Jenis Media: Ekonomi

  • Cabai rawit Rp68.800/kg, telur ayam Rp29.900/kg

    Cabai rawit Rp68.800/kg, telur ayam Rp29.900/kg

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membayar telur ayam ras yang dibeli di Pasar Klender, Jakarta Timur, lalu dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang berdatangan di pasar tersebut, Rabu (5/2/2025). ANTARA/Harianto

    Harga pangan Kamis: Cabai rawit Rp68.800/kg, telur ayam Rp29.900/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, cabai rawit merah di harga Rp68.800 per kilogram, dan telur ayam ras Rp29.900 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Kamis pukul 09.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.000 per kg, bawang putih Rp44.650 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.000 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.800 per kg; beras kualitas medium I Rp15.300 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp15.200 pr kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.650 per kg; dan beras kualitas super II Rp17.000 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp54.550 per kg; cabai merah keriting Rp54.450 per kg; dan cabai rawit hijau Rp62.850 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras segar Rp36.150 per kg; sedangkan daging sapi kualitas I Rp138.600 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp129.800 per kg. Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.600 per kg; gula pasir lokal Rp18.550 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.650 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp21.950 per kg; minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp20.900 per kg.

    Sumber : Antara

  • Ini Modal Penting Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% – Page 3

    Ini Modal Penting Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dipandang dapat dicapai apabila pemerintah memberikan perlindungan terhadap sektor industri dalam negeri.

    Kalangan ekonom menilai bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dibantu oleh industri-industri yang telah menjadi penyokong perekonomian Indonesia selama ini, termasuk industri tembakau.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menekankan bahwa seluruh sektor ekonomi harus berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut.

    “Semua sektor harus tumbuh bersama-sama dengan lebih baik, khususnya sektor industri yang bisa menciptakan nilai tambah yang lebih besar,” ujarnya.

    Piter juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan mendorong investasi yang lebih merata di berbagai sektor, termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Selain itu, produktivitas juga harus diperbaiki, termasuk dalam hal pengembangan SDM. Jadi, pembahasan ini tidak hanya tentang sektor tertentu saja, tetapi banyak faktor yang harus diperhatikan.”

    Salah satu sektor yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia adalah industri tembakau. Selain memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, industri ini juga menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, termasuk di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang padat karya.

    Industri tembakau juga sejalan dengan visi penguatan hilirisasi pemerintahan Prabowo-Gibran karena melibatkan rantai nilai yang panjang, mulai dari petani tembakau, pengolahan, hingga distribusi dan penjualan. Hal ini menciptakan efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional dan daerah.

    Industri tembakau juga memberikan kontribusi besar melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT). Bea Cukai mencatat, penerimaan hasil tembakau menyumbang Rp216,9 triliun pada tahun 2024 atau bertumbuh sekitar 1,6% (year-on-year).

    Kontribusi itu menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang terpenting untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian seluruh target dan rencana pemerintah. Dengan demikian, industri tembakau tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja tetapi juga dalam mendukung pembangunan nasional.

     

     

  • Batal Dipangkas Rp 81 T, Anggaran PU 2025 Kena Efisiensi Rp 60,47 T

    Batal Dipangkas Rp 81 T, Anggaran PU 2025 Kena Efisiensi Rp 60,47 T

    Jakarta

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 batal dipangkas Rp 81 triliun. Usai rekonstruksi anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), angka efisiensinya menurun menjadi sebesar Rp 60,47 triliun.

    Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) bersama mitra pemerintah. Dengan demikian, sisa anggaran PU pada 2025 ini menjadi sebesar Rp 50,48 triliun.

    “Setelah mengalami rekonstruksi anggaran ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp 81 menjadi Rp 60,469 triliun,” kata Lasarus di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Lasarus menjelaskan, pada 3 Desember 2024 lalu telah disepakati pagu awal Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun. Lalu kemudian dengan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, membuat anggarannya kena pangkas Rp 81,38 triliun.

    Namun dengan dilaksanakannya rekonstruksi anggaran, disepakati penurunan angka efisiensi menjadi hanya Rp 50,48 triliun. Artinya, ada penambahan anggaran Rp 20,91 triliun, sehingga pagu akhir Kementerian PU menjadi sebesar Rp 50,48 triliun.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya membagi dua anggaran tersebut menjadi alokasi untuk belanja rutin Rp 4,6 triliun dan belanja non rutin Rp 29,7 triliun. Belanja rutin digunakan antara lain untuk belanja pegawai Rp 3,33 triliun dan operasional perkantoran Rp 1,3 triliun.

    Sedangkan untuk porsi belanja non rutin, akan dibagi berdasarkan lingkup kerja direktorat jenderal (Ditjen). Pertama untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA), dianggarkan sebesar Rp 14,8 triliun. Anggaran ini akan dipergunakan untuk bencana alam, Lumpur Sidoarjo, tunggakan & eskalasi, BOPP tanah, irigasi, rawa, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), OP, dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

    “Alhamdulillah dengan tambahan ini Insyaallah kita bisa anggarkan 8.000 titik P3-TGAI di 2025 dan juga untuk melanjutkan beberapa Multi Years Contract (MYC) bendungan,” kata Dody.

    Selanjutnya untuk Ditjen Bina Marga Rp 7,2 triliun, antara lain untuk bencana alam, tunggakan, tanah dan BOPP, juga untuk pembayaran angsuran KPBU-AP, serta preservasi jalan dan rehabilitasi jembatan.

    “Preservasi jalan untuk 6 bulan dan rehabilitasi 1 tahun. Lalu penggantian jembatan dengan nilai kondisi 4, jembatan gantung, penanganan longsoran dan sebagian tunggakan di sisa pekerjaan IKN,” ujarnya.

    Berikutnya untuk Ditjen Cipta Karya, pihaknya menganggarkan Rp 2,9 triliun akan dipergunakan untuk bencana alam dan beberapa proyek infrastruktur berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, SANIMAS, TPS3R, PISEW, dan PKE. Demikian juga untuk pembayaran tunggakan tanah dan BOPP, serta operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR).

    Lalu di sektor Ditjen Prasarana Strategis, alokasinya Rp 1,9 triliun. Antara lain digunakan untuk renovasi madrasah dan penyelesaian MYC lanjutan pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. Terakhir, Kementerian PU menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk pengaturan pembinaan dan pengawasan yang akan digunakan pada 638 satuan kerja (satker) di pusat maupun balai-balai di seluruh Indonesia.

    (shc/kil)

  • Dijamin Cair, Ini Tips Ampuh Agar KUR BCA 2025 Disetujui Bank

    Dijamin Cair, Ini Tips Ampuh Agar KUR BCA 2025 Disetujui Bank

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2025 menjadi solusi keuangan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal. Dengan suku bunga rendah dan tenor fleksibel, program ini memberikan kesempatan besar bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang.

    Akan tetapi, tidak semua pengajuan dapat diterima dengan mudah. Banyak calon debitur mengalami kendala akibat kurangnya pemahaman tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui.

    Agar pengajuan KUR BCA 2025 memiliki peluang lebih besar untuk disetujui, terdapat beberapa strategi yang perlu diterapkan. Mulai dari kelengkapan dokumen, kondisi finansial, hingga kesiapan usaha, semua faktor ini berperan dalam kelancaran proses pengajuan.

    Berikut adalah panduan lengkap untuk memastikan pinjaman disetujui dan segera cair.

    Jenis KUR BCA 2025 dan Keunggulannya

    KUR BCA 2025 terbagi dalam dua jenis utama, yaitu:

    KUR Mikro

    Kredit Modal Kerja: Tenor maksimal 3 tahun Kredit Investasi: Tenor maksimal 5 tahun

    KUR Kecil

    Kredit Modal Kerja: Tenor maksimal 4 tahun Kredit Investasi: Tenor maksimal 5 tahun

    Pinjaman ini memiliki skema angsuran bulanan yang disesuaikan dengan kondisi usaha, sehingga lebih ringan dan mudah dikelola.

    Syarat dan Ketentuan Pengajuan KUR BCA 2025

    Untuk meningkatkan peluang pengajuan disetujui, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP elektronik Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah Usaha telah berjalan minimal 6 bulan Tidak memiliki pinjaman KUR aktif di bank lain Belum pernah menerima kredit produktif sebelumnya

    Dokumen yang Diperlukan:

    KTP dan Kartu Keluarga (KK) NPWP (untuk pengajuan di atas Rp50 juta) Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) BPJS Ketenagakerjaan (untuk KUR Kecil)

    Jika pengajuan dilakukan oleh badan usaha, dokumen tambahan seperti akta pendirian, pengesahan Kemenkumham, serta NPWP badan usaha juga diperlukan.

    Cara Mengajukan KUR BCA 2025

    Terdapat dua metode pengajuan yang dapat dipilih:

    Pengajuan Offline

    Datang langsung ke kantor cabang BCA terdekat Menyerahkan dokumen lengkap kepada petugas bank Menjalani proses verifikasi dan wawancara

    Pengajuan Online

    Mengisi formulir pengajuan melalui webform BCA Mengunggah dokumen yang diperlukan Menunggu proses verifikasi dan survei lapangan

    Setelah semua tahapan dilalui, calon debitur akan menerima keputusan persetujuan dalam waktu tertentu, dan dana akan segera dicairkan jika disetujui.

    Strategi Ampuh Agar Pengajuan Disetujui

    Pastikan Usaha Berjalan Minimal 6 Bulan

    Bank akan menilai kestabilan usaha sebelum memberikan pinjaman. Rekam jejak yang baik menunjukkan kelayakan usaha dan meningkatkan peluang persetujuan

    Kelengkapan dan Kevalidan Dokumen

    Salah satu penyebab utama pengajuan ditolak adalah dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid. Persiapkan semua dokumen dengan teliti sebelum mengajukan pinjaman.

    Riwayat Kredit yang Baik

    Bank akan memeriksa rekam jejak keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Hindari keterlambatan pembayaran pinjaman lain agar tidak tercatat sebagai kredit macet.

    Legalitas Usaha yang Jelas

    Legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting dalam proses verifikasi. Pastikan memiliki surat izin usaha atau NIB untuk membuktikan bahwa usaha benar-benar beroperasi.

    Ajukan Pinjaman Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Bayar

    Jumlah pinjaman harus sesuai dengan kebutuhan usaha dan kemampuan finansial. Rasio cicilan yang ideal tidak melebihi 30-40% dari pendapatan usaha agar tetap sehat secara finansial.

    Menyiapkan Jaminan (Jika Diperlukan)

    Meskipun KUR BCA umumnya tidak membutuhkan agunan besar, beberapa kasus mengharuskan adanya jaminan tambahan, seperti tanah, kendaraan, atau persediaan barang.

    Ajukan di Cabang Terdekat

    Pengajuan di cabang terdekat mempermudah proses survei lapangan dan verifikasi data. Pastikan seluruh dokumen sudah disiapkan agar proses berjalan lebih cepat.

    Faktor yang Sering Menyebabkan Pengajuan Ditolak

    Beberapa faktor berikut dapat menjadi penyebab utama pengajuan KUR ditolak:

    Rekam jejak kredit buruk atau memiliki kredit macet Tidak memiliki legalitas usaha yang jelas Usaha tidak aktif atau tidak menunjukkan perkembangan Pengajuan melebihi plafon yang ditentukan Tidak memenuhi persyaratan dokumen yang telah ditetapkan

    Program KUR BCA 2025 merupakan peluang besar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal dengan bunga rendah. Agar pengajuan dapat disetujui dengan cepat, penting untuk memenuhi seluruh persyaratan, menjaga rekam jejak keuangan yang baik, serta memastikan usaha memiliki legalitas dan potensi pertumbuhan yang jelas.

    Dengan persiapan yang matang, pengajuan KUR BCA dapat berjalan lancar dan dana segera cair untuk mendukung perkembangan usaha.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2025, Ada Garuda Indonesia?

    Daftar Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2025, Ada Garuda Indonesia?

    Jakarta: AirlineRatings.com baru saja merilis daftar maskapai penerbangan terbaik dunia untuk tahun 2025. 
     
    Penghargaan tahunan ini menjadi salah satu yang paling ditunggu oleh industri penerbangan dan para penumpang global, karena memberikan gambaran mengenai maskapai dengan layanan terbaik di dunia.
     
    Pada tahun ini, Korean Air berhasil meraih posisi puncak sebagai Maskapai Penerbangan Terbaik 2025. 

    Maskapai asal Korea Selatan ini mendapatkan penghargaan berkat fokusnya pada kenyamanan penumpang, terutama di kelas ekonomi, dengan jarak antar kursi yang lebih luas dibandingkan pesaingnya. 
     

    Daftar maskapai penerbangan terbaik 2025
    AirlineRatings.com menilai maskapai berdasarkan kenyamanan, layanan, umpan balik penumpang, serta konsistensi produk di seluruh jaringan rute. 

    Berikut adalah daftar 10 besar maskapai layanan penuh terbaik tahun ini:

    Korean Air
    Qatar Airways
    Air New Zealand
    Cathay Pacific
    Singapore Airlines
    Emirates
    Japan Airlines
    Qantas
    Etihad Airways
    Turkish Airlines

    Selain kategori layanan penuh, tahun ini juga diperkenalkan kategori baru, yaitu Maskapai Hibrida Terbaik, yang mencakup maskapai dengan model layanan yang menggabungkan elemen full-service dan low-cost carrier. 
     

    Bagaimana dengan Garuda Indonesia? 
    Maskapai Garuda Indonesia, berhasil masuk dalam daftar 25 besar maskapai layanan penuh terbaik dunia, meskipun berada di urutan terakhir. 
     
    Meskipun demikian, masuknya Garuda Indonesia dalam daftar ini tetap menjadi pencapaian yang membanggakan, mengingat persaingan ketat di industri penerbangan global.

    Berikut adalah 25 maskapai penerbangan layanan penuh teratas untuk tahun 2025:

    Korean Air
    Qatar
    Air New Zealand
    Cathay Pacific
    Singapore Airlines
    Emirates
    Japan Airlines
    Qantas
    Etihad
    Turkish Airlines
    EVA Air
    Fiji Airways
    Virgin Atlantic
    ANA
    Aero Mexico
    Air Caraibes
    Thai Airways
    STARLUX Airlines
    Vietnam Airlines
    Maskapai penerbangan Sri Lanka
    Air France
    KLM
    Air Calin
    Air Mauritius
    Garuda Indonesia

    Berikut adalah 20 maskapai penerbangan hibrida teratas untuk tahun 2025:

    Jetblue
    Westjet
    Virgin Australia
    Delta Airlines
    United
    American Airlines
    Lufthansa
    Air Canada
    LOT Polish Airlines
    TAP Portugal
    Alaska Airlines
    SWISS
    Avianca
    Iberia
    British Airways
    Finnair
    Austrian Airlines
    Hawaiian
    ITA
    SAS  

    Berikut adalah 20 maskapai penerbangan bertarif rendah teratas untuk tahun 2025:

    AirAsia
    Jetstar
    AirBaltic
    HK Express
    Easyjet
    FlyDubai
    Ryanair
    Scoot
    Breeze
    Southwest
    Maskapai Penerbangan SKY
    FlyNas
    TUI
    Norwegian
    Indi GO
    Air Arabia
    Volaris
    Jet2
    Wizz
    Vueling

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Sri Mulyani Beri Sinyal Pemangkasan Anggaran Lanjut 2026

    Sri Mulyani Beri Sinyal Pemangkasan Anggaran Lanjut 2026

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tujuan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mempertajam tujuan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini disebut akan menjadi landasan dalam penyusunan APBN 2026.

    Sri Mulyani mengatakan kebijakan efisiensi akan dilanjutkan jika menciptakan sebuah budaya baru dari birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

    “Kami menyetujui bahwa dari efisiensi-efisiensi di 2025, akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh K/L, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menyebut penyusunan rancangan APBN 2026 memang belum dimulai, namun diharapkan kebijakan yang berjalan saat ini dapat menciptakan sebuah budaya baru kepada pelaksanaan tugas K/L tanpa mengorbankan pelayanan publik dan berbagai target yang ingin dicapai.

    “Kalau 2026 kan belum kita mulai penyusunannya atau sedang dalam pemikiran awal, tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan,” ucapnya.

    Sri Mulyani memastikan belanja bantuan sosial (bansos), termasuk anggaran pendidikan 20% dari APBN tidak terdampak kebijakan efisiensi. Setelah efisiensi dari semua K/L dikumpulkan, pihaknya mengaku akan memilah lagi pos-pos belanja yang terdampak untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi bisa dijaga.

    “Untuk berbagai belanja sosial tidak dikurangkan sama sekali. Jadi kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bansos itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi. Kita pasti nanti akan melakukan inventarisasi dari seluruh K/L sehingga kita bisa menyusun sesuai dengan spirit efisiensi tersebut,” imbuhnya.

    “Terima kasih atas dukungannya. Saya rasa spiritnya adalah benar-benar membangun sebuah budaya baru dalam bekerja,” tambah Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Bank Raksasa Ini Bakal PHK 3.900 Karyawan

    Bank Raksasa Ini Bakal PHK 3.900 Karyawan

    Jakarta

    Bank raksasa asal Jerman, Commerzbank, mengumumkan akan memangkas 3.900 karyawannya secara bertahap hingga 2028. Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini dilakukan sebagai salah satu upaya efisiensi perbankan agar tidak di-merger.

    Melansir Reuters, Kamis (13/2/2025), pemangkasan ini utamanya akan terjadi di Jerman. Namun di saat yang bersamaan, bank juga berencana untuk membuka perekrutan di luar negeri, yang membuat jumlah karyawan bank akan tetap stabil di angka 36.700.

    Meski secara keseluruhan jumlah karyawan bank ini tidak akan turun signifikan karena terus melakukan rekrutmen, pemangkasan ini tetap dilakukan dengan tujuan agar Commerzbank tetap kompetitif demi mencegah tawaran pengambilalihan oleh raksasa perbankan asal Italy, UniCredit.

    Perlu diketahui pada 2024, UniCredit secara mengejutkan membeli cukup besar saham di Commerzbank. Kemudian bank terbesar kedua di Italia itu mulai mendesak adanya proses penggabungan atau merger.

    Jika rencana merger ini benar terjadi, jumlah karyawan Commerzbank yang akan di-PHK oleh UniCredit akan jauh lebih besar daripada yang dilakukan perbankan saat ini. Untuk itulah Commerzbank terus berupaya untuk mengadvokasi agar tetap menjadi perusahaan independen.

    Selain melakukan pemangkasan, Commerzbank juga mengumumkan akan mengeluarkan biaya restrukturisasi sebesar 700 juta euro atau Rp 11,92 triliun di 2025 ini. Tak sampai di situ, perbankan itu juga mengatakan akan menaikkan target untuk tahun 2027.

    “Perusahaan itu sekarang menargetkan laba bersih sebesar 3,8 miliar euro pada tahun 2027, naik dari target sebelumnya sebesar 3,6 miliar euro. Selain itu, perusahaan itu sekarang menargetkan rasio biaya terhadap pendapatan sebesar 53% pada tahun 2027, lebih ambisius dari target sebelumnya sebesar 54%,” terang Reuters dalam laporannya.

    “Commerzbank, bank nomor 2 di negara itu, berharap serangkaian pengumumannya pada hari Kamis (13/2) akan meyakinkan para investornya bahwa perusahaan itu dapat berkembang sebagai perusahaan independen,” sambung Reuters.

    Tonton juga Video: Rencana Chevron PHK 15-20% Tenaga Kerja Global

    (fdl/fdl)

  • Tenant Berharap KITB Dapat Status KEK, Ini Alasannya

    Tenant Berharap KITB Dapat Status KEK, Ini Alasannya

    Jakarta

    Sejumlah tenant yang ada di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) berharap status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat segera terwujud. Hal ini guna mendukung pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

    Hal ini diungkapkan sejumlah tenant KITB dalam acara Menuju KEK Industropolis Batang: Tingkatkan Lapangan Kerja, Wujudkan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) beberapa waktu lalu.

    Senior Finance Specialist PT SEG Solar Manufacturing Indonesia, Ferry Mudjan yang menyoroti bahwa kebijakan fiskal dan insentif dalam KEK akan memberikan kepastian investasi yang lebih baik.

    “Status KEK akan mempercepat arus investasi dan mendukung rencana ekspansi kami di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    Sales Manager & E-XIM PT Yin Quan Footwear Indonesia, Joanna Tsai menekankan bahwa perusahaannya telah merasakan manfaat menjadi kawasan berikat dan siap mendukung penuh KITB menjadi KEK. Ia melihat potensi besar KITB sebagai pusat manufaktur strategis

    “Dengan status KEK, efisiensi operasional akan meningkat, memberikan daya saing lebih kuat bagi industri di sini,” katanya.

    HR Manager PT Sampoerna Kayoe, Taufiq Riza Sutrisna menambahkan bahwa percepatan KEK akan membawa dampak positif pada penciptaan lapangan kerja serta menarik lebih banyak tenaga kerja berkualitas.

    “Kami membutuhkan lingkungan industri yang lebih kompetitif. KEK akan membuka peluang lebih besar bagi pekerja lokal untuk berkembang bersama industri,” jelasnya.

    Sementara itu, HRGA Manager PT Allmed Medical Product, Agnes Galih menegaskan bahwa KEK bukan hanya tentang insentif bagi perusahaan, tetapi juga kesejahteraan tenaga kerja.

    “Dampak dari KEK akan sangat luas, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan ekosistem industri yang lebih kuat, ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan mengatakan KIT Batang dan 5 kawasan lainnya telah dinyatakan lulus oleh Dewan Nasional KEK beberapa waktu lalu. Kini pihaknya tinggal menunggu Presiden Prabowo menandatangani persetujuan menjadi KEK tersebut.

    “Sidang akhirnya di depan Menko Perekonomian itu lulus semua, tapi belum dapat ijazah karena presiden belum tanda tangan ijazah,” katanya di Grand City Batang, Jawa Tengah, dikutip Senin (16/12/2024).

    Ia mengatakan kawasan yang telah dinyatakan lulus untuk menjadi KEK ialah KEK Industri Halal Sidoarjo, KEK Patimban, KEK Batuta Chemical Industrial Park di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, KEK Subang yang juga terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan menjadi KEK manufaktur, KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan KEK Nongsa.

    Ia berharap keputusan proyek PSN Batang dapat segera menjadi KEK. Menurutnya jika sudah menjadi KEK akan dapat menggaet lebih banyak investor lagi dengan keringanan pajak yang ada di kawasan tersebut.

    “Kami sangat menunggu keputusan pemerintah. Kalau bisa akhir tahun ini sudah ada keputusan sehingga tahun depan PP nya bisa terbit. Sehingga para investor lebih mau masuk,” katanya.

    Tonton juga Video: Tolok Ukur Kemenpar Genjot KEK Pariwisata agar Ramai Investor di 2025

    (ara/ara)

  • Mitra Binaan Bukit Asam Ubah Bekas Galian Jadi Kolam Ikan Cuan

    Mitra Binaan Bukit Asam Ubah Bekas Galian Jadi Kolam Ikan Cuan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kolam-kolam ikan berjajar di samping sebuah rumah di Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Suara gemercik air sesekali terdengar. Air beriak, ikan-ikan di kolam berenang aktif.

    Syarif, pemilik kolam ikan, tengah menabur pakan untuk ikan di pagi hari saat cuaca sedang cerah pada Jumat (31/1/2025).

    Sebanyak dua ton ikan patin baru saja dipanen beberapa hari sebelumnya. Saking banyaknya, Syarif sampai mempekerjakan tetangga-tetangganya untuk membantu memanen ikan. Butuh waktu seminggu untuk mengangkat dua ton ikan patin tersebut.

    “Pas panen patin, kita panggil tenaga kerja tambahan dari warga sekitar terutama tetangga. Karena ikannya besar-besar sehingga kita butuh bantuan tenaga tambahan dan waktu satu minggu untuk memanennya,” tutur Syarif.

    Tak hanya ikan patin, Syarif yang dibantu Karang Taruna Sukamoro juga membudidayakan ikan lele. Pada Januari lalu, ia berhasil memanen ikan lele sampai dengan 400 kilogram (kg).

    Kebetulan harga ikan patin dan lele saat ini sedang bagus sehingga Syarif dan kawan-kawan pun bisa meraup keuntungan yang cukup besar. “Pada bulan Januari-April gelombang laut sedang tinggi sehingga nelayan sulit untuk melaut. Dampak positifnya dirasakan oleh kami petani budidaya ikan, karena minat pembeli jadi sangat tinggi sehingga harga ikut melambung. Pembeli juga terkadang datang langsung ke lokasi kolam padahal ikan belum siap dipanen,” ujar Syarif.

    Budidaya ikan sebetulnya bidang usaha baru bagi Syarif. Awalnya, Syarif membuat usaha pembuatan batu bata. Tanah liat untuk bahan baku batu bata diambil dari tanah di sekitar rumahnya.

    Namun, usaha tersebut tidak berkelanjutan, meninggalkan lubang galian di sekitar rumahnya. Syarif kemudian memutar otak, mencari usaha lain yang dapat ia tekuni selanjutnya. Budidaya ikan patin dan lele menjadi pilihannya. Ia kemudian memanfaatkan lubang bekas galian menjadi kolam-kolam ternak ikan. “Peminat ikan sangat banyak, tidak ada putusnya. Hasilnya juga berkelanjutan,” ucapnya.

    Perbesar

    Syarif mengaku pernah beberapa kali gagal panen karena belum begitu memahami cara budidaya ikan yang baik dan benar saat memulai usahanya. Jaringan pemasarannya juga belum terbangun sehingga kadang dia terpaksa menjual ikan dengan harga di bawah pasaran.

    Tidak lantas putus asa, Syarif terus belajar dan terus bersemangat membangun usahanya. Pada 2024, Syarif menerima ajakan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Unit Dermaga Kertapati untuk menjadi mitra binaan. Budidaya ikan yang dijalankan Syarif jadi kian berkembang.

    Melalui program LENTERA SUKAMORO (Lele Olahan Membawa Sejahtera di Sukamoro) yang mengusung tema BANGGA BERSERI (Lubang Galian Berdaya, Sehat dan Lestari), PTBA tidak hanya memberikan bantuan tapi juga pendampingan kepada mitra binaannya. Bantuan yang diberikan mulai dari benih ikan, pakan, pembangunan kolam ikan dengan memanfaatkan limbah karet dari belt conveyor untuk dasar kolam dan dinding, serta bottom ash untuk paving lantai kolam.

    Seluruh proses ini didampingi oleh tim dari PTBA untuk memastikan mitra binaan paham dan mampu untuk mengelola usahanya dengan lebih baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan Asta Cita yang diusung pemerintah, terutama poin ke-3 terkait peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan kewirausahaan.

    “Alhamdulillah kami bersyukur ketemu Bukit Asam, usaha kami jadi tambah besar lagi dan omzet meningkat. Dari satu kolam, sekarang bertambah menjadi beberapa kolam. Setelah jadi mitra binaan Bukit Asam, banyak yang mengikuti jejak kami. Kami sangat berterima kasih pada Bukit Asam,” Syarif menuturkan.

    Selain budidaya ikan, lahan tersebut kini juga dimanfaatkan untuk penanaman sayur dengan sistem akuaponik. Kotoran ikan digunakan sebagai pupuk. PTBA juga membantu memasangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap rumah Syarif untuk menghidupkan pompa air yang dapat menyiram tanaman secara otomatis.

    “Kemarin kami menanam kangkung dengan sistem akuaponik. Sekarang lagi persiapan menanam cabai. Sudah kami persiapkan benihnya,” ujar Syarif.

    Pada awalnya Syarif mengurus budidaya ikan hanya berdua dengan istrinya, kini ia bisa membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Misalnya saat panen ikan, Syarif bisa mempekerjakan warga sekitar. “Pendapatan yang mereka terima untuk membantu panen ikan selama 1-2 jam setara dengan penghasilan kerja kasar selama sehari di luar desa,” dia mengungkapkan.

    Syarif memiliki mimpi untuk membesarkan usaha budidaya ikannya sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. “Ke depan, saya ingin membuat sentra ikan menggunakan keramba apung,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Efisiensi Anggaran, BPJPH: Menghapus FGD adalah Sebuah Kemuliaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa pihaknya mencoret pelaksanaan rapat di hotel bintang mewah dan acara Focus Group Discussion (FGD) imbas efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkapkan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR Pembahasan Penyesuaian Anggaran Rekonstruksi Tahun 2025 di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    “Terhadap efisiensi ini, kami BPJPH menyikapi dengan mengatakan bahwa menghapus FGD adalah sebuah kemuliaan, menghilangkan rapat di hotel bintang mewah itu juga sebuah kerahiman, dan studi banding yang dihilangkan adalah sebuah kepedulian. Sehingga anggaran yang dipotong ini kami tetap mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal.

    Babe menyampaikan bahwa     mulanya, postur anggaran BPJPH untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp436 miliar. Rinciannya, 91% dari anggaran itu untuk sertifikasi halal. Sedangkan sisanya atau 9% untuk operasional.

    Namun, anggaran BPJPH 2025 dipangkas Rp233 miliar sehingga kini tersisa Rp203 miliar. Meski begitu, Babe menekankan bahwa efisiensi ini bukanlah untuk memotong anggaran, melainkan disimpan.

    “Terjadi efisiensi, disimpan, bukan dipotong, disimpan Rp233 miliar sehingga tersisa Rp203 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Babe Haikal menyampaikan bahwa BPJPH mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp245 miliar. Dia merincikan anggaran Rp245 miliar ini dialokasikan untuk Deputi Kemitraan senilai Rp17 miliar, Deputi Registrasi dan Sertifkasi Rp153 miliar.

    Kemudian, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan senilai Rp18 miliar dan Sekretariat Utama adalah Rp56 miliar.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran rekonstruksi tahun 2025 BPJPH sebesar Rp191.061.612.000 atau Rp191,06 miliar, yang semula pagu awal sebesar Rp436.812.997.000.

    “Sehingga pagu akhir anggaran tahun 2025 [BPJPH] menjadi sebesar Rp245.751.385.000,” kata Pimpinan Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.