

    “Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tetapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan anggota Baleg DPR Fraksi Demokrat, Benny Harman. Dia mengatakan, kehadiran salah satu perwakilan pemerintah sudah cukup untuk mewakili Presiden dalam rapat tersebut.

    “Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup itu mewakili presiden. Bahwa menteri ndak datang yang lain-lain itu ya mungkin beliau ndak menganggap penting ini, ndak masalah,” tegasnya.

  • OJK Isyaratkan Satu Lagi Bank Syariah Baru Akan Beroperasi di Indonesia  – Halaman all

    OJK Isyaratkan Satu Lagi Bank Syariah Baru Akan Beroperasi di Indonesia  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut tahun ini akan ada bank syariah baru yang asetnya mendekati Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Hal itu diungkap Dian saat konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Pada tahun ini itu mestinya sudah akan terjadi dua bank baru ya, dua konsolidasi bank syariah yang diharapkan ini akan mendekati lah ukuran BSI gitu kan,” katanya.

    Dian belum bisa menyebutkan nama-nama banknya, tetapi yang jelas mereka sudah bisa memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang diterbitkan pada Juli 2023.

    “Nah itu sekurang-kurangnya dua bank itu mungkin tahun ini akan terjadi seperti itu,” ujar Dian.

    Sebagaimana diketahui, saat ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah memulai proses akuisisi terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS).

    BTN telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS yang bertempat di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025. 

    Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. 

    Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18 persen saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80 persen dan BHP Jakarta 0,0016 persen.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100 persen seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun. 

    BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi BTN terhadap BVIS merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk suatu bank umum syariah (BUS) melalui strategi anorganik. 

    Setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.

    “BTN menilai perkembangan perekonomian syariah di Indonesia perlu didukung dengan adanya pemain yang memiliki kekuatan daya saing atau competitive advantage dengan proposisi layanan perbankan dan keuangan komprehensif untuk sektor perumahan.” 

    “Aksi korporasi ini akan mendukung pengembangan BTN Syariah untuk memenuhi posisi tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah di pasar syariah. Kedua belah pihak, yakni BTN dan para pemegang saham Bank Victoria Syariah telah mencapai kesepakatan mutual untuk mendukung upaya tersebut,” ujar Nixon.

    Penandatanganan CSPA tersebut didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah dicapai setelah proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah selama beberapa bulan ke belakang. 

    Nixon mengatakan, BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak terlalu memakan waktu. 

    Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit usaha syariahnya sebelum tahun 2026.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk dipisahkan dari induk bank konvensional-nya jika nilai aset mencapai 50 persen total nilai aset induknya, atau memiliki aset paling sedikit Rp50 triliun. 

    Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal dua tahun setelah laporan keuangan triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya sudah memenuhi ketentuan.

    Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun, bertumbuh sebesar 19,2 persen year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48 triliun. 

    Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

    Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat karena size-nya sebagai bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02 persen secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

    Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS,  memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.

    Nixon berharap seluruh proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester I-2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN dan BVIS bisa dijalankan. 

    “Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini,” tegas Nixon.

    Selama proses ini berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

     

  • Mengukur Dampak Kebijakan Donald Trump ke Sektor Jasa Keuangan RI – Page 3

    Mengukur Dampak Kebijakan Donald Trump ke Sektor Jasa Keuangan RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan kebijakan ekonomi yang diterapkan di bawah kepemimpinan Donald Trump, seperti kebijakan proteksionisme dan ketidakpastian perdagangan internasional menciptakan tantangan besar bagi perbankan Indonesia, utamanya menyangkut fluktuasi nilai tukar rupiah.

    “Apa yang terjadi kebijakan di bawah Donald Trump itu bisa dikatakan mereverse kebijakan AS sekarang yang sangat luar biasa, dan bisa mengcreate uncertainty yang luar biasa,” kata Dian dalam konferensi pers PTIJK 2025, di JCC, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Selain itu, dampak dari perubahan kebijakan ini juga menciptakan ketidakpastian yang berpotensi memperburuk likuiditas di pasar keuangan Indonesia.

    Tak hanya itu, kata Dian, keputusan The Federal Reserve AS untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga akan mempengaruhi arus masuk dan keluar dana dari negara berkembang, sehingga memperbesar ketidakpastian dan risiko pasar.

    “Apakah The Federal Reserve akan menaikkan, menurunkan, dan mepertahankan suku bunga, ini akan mempengaruhi dana investasi yang masuk keluar ke negeara-negara berkembang. Ini memang sala satu isu yang harus kita hadapi,” ujarnya.

    Sektor Perbankan RI Miliki Dasar yang Kuat Hadapi Ketidakpastian Global

    Kendati demikian, Dian menyebut, sektor perbankan Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat dalam menghadapi tantangan ini. Karena bank-bank di Indonesia sejauh ini telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang baik, terutama pasca-reformasi 1998, dan telah memenuhi standar internasional yang diharapkan.

    Melalui orinsip kehati-hatian inilah yang menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian, bagi sektor perbankan.

    “Kabar baiknya. Karena memang dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank kita sudah cukup bagus bahkan semenjak reformasi 1998 banyak sekali perubahan peraturan perundang-undangan dan juga peningkatan rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan internasional standar,” ujar Dian.

    Disamping itu, OJK sebagai regulator yang mengawasi sektor ini, selalu mengedepankan kebijakan yang mendukung ketahanan dan pengelolaan risiko dalam perbankan.

    Salah satu langkah yang diambil OJK adalah mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko kredit dan likuiditas.Selain itu, kebijakan untuk mendukung pertumbuhan perbankan juga penting, terutama di sektor yang berkaitan dengan hilirisasi dan proyek-program pemerintah lainnya.

     

  • Gairahkan Industri Pasar Modal, OJK Tambah Satu Lagi Bank Kustodian – Halaman all

    Gairahkan Industri Pasar Modal, OJK Tambah Satu Lagi Bank Kustodian – Halaman all

    OJK telah memberikan izin kepada PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) sebagai Bank Kustodian.

    Tayang: Selasa, 11 Februari 2025 18:44 WIB

    Tribunnews/Jeprima

    BANK KUSTODIAN BARU – OJK telah memberikan izin kepada PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) sebagai Bank Kustodian. Bergabungnya bank ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pasar modal di Indonesia, Selasa (11/2/2025). 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/PM.02/2024 tanggal 15 November 2024 telah memberikan izin kepada PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) sebagai Bank Kustodian.

    Dengan izin tersebut, Bank INA telah resmi menjadi Bank Kustodian, sehingga dapat memberikan layanan kebutuhan kustodian kepada nasabah institusi dan individual, baik lokal maupun asing.

    Direktur Utama Bank INA, Henry Koenaifi menyampaikan, dengan Bank INA sebagai penyedia bank kustodian maka hal ini mendukung dan memberikan kontribusi bagi perkembangan industri pasar modal pada khususnya dan industri perbankan pada umumnya.

    “Bank INA menjadi bank yang ke-28 dari 106 bank umum di Indonesia yang memiliki layanan bank kustodian,” kata Henry dikutip Selasa (11/2/2025).

    Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Samsul Hidayat mengatakan, bergabungnya Bank INA sebagai pemegang rekening KSEI yang dapat memberikan layanan kustodian diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pasar modal.

    “Ini untuk mendukung pengelolaan aset dan transaksi pasar modal, dapat memberikan manfaat jangka,” ujarnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Efisiensi Anggaran Pemerintah Bikin Rupiah Melemah

    Efisiensi Anggaran Pemerintah Bikin Rupiah Melemah

    PIKIRAN RAKYAT – Efisiensi anggaran pemerintah ternyata berpengaruh terhadap melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah. Pengamat pasar uang, Ariston Tjendra menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran itu memberikan sentimen negatif ke pasar.

    “Kebijakan efisiensi pemerintah yang sedikit banyak mempengaruhi roda ekonomi bisnis karena pembatasan pengeluaran pemerintah, juga sedikit banyak memberikan sentimen negatif ke pasar,” katanya, Selasa 11 Februari 2025.

    Selain efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pelemahan rupiah juga dipengaruhi kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump, termasuk soal kenaikan tarif impor baja dan alumunium 25 persen.

    “(Hal ini) meningkatkan kewaspadaan dan kekhawatiran pelaku pasar, sehingga memicu peralihan ke aset aman, seperti kita lihat harga emas internasional terus meningkat dan aset yang berisiko mengalami tekanan, termasuk rupiah,” tutur Ariston Tjendra.

    Nilai Tukar Rupiah

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa 11 Februari 2025 di Jakarta melemah hingga 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.364 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.358 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.380 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.350 per dolar AS.

    Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, kementerian/lembaga diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Untuk belanja K/L, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

    Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

    Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mudah Transfer ke Bank Jatim, Lengkap dengan Kodenya!

    Cara Mudah Transfer ke Bank Jatim, Lengkap dengan Kodenya!

    Jakarta: Melakukan transfer ke Bank Jatim sebenarnya sangat mudah, asalkan kamu tahu kode bank yang harus dimasukkan.
     
    Saat melakukan transfer antarbank, selain nomor rekening tujuan, kamu juga harus memasukkan kode bank agar transaksi berjalan lancar.
     
    Jangan sampai salah input, karena bisa menyebabkan transfer gagal!
     

    Kode Bank Jatim untuk transfer antarbank
     Merangkum dari laman Flip, setiap bank memiliki kode unik sendiri, begitu pula dengan Bank Jatim.
     
    Kode Bank Jatim adalah 114. Kode ini wajib dicantumkan sebelum mengetik nomor rekening tujuan saat melakukan transfer antarbank.

    Mengingat hanya terdiri dari tiga digit, kode ini cukup mudah untuk dihafal, sehingga kamu tidak perlu mencarinya setiap kali ingin melakukan transaksi. 
     

    Cara transfer ke Bank Jatim dengan mudah
    Terdapat dua metode utama untuk melakukan transfer ke Bank Jatim, yaitu melalui ATM dan digital banking. Berikut adalah langkah-langkahnya:

    Transfer via ATM

    Masukkan kartu ATM dan input PIN.
    Pilih menu “Transfer” lalu pilih “Transfer ke Bank Lain”.
    Masukkan kode bank 114 diikuti dengan nomor rekening tujuan.
    Ketik nominal uang yang akan ditransfer.
    Periksa kembali detail transaksi sebelum menekan “OK”.
    Jika sudah benar, konfirmasi dan tunggu hingga transaksi berhasil.
    Simpan struk sebagai bukti transaksi. 

    Transfer via Mobile Banking atau Internet Banking 

    Login ke aplikasi mobile banking atau internet banking bank asal kamu.
    Pilih menu “Transfer Antarbank”.
    Masukkan kode bank 114 diikuti nomor rekening Bank Jatim tujuan.
    Input jumlah uang yang akan dikirim.
    Periksa kembali detail transaksi.
    Konfirmasi transaksi dengan memasukkan PIN atau kode OTP.
    Setelah berhasil, simpan bukti transfer jika diperlukan.

    Transfer ke Bank Jatim bisa dilakukan dengan mudah melalui ATM atau digital banking. Pastikan kamu memasukkan kode bank 114 sebelum mengetik nomor rekening agar transaksi berjalan lancar.
     
    Dengan memahami cara transfer ini, transaksi ke Bank Jatim jadi lebih cepat, aman, dan praktis!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • SDM jadi Penentu Masa Depan Industri Sawit Indonesia – Page 3

    SDM jadi Penentu Masa Depan Industri Sawit Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta (YPPY), di bawah pembinaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), terus berkomitmen dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor perkebunan kelapa sawit.

    Sebagai Center of Excellence, ITSI siap melahirkan tenaga ahli yang berkompeten dan berdaya saing tinggi dengan menjunjung nilai-nilai integrity, dynamic, excellence, dan adaptive.

    Rektor ITSI, Purjianto, menyampaikan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 331 mahasiswa berhasil menyelesaikan studi mereka dan diwisuda. Dari jumlah tersebut, 53 lulusan telah diterima bekerja di perusahaan perkebunan, baik di BUMN maupun sektor swasta, yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “SDM ITSI telah dibekali keterampilan dan pengetahuan yang matang, sehingga lulusannya siap langsung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk PTPN yang telah banyak memanfaatkan lulusan ITSI,” ujarnya.

    Hingga saat ini proses rekrutmen oleh berbagai perusahaan perkebunan masih terus berlangsung dan dalam kurun waktu 3 bulan setelah wisuda, sudah lebih dari 50% telah direkrut oleh perusahaan perkebunan termasuk yang lulus Program Talent Scouting PT. Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebanyak 28 orang. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang berfokus pada komoditas perkebunan di Indonesia, ITSI juga menyediakan fasilitas asrama bagi mahasiswa baru, baik yang berasal dari dalam maupun luar kota Medan.

    Selain itu, ITSI juga menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan melalui program beasiswa yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Untuk angkatan 2023, sebanyak 21 mahasiswa/i menerima bantuan beasiswa hingga lulus dengan syarat mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang baik.

     

     

  • Ale Berawi Mengundurkan Diri, Begini Respons Otorita IKN – Page 3

    Ale Berawi Mengundurkan Diri, Begini Respons Otorita IKN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

    “Kami bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut,” ujar Riyatno di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

    Rosan pun disebut telah mengajak mitra investasi asal Singapura untuk ikut menanamkan modalnya di proyek ibu kota baru.

    “Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya,” imbuh Riyatno.

    Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara detil bentuk investasi seperti apa yang dilakukan Singapura di IKN. “Tapi sudah dilakukan koordinasi. Bahkan pak Menteri sudah ke sana,” sambungnya.

    Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, pembangunan IKN belum ada kelanjutan lantaran anggarannya kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKM kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

     

  • Waspada! Efisiensi Anggaran Bisa Berdampak ke Perbankan – Page 3

    Waspada! Efisiensi Anggaran Bisa Berdampak ke Perbankan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi ini soal efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Langkah ini mencakup pengurangan belanja kementerian/lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah, dengan tujuan utama mendukung program-program pemerintah yang berdampak cepat.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan pemangkasan anggaran negara yang mencapai Rp 306 triliun tentunya akan memberi dampak pada kegiatan bisnis di dalam negeri, termasuk sektor perbankan.

    Menurutnya, dengan anggaran yang lebih terbatas, konsumsi domestik dan investasi sektor publik dapat mengalami penurunan, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Bagi bank, hal ini mungkin memengaruhi volume kredit dan kinerja investasi, yang berimbas pada target pertumbuhan kredit yang diperkirakan akan melambat.

    Prinsip Kehati-hatian

    Namun, sektor perbankan Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat dalam menghadapi tantangan ini. Karena bank-bank di Indonesia sejauh ini telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang baik, terutama pasca-reformasi 1998, dan telah memenuhi standar internasional yang diharapkan.

    Prinsip kehati-hatian inilah yang menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian.

    “Kabar baiknya. Karena memang dalam penerapan prinsip kehati-hatian bank kita sudah cukup bagus bahkan semenjak reformasi 1998 banyak sekali perubahan peraturan perundang-undangan dan juga peningkatan rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan internasional standar,” kata Dian dalam konferensi pers PTIJK 2025, di JCC Jakarta, Selasa (11/2/2025).