Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Kejar Target Swasembada Energi, Menko Airlangga Rayu UEA Perbesar Investasi di Indonesia

    Kejar Target Swasembada Energi, Menko Airlangga Rayu UEA Perbesar Investasi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengajak Uni Emirat Arab (UEA) untuk meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya di sektor energi.

    Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei, di Dubai, Selasa (11/2/2025).

    Airlangga menekankan pentingnya percepatan transisi ke energi hijau di Indonesia dengan skala proyek yang lebih besar.

    “Kita harus berpikir besar, bukan hanya dalam skala megawatt (MW), tetapi sudah dalam gigawatt (GW). Dengan energi yang cukup, kita bisa menciptakan berbagai peluang industri baru,” kata Airlangga dalam keterangan resminya, Rabu (12/2/2025).

    Pemerintah Indonesia, lanjut Airlangga, sangat terbuka terhadap investasi yang mendukung transisi energi hijau dan penguatan pemenuhan kebutuhan energi nasional atau swasembada energi.

    Di sisi lain, Menteri Suhail menyatakan ketertarikan UEA untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi hijau di Indonesia. Salah satu rencana kerja sama yang dibahas adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi domestik, tetapi juga membuka peluang ekspor listrik ke negara tetangga.

    UEA juga berkomitmen menjadi mitra strategis dalam industrialisasi Indonesia, termasuk mendukung pembentukan sistem power grid di ASEAN yang hingga kini belum terealisasi.

    “Kami berminat untuk meningkatkan investasi dan siap mendukung Indonesia menciptakan peluang ekonomi baru melalui investasi di sektor energi, digitalisasi, dan industrialisasi,” ungkap Menteri Suhail.

    Dengan kerja sama ini dan juga peluang investasi UEA, diharapkan Indonesia dapat mempercepat transisi energi hijau dan mencapai target swasembada energi.

  • Kemenpar Minta Tambahan Anggaran Rp2,25 Triliun di Tengah Efisiensi

    Kemenpar Minta Tambahan Anggaran Rp2,25 Triliun di Tengah Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) masih mengusahakan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,5 triliun, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).

    “Kemenpar masih mengusahakan usulan tambahan sebesar Rp2,25 triliun sebagaimana pernah kami sampaikan ke komisi VII,” kata Widiyanti, Rabu (12/2/2025).

    Widiyanti mengatakan, usulan tambahan anggaran akan diprioritaskan untuk kegiatan promosi dan penyelenggaraan event agar target yang diberikan tahun ini dapat tercapai.

    Tahun ini, kontribusi sektor pariwisata ke produk domestik bruto (PDB) ditargetkan sebesar 4,6% dengan devisa pariwisata di kisaran US$19 miliar – US$22,1 miliar.

    Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan sebesar 14,6 juta – 16 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1,08 miliar. Selain itu, tenaga kerja yang terserap di sektor ini ditargetkan sebesar 25,8 juta.

    Adapun Kemenpar menjadi salah satu kementerian yang terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. 

    Widiyanti menyebut, pihaknya diminta melakukan efisiensi sebesar Rp603,8 miliar dari total pagu 2025 Rp1,48 triliun. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran yang dapat digunakan Kemenpar tahun ini sebesar Rp603,8 miliar.

    Sisa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp320,7 miliar, badan pelaksana otorita Rp19,8 miliar, dan politeknik pariwisata Rp263 miliar. 

    Dengan adanya efisiensi Rp783,8 miliar menjadi Rp603,8 miliar, Widiyanti mengungkap bahwa kementeriannya diminta untuk memprioritaskan lima program unggulan. Program itu yakni gerakan wisata bersih, tourism 5.0 AI, pariwisata naik kelas, event dengan IP Indonesia, dan desa wisata.

    Dia mengatakan, kelima program ini mendukung empat dari delapan Asta Cita. Selain itu, Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata secara menyeluruh, sesuai dengan target yang diberikan.

  • Anggaran Dipangkas 42,4%, Wamen ESDM: Tidak Mengganggu!

    Anggaran Dipangkas 42,4%, Wamen ESDM: Tidak Mengganggu!

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipangkas sebesar Rp 1,65 triliun menjadi Rp 2,25 triliun. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan kegiatan rutin operasional di ESDM tetap berjalan.

    Yuliot mengatakan pihaknya dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dia memastikan efisiensi anggaran ini tidak mengganggu jalannya program serta kegiatan di ESDM.

    “Ya kita kan BLU dan PNBP. Jadi, kita akan optimalisasi untuk pelaksanaan kegiatan di ESDM. Tidak akan mengganggu. Jadi kegiatan rutin operasional tetap berjalan,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut dampak kepada pemantauan aktivitas gunung api, Yuliot hanya menyebut kegiatan yang bersifat rutinitas tetap dilakukan. Sebagai informasi, anggaran Badan Geologi dipangkas sebesar Rp 193 miliar dari sebelumnya Rp 488 miliar.

    “Ya kita berdoa bersama supaya gunung api ga ada yang aktif. Mungkin dengan adanya kegiatan sudah kita laksanakan selama ini yang sifatnya rutinitas tetap dilakukan. Jadi nanti kita assessment internal,” imbuh Yuliot.

    Pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipangkas sebesar Rp 1,65 triliun atau 42,4% dari total pagu anggaran 2025 Rp 3,91 triliun. Dengan begitu, pagu anggaran Kementerian ESDM hanya Rp 2,2 triliun.

    “Berdasarkan Surat Menteri Keuangan besaran efisiensi di Kementerian Energi dan Mineral sebesar 1,66 triliun atau 42,4 persen dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 3,91 triliun. Efisiensi di ESDM telah dilakukan penelaahan dan juga untuk acuan pelaksanaan Inpers sebesar Rp 1,65 triliun, meliputi belanja sumber dana rupiah murni sebesar Rp 1,3 triliun belanja yang bersumber PNBP sebesar Rp 139 miliar, belanja BLU Rp 216 miliar,” kata Yuliot di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    (rrd/rrd)

  • Anggaran Kemendes Dipotong Rp 722 M, Honor Pendamping Desa Cuma 10 Bulan

    Anggaran Kemendes Dipotong Rp 722 M, Honor Pendamping Desa Cuma 10 Bulan

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan anggaran Kementerian yang dipimpinnya dipangkas Rp 722,73 miliar. Alhasil dalam pagu anggaran 2025 tersisa Rp 1,46 triliun.

    Yandri menjelaskan pada awalnya anggaran Kemendes PDT dipangkas hingga Rp 1,03 triliun atau 47,18% dari pagu awal senilai Rp 2,19 triliun, sehingga sisa pagu efektifnya menjadi Rp 1,15 triliun.

    Namun setelah rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 11 Februari 2025 kemarin, jumlah anggaran Kemendes PDT yang dipangkan dikoreksi menjadi Rp 722,73 miliar. Berkat itu jumlah anggaran yang bisa digunakan sepanjang 2025 ini Rp 1,46 triliun.

    “Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut disepakati rekonstruksi efisiensi belanja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2025 menjadi sebesar Rp 722.731.521.000,” kata Yandri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Menurut Yandri efisiensi anggaran sebesar Rp 722,73 miliar ini akan mencakup berbagai pos belanja termasuk honorarium pendamping desa.

    “Pos belanja lainnya dilakukan efisiensi yang memenuhi penghematan anggaran sebesar Rp722.731.521.000 termasuk dari belanja honorarium pendamping. Jadi ini Pak Ketua, pendamping bisa digaji 10 bulan,” ucapnya.

    Namun Yandri tetal memastikan agar honor pendamping desa ini tetap aman alias bisa dibayarkan untuk setahun penuh. Sehingga para pendamping desa tidak perlu khawatir meski saat ini anggaran pembayaran baru mencakup 10 bulan.

    “Tindak lanjut efisiensi belanja, kami akan mengajukan proses revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan,” kata Yandri.

    “Jadi insya Allah akan kami usulkan nanti sekali lagi kami sampaikan di forum terbuka ini, pendamping desa nggak perlu galau insya Allah aman,” tambahnya.

    (hns/hns)

  • RI Mau Impor Gula 200 Ribu Ton buat Cadangan Pangan

    RI Mau Impor Gula 200 Ribu Ton buat Cadangan Pangan

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengimpor 200 ribu ton gula mentah (raw sugar) untuk menambah cadangan pangan selama 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

    Arief mengatakan permintaan impor tersebut datang dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui keterangan surat pada rapat hari ini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Arief menerangkan keputusan impor diambil sebagai langkah untuk menambah stok cadangan pemerintah.

    “Iya, tadi surat untuk rapat ini dari Kementerian Pertanian. Nah, yang menjadi catatan tadi juga saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional Kita menyampaikan bahwa importasi yang dilakukan ini untuk cadangan pangan pemerintah. Sama seperti waktu beras yang lalu, sebagai cadangan pangan pemerintah,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Arief menegaskan impor ini bukan karena produksi dalam negeri tidak mencukupi, melainkan agar stok dan harga gula tetap aman. Pasalnya menurut Arief, harga gula mulai bergerak naik, dan berkontribusi pada inflasi sebesar 1,4%.

    “Tapi maksudnya ini importasi bukan GKP, gula kristal putih gitu, langsung gitu, nggak, Tapi ini lebih ke caranya. Jadi, kita mau naikin stok levelnya pemerintah. Berbeda dengan kalau kita mengimpor karena kekurangan karena produksi. Kita masih cukup, ada sekitar 4,5 bulan Itu masih cukup untuk kita. Tetapi kita nggak boleh ambil resiko untuk cadangan pangan pemerintah,” terang Arief.

    Saat ini kebutuhan gula nasional berkisar 230-300 ribu ton per bulan. Sementara, produksi dalam negeri mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Namun, pihaknya perlu menjamin harga gula di tingkat petani.

    “Nah, yang harus kita jamin adalah harga di tingkat petani. Karena petani akan mulai panen di bulan April. Ya, akan mulai panen di bulan April. Kemudian. yang berikutnya lagi, raw sugar itu akan murah biayanya pada saat gilingnya itu bersamaan gitu ya dengan panen. Beda kalau tidak ada panen kemudian kita giling. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan kenapa kita ambil raw sugar,” tambah Arief.

    Sebelumnya, pemerintah berencana menyetop impor beberapa komoditas pangan 2025, termasuk gula. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah komoditas pada 2025. Beberapa di antaranya adalah jagung untuk pakan ternak hingga garam konsumsi.

    “Pertama, berita gembira ya, kita sampaikan di sini, bahwa tahun 2025 kita tidak akan impor jagung untuk pakan ternak. Dua, kita tidak akan impor lagi garam untuk konsumsi, ada Pak Sakti (Menteri Kelautan dan Perikanan),” kata Zulhas dalam Konferensi Pers Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    (hns/hns)

  • Bisnis Ritel Harus Mampu Beradaptasi Cepat Agar Tetap Kompetitif – Halaman all

    Bisnis Ritel Harus Mampu Beradaptasi Cepat Agar Tetap Kompetitif – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri ritel terus mengalami perubahan signifikan karena digitalisasi, perubahan minat belanja masyarakat, serta regulasi yang semakin kompleks. 

    Untuk tetap kompetitif, pelaku bisnis ritel harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan tersebut.

    Managing Director Commercial Real Estate and Shopping Center Studies (CRSC), Yongky Surya Susilo, menegaskan pentingnya inovasi dan strategi berbasis data dalam menghadapi dinamika pasar.

    “Jawaban atas perubahan ini terletak pada wawasan yang tepat, solusi inovatif, dan strategi yang cerdas,” ujarnya dalam pernyataan kepada media, Rabu (12/2/2025).

    CRSC merupakan platform berbagi wawasan, riset, dan strategi bagi pelaku industri ritel dan pusat perbelanjaan dan melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi, CRSC membantu bisnis memahami tren pasar, menemukan solusi inovatif, serta membangun koneksi dengan pemangku kepentingan yang relevan.

    “Kami percaya bahwa pemahaman yang mendalam tentang tren, regulasi, dan perilaku konsumen akan membantu bisnis berkembang dan bertahan di era perubahan ini,” kata Yongky.

    Yongky menambahkan, di era yang penuh tantangan ini sekarang ini, bisnis ritel tidak bisa hanya mengandalkan strategi lama.

    “Diperlukan wawasan yang tepat, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi erat dengan berbagai pihak,” kata Yongky.

    Ia menambahkan CRSC hadir untuk membantu pelaku industri ritel memahami, beradaptasi, dan berkembang. 

    Untuk mendukung industri ritel dan pusat perbelanjaan, CRSC menawarkan berbagai layanan dan program, di antaranya riset & analisis berbasis data, jaringan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

    Juga forum diskusi & program berbagi wawasan dan solusi inovatif untuk masa depan ritel dan kami membantu bisnis menemukan solusi inovatif dalam operasional.

    “Termasuk digitalisasi & integrasi teknologi dalam bisnis ritel,  strategi omnichannel untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, optimalisasi tata kelola pusat perbelanjaan dan model bisnis adaptif terhadap perubahan pasar,” katanya.(tribunnews/eko sutriyanto)

     

     

  • Viral 18.000 Pegawai Kementerian PU Dirumahkan, Menteri Dody: Anggarannya Masih Ditinjau Ulang

    Viral 18.000 Pegawai Kementerian PU Dirumahkan, Menteri Dody: Anggarannya Masih Ditinjau Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan penjelasan terkait viralnya kabar 18.000 pegawai balai Kementerian PU dirumahkan setelah anggaran kementerian dipotong sebesar 80% atau setara dengan Rp 81,38 triliun.

    Menurut Dody, para pegawai yang dirumahkan tersebut sebagian besar adalah pegawai kontrak yang kontraknya belum diperpanjang karena adanya peninjauan ulang anggaran.

    “Habis kontrak. Next kontraknya belum. Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang,” kata Dody saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dody menjelaskan, pembaruan kontrak untuk pegawai tersebut belum dapat dilakukan karena sebagian anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemblokiran anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah.

    Kontrak pegawai baru bisa diperbarui setelah proses pemblokiran anggaran selesai, meskipun Dody tidak memberikan kepastian mengenai kapan pemblokiran tersebut akan dibuka.

    “Harapannya, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka dan bisa langsung diselesaikan,” tambah Dody.

    Viralnya kabar 18.000 pegawai Kementerian PU dirumahkan beredar di media sosial, khususnya TikTok dan X. Sebuah gambar yang beredar menunjukkan sekelompok pegawai berseragam putih yang terlihat berkumpul di area parkir mobil, beberapa di antaranya tampak berpelukan sambil menangis.

    “Mulai pamitan, karena lebih dari 600 orang yang dirumahkan di kantor balai kami. Bahkan kira-kira sudah 18.000 orang yang dirumahkan di Kementerian PU yang tersebar di seluruh balai se-Indonesia,” tulis keterangan gambar viral tentang pegawai Kementerian PU dirumahkan.

  • Lihat Langsung Peternakan Kambing Perah di Banyuwangi

    Lihat Langsung Peternakan Kambing Perah di Banyuwangi

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Budi Candra Setya – detikFinance

    Rabu, 12 Feb 2025 21:00 WIB

    Banyuwangi – Sebanyak 350 ekor kambing perah jenis Etawa, PE dan Sapera yang diternakan di Sentra peternakan kambing Karya etawa di Kalipuro, Banyuwangi. Yuk lihat.

  • Bos Kadin Ungkap Turki Mau Genjot Perdagangan Sampai US$ 10 Miliar

    Bos Kadin Ungkap Turki Mau Genjot Perdagangan Sampai US$ 10 Miliar

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, buka-bukaan soal pertemuannya dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Saya lapor, saya bilang bahwa saya sama teman-teman Kadinnya Turki, namanya DIEK (The Foreign Economic Relations Board of Turkey), akan berjuang bersama government untuk meningkatkan trade,” kata Anindya kepada wartawan di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Anindya menuturkan, perdagangan antara Indonesia dan Turki saat ini masih berada di angka US$ 2,5 miliar. Sementara itu, kata Anindya, Menteri Perdagangan Turki Omer Bolat, mengatakan akan memperbesar nilai perdagangan antar kedua negara menjadi US$ 10 miliar.

    “Tadi Menteri Perdagangan Turki bilang mau ke US$ 10 miliar, kita siap,” jelasnya.

    Anindya mengatakan, saat ini penandatanganan kerja sama perdagangan kedua negara telah ditandatangani oleh sejumlah perusahaan. Perusahaan Indonesia yang terlibat dalam kerja sama perdagangan itu juga tidak hanya swasta, melainkan juga BUMN.

    “Sekarang yang tanda tangan itu sudah bagus, dari BUMN tapi dari swasta itu masih banyak,” ungkapnya.

    Anindya meyakini, target peningkatan nilai perdagangan bisa dicapai mengingat hubungan baik antara Erdogan dan Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, ia juga mengaku akan melakukan kunjungan ke Turki untuk melihat kinerja perdagangan negara tersebut.

    “Saya juga terima kasih untuk kedatangan beliau, Pak Presiden Prabowo sangat happy. Kalau Presiden keduanya happy, ya kita kerjanya enak,” ungkapnya.

    Anindya menambahkan, Erdogan mendukung penandatanganan MoU kerja sama perdagangan Indonesia dan Turki. Ia mengatakan, Turki melihat Indonesia menjadi pintu gerbang ke Asia. Sebaliknya, Indonesia melihat Turki sebagai pintu masuk ke Eropa.

    “Kita melihat Turki itu pintu gerbang ke Eropa. Jadi hubungan baik itu sudah bagus bener. Jadi saya tadi lapor, tadi ketemu juga makan siang di sana, dan beliau bilang ‘tingkatkan lah kerja sama ini, karena sesama negara muslim, masa kita nggak gede hubungan’,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Tambangnya Disegel Ormas, Bumi Resources Buka Suara

    Tambangnya Disegel Ormas, Bumi Resources Buka Suara

    Jakarta –

    Emiten Bakrie Group, PT Bumi Resources Minerals (BRMS) Tbk membenarkan adanya penyegelan yang dilakukan sebuah organisasi masyarakat (ormas) pada anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM).

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan mengatakan bahwa penyegelan tersebut terjadi pada 10 Februari 2025. Ormas yang melakukan penyegelan mengatasnamakan dirinya sebagai Front Pemuda Kali.

    Direktur dan Sekretaris Perusahaan BRMS, Muhammad Sulthon, mengatakan penyegelan itu bermula pada aksi demonstrasi sejumlah masyarakat atas kekhawatiran kegiatan pertambangan PT CPM.

    “Karena menduga bahwa pertambangan yang dilakukan CPM akan membahayakan lingkungan, merusak sungai, mengakibatkan penurunan muka tanah, dan berbahaya karena dilakukan di area rawan gempa,” kata Sulthon dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (12/2/2025).

    Pada kesempatan itu, perwakilan PT CPM telah menyampaikan bahwa kegiatan pertambangannya dilakukan berdasarkan perizinan dari pemerintah dan dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip good mining practices.

    “Seluruh rangkaian kegiatan pertambangan berikut pengolahan yang dilakukan CPM dilaksanakan berdasarkan studi-studi yang lengkap dan dijalankan oleh tenaga ahli dan peralatan berteknologi terkini sehingga seluruh dampak kegiatan dapat diturunkan serendah mungkin atau bahkan dihilangkan,” jelasnya.

    Ia menjelaskan, PT CPM telah melakukan analisis dampak lingkungan dalam kegiatan pertambangan, baik melalui metode tambang terbuka, maupun metode tambang bawah tanah.

    Selain itu, PT CPM juga telah memperoleh persetujuan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1294/MENLHK/SET.JEN/PLA.4/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Emas di Blok 1 Poboya Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT Citra Palu Minerals.

    “Batas waktu Kontrak Karya CPM sejak dikeluarkannya Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi pada 14 November 2017 akan berakhir pada 30 Desember 2050 dengan ketentuan jangka waktu kegiatan konstruksi selama 3 tahun dan jangka waktu kegiatan operasi produksi selama 30 tahun,” tutupnya.

    (acd/acd)