Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta agar pemerintah dan perbankan memblokir para pengembang nakal yang abai terhadap kualitas rumah subsidi. 

    Diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapati sejumlah pengembang rumah subsidi yang nakal lantaran tak memperhatikan kualitas unit.

    Di hadapan Komisi V DPR RI, Maruarar mengaku telah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal temuan tersebut.

    Ara menegaskan, rencana bersih-bersih pengembang nakal dari mitra program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilakukan sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami sudah koordinasi BPK karena pesan Presiden rumah subsidi jangan sampai tidak berkualitas dan kami sangat sedih dan kecewa karena kami menemukan cukup banyak masalah,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut pemerintah perlu segera tegas untuk menertibkan temuan itu.

    Terlebih, Lasarus juga meminta agar pemerintah dapat segera melakukan blacklist pada sejumlah pengembang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

    “Ke depan harus ada keberanian salah satunya melakukan blacklist pada pengembang yang hanya kejar keuntungan dan tak kejar kualitas. Saya rasa harus ada langkah yang diambil,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Lasarus juga menyoroti adanya temuan banyak rumah subsidi yang tak dihuni. Alasannya, karena kualitas rumah yang dinilai sangat rendah.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu secara tegas menyelesaikan masalah itu guna segera meningkatkan kualitas rumah subsidi.

    “Kalau bisa dibenahi, rumusnya bagaimana itukan tidak mudah. Dari sisi keuangan, negara tak boleh langsung terjun ke sana. Karena ini sudah jadi aset tertentu harus dilakukan audit keputusan-keputusan dulu,” pungkasnya.

  • Pertamina Peringkat ke-32 di Daftar 500 Perusahaan Terbaik se-Asia Pasifik versi TIME, Tertinggi dari Indonesia – Page 3

    Pertamina Peringkat ke-32 di Daftar 500 Perusahaan Terbaik se-Asia Pasifik versi TIME, Tertinggi dari Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) kembali mencetak prestasi di kancah internasional, kali ini dengan menduduki peringkat 32 dalam dalam World’s Best Companies 2025 di Asia-Pasifik versi majalah Time.

    Melansir laman TIME, Kamis (13/2/2025) Pertamina menduduk peringkat ke 32 perusahaan terbaik dunia di kawasan Asia-Pasifik dengan skor 93.00.

    Dengan peringkat tersebut, menandai posisi 50 besar dalam daftar perusahaan terbaik dunia di kawasan Asia-Pasifik.

    Selain Pertamina, PT Astra International Tbk juga memasuki daftar dengan peringkat 118 dan skor 68.26, diikuti oleh bank pelat merah, Bank BRI di peringkat 126 dan skor 87.86.

    Kemudian ada Bukalapak, Wijaya Karya (WIKA) (Persero), dan Bank Central Asia (BCA) yang masing-masing menduduki peringkat 162,182, dan 196.

    Adapun Kalbe di peringkat 215, PT Mayora Indah Tbk (Mayora) di peringkat 236, PT PLN (persero) di peringkat 271, Bank Negara Indonesia di peringkat 282, Garuda Indonesia di peringkat 292, serta Telkom Indonesia di peringkat 302.

    “Sementara sebagian besar dunia terperosok dalam ketidakpastian geopolitik selama tahun 2024, bisnis di seluruh Asia-Pasifik menikmati tahun yang menggembirakan, dengan sebagian besar bursa utama berakhir di wilayah positif karena bank sentral melonggarkan kebijakan moneter serta ledakan AI yang mengangkat saham teknologi,” tulis Time dalam laporannya.

    “Memang, perbankan dan layanan keuangan yang memimpin peringkat statistik baru dari 500 perusahaan terbaik di Asia-Pasifik oleh TIME dan Statista, yang didasarkan pada formula pertumbuhan pendapatan, survei kepuasan karyawan, dan data lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG, atau keberlanjutan) yang ketat,” sambungnya.

    Majalah bisnis ternama asal AS itu juga mengatakan, apakah tahun 2025 terbukti menjadi tahun yang sama positifnya dengan Presiden AS Donald Trump yang kembali mengancam serangkaian tarif perdagangan adalah pertanyaan yang akan menyita perhatian para C-Suite di seluruh wilayah.

     

  • Anggaran BPS Dipotong Rp1,59 Triliun, 3 Survei Terancam Tak Terlaksana

    Anggaran BPS Dipotong Rp1,59 Triliun, 3 Survei Terancam Tak Terlaksana

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memotong anggaran Badan Pusat Statistik atau BPS sebesar Rp1,59 triliun. Akibatnya, tiga jenis survei terancam tidak terlaksana pada tahun ini.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pagu awal anggaran BPS tahun anggaran 2025 sebesar Rp5,70 triliun. Kendati demikian, pemerintah melakukan rekonstruksi sehingga anggaran BPS dipotong Rp1,59 triliun atau setara 27,89% dari pagu awal.

    Kendati demikian, setelah melakukan rekonstruksi internal, BPS merasa pemotongan tersebut terlalu besar. Amalia pun meminta agar Komisi X DPR bisa membantu agar pemerintah memberikan relaksasi.

    “Kami mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran terutama untuk Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenas September,” ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, BPS masih memerlukan Rp1,05 triliun dari pemotongan anggaran yang diminta pemerintah.

    Dia merincikan anggaran tersebut diperlukan untuk pembiayaan Sensus Ekonomi 2026 sebesar Rp828,85 miliar, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) sebesar Rp146,64 miliar, dan Susenas September 2025 (termasuk Survei Ekonomi Rumah Tangga Kuartalan) sebesar Rp81,25 miliar.

    Menanggapi itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends mengaku khawatir dengan besarnya jumlah pemangkasan anggaran BPS. Dia khawatir penyediaan data statistik sebagai dasar pembuatan kebijakan pembangunan menjadi tidak tersedia.

    “Kalau kebijakan pembangunan tanpa BPS, yang terjadi adalah kehancuran sangat fatal dan itu kita akan bayar harga mahal baik di sektor ekonomi, pembangunan, infrastruktur, semuanya,” kata Mercy pada kesempatan yang sama.

    Apalagi, sambungnya, DPR dan pemerintah menyusun UU APBN setiap tahunnya. Masalahnya, indikator utama perekonomian seperti angka kemiskinan, pertumbuhan penduduk, inflasi, dan seterusnya berasal dari BPS.

    “Saya dari tadi, ‘Gimana ya kalau ini tidak bisa jalan? Kita mau bahas APBN pakai asumsi makro dari mana kalau ini sampai tidak bisa jalan?’,” ujar Mercy.

    Akhirnya dalam kesimpulan rapat, Komisi X DPR menyepakati usulan BPS. Komisi X akan mengusulkan kepada Badan Anggaran DPR agar pemotongan anggaran BPS direlaksasi sebesar Rp1,05 triliun.

    “Untuk pembiayaan Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenan September termasuk Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan sebagai mana bahan paparan,” ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian membacakan kesimpulan rapat.

  • Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    Roadmap Bioetanol Mendesak, Pengamat Ingatkan Dampak Terburuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur.

    Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran.

    Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri.

    “Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran kepada media hari ini.

    Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur.

    Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya.

    Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran.

    Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras.

    “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran.

    Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat.

    “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.

    Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.

    Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur.

    Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi.

    Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujarnya. 

  • Dibongkar Ilham Habibie, Pertumbuhan Industri Indonesia Masih Kalah dari Vietnam – Page 3

    Dibongkar Ilham Habibie, Pertumbuhan Industri Indonesia Masih Kalah dari Vietnam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyoroti lemahnya kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga bisa jadi salah satu penghalang untuk mencapai target Indonesia negara maju. Tidak seperti Vietnam, yang pertumbuhan ekonominya terus meroket lantaran ditopang oleh kesiapan industri.

    Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengemukakan, pertumbuhan industri di Tanah Air secara keseluruhan masih selalu di bawah angka pertumbuhan ekonomi.

    “Kita sering dengar deindustrialisasi. Industri itu seolah di bawah pertumbuhan ekonomi, dan itu tidak baik. Mustinya di atas, sehingga kita bisa tumbuh lebih besar, dan juga bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Putra sulung dari Presiden ke-3 BJ Habibie ini lantas mencontohkan salah satu negara tetangga di ASEAN, Vietnam. Menurut dia, Vietnam bisa memajukan ekonomi dalam waktu singkat lantaran ditopang oleh pertumbuhan industri yang masif.

    “Pertumbuhan industri mereka itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat kontribusi industri pada PDB kita secara keseluruhan, kita itu di bawah 19 persen, tapi di mereka itu 30 persen,” kata Ilham.

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Di sisi lain, ia pun menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5 persen. Padahal untuk bisa mencapai negara berpenghasilan tinggi, ekonomi nasional harus tumbuh 8 persen.

    “Kita kan punya sasaran menjadi negara maju di 2045, itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8 persen tiap tahun. Tapi berdasarkan pengalaman kita, kita selalu 5 (persen). Itu ada alasannya, karena industri kita masih terlalu lemah,” tegasnya.

     

     

    Untuk itu, Ilham mendukung program reindustrialisasi. Selaras dengan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, seperti di sektor pangan dan energi. Menurut dia, program hilirisasi pun butuh sokongan sektor industri.

    “Pangan, itu bukan hanya menumbuhkan sawah, tapi perlu ada industri. Begitu pun juga hilirisasi lain, swasembada atau kedaulatan energi, perlu adanya industri,” beber dia.

    “Jadi jangan hanya di pasar, kita juga mau jadi produsen, kalau mampu kita ekspor. Ini yang kita lihat sebagai visi besar,” pungkas Ilham Habibie.

  • 50 Persen Investor Saham Berusia di Bawah 40 Tahun

    50 Persen Investor Saham Berusia di Bawah 40 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa jumlah investor saham di Indonesia telah melampaui 15 juta single investor identification (SID) hingga 31 Januari 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 persen berusia di bawah 40 tahun.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam acara “Investor Insight: Mindset, Valuation, Strategy” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan ShareInvestor di main hall BEI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Mengawali tahun 2025 ini, jumlah investor pasar modal kita telah melampaui 15 juta. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persen berada pada usia di bawah 40 tahun,” ujar Iman.

    Namun, Iman menambahkan bahwa pertumbuhan jumlah investor saham harus diimbangi dengan edukasi yang lebih baik, penyampaian informasi yang akurat, dan manajemen ekspektasi yang lebih strategis.

    Menurutnya, memahami pola pikir investor merupakan salah satu kunci dalam membangun hubungan yang kuat dan efektif.

    Selain itu, investor relation memiliki peran vital dalam memastikan pasar modal tetap menjadi tempat yang sehat, transparan, dan kompetitif.

    Komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebagai regulator dan fasilitator pasar modal, BEI berkomitmen untuk mendukung peningkatan transparansi dan praktik tata kelola perusahaan, khususnya bagi perusahaan tercatat.

    “Upaya ini kami lakukan agar perusahaan-perusahaan Indonesia dapat sejajar dengan praktik terbaik global serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, baik domestik maupun internasional,” tandas Iman.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand W Hartono menjelaskan, hal ini ini adalah kali kedua AEI menyelenggarakan acara yang berfokus pada investor relations.

    Ia berkomitmen untuk terus memberikan informasi terbaru kepada investor, terutama di tengah situasi global investasi yang berubah secara drastis.

    “Jadi, sangat penting bagi kita untuk membangun kepercayaan, reputasi, serta memberikan persepsi mengenai valuasi yang tepat dan sesuai bagi para investor,” ungkapnya.

    Sementara itu, CEO ShareInvestor Group Christopher Lee menyampaikan, dukungan dan apresiasi terhadap terselenggaranya acara ini. Lee menyebut bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyelenggarakan program pendidikan dan workshop yang bermanfaat bagi anggotanya.

    Diketahui, per akhir Desember 2024, jumlah investor saham di Indonesia mencapai 6,38 juta SID, meningkat sekitar 21,42 persen dibandingkan Desember 2023 yang tercatat sebanyak 5,25 juta SID. Angka itu naik pada Januari 2025 yang mencapai 15 juta dan 50 persen berusia di bawah 40 tahun.

  • Kemenko Polkam Ambil Alih Satgas Impor Ilegal dari Kemendag

    Kemenko Polkam Ambil Alih Satgas Impor Ilegal dari Kemendag

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengambil alih Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal atau Satgas Impor Ilegal dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, Satgas Impor Ilegal kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

    “[Satgas Impor Ilegal] Di Menko Polkam,” kata Moga kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).

    Moga menyebut, hal tersebut tertuang juga telah disampaikan melalui surat yang dikeluarkan oleh Menko Polkam. Kendati begitu, Moga enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal ini.

    Pernyataan ini sekaligus menepis kabar bahwa Satgas Impor Ilegal tak lagi diperpanjang. 

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah resmi membentuk Satgas untuk memberantas impor ilegal pada 18 Juli 2024. Pembentukan Satgas ini tertuang melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024.

    Sebanyak 11 kementerian/lembaga dilibatkan sebagai anggota Satgas. Sebelas kementerian lembaga itu yakni Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan HAM; Badan Intelijen Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Keamanan Laut TNI AL; dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Kadin Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Zulkifli Hasan, dalam beleid itu menyebut, hadirnya Satgas tersebut bertujuan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor. 

    Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor. 

    Selanjutnya, Satgas akan melaksanakan sejumlah tugas antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor serta menetapkan, sasaran program, dan prosedur kerja dalam melaksanakan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

    Usai dijadwalkan berakhir tugasnya pada Desember 2024, Kemendag memperpanjang masa kerja Satgas Impor Ilegal. Perpanjangan masa kerja Satgas dilakukan usai Kemendag melakukan evaluasi bersama pemangku kepentingan terkait.

    “Masih [berlanjut]. Ini [Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal] lagi dipersiapkan untuk perpanjangan di Januari,” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (6/1/2025).

  • Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

    Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kementeriannya memangkas pagu anggaran sebesar Rp115,6 miliar. Awalnya, total pagu 2025 adalah sebesar Rp277,5 miliar.

    Pada saat ini, sisa anggaran di Kementerian BUMN adalah sebesar Rp161,9 miliar. Hasil dari pemangkasan anggaran itu pun berdampak pada sejumlah pos, termasuk fasilitas pimpinan yang dikurangi sebesar 70 persen, serta penyesuaian kendaraan dinas 66 persen.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” kata Erick Thohir saat rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis 13 Februari 2025.

    Dia menjelaskan bahwa anggaran awal yang sebesar Rp277,5 miliar terdiri dari Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp197,4 untuk program dukungan manajemen.

    Akan tetapi, dia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batas minumum operasional sebesar Rp215 miliar yang terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk program dukungan manajemen.

    Usul Efisiensi Anggaran Tak Sampai di Bawah Rp215 Miliar

    Erick Thohir mengusulkan agar efisiensi anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp215 miliar, karena angka itu merupakan batas minimum kementerian untuk beroperasi.

    “Kemarin jam 2 siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” tuturnya.

    Erick Thohir menyampaikan, saat ini Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja. Anggaran pascaefisiensi tersebut memangkas kurang lebih 58 persen dari pagu anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp277,5 miliar.

    Dia menjelaskan bahwa minimum operasional Kementerian BUMN kurang lebih di angka Rp215 miliar. Oleh karena itu, dia mengajukan pengurangan efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir merincikan bahwa Rp215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, hingga memotong biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen.

    “Kalau kita tahu, pengawasan (BUMN) itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, efisiensi Rp215 miliar tersebut juga terdiri atas pengurangan fasilitas IT sebesar 41 persen, pengurangan ATK sebesar 90 persen, pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, dan menyesuaikan kendaraan dinas sehingga memangkas biaya sebesar 66 persen.

    Erick Thohir juga memangkas hal-hal lainnya seperti kegiatan rapat, hal-hal seremonial, efisiensi pemakaian gedung, dan lain-lain.

    “Semoga ada jalan (pengurangan efisiensi), kami tunggu saja 1–2 bulan ke depan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Mencairkan PayLater Akulaku ke DANA dengan Mudah dan Cepat

    Cara Mencairkan PayLater Akulaku ke DANA dengan Mudah dan Cepat

    Jakarta: Saat butuh dana cepat, fitur PayLater dari Akulaku bisa jadi solusi praktis. 
     
    Selain digunakan untuk belanja online, saldo PayLater Akulaku ternyata bisa dicairkan ke e-wallet seperti DANA. 
     
    Dengan cara yang tepat, kamu bisa mendapatkan dana tunai tanpa ribet. 

    Lalu, bagaimana cara mencairkan PayLater Akulaku ke DANA dengan aman dan tanpa kendala? Simak panduan lengkapnya di artikel ini!
     

    Cara mencairkan paylater Akulaku ke DANA
    Merangkum berbagai sumber berikut cara mencairkan dana di paylater Akulaku ke DANA.

    Buka aplikasi Akulaku di HP.
    Lakukan login.
    Pastikan ada limit di Akulaku yang masih aktif.
    Masuk ke menu “Pencairan”.
    Cari DANA.
    Setelah muncul opsi tersebut kemudian klik.
    Masukkan nominal limit Akulaku yang ingin dicairkan.
    Pilih angsuran pembayaran mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya.
    Arahkan ke metode pembayaran.
    Isi data diri seperti nama, nomor HP dan alamat.
    Konfirmasi transaksi.
    Tunggu proses pencairan berjalan.
    Periksa saldo DANA untuk memastikan saldo sudah masuk atau belum.

    Itu lah salah satu cara mencairkan paylater Akulaku ke DANA. Pastikan kamu memilih cara yang aman agar transaksi berjalan lancar dan tanpa risiko. Selamat mencoba!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Efisiensi Anggaran Kemendag Rp812,1 Miliar atau 38,88 Persen dari Total Pagu Rp1,85 Triliun – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemendag Rp812,1 Miliar atau 38,88 Persen dari Total Pagu Rp1,85 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) dipangkas sebesar Rp812,1 miliar atau setara 38,88 persen dari total pagu anggaran Rp 1,853 triliun untuk tahun 2025.

    Pemangkasan ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Kementerian Perdagangan akan melakukan efisiensi pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar 38,88 persen dengan total pagu Tahun Anggaran 2025,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (13/2/2025).

    Mendag Budi mengatakan, efisiensi ini menghapus biaya perjalanan dinas, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), acara seminar serta seremonial honorarium dan belanja lainnya.

    “Sehingga pagu Kementerian Perdagangan setelah rekonstruksi menjadi sebesar Rp 1,132 triliun dari semula sebesar Rp 1,853 triliun,” tegas Budi.

    Selain itu, Mendag Budi menyebut bahwa pagu anggaran Kemendag setelah rekonstruksi harus memenuhi kebutuhan untuk belanja pegawai sebesar Rp 694,037 miliar.

    Kemendag juga perlu memenuhi kebutuhan operasional dasar dan pelayanan publik serta dukungan fokus program kerja Kementerian Perdagangan sebesar Rp 438,6 miliar.

    “Adapun efisiensi pada anggaran tersebut kami tetap fokus pada program kerja Kementerian Perdagangan yaitu pengamanan pasar dalam negeri perluasan pasar ekspor dan UMKM bisa ekspor,” ujarnya.