Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Donald Trump Cabut dari Paris Agreement, Indonesia Untung? – Page 3

    Donald Trump Cabut dari Paris Agreement, Indonesia Untung? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengapresiasi kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang memilih keluar dari Paris Agreement.

    Menurut dia, keputusan Trump hengkang dari Paris Agreement membuat batu bara kembali dibutuhkan. Utamanya sebagai sumber kelistrikan yang lebih hemat biaya dibanding energi baru terbarukan (EBT).

    “Kita pikir batu bara udah mau selesai, eh bernyawa lagi barang ini. Jadi bapak/ibu semua, memang batu bara ini jujur saya katakan harganya jauh lebih murah,” kata Bahlil di Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Bahlil menilai, kebijakan Trump itu pun turut mengubah skema pemakaian energi di industri global. Yang tadinya banyak berpaku pemakaian energi hijau, kini energi fosil perlahan mulai kembali mendapat tempat.

    “Di awal-awal hampir seluruh dunia berbicara tentang green energy. Industri yang berorientasi terhadap green energy dan green industry, untuk melahirkan produk yang bersih. Tapi begitu pak Trump jadi Presiden Amerika, ubah jalur ini semua, bubar jalan,” ungkapnya.

    Pengaruh ke Indonesia

    Tak hanya secara global, Bahlil menyebut keputusan Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump juga turut berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Khususnya dalam pemyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “Tadinya, dalam RUPTL 2025-2034, saya tidak lagi menyusun batu bara. Tapi dengan keluarnya Amerika dari komitmen Paris Agreement, ya Amerika aja keluar kok, dia yang buat. Apalagi Indonesia, dia cuman ikut-ikut ini,” beber Bahlil.

     

  • IHSG Selasa dibuka melemah 18,32 poin

    IHSG Selasa dibuka melemah 18,32 poin

    Petugas memantau grafik pergerakan penjualan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

    IHSG Selasa dibuka melemah 18,32 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka melemah 18,32 poin atau 0,28 persen ke posisi 6.629,82.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,85 poin atau 0,63 persen ke posisi 768,41.

    Sumber : Antara

  • Lapor Pajak Pakai Coretax dan e-Faktur, Pengusaha Khawatirkan Administrasi Tak Sinkron

    Lapor Pajak Pakai Coretax dan e-Faktur, Pengusaha Khawatirkan Administrasi Tak Sinkron

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha berharap keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan dua sistem administrasi perpajakan tidak membuat wajib pajak repot dengan melapor dua kali.

    Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama meminta agar Direktorat Jenderal Pajak bisa memastikan bahwa data dalam Coretax (sistem baru) dan DJP Online (sistem lama) tersinkronisasi.

    “Sehingga nanti yang dikerjakan melalui DJP Online juga bisa terekam di Coretax, sehingga ke depan tidak perlu dikerjakan berulang,” jelas Siddhi kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

    Di samping itu, dia mengapresiasi keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengaktifkan kembali sistem administrasi perpajakan yang lama. Menurut Apindo, sambungnya, pengaktifan kembali sistem administrasi perpajakan lama merupakan solusi yang bijak

    “Walaupun sudah ada peningkatan layanan Coretax, tapi berbagai kendala memang masih sering terjadi sehingga penggunaan Coretax belum maksimal,” ujar Siddhi.

    Sebagai informasi, sebelumnya Komisi XI DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk membahas permasalahan implementasi Coretax.

    Pada rapat tersebut, Komisi XI DPR khawatir penerimaan negara terganggunya akibat permasalahan implementasi Coretax yang masih kerap ditemukan usai diluncurkan pada 1 Januari 2025.

    Oleh sebab itu, Komisi XI meminta Ditjen Pajak untuk memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi agar setoran pajak tidak terganggu.

    Bahkan, Dewan sempat meminta agar pengimplementasian Coretax ditunda. Kendati demikian, terjadi perdebatan.

    Pada akhirnya disepakati jalan tengah yaitu Coretax tetap berjalan namun Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem perpajakan yang lama seperti DJP Online hingga e-Faktur Desktop.

  • Bahlil Masih Tahan Izin Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Bahlil Masih Tahan Izin Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku masih menahan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Bahlil mengatakan, Negeri Singa itu belum memberikan imbal balik kepada RI atas rencana pemberian izin ekspor tersebut.

    “Kemarin Menterinya sudah ketemu sama saya, Menteri Singapura, sudah ketemu sama saya di kantor. Saya bilang saya akan kirim kamu (buka ekspor listrik),” kata Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau oke, dia juga minta untuk CCS, supaya menangkap carbon capture dari industri Riau, oke saya setuju juga. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta saja terus, kamu nggak pernah kasih tau apa kamu kasih kita,” terangnya.

    Meski begitu Bahlil tidak menjelaskan lebih jauh terkait kira-kira apa yang bisa diberikan Singapura kepada Indonesia sebagai imbal balik pembukaan keran ekspor energi bersih ini. Namun yang pasti ia hanya berharap kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

    “Jadi jangan dibangun persepsi bahwa seolah-olah nggak kita dukung. Bukan hanya dukung, gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuman pada saat kita gendong, kita belum lihat gelagatnya untuk dia juga mengendong kita,” ujarnya.

    “Kita maunya fair. Supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win, dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara,” tambah Bahlil.

    Sebagai informasi sebelumnya dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong pada November 2024 kemarin, kedua pemimpin negara ini sempat membahas kelanjutan proyek ekspor listrik ikut dibahas. Dalam kesempatan itu keduanya sepakat rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura harus dilanjutkan. Prabowo menekankan kerja sama ini menggunakan teknologi energi rendah karbon.

    “Mengenai teknologi energi rendah karbon kami bahas proyek kerja sama yang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas,” beber Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024) yang lalu.

    Namun, akhir September lalu, Bahlil pernah mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Menurutnya kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

    “Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata dia dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024) yang lalu.

    (acd/acd)

  • Alasan Tren Jastip Marak di Kalangan Anak Muda – Page 3

    Alasan Tren Jastip Marak di Kalangan Anak Muda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tren jasa titip (jastip) tiket konser hingga barang-barang dari luar negeri masih terus diminati oleh kalangan anak muda. Harga yang lebih murah hingga akses yang mudah menjadi salah satu alasannya.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, ada karakter berbeda dari jastip barang dan jastip tiket konser. Menurut dia, perkembangan jastip barang dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah harga barang yang jauh lebih murah di luar negeri. 

    “Perilaku jastip barang biasanya mengincar barang branded yang sebenarnya ada di Indonesia namun harga di luar negeri jauh lebih murah. Selisih harga bisa mencapai 25-30 persen,” ujar Huda kepada Liputan6.com, Selasa (11/2/2025).

    Dia mengatakan, meski ada tambahan biaya jastip, harga barang dari luar negeri cenderung lebih murah. “Faktor lainnya adalah ketersediaan barang yang diinginkan kadang tidak masuk ke Indonesia. Tapi faktor utamanya tetap di harga,” ungkapnya.

    Sementara itu untuk jastip tiket konser, salah satu alasan utamanya adalah kemudahan. Kepastian mendapatkan tiket kerap ditawarkan para penyedia jastip.

    “Tapi pelaku jastip biasanya menawarkan kemudahan dan kepastian mendapatkan tiket,” kata dia. 

    Huda bilang, baik jastip barang maupun jasa tiket konser banyak diminati karena perkembangan teknologi, baik media sosial maupun kemudahan transaksi.

    “Keduanya (jastip barang dan jasa), banyak diminati karena perkembangan teknologi, media sosial, dan proses transaksi secara online. Untuk usia, saya melihat jastip lebih banyak diminati oleh usia yang muda, walaupun juga ada usia dewasa yang melalukan pembelian secara jastip,” bebernya.

     

     

  • Maruarar Sirait Ajak Investor Tak Ragu Investasi di RI: Kepastian Hukum Kuat – Page 3

    Maruarar Sirait Ajak Investor Tak Ragu Investasi di RI: Kepastian Hukum Kuat – Page 3

    Dalam sesi Macro Day, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, menjelaskan, Bank Mandiri turut mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi melalui berbagai program strategis.

    Salah satu terobosan terbaru dalam MIF 2025 adalah Business Matching “Energizing Private Sectors”, yang mempertemukan investor dengan korporasi besar Indonesia di sektor energi, manufaktur, dan hilirisasi mineral.

    Melalui sesi Business Matching ini, Bank Mandiri menargetkan percepatan investasi di lima sektor utama yang selaras dengan prioritas pemerintah, yaitu mineral mining & downstreaming, minyak & gas, manufaktur, energi terbarukan serta konstruksi dan infrastruktur dari 44 perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya akselerasi investasi di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Bank berlogo pita emas ini menambahkan, komitmen Bank Mandiri dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia juga telah direalisasikan antara lain melalui kantor luar negeri (KLN) Bank Mandiri. Saat ini terdapat lima kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Singapura, Hongkong, Shanghai (Tiongkok), Cayman Island, Dili (Timor Leste), dan dua kantor perusahaan anak di Kuala Lumpur (Malaysia) dan London (Inggris).

    Keberadaan KLN Bank Mandiri telah berhasil melayani lebih dari 100 ribu nasabah korporasi dan ritel dengan beragam layanan keuangan untuk mendukung bisnis nasabah. Tak hanya memfasilitasi kepentingan korporasi Indonesia di luar negeri, kehadiran KLN Bank Mandiri ini juga berperan untuk menjembatani kebutuhan korporasi global yang telah ataupun akan berbisnis di Indonesia.

    “Bank Mandiri memiliki jaringan luas dengan institusi keuangan, dengan lebih dari 900 bank Koresponden di 35 negara. Jaringan ini memperkuat posisi kami di pasar global dan mendukung pertumbuhan bisnis,” paparnya.

     

  • Berapa Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah? Segini Estimasi dan Syaratnya

    Berapa Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah? Segini Estimasi dan Syaratnya

    PIKIRAN RAKYAT – Pembuatan sertifikat tanah memerlukan biaya yang dihitung berdasarkan luas tanah yang dimiliki. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    Biaya Pendaftaran Tanah

    Untuk pendaftaran tanah pertama kali, biaya yang dibebankan sebesar Rp50.000 per bidang. Setelah pendaftaran, petugas Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran dan pemetaan batas tanah di lokasi.

    Tarif pengukuran dihitung menggunakan rumus berikut:

    Luas tanah sampai dengan 10 hektar: TU = (Luas Tanah / 500 x HSBKu) + Rp100.000 Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar: TU = (Luas Tanah / 4.000 x HSBKu) + Rp14.000.000 Luas tanah lebih dari 1.000 hektar: TU = (Luas Tanah / 10.000 x HSBKu) + Rp134.000.000

    HSBKu adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran, dengan nilai sebesar Rp80.000.

    Biaya Pemeriksaan Tanah

    Pemeriksaan tanah diperlukan untuk permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta pengakuan hak atas tanah. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Panitia A dengan tarif:

    TPA = (Luas tanah / 500 x HSBKpa) + Rp350.000

    HSBKpa memiliki nilai Rp67.000.

    Simulasi Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah

    Sebagai ilustrasi, berikut adalah estimasi biaya untuk bidang tanah seluas 500 meter persegi:

    Biaya pendaftaran: Rp50.000 Biaya pengukuran dan pemetaan: (500/500 x Rp80.000) + Rp100.000 = Rp180.000 Biaya pemeriksaan tanah: (500/500 x Rp67.000) + Rp350.000 = Rp417.000

    Total biaya mengurus sertifikat tanah di Kantor Pertanahan adalah Rp647.000. Biaya ini belum termasuk tarif pembuatan akta tanah di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Syarat Pembuatan Sertifikat Tanah

    Beberapa dokumen yang perlu disiapkan meliputi:

    Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) Surat pengantar RT/RW Bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akta jual beli, hibah, atau wakaf) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB terbaru Kutipan C atau Letter C Riwayat atau asal-usul tanah Formulir permohonan dari BPN Dokumen tambahan jika tanah diperoleh dari warisan atau wakaf Tahapan Pembuatan Sertifikat Tanah

    Pengajuan ke Kantor BPN

    Menyerahkan dokumen persyaratan dan mengisi formulir Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp50.000

    Pembayaran Biaya Pengukuran

    Kantor BPN memberikan rincian biaya berdasarkan luas tanah Pemohon harus menghadiri proses pengukuran bersama dua saksi

    Pemeriksaan Tanah oleh BPN

    Setelah pengukuran, dilakukan pemeriksaan data yuridis Proses ini memakan waktu sekitar 14-30 hari kerja

    Penerbitan Sertifikat

    Pengumuman hasil penelitian data dilakukan selama 60 hari Sertifikat tanah dapat diambil setelah proses verifikasi selesai Cara Menghitung Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah

    Jika tanah berpindah kepemilikan, maka perlu dilakukan proses balik nama sertifikat. Beberapa biaya yang perlu disiapkan antara lain:

    Biaya Penerbitan Akta Jual Beli (AJB)

    AJB dibuat oleh PPAT dengan biaya sekitar 0,5%-1% dari nilai transaksi tanah.

    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    BPHTB dihitung menggunakan rumus:

    BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP)

    NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

    Sebagai contoh, jika NPOP tanah sebesar Rp500 juta dan NPOPTKP Rp60 juta:

    BPHTB = 5% x (Rp500 juta – Rp60 juta) = Rp22 juta

    Akan tetatpi, di beberapa daerah, BPHTB dibebaskan untuk NPOP di bawah Rp2 miliar.

    Oleh karena itu, total biaya pembuatan sertifikat tanah bervariasi tergantung luas tanah dan lokasi. Selain biaya pendaftaran dan pengukuran, ada juga BPHTB dan biaya notaris yang perlu diperhitungkan.

    Menyiapkan dokumen dengan lengkap dan memahami tahapan yang harus dilalui dapat mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Investasi Hotel-Restoran Masih Minim, PHRI Ungkap Biang Keroknya

    Investasi Hotel-Restoran Masih Minim, PHRI Ungkap Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkap alasan realisasi investasi dari sektor hotel dan restoran masih rendah.

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyampaikan, investasi di sektor ini belum semenarik sektor-sektor lain yang ada di Indonesia. Hal ini lantas menjadi alasan dibalik minimnya realisasi investasi sektor hotel dan restoran.

    “Menurut kami gimana mau menarik, izin bangun hotel itu untuk operasionalnya sekarang rumah bisa jadi hotel, tidak tercatat sebagai hotel,” kata Maulana dalam sesi diskusi panel Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).

    Dia menyebut, pelaku usaha di sektor perhotelan kerap dirugikan. Dia mencontohkan, pihaknya kerap menemukan oknum-oknum yang menjadikan rumah yang merupakan tempat akomodasi jangka panjang dan tidak boleh dijual harian sebagai penginapan.

    Selain itu, oknum tersebut tidak dipungut pajaknya, karena tidak sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Temuan tersebut sangat disayangkan oleh para pelaku usaha perhotelan yang benar-benar patuh dan taat terhadap perizinan berusaha.

    Menurutnya, praktik-praktik seperti ini terjadi lantaran pemerintah daerah (pemda) tidak melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Bagaimana pemerintah menjamin kepastian hukum terhadap perizinan berusaha ini? Ini penting karena kita di pariwisata itu selalu dirugikan,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengharapkan adanya keterlibatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengusut aduan-aduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemda dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev).

    Dia meyakini, jika pemerintah melakukan identifikasi secara ketat, maka investasi hotel dan restoran di Tanah Air cukup besar.

    “Saya yakin kalau ini dideteksi kayak Airbnb dilakukan pengetatan atau rumah-rumah yang sewa harian itu dilakukan pengetatan, saya yakin investasi hotelnya kelihatan besar pasti. Kalau sekarang tidak kelihatan besar karena sekarang banyak terjadi ini,” pungkasnya. 

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap realisasi investasi dari sektor hotel dan restoran masih rendah.

    Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Iwan Suryana mengutip data 2024 menyampaikan, dari sisi penanaman modal dalam negeri (PMDN), realisasi investasi dari hotel dan restoran berada di peringkat ke-13.

    “Kalau kita lihat dari kontribusi hotel dan restoran itu investasinya sebesar Rp24,14 triliun pada 2024,” kata Iwan dalam diskusi panel Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).

    Kemudian untuk penanaman modal asing (PMA), kontribusi dari hotel dan restoran menempati posisi 16 dengan nilai investasi mencapai Rp14 triliun pada 2024.

    Melihat data tersebut, menurutnya kontribusi industri hotel dan restoran perlu ditingkatkan lagi, baik dari sisi PMDN maupun PMA.

    “Kontribusi dari hotel dan restoran ini masih perlu ditingkatkan lagi karena masih berada di luar 10 besar,” ujarnya.

  • Gapensi Dorong Skema KPBU Libatkan UMKM

    Gapensi Dorong Skema KPBU Libatkan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) tetap menjadi solusi untuk menjaga roda pembangunan tetap berjalan, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi.

    Hal ini disampaikan Andi dalam merespon kebijakan efisiensi anggaran infrastruktur yang dinilai dapat mengancam keberlanjutan proyek konstruksi dan berdampak pada jutaan tenaga kerja.

    Dalam dialog Investor Market Today di ID TV pada Selasa (11/2/2025), Andi menegaskan keterlibatan UMKM dalam proyek-proyek KPBU akan mendorong pemerataan ekonomi di sektor konstruksi.

    “Ini (KPBU) mudah-mudahan menjadi berkah buat teman-teman pelaku UMKM supaya bisa ikut terlibat dalam proyek infrastruktur. Karena selama ini, menurut saya (UMKM) kurang dilibatkan,” ujarnya.

    Andi yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menjelaskan, proyek-proyek dengan nilai Rp 1 miliar hingga 3 miliar, seperti pembangunan jalan lingkungan, perbaikan sekolah, puskesmas, hingga jembatan gantung di daerah pelosok, dapat melibatkan UMKM.

    “Pekerjaan yang bernilai satu, dua, tiga miliar, ini dapat terlibat lebih banyak pelaku UMKM,” tutur Andi terkait skema KPBU yang melibatkan UMKM.

    Diketahui, pagu DIPA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 senilai Rp 110,95 triliun. Setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun, sisa pagu 2025 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun.

  • Respons Nestlé Indonesia soal Program MBG, Terlibat?

    Respons Nestlé Indonesia soal Program MBG, Terlibat?

    Bisnis.com, SURABAYA — Produsen makanan dan minuman terbesar di dunia, PT Nestlé Indonesia buka suara terkait keterlibatan perusahaan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemasok susu.

    Direktur Corporate Affairs & Sustainability Nestlé Indonesia Sufintri Rahayu menyatakan bahwa sejauh ini Nestle Indonesia siap membantu pemerintah untuk menyediakan produk susu untuk program MBG.

    Bahkan, Sufintri juga mengaku sudah ada berbagai diskusi yang berjalan terkait MBG, termasuk dari tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah sempat berkunjung ke pabrik Kejayan Nestlé Indonesia.

    Kendati demikian, dia mengaku belum ada nota kesepahaman antara Nestlé Indonesia dengan pemerintah untuk program MBG.

    “Secara MoU [memorandum of understanding], kita belum ada kerja sama sampai sekarang, tapi kita siap membantu bila diperlukan,” kata Sufintri dalam Media Trip Bersama Nestlé Indonesia di Pabrik Nestlé Kejayan, Jawa Timur, Selasa (11/2/2025).

    Namun, Sufintri menegaskan bahwa sangat memungkinkan bagi Nestlé Indonesia untuk mendukung pemerintah. Terlebih, perusahaan memiliki pabrik pengemasan susu, baik berbentuk kotak hingga botol. “Mau desain kayak gimana, ya kita siap,” imbuhnya.

    Menurutnya, Nestlé Indonesia bisa menyediakan produk susu seperti merek Dancow hingga Milo untuk masa pertumbuhan anak-anak. Serta, untuk ibu hamil adalah produk Bear Brand.

    Asal tahu saja, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga mencakup santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. 

    Dia juga mengatakan jika perusahaan ikut mendukung program MBG, maka nantinya mayoritas pasokan susu akan berasal dari distrik Kejayan, Jawa Timur.

    Sebagai perusahaan nutrisi, kata Sufintri, Nestlé memadang program MBG yang digulirkan pemerintah merupakan langkah yang bagus.

    “Dalam artian bahwa memperhatikan future generation, nutrisi untuk masa depan. Dan tentunya sebagai industri, kita terus mendukung pemerintah bagaimanapun yang akan dilakukan, kami akan terus membantu pemerintah,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa susu menjadi bagian dalam menu MBG untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

    Namun, BGN juga menegaskan bahwa warga DKI Jakarta tetap mendapatkan susu dalam menu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penerima manfaat MBG di wilayah Jakarta akan tetap mendapatkan susu sebanyak 2–3 kali dalam seminggu.

    Dia menjelaskan pengaturan pemberian susu untuk Jakarta lantaran wilayah ini bukan merupakan sentra susu sapi.

    “Untuk daerah yang belum ada sapi perah tetap mendapat peluang mendapatkan susu, tetapi diatur berbasis komposisi menu. Bisa diberikan 2–3 kali seminggu, termasuk DKI [Jakarta],” jelas Dadan kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).