Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Bursa Global dan Asia Menguat Meski Dihantui Tarif Impor Baru Donald Trump

    Bursa Global dan Asia Menguat Meski Dihantui Tarif Impor Baru Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa saham global sebagian besar menguat pada Rabu (12/2/2025), meskipun pasar masih mencermati eskalasi tarif terbaru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Indeks CAC 40 Prancis naik 0,4% menjadi 8.057,08 pada  awal perdagangan, sementara DAX Jerman bertambah 0,3% ke posisi 22.108,72. 

    Di Inggris, FTSE 100 menguat tipis hampir 0,1% menjadi 8.782,96. Sementara itu, saham AS diperkirakan akan melemah.

    Dilansir dari AP, investor masih diliputi ketidakpastian terkait dampak kebijakan tarif impor baru Donald Trump. Pengumuman terbarunya mencakup tarif 25% untuk semua impor baja dan aluminium ke Amerika Serikat.

    Korea Selatan (Korsel) dan Jepang merupakan eksportir baja ke AS, tetapi dampaknya terhadap ekonomi kedua negara ini diperkirakan tidak signifikan, mengingat mereka Korsel dan Jepang juga mengekspor berbagai barang lain ke pasar Amerika.

    Sebelumnya, Trump juga memutuskan memberlakukan bea masuk 10% untuk semua impor dari China, sehingga memperburuk kekhawatiran pasar global.

    Sejalan dengan bursa saham global yang menguat, pasar Asia juga naik. Nikkei 225 Jepang menguat 0,4% dan ditutup di 38.963,70, sementara S&P/ASX 200 Australia menguat 0,6% ke 8.535,30. 

    Kospi Korea Selatan juga mengalami kenaikan 0,4% ke 2.548,39. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong melonjak 2,6% ke 21.857,92, didorong oleh antusiasme terhadap perkembangan DeepSeek. Shanghai Composite juga naik 0,9% menjadi 3.346,39.

  • Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Benarkan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Kena PHK? Ini Jawaban Menteri Budi Arie – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapang (PPKL). PHK ini dilakukan karena ada kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bukan di-PHK, itu PPKL, Petugas Penyuluh Koperasi Lapang. Bukan di-PHK,” kata Budi dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025).

    Budi Arie memastikan Kementerian KOperasi tetap akan memberdayakan PPKL guna membantu pengembangan perkoperasian di Indonesia.

    “Itu kan skemanya kan barang dan jasa sehingga kita juga ingin mengusahakan supaya mereka (PPKL) tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa pihaknya masih akan menggunakan jasa PPKL untuk membantu meningkatkan semangat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

    “Mungkin nanti kita sesuaikan misalnya Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Ya nantilah, itu masih ada,” katanya.

    Apalagi, menurut Budi, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan koperasi yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 130 ribu yang masih membutuhkan dukungan.

    “Kan gairah masyarakat untuk berkoperasi harus kita tingkatkan, dan itu tentu saja masih kurang, karena kan cakupan koperasi kita kan besar sekali, ada sekitar 130 ribu, negara kita luas,” tutur Budi.

    Dipertanyakan DPR

    Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi, rencana PHK disampaikan pada rapat tersebut.

    Salah satu Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menanyakan terkait rencana efisiensi anggaran Kementerian Koperasi sesuai dengan dasar hukum yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L.

     

  • Menteri PU Tepis Rumahkan Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran – Page 3

    Menteri PU Tepis Rumahkan Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menepis isu merumahkan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) imbas efisiensi anggaran 2025. Seperti diketahui, Kementerian PU terkena pemangkasan jumbo mencapai Rp 81,38 triliun.

    Dody menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Para petugas hanya menunggu perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah anggaran tersedia.

    “Petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Tanpa mereka, swasembada pangan bisa terganggu,” kata Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

    Menurut dia, kehadiran petugas OP jadi bagian tak terpisahkan dalam mencapai swasembada pangan, khususnya untuk keberlanjutan irigasi. “Kementerian PU terus mengupayakan agar para petugas OP dapat kembali bekerja seiring dengan ketersediaan anggaran,” imbuhnya.

    Adapun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU diusulkan menerima anggaran Rp 10,7 triliun. Termasuk untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

    “Saat ini, pemeliharaan rutin tetap berjalan secara terbatas, sementara pemeliharaan berkala menunggu eksekusi anggaran dari Kementerian Keuangan,” terang Dody.

    Kebijakan efisiensi anggaran juga turut menimpa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelanjutan pembangunan proyek ibu kota baru belum ada kelanjutan lantaran anggaran IKN kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

     

  • Mengenal Bisnis Kopi Berkelanjutan dari Mike Dirnt dan Billie Joe Armstrong

    Mengenal Bisnis Kopi Berkelanjutan dari Mike Dirnt dan Billie Joe Armstrong

    Jakarta: Di dunia musik, Green Day dikenal sebagai band punk rock legendaris yang telah menginspirasi banyak orang. 
     
    Namun, di luar panggung, dua personelnya, Mike Dirnt dan Billie Joe Armstrong, telah menciptakan sesuatu yang berbeda, yakni sebuah bisnis kopi yang tidak hanya menawarkan rasa berkualitas tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. 
     
    Pada tahun 2015, mereka meluncurkan Oakland Coffee Works, perusahaan kopi pertama di Amerika Serikat yang menggunakan kemasan kompos bersertifikasi secara eksklusif.

    Lalu, seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk melakukan rebranding menjadi Punk Bunny Coffee pada tahun 2023. Perubahan nama ini terinspirasi oleh maskot ikonik mereka, Bunny, yang kini menjadi wajah baru merek tersebut. 

    Awal perjalanan bisnis kopi Green Day
    Melansir The Cool Down, kisah bisnis ini berawal dari kebiasaan Dirnt dan Armstrong yang gemar menikmati kopi berkualitas. Mereka menjadi “penguji minuman” bagi teman mereka di Oakland yang memanggang kopi untuk berbagai kafe. 
     
    Seiring waktu, mereka semakin tertarik untuk membuat kopi sendiri. Hingga suatu hari, Armstrong menelepon Dirnt dengan ide, “Bagaimana kalau kita memulai perusahaan kopi?” Sejak saat itu, perjalanan mereka dalam dunia kopi pun dimulai.
     
    Namun, perjalanan ini bukan sekadar membangun bisnis kopi biasa. Saat berselancar, Dirnt melihat kantong plastik mengapung di laut, yang membuatnya sadar akan dampak limbah plastik terhadap lingkungan. 
     
    Momen itu menjadi titik balik baginya untuk memastikan bahwa produk Oakland Coffee tidak akan menambah masalah sampah plastik di dunia.
     

    Komitmen terhadap kemasan berkelanjutan
    Sebagai pelopor dalam penggunaan kemasan kompos, Oakland Coffee menghadapi banyak tantangan dalam pengembangannya. Dirnt dan timnya harus mencari alternatif kemasan berbahan dasar tanaman, yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mampu menjaga kesegaran kopi. 
     
    Mereka bekerja sama dengan ilmuwan dan perusahaan biofilm untuk menciptakan solusi inovatif ini.
     
    Setiap bagian dari kemasan, mulai dari tinta, perekat, hingga katup satu arah, harus melalui sertifikasi berulang agar benar-benar memenuhi standar kompos. 
     
    Proses ini bisa memakan waktu hingga 90 hari per pengujian, menjadikannya tantangan besar. Namun, upaya ini sepadan, mengingat 190 juta ton plastik sekali pakai diproduksi setiap tahun dan sebagian besar akhirnya mencemari lautan.
    Dukungan untuk pertanian organik 
    Oakland Coffee tidak hanya berfokus pada kemasan, tetapi juga pada sumber biji kopinya. Mereka bekerja sama dengan petani yang menerapkan metode pertanian organik dan berkelanjutan. 
     
    Setiap kantong kopi yang dijual telah melewati perdagangan yang adil (fair trade), yang memungkinkan perusahaan memberikan dampak positif langsung kepada perkebunan dan petani.
     
    “Selama bertahun-tahun, band kami telah tenggelam dalam membuat kopi organik yang sangat baik dengan fokus yang kuat pada keberlanjutan. Sekarang di tahun kesepuluh kami, kami meluncurkan merek baru kami, Punk Bunny Coffee, dan dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah bekerja sama dengan Keurig dan mendukung inovasi keberlanjutan mereka. Bersiaplah untuk ‘melompat di atas Punk Bunny Coffee,” ucap Drint mengutip teaandcoffee.net
     
    Bisnis kopi ini adalah contoh nyata bagaimana bisnis dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dengan inovasi dalam kemasan kompos, praktik pertanian organik, dan kepedulian terhadap komunitas petani, mereka membuktikan bahwa industri kopi dapat berkembang tanpa merusak lingkungan. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • AS Cabut dari Perjanjian Paris, Pertamina Bakal Gencar Cari Sumber Migas Baru – Page 3

    AS Cabut dari Perjanjian Paris, Pertamina Bakal Gencar Cari Sumber Migas Baru – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement. Tindakan dari Donald Trump ini menarik perhatian Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo.

    Menurut Hashim, dengan keluarnya AS ini membuat Perjanjian Iklim Paris tidak adil untuk Indonesia.

    “Kalau Amerika Serikat tidak mau menuruti perjanjian internasional (Paris Agreement), kenapa negara seperti Indonesia harus mematuhi (Paris Agreement)?” ujar Hashim dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Hashim membandingkan emisi karbon antara AS dengan Indonesia. Amerika Serikat menghasilkan kurang lebih 13 ton karbon per kapita per tahun. Sedangkan, Indonesia menghasilkan 3 ton karbon per kapita per tahun.

    Menurut Hashim, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran di AS yang lebih besar dibanding Indonesia, bahkan salah satu negara pencemar terbesar di dunia.

    “Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?” ucap Utusan Presiden di Bidang Iklim tersebut.

    Oleh karena itu, Hashim menyampaikan Indonesia masih mempelajari lebih lanjut dampak dari keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Yang jelas, lanjut dia, masa depan penuh dengan ketidakpastian, utamanya soal transisi energi. Implikasinya, Indonesia harus merencanakan program pembangunan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

    “Indonesia selalu mau menjadi anak baik, the good boy. Tapi, the big boys (anak-anak besar), belum tentu jadi good boy juga, kan?” kata Hashim.

     

  • Efiesiensi Prabowo: PSO PT KAI Tak Dipotong, Anggaran Tiket Mudik Aman

    Efiesiensi Prabowo: PSO PT KAI Tak Dipotong, Anggaran Tiket Mudik Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyebutkan anggaran public service obligation (PSO) sebesar Rp4,79 triliun, masih sama seperti sebelum efisiensi anggaran. 

    Vice President of Public Relation KAI Anne Purba menjelaskan anggaran PSO untuk KAI masih sebesar Rp4,79 triliun untuk tahun anggaran 2025, termasuk untuk pengadaan PSO tiket kereta mudik Lebaran 2025. 

    “PSO sama sekali tidak dipotong, rute sudah ditentukan setelah dikaji dan lainnya sehingga rute tersebut dapat subsidi,” kata Anne di Kementerian Perhubungan, Rabu (12/2/2025). 

    Sebagai informasi, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025, subsidi PSO yang dianggarkan Kemenhub untuk KAI yaitu sekitar Rp4,79 triliun yang digunakan untuk KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta dan LRT Jabodebek. 

    Anne juga mengatakan kuota tiket mudik lebaran kereta ekonomi PSO juga tidak ada pengurangan. Meski demikian pihaknya tidak dapat merincincikan jumlah total tiket kereta yang disediakan untuk periode Lebaran 2025. 

    Saat ini, KAI hanya menjual tiket kereta reguler bukan kereta tambahan untuk mudik. Penambahan perjalanan masih dalam kajian KAI. 

    “Tidak ada pemotongan [kuota]. Tarif kita [harga tiket] merupakan subsidi PSO ditambah harga tiket yang dibebankan ke penumpang,” kata Anne. 

    Seperti yang diketahui, tiket kereta api api Lebaran sudah dapat dipesan H-45 sebelum keberangkatan. Layanan pemesanan dibuka pada pukul 00.00 WIB.

  • Ekonom Bright Institute Dorong Insentif Pajak Dikurangi dalam APBN 2025

    Ekonom Bright Institute Dorong Insentif Pajak Dikurangi dalam APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa dalam optimalisasi penerimaan 2025 dapat dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap belanja perpajakan yang tahun ini direncanakan mencapai Rp445,5 triliun.

    Dikutip dari laman resmi Dirjen Pajak, belanja perpajakan adalah transfer yang diberikan kepada publik bukan melalui bantuan atau belanja langsung, namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan yang berlaku. Harapannya, keringanan pajak melalui insentif tersebut dapat mendorong produktivitas sektor terkait dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Ekonom Bright Institute Awalil Rizky dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI untuk membahas kebijakan penerimaan perpajakan terhadap APBN, Rabu (12/2/2025), menilai target belanja perpajakan tersebut terlalu besar. 

    “Belanja perpajakan, mohon dirinci, Pak. Rp445,5 triliun itu apa tidak kebanyakan? Saya usul Rp300 triliun,” ujarnya.

    Awalil memandang belanja perpajakan sebagai salah satu aspek yang dapat disisir untuk memastikan nilainya serta kesesuaiannya dengan tujuan pemberian insentif tersebut. Menurutnya, jika belanja perpajakan dapat dikurangi dengan tepat, terdapat potensi kenaikan penerimaan perpajakan.

    Meski demikian, Awalil masih menelisik lebih rinci potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari pengurangan belanja perpajakan.

    Ia menyampaikan bahwa penelisikan lebih cermat atas masing-masing item memungkinkan adanya pengurangan total, meskipun beberapa item berpotensi bertambah.

    Namun, ia mempertanyakan kepada pemerintah maupun DPR mengenai keberadaan kajian manfaat belanja perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi.

    “Adakah kajian tentang manfaat belanja perpajakan selama ini atau kesesuaiannya dengan tujuan kebijakan?” tanyanya.

    Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2023, pemerintah paling banyak memberikan insentif pajak kepada sektor industri pengolahan senilai Rp91,7 triliun. Estimasi 2024 dan 2025 masing-masing diperkirakan senilai Rp107,7 triliun dan Rp122,3 triliun.

    Secara historis, belanja perpajakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2020, tercatat senilai Rp246,1 triliun. Kemudian, pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021, meningkat menjadi Rp314,6 triliun.

    Pada 2022, belanja perpajakan semakin meningkat ke angka Rp341,1 triliun dan terealisasi sebesar Rp362,5 triliun pada 2023. Sementara itu, pada 2024 diproyeksikan mencapai Rp399,9 triliun.

    Adapun, pemerintah membutuhkan penerimaan negara dalam APBN 2025 senilai Rp3.005,1 triliun, yang sebagian besar bersumber dari perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, terdiri atas penerimaan pajak senilai Rp2.189,3 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai senilai Rp301,6 triliun.

    Sementara itu, kebutuhan belanja pemerintah mencapai Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun.

  • Penyaluran Kredit Usaha Berorientasi Ekspor BNI Tembus Rp33,6 Triliun – Halaman all

    Penyaluran Kredit Usaha Berorientasi Ekspor BNI Tembus Rp33,6 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (BNI) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas hingga mampu go global melalui program BNI Xpora.

    Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan, BNI Xpora merupakan program BNI dalam memperkuat ekosistem UKM berorientasi ekspor yang bertujuan untuk Go Productive, Go Digital, dan Go Global.

    Program ini juga mempermudah diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha di luar negeri untuk mendapatkan produk dari Indonesia.

    Hingga akhir Desember 2024, total outstanding kredit usaha berorientasi ekspor BNI mencapai Rp33,6 triliun kepada 18.432 debitur. Adapun nilai transaksi perdagangan mencapai Rp108,04 triliun.

    “Ke depan, BNI akan terus mendukung lebih banyak pelaku UMKM berorientasi ekspor sehingga bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” kata Okki dikutip Rabu (12/2/2025).

    Salah satu UKM yang masuk dalam program BNI Xpora yakni produsen tempe PT Azaki Food Internasional.

    Azaki Food, yang telah berdiri sejak 2005 di Bogor, berhasil bertransformasi hingga produknya menembus pasar ekspor ke 10 negara berkat dukungan BNI Xpora.

    Direktur Azaki Food, Cucup Ruhiyat, mengungkapkan, usaha tempenya semula bernama Rumah Tempe Azaki. Kemudian, pada 2019, bisnisnya terus berkembang dan berganti nama menjadi PT Azaki Food Internasional (PT AFI).

    Azaki Food terus berkembang menembus pasar global dengan melakukan berbagai inovasi, memenuhi sertifikasi internasional, dan penguatan manajerial.

    Cucup mengaku, dengan potensi yang ada, manajemen terus berfokus untuk merespons cepat setiap peluang bisnis yang tersedia.

    “Hari ini, produk Tempe Azaki sudah menguasai hampir seluruh pasar modern di Jabodetabek dan sudah diekspor ke 10 negara di dunia, mulai dari Hong Kong, Jepang, hingga Amerika Serikat,” kata Cucup.

    Cucup melanjutkan bahwa program BNI Xpora, yang ia kenal sejak 2021, turut berkontribusi pada perkembangan bisnisnya.

    “Sangat berdampak sekali karena dengan fasilitas dari Xpora di saat yang tepat, Azaki bisa memanfaatkan setiap momentum peluang pengembangan secara maksimal,” ujar Cucup.

     

  • Indonesia Harus Ambil kesempatan dari Kebijakan Ekonomi Donald Trump – Page 3

    Indonesia Harus Ambil kesempatan dari Kebijakan Ekonomi Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor untuk beberapa negara seperti China, Kanada, dan Meksiko, tengah jadi sorotan dunia saat ini. Beberapa negara melihat ini bukan ancaman tetapi justru peluang dari kebijakan Donald Trump tersebut.

    Ketua Dewan Pembina Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai, imbas kebijakan Trump bisa dilihat dari beberapa sisi. Menurutnya, Indonesia bisa mengambil sudut pandang positif terhadapnya.

    “Untuk kita, kita harus melihat peluangnya. Misalnya contoh, kalau mereka enggak mau beli produk China, kalau produk Indonesia gimana?” kata Arsjad di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Dengan begitu, pengusaha China akan lebih banyak investasi di Indonesia. Kalau enggak, tidak bisa dia jualan,” dia menambahkan.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mengambil sisi positif dari kebijakan Trump, lantaran banyak potensi perdagangan yang bisa dikawal oleh Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia pun didorong untuk bisa bersinergi dengan negara tetangga dalam menyikapinya.

    “Di sisi ini juga yang penting, bicara mengenai, kenapa enggak Indonesia, kenapa enggak Asean, menjadi the supply chain,” ujar Arsjad.

    Sudut pandang terhadap kebijakan Donald Trump pun telah beberapa kali diutarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Khususnya setelah Amerika Serikat memilih keluar dari Paris Agreement.

    Bahlil bilang, keputusan Trump hengkang dari Paris Agreement membuat batu bara kembali dibutuhkan. Utamanya sebagai sumber kelistrikan yang lebih hemat biaya dibanding energi baru terbarukan (EBT).

    “Kita pikir batu bara udah mau selesai, eh bernyawa lagi barang ini. Jadi bapak/ibu semua, memang batu bara ini jujur saya katakan harganya jauh lebih murah,” kata Bahlil di Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025) kemarin.

     

  • Penerbitan Faktur Lewat Coretax dan e-Faktur, Ditjen Pajak Sinkronisasi Data Setiap Hari

    Penerbitan Faktur Lewat Coretax dan e-Faktur, Ditjen Pajak Sinkronisasi Data Setiap Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak melakukan sinkronisasi data setiap hari usai penerbitan faktur pajak bisa menggunakan beberapa saluran yaitu Coretax dan e-Faktur Desktop.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menegaskan sinkronisasi faktur pajak di Coretax dan e-Faktur Desktop perlu dilakukan agar menghindari inkonsistensi data.

    “Agar faktur pajak tersebut bisa segera digunakan sebagai Pajak Keluaran [bagi penjual] ataupun Pajak Masukan [bagi pembeli] sehari setelah penerbitan faktur,” jelas Dwi Astuti kepada Bisnis, Rabu (12/2/2025).

    Dia menjelaskan selain di Coretax dan e-Faktur Desktop, wajib pajak juga bisa menerbitkan faktur pajak melalui saluran pihak ketiga yaitu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak.

    “Faktur pajak yang diterbitkan melalui masing-masing saluran tersebut akan terkompilasi pada menu eFaktur Pajak di Coretax DJP serta dapat digunakan untuk pembuatan SPT Masa PPN,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia memastikan ada sejumlah saluran penerbitan faktur pajak namun tidak akan merepotkan wajib pajak seperti keluhan kalangan pengusaha.

    Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama misalnya, yang meminta agar Ditjen Pajak bisa memastikan bahwa data dalam Coretax (sistem baru) dan DJP Online (sistem lama) tersinkronisasi.

    “Sehingga nanti yang dikerjakan melalui DJP Online juga bisa terekam di Coretax, sehingga ke depan tidak perlu dikerjakan berulang,” jelas Siddhi kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

    Senada, Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan menilai penggunaan dua sistem administrasi perpajakan berpotensi menimbulkan perbedaan data dan sinkronisasi.

    Rinto menjelaskan, penggunaan dua sistem dapat menyebabkan inkonsistensi data apabila tidak ada mekanisme sinkronisasi yang efektif sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam audit atau pemeriksaan pajak di masa depan.

    “Kalau lawan transaksi pakai e-Faktur, kemudian kita pakai Coretax, maka datanya masih perlu disinkronkan karena perbedaan nomor faktur. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

    Sebagai informasi, sebelumnya Komisi XI DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk membahas permasalahan implementasi Coretax.

    Pada rapat tersebut, Komisi XI DPR khawatir penerimaan negara terganggunya akibat permasalahan implementasi Coretax yang masih kerap ditemukan usai diluncurkan pada 1 Januari 2025.

    Oleh sebab itu, Komisi XI meminta Ditjen Pajak untuk memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi agar setoran pajak tidak terganggu.

    Bahkan, Dewan sempat meminta agar pengimplementasian Coretax ditunda. Kendati demikian, terjadi perdebatan.

    Pada akhirnya disepakati jalan tengah yaitu Coretax tetap berjalan namun Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem perpajakan yang lama seperti DJP Online hingga e-Faktur Desktop.