Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Kemenperin Mau Rilis Aturan Baru, Industri Wajib Lapor Emisi & Perdagangan Karbon

    Kemenperin Mau Rilis Aturan Baru, Industri Wajib Lapor Emisi & Perdagangan Karbon

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap rencana penerbitan surat edaran dan peraturan baru untuk pelaku usaha industri yang mewajibkan lapor emisi karbon gas rumah kaca dan polutan. Hal ini sebagai langkah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2050 untuk industri.

    Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Kemenperin, Sri Gadis Pari Bekti mengatakan pihaknya telah merancang berbagai roadmap dalam rangka mengurangi emisi karbon, sekaligus mendorong penciptaan industri hijau. 

    “Dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran untuk industri wajib laporan emisi, bukan hanya emisi GRK tapi juga polutan,” kata Sri dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (12/2/2025). 

    Dalam hal ini, Sri juga menerangkan bahwa Kemenperin telah menggodok peta jalan atau roadmap untuk perdagangan karbon yang rampung tahun lalu.

    Peta jalan tersebut merujuk pada Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 

    Sebagai tindak lanjut, tahun ini Kemenperin akan mempersiapkan peta jalan khususnya terkait dengan penetapan batas emisi dan pemberian allowance untuk pelaku usaha.  

    “Dari sektor industri mungkin belum tentu semua pelaku siap karena kita industri menggunakan energi, tentu energi akan memicu emisi, harapannya kami di industri harus bisa dekarbonisasi,” tuturnya. 

    Untuk membantu penyusunan peta jalan batasan emisi industri, Kemenperin memerlukan database yang tepat. Terlebih, setiap sektor manufaktur dinilai menghasilkan emisi yang berbeda-beda. 

    “Setelah surat edaran, akan ada kewajiban atau aturan Kemenperin terkait pengurangan emisi sektor industri dan di dalamnya bagaimana perdagangan karbon di sektor industri. Ini akan ada skala prioritas, mana subsektor yang siap untuk didahulukan, ada fase-fasenya, prioritasnya,” terangnya. 

    Dalam hal ini, Kemenperin telah menyoroti 9 subsektor industri prioritas yang akan didorong untuk dekarbonisasi yaitu semen, amonia, besi dan baja, pulp & kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta alat transportasi. 

    Lebih lanjut, dalam catatannya juga terdapat opsi perdagangan emisi untuk industri dengan allowance berbasis intensitas emisi (allowance fee). Adapun skema yang diterapkan yakni pendekatan batas atas dengan intensitas emisi yang merujuk pada Standar Industri Hijau (SIH) dan inventory profile emisi sebagai dasar penentuan izin emisi. 

    “Kita akan komitmen perubahan iklim dan NZE dari sketor industri dengan 2 roadmap itu harus berbarengan artinya ketika nanti dekarbonisasi, upaya-upaya sektor industri juga perlu bantuan pemerintah dan industri juga bagaimana itu efisien,” pungkasnya. 

  • Proyek Multiyears Akan Molor karena Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 Triliun  – Halaman all

    Proyek Multiyears Akan Molor karena Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 Triliun  – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, proyek yang sudah terkontrak atau multi years contract (MYC) berpotensi akan molor imbas adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun.

    Kementerian PU memiliki alokasi anggaran senilai Rp 110,95 triliun dengan efisiensi anggaran Rp 81,38 triliun dan sisa pagu anggaran Rp 29,57 triliun.

    Namun, Dody memastikan bahwa proyek multiyears tidak berhenti. Namun pembangunannya akan jauh lebih lama dari yang ditargetkan.

    “Semua multiyears kontrak sementara waktu kita molor kan, diperpanjang, bukan dihentikan. Diperpanjang direlaksasi,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dody mengatakan, beberapa proyek yang sedang berjalan dipastikan tetap lanjut misalnya Bendungan Cibeet, Cariu Jonggol Bogor dan Bendungan Cijurey Jonggol.

    “Iya, insya Allah tetap lanjut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), efisiensi ini mengakibatkan sejumlah pembangunan infrastruktur terkena dampaknya.

    Di bidang sumber daya air terkena efisiensi sebesar Rp 27,72 triliun.

    Efisiensi di bidang sumber daya air antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, prasarana air baku, pengendali banjir, pengaman pantai, serta pengendali lahar dan sedimen.

    Berikutnya, di bidang bina marga, efisiensi anggaran sebesar Rp 24,38 triliun.

    Di antaranya dikenakan untuk pembangunan jalan, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, pembangunan flyover atau underpass dan terowongan, pembangunan jalan bebas hambatan, serta preservasi rutin jalan raya.

    Untuk bidang cipta karya, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 7,75 triliun.

    Di bidang cipta karya, pembangunan infrastruktur yang terkena efisiensi seperti pembangunan, peningkatan, dan perluasan spam. Lalu, sistem pengelolaan air lembah dan persampahan juga terdampak.

    Pengembangan kawasan dan penataan kawasan pariwisata turut terkena.

    Pembangunan gedung dan penataan bangunan serta lingkungan juga ikut terkena dampak.

    Di bidang prasarana strategis terkena pemangkasan sebesar Rp 20,69 triliun. Beberapa pembangunan yang terkena seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, rehabilitasi renovasi permukiman, prasarana olahraga, dan prasarana lainnya.

     

  • PGN Dukung Perajin Sulaman Tradisional Ekspansi Pasar di Inacraft 2025

    PGN Dukung Perajin Sulaman Tradisional Ekspansi Pasar di Inacraft 2025

    Hukuman Harvey Moeis Diperberat dalam Kasus Korupsi Timah, Suami Sandra Dewi Bakal Dipenjara 20 Tahun

    18 menit yang lalu

    Sidang Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto Digelar PN Jaksel Hari Ini

    23 menit yang lalu

    Bantuan USAID Dibekukan, NGO Indonesia Didorong Cari Alternatif Pendanaan

    26 menit yang lalu

  • Ekosistem Biomassa Berbasis Kerakyatan Didorong Demi Energi Bersih dan Keberlanjutan

    Ekosistem Biomassa Berbasis Kerakyatan Didorong Demi Energi Bersih dan Keberlanjutan

    Jakarta: Pengembangan energi baru terbarukan semakin gencar dilakukan di Indonesia. Salah satu langkah nyata dalam transisi energi ini adalah pengembangan ekosistem biomassa berbasis masyarakat di Gunungkidul, Yogyakarta. 
     
    Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Keraton Yogyakarta dan masyarakat lokal, dengan tujuan meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi karbon.
    Pengembangan biomassa
    Sebagai bagian dari strategi energi hijau, program ini mencakup penanaman 50.000 pohon multifungsi di atas lahan seluas 15 hektar di Kalurahan Karang Asem. Pohon yang ditanam, seperti Gamal, Kaliandra, Indigofera, dan Gmelina (Jati Putih).
     
    Pohon-pohon itu memiliki manfaat ganda yakni daunnya dapat digunakan sebagai pakan ternak, sementara ranting dan batangnya menjadi bahan baku biomassa untuk mendukung cofiring di PLTU.

    Selain itu, rumah bibit yang dikelola oleh masyarakat setempat juga diresmikan untuk memastikan suplai bibit berkelanjutan. Rumah bibit dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat untuk memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
     

    Direktur Biomassa PLN EPI, Antonius Aris Sudjatmiko, menjelaskan program ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung transisi energi melalui pengembangan biomassa sebagai bahan bakar pengganti batu bara. 
     
    “Ekosistem biomassa ini tidak hanya mendukung ketahanan energi, tetapi juga ketahanan pangan dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal”, ungkap dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Februari 2025.
    Sinergi untuk keberlanjutan energi dan ekonomi lokal
    Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam keberhasilan program ini. Keraton Yogyakarta, melalui Kepala Bebadan Pangreksaloka, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo, menegaskan komitmennya terhadap program berbasis keberlanjutan.
     
    “Keraton Yogyakarta selalu mendukung program yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan komitmen ini, kami memberikan izin penggunaan Sultan Ground tanpa biaya untuk mendukung masyarakat,” jelas dia.
    Mendorong transisi energi dan pengurangan emisi karbon
    Pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar alternatif menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menekan emisi karbon. 
     
    Teknologi cofiring biomassa yang diterapkan di PLTU telah menghasilkan energi bersih sebesar 575,4 GWh sejak 2023.
     
    Hingga 2025, program penanaman di Gunungkidul telah mencakup lebih dari 150.000 pohon multifungsi di berbagai lokasi, termasuk Sultan Ground dan Tanah Kas Desa di Kalurahan Gombang dan Karang Asem. 
     
    Keberhasilan ini membuka peluang untuk diterapkan di daerah lain seperti Cilacap dan Tasikmalaya, menunjukkan bahwa model energi terbarukan berbasis kerakyatan dapat diadopsi secara luas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Hapus Program Pengelolaan Limbah dan Sampah

    Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Hapus Program Pengelolaan Limbah dan Sampah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghentikan program sistem pengelolaan air limbah dan persampahan akibat pemotongan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dalam rangka efisiensi.

    Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). Ia mengungkapkan efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan yang sebelumnya dijalankan Direktorat Cipta Karya.

    “Pemotongan anggaran ini memengaruhi pencapaian target prioritas, khususnya di Direktorat Cipta Karya, dengan nilai efisiensi mencapai Rp 27,72 triliun,” ujar Dody di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dody memerinci pemangkasan anggaran berdampak pada beberapa proyek penting. Kementerian PU menghentikan pembangunan dan peningkatan kapasitas 40 liter per detik serta perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak 863 sambungan rumah (SR).

    Pihaknya juga menghentikan  pembangunan sistem pengelolaan limbah untuk 10.240 keluarga serta fasilitas persampahan untuk 9.540 keluarga. Pembangunan infrastruktur lainnya yang juga dihentikan, yakni proyek Sanimas di 1.400 lokasi, LPK di 825 lokasi, dan TPS3R di 100 lokasi.

    Kementerian PU juga melakukan penundaan pengembangan kawasan seluas 118,5 hektare serta penataan kawasan pariwisata seluas 3 hektare. Selain itu, Kementerian PU juga melakukan penundaan pembangunan 9 sembilan unit bangunan gedung serta penataan 13 kawasan.

    Dody juga menegaskan akibat pemotongan anggaran ini, Kementerian PU tidak akan melaksanakan proyek infrastruktur baru, baik yang bersifat tahun tunggal (single year contract/SYC) maupun tahun jamak (multi year contract/MYC).

    Namun, proyek tahun jamak yang telah berjalan tidak dihentikan akibat efisiensi anggaran, melainkan mengalami penyesuaian jadwal.

    “Semua proyek MYC untuk sementara waktu kami tunda, bukan dihentikan, tetapi direlaksasi agar tetap bisa berlanjut,” pungkasnya.

  • Harga Minyak Berpeluang Turun Usai Perang Rusia-Ukraina Berakhir – Page 3

    Harga Minyak Berpeluang Turun Usai Perang Rusia-Ukraina Berakhir – Page 3

    Sebelumnya, harga minyak melanjutkan kenaikan pada hari Selasa (Rabu waktu Jakarta). Harga minyak dunia naik di tengah kekhawatiran atas pasokan minyak Rusia dan Iran serta ancaman sanksi meskipun ada kekhawatiran bahwa meningkatnya tarif perdagangan dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi global.

    Dikutip dari CNBC, Rabu (12/2/2025), harga minyak mentah Brent naik USD 1,11, atau 1,46%, pada USD 76,98 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 99 sen atau 1,37% menjadi USD 73,31.

    Kedua patokan harga minyak dunia tersebut membukukan keuntungan hampir 2% pada sesi sebelumnya setelah tiga kerugian mingguan berturut-turut.

    “Dengan tindakan keras AS terhadap ekspor Iran dan sanksi yang masih menggerogoti aliran minyak Rusia, mutu minyak mentah Asia tetap kuat dan mendukung reli dari kemarin,” kata Analis Minyak PVM, John Evans.

    Pengiriman minyak Rusia ke China dan India, importir minyak mentah utama dunia, telah terganggu secara signifikan oleh sanksi AS bulan lalu yang menargetkan kapal tanker, produsen, dan perusahaan asuransi.

    Kekhawatiran pasokan bertambah parah dengan adanya sanksi AS terhadap jaringan pengiriman minyak Iran ke Tiongkok setelah Presiden Donald Trump mengembalikan “tekanan maksimum” terhadap ekspor minyak Iran minggu lalu.

     

     

  • Efisiensi Anggaran, Kementerian Transmigrasi Kekurangan Rp 50 Miliar untuk Gaji Pegawai

    Efisiensi Anggaran, Kementerian Transmigrasi Kekurangan Rp 50 Miliar untuk Gaji Pegawai

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Transmigrasi mengaku kekurangan untuk membayar gaji pegawai karena pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pagu awal kementerian ini Rp 122,4 miliar. Namun, setelah pemotongan pagu anggarannya tersisa Rp 43,16 miliar.

    “Kekurangan gaji pegawai kami sejumlah Rp 50 miliar akan diusulkan ke bendahara umum negara sesuai arahan menteri keuangan,” kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara pada rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dia menjelaskan saat ini pegawai Kementerian Transmigrasi memiliki 637 orang pegawai. Dari jumlah itu, ASN Kementerian Transmigrasi berjumlah 303 orang.

    Sebanyak 88 orang lainnya adalah ASN yang baru dipindahkan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lalu ada 246 orang pegawai non-ASN.

    Iftitah mengatakan efisiensi anggaran tak hanya berdampak ke gaji pegawai. Dia menyebut ada sejumlah program yang kena imbas efisiensi.

    “Begitu juga dengan beberapa insentif petugas kesehatan dan pendidikan, termasuk petugas satuan permukiman dan keamanan yang mungkin terganggu, termasuk pemberian beasiswa di antaranya 142 orang yang sudah jalan sejak 2020-2024,” ucap Iftitah terkait efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
     

  • Harga Emas Makin Tinggi, Begini Cara Investasi yang Tepat Agar Cuan Maksimal

    Harga Emas Makin Tinggi, Begini Cara Investasi yang Tepat Agar Cuan Maksimal

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas telah melonjak 10,8% secara year to date (ytd) hingga mencapai level US$  2.900 per troy ounce. Kenaikan ini masih berpotensi berlanjut di tengah ketidakpastian akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Lalu, bagaimana strategi investasi emas agar keuntungan maksimal?

    Analis Komoditas Doo Financial Futures Lukman Leong menyarankan investor untuk memanfaatkan momentum ini dengan membeli emas. Meski demikian, banyak investor yang khawatir harga emas sudah terlalu tinggi dan berisiko mengalami koreksi. Namun, menurut Lukman, tidak ada yang bisa memastikan kapan koreksi akan terjadi.

    “Memang harga emas di level sekarang agak riskan karena lebih besar potensi downside. Namun, kita tidak pernah tahu, bisa juga tidak (turun), tetapi melanjutkan kenaikan. Walaupun kadang secara teknis, secara fundamental idealnya koreksi, tetapi itu bukan sesuatu yang absolute,” ujar Lukman Leong dalam Investor Market Today, Rabu (12/2/2025).

    Lukman menyarankan agar investor tidak mengalokasikan seluruh dana investasi untuk membeli emas dalam satu waktu. Sebaiknya, investasi dibagi dalam beberapa periode dengan harga berbeda-beda.

    Apabila harga turun, investor dapat melakukan akumulasi. Sebaliknya, apabila harga naik, tidak ada salahnya tetap membeli.

    “Bisa aja ketika harga naik, dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi pada ujungnya kita akan memiliki harga emas yang cukup ideal,” kata Lukman.

    Sebelumnya, harga emas dunia melonjak hingga menembus level US$ 2.911 pada perdagangan Senin (10/2/2025). Kenaikan ini mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) untuk ketujuh kalinya pada 2025.

  • Kabar Baik, PNS Guru hingga Dosen Bisa Dapat Izin dan Tugas Belajar – Page 3

    Kabar Baik, PNS Guru hingga Dosen Bisa Dapat Izin dan Tugas Belajar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menyampaikan kabar baik bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS guru, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik). Mereka rencananya akan diberikan kemudahan prosedur kepegawaian terkait izin belajar, tugas belajar, dan pencantuman gelar.

    Kabar ini disampaikan saat membuka Sharing Knowledge Manajemen Talenta ASN di lingkup BKN dan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia, Rabu (12/02/2025), secara daring.

    Rencana kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Kepala BKN beserta jajaran dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Satryo Soemantri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti.

    “Sejumlah kebijakan positif telah disepakati untuk memudahkan ASN guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mendukung pengembangan karier dan kompetensi mereka,” terang Kepala BKN.

    Lebih lanjut, Zudan bersama Menteri Dikti Saintek dan Menteri Dikdasmen telah sepakat untuk memberikan kemudahan dalam proses izin belajar, tugas belajar, dan pencantuman gelar bagi ASN.

    Kebijakan ini juga mencakup rencana pemutihan bagi ASN yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2, atau S3 tanpa memiliki izin atau tugas belajar sebelumnya.

    “Bagi yang sudah lulus, silakan diurus. Kemudian bagi yang sudah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetapi terlampau waktunya, tidak perlu perpanjangan, tetap kita akui. Ini berlaku juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi C, karena tidak semua perguruan tinggi di daerah memiliki akreditasi B atau bahkan A,” jelasnya.

    Selanjutnya, rencana kebijakan ini juga akan mempertimbangkan penghapusan batasan jarak dan metode pembelajaran, baik melalui e-learning, hybrid, maupun full-time. Semua akan diakui sebagai upaya pengembangan profesi ASN.

    Menurut Zudan Arif, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak ASN untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala prosedur birokrasi yang rumit.

  • Efisiensi Anggaran, KY Hentikan Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Stop Lisensi Microsoft 365

    Efisiensi Anggaran, KY Hentikan Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Stop Lisensi Microsoft 365

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah mengungkapkan KY melakukan rekonstruksi anggaran 2025 sebesar Rp 74,7 miliar dari pagu awal Rp 184,5 miliar. Awalnya, KY diminta melakukan efisiensi sebesar Rp 100 miliar sesuai instruksi Presiden terkait efisiensi APBN dan APBD 2025, sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

    “Berdasarkan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga per 11 Februari 2025, terdapat penyesuaian efisiensi dari Rp 100 miliar menjadi Rp 74,7 miliar. Dengan demikian, pagu efektif KY pada 2025 menjadi Rp 109,8 miliar,” ujar Siti dalam rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    KY mengidentifikasi dampak efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pagu yang tersedia melalui penetapan prioritas, baik dalam pelaksanaan perkantoran maupun tugas kelembagaan. Salah satu langkah utama adalah perubahan metode kerja agar tetap efisien tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

    “Dengan pagu efektif KY sebesar Rp 109,8 miliar, efisiensi dilakukan pada belanja perkantoran hingga 40%. Ini mencakup penghematan listrik dan air di pusat serta daerah, sewa kantor penghubung di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, honorarium, serta tinjauan kontraktual layanan perkantoran,” jelas Siti.

    Selain itu, KY juga memperketat perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan skala prioritas dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri. Penghematan lainnya dilakukan melalui efisiensi belanja layanan video conference, lisensi Microsoft 365, serta lisensi lainnya yang mendukung metode kerja work from anywhere (WFA).

    “KY tetap mengupayakan penyelesaian pekerjaan secara daring dan menjalankan fungsi layanan publik tanpa gangguan,” tambahnya.

    Siti mengakui efisiensi anggaran ini berdampak pada rencana kerja KY, termasuk dalam pelayanan publik dan penegakan kode etik serta pedoman perilaku hakim. Oleh karena itu, KY meminta pemerintah mempertimbangkan kembali nilai efisiensi agar pagu anggaran 2025 dapat disesuaikan.

    “Dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, kami tetap mempertimbangkan kebutuhan perkantoran dan pelaksanaan tugas lembaga. Dengan perhitungan yang telah dilakukan, kami mengusulkan pagu KY 2025 sebesar Rp 172 miliar dengan mempertimbangkan efisiensi belanja,” pungkasnya.