Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Partai Buruh Gelar Rakernas Hari Ini, Bahas Capres-Cawapres 2029

    Partai Buruh Gelar Rakernas Hari Ini, Bahas Capres-Cawapres 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Buruh akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) tahun 2025 Senin (17/2/2025). Salah satu agenda rakernas yakni penentuan calon presiden/calon wakil presiden RI 2029 dari Partai Buruh.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, agenda utama rakernas adalah pengumuman calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh Partai Buruh dalam pemilihan umum (Pemilu) 2029.

    “Rakernas ini yang paling utama akan membuat keputusan penentuan capres/cawapres RI tahun 2029 dari Partai Buruh melalui mekanisme penjaringan oleh rakyat langsung tanpa melalui koalisi partai,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Said mengatakan, hal ini dimungkinkan lantaran presidential threshold 0% dan Partai Buruh akan menggunakan hak konstitusi tersebut untuk menjaring nama capres dan cawapres 2029 yang dipilih langsung oleh rakyat.

    Dalam hal ini, lanjutnya, mekanisme dan sistemnya dapat melalui polling daring, survey oleh lembaga survei independen, kuesioner buruh-buruh di pabrik, polling di kampus-kampus dan sekolah, dan model-model penjaringan secara langsung lainnya seperti model pemilihan capres di Brasil, Peru, negara-negara Skandinavia, Inggris, Selandia Baru, atau Australia.

    “…sehingga diharapkan calon presiden dan Wakil Presiden RI 2029 dari Partai Buruh adalah benar-benar dari rakyat dan dipilih oleh rakyat tanpa koalisi partai politik mana pun,” tuturnya.

    Adapun, agenda rakernas digelar hari ini pukul 11.00 WIB di Hotel Tavia Cempaka Putih, Jakarta. 

    Selain membahas penentuan capres/cawapres 2029, rakernas juga akan membahas isu-isu perburuhan dan kerakyatan, termasuk upaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. 

    Partai Buruh turut menyoroti persoalan kelangkaan gas elpiji yang menyulitkan masyarakat kecil, sekaligus memperkuat perhatian terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.

  • BPS catat impor kurma 20,68 juta dolar AS dua bulan jelang Ramadhan

    BPS catat impor kurma 20,68 juta dolar AS dua bulan jelang Ramadhan

    Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share-nya adalah sebesar 61,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor kurma Indonesia sebesar 16,43 ribu ton dengan nilai 20,68 juta dolar AS atau sekitar Rp335 miliar (kurs Rp16.200) pada bulan Januari 2025 atau dua bulan menjelang Ramadhan 2025.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin menyatakan negara pemasok terbesar impor kurma Indonesia adalah Mesir.

    “Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share-nya adalah sebesar 61,8 persen terhadap total impor kurma Indonesia,” katanya.

    Selain Mesir, kurma yang masuk ke pasar Indonesia berasal dari Arab Saudi sebanyak 1,88 ribu ton atau 11,42 persen dari total impor, serta Uni Emirat Arab sebanyak 1,76 ribu ton atau 10,71 persen dari total impor kurma Indonesia.

    Lebih lanjut, ia mengatakan apabila dilihat dari tren, impor kurma mulai meningkat sekitar lima bulan menjelang periode Ramadhan dan Idul Fitri.

    Adapun untuk impor kurma pada bulan Desember 2024, pihaknya mencatat buah-buahan tersebut masuk ke pasar domestik sebanyak 10,5 ribu ton.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyatakan, Indonesia memperoleh surplus dagang sebesar 3,45 miliar dolar AS pada bulan Januari 2025. Angka tersebut diraih berdasarkan perhitungan nilai ekspor sebesar 21,45 miliar dolar AS, dikurangi impor sebesar 18 miliar dolar AS di periode yang sama.

    Apabila dibandingkan bulan lalu (month to month/m-to-m), surplus yang didapat naik 1,21 miliar dolar AS, sementara secara tahunan (year on year/yoy) keuntungan dagang Indonesia naik 1,45 miliar dolar AS.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demo di Kemnaker, Serikat pengemudi ojol tuntut dapat THR

    Demo di Kemnaker, Serikat pengemudi ojol tuntut dapat THR

    Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha),”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah serikat dan komunitas pengemudi ojek daring (ojol) menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) saat melalukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, mitra pengemudi ojol memiliki hak sebagai pekerja termasuk THR, mengacu pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

    “Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha),” kata Lily.

    “Bahkan Pak Wamen (Immanuel Ebenezer Gerungan) sudah berkata bahwa ojol ini harus mendapatkan THR. Kami mengawal, Pak. Kami menyuarakan tuntutan kami,” ujar dia menambahkan.

    Selain itu, Lily juga mengatakan massa mendesak Kemnaker mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada pengemudi, utamanya menekan perusahaan aplikator supaya memberikan hak THR kepada setiap pengemudi ojol serta memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan terhadap pengemudi ojol dan keluarganya.

    “Situasi yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di Indonesia terus memburuk. Setiap hari para pengemudi ojol berhadapan dengan situasi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tak dijamin, sanksi-sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi serta pemburukan kondisi kerja yang disebabkan oleh skema-skema program yang tidak manusiawi dari perusahaan aplikasi,” demikian pernyataan Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) saat aksi.

    Sementara itu, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

    Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden Replublik Indonesia Prabowo Subianto.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapanas: Perlu keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau

    Bapanas: Perlu keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau

    Depok (ANTARA) – Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono mengatakan pentingnya keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan petani.

    “Harga pangan yang stabil bukan berarti murah, melainkan harus tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau bagi konsumen,” kata Maino Dwi Hartanto di Depok, Senin.

    Jika harga terlalu murah, lanjut dia, petani akan kesulitan menutup biaya produksinya. Untuk itu perlu menjaga keseimbangan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga wajar.

    Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan utama, seperti bawang putih dan daging sapi.

    Pemerintah, terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri agar ketergantungan pada impor dapat dikurangi.

    Saat ini pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan tahun ini kita tidak mengimpor beras dan meningkatkan produksi jagung untuk pakan ternak.

    Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan memberikan edukasi mengenai kebijakan pangan serta langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Lebih lanjut Maino menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional serta tantangan distribusi pangan di berbagai wilayah, termasuk kota dengan keterbatasan lahan seperti Depok.

    Ia menegaskan bahwa ketersediaan pangan harus tetap terjamin, baik dari produksi dalam negeri maupun dari sumber luar negeri, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Produksi pangan bisa berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang harus dipenuhi dari luar negeri karena tidak semua daerah memiliki kapasitas produksi yang cukup. Depok, misalnya, dengan lahan terbatas menghadapi tantangan dalam distribusi dan harga pangan yang stabil,” jelasnya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jasaraharja Putera Bayar Klaim Asuransi Rp 2,6 Miliar usai Tanggul di Kalsel Jebol – Page 3

    Jasaraharja Putera Bayar Klaim Asuransi Rp 2,6 Miliar usai Tanggul di Kalsel Jebol – Page 3

    PT Jasaraharja Putera mencatatkan kinerja keuangan positif pada 2024 dengan peningkatan dalam pendapatan premi bruto dan laba perusahaan pada laporan keuangan internal (unaudited). Capaian ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta strategi bisnis yang efektif dalam menghadapi dinamika industri asuransi.

    Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, PT Jasaraharja Putera berhasil meningkatkan pendapatan premi bruto dari Rp1,114 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp1,185 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan yang terus tumbuh dari para pemegang polis serta efektivitas strategi pemasaran dan inovasi produk asuransi yang dilakukan perusahaan.

    Selain itu, laba perusahaan juga mengalami lonjakan yang signifikan. Dari Rp124 miliar pada tahun 2023, laba bersih PT Jasaraharja Putera meningkat menjadi Rp156 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan kualitas portfolio bisnis, optimalisasi portofolio investasi, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan serta efisiensi operasional.

    Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi serta memberikan perlindungan asuransi terbaik bagi masyarakat.

    “Kinerja positif ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim PT Jasaraharja Putera dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan bisnis. Kami akan terus berupaya menghadirkan solusi asuransi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Abdul Haris dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Ke depan, PT Jasaraharja Putera akan terus fokus pada pengembangan produk asuransi yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan customer (customer oriented), pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan layanan, serta memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

     

     

  • Wamenaker soroti status kemitraan antara ojol dan aplikator

    Wamenaker soroti status kemitraan antara ojol dan aplikator

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan aplikator atau platform transportasi daring.

    Menurut Wamenaker Noel, status kemitraan antara pekerja angkutan online dengan platform ini memiliki definisi yang vital. Status kemitraan seharusnya memiliki posisi yang sejajar dan tidak merugikan satu sama lain.

    “Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (tarif bersih untuk pengemudi), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin.

    Hubungan kemitraan ini seringkali menguntungkan aplikator untuk menetapkan tarif yang murah, hingga memotong penghasilan mitranya secara sepihak.

    Untuk itu, salah satu perhatian khusus bagi Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukumnya) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Noel.

    “(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” ujar dia menambahkan.

    Menurut dia, kepastian hukum untuk para pengemudi serta ketegasan bagi aplikator untuk membuat aturan yang jelas dan transparan menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan 4 hingga 5 juta pengemudi ojol di tiga platform utama di Indonesia saat ini.

    “Pemotongan-pemotongan itu sepihak dilakukan oleh aplikator. Kita tidak tahu reason (alasan)-nya apa, tapi ketika itu merugikan driver, ya tidak bisa, dong. Kita tidak mau mereka semaunya saja bikin aturan tanpa negara mengetahui,” kata Noel.

    “Ini momentum bagi kawan-kawan driver untuk berjuang karena Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) dengan tegas mengatakan tidak mau kesejahteraan driver ojol tidak diperhatikan,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengelola Dana Sawit Cs Kena Dampak Efisiensi, Anggaran Disunat Rp 2 T

    Pengelola Dana Sawit Cs Kena Dampak Efisiensi, Anggaran Disunat Rp 2 T

    Jakarta –

    Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman melaporkan adanya efisiensi yang berdampak pada anggaran BPDP. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, anggaran BPDP dipangkas sebesar Rp 2 triliun.

    Dari pagu anggaran awal sebesar Rp 6,05 triliun, setelah dilakukan efisiensi maka sisa pagu anggaran BPDP untuk tahun 2025 adalah Rp 4 triliun. Artinya ada efisiensi sebesar 33,81%.

    “Dari pagu DIPA kita sebesar Rp 6,05 triliun ini dilakukan efisiensi Rp 2 triliun atau 33,81% sehingga sisa pagu BPDP untuk DIPA awal 2025 adalah kurang lebih Rp 4 triliun,” katanya dalam rapat di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Sebagai informasi, BPDP bertugas menghimpun, mengelola, hingga menyalurkan dana perkembangan komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit, kakao, hingga kelapa. Badan ini sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang fokus hanya sawit.

    Eddy menjelaskan, penghematan anggaran sudah termasuk dalam pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BPDP merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kemenkeu.

    “Penghematan anggaran ini sudah termasuk dalam pembahasan di Kemenkeu, karena kami merupakan BLU di bawah dan bertanggung jawab dengan Kemenkeu, sehingga BPDP kena program penghematan atau efisiensi anggaran 2025,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang ditekan pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    (ily/rrd)

  • Freeport Disebut Bakal Ekspor Konsentrat Tembaga ke China

    Freeport Disebut Bakal Ekspor Konsentrat Tembaga ke China

    Jakarta –

    Freeport McMoRan disebut akan mengekspor konsentrat tembaga melalui PT Freeport Indonesia. Rencana ini muncul seiring akan diperpanjangnya izin ekspor yang sebelumnya berakhir pada Desember 2024.

    Dikutip dari Reuters, Senin (17/2/2025) perusahaan tambang tersebut tengah memuat kargo untuk pengiriman konsetrat tembaga yang akan dikirim ke China. Informasi ini didapat dari sumber yang mengetahui rencana tersebut.

    Sumber kedua mengatakan, pengiriman konsentrat tembaga ini berasal dari tambang Freeport di Grasberg. Diketahui tambang tersebut merupakan tambang tembaga aktif terbesar kedua di dunia. Proses ekspor itu akan berangkat pada Februari 2025.

    PT Freeport Indonesia belum menanggapi terkait informasi tersebut. Namun, seorang juru bicara mengatakan secara terpisah, perusahaan berharap pemerintah akan mengakomodasi rencana untuk melanjutkan ekspor.

    Sementara sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung telah buka-bukaan soal perpanjangan izin ekspor atau relaksasi untuk mengekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport sebelumnya hanya berlaku sampai 31 Desember 2024.

    Yuliot mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi pemberian izin ekspor atau relaksasi ekspor konsentrat tembaga di tengah kendala yang dihadapi PFTI atas kebakaran yang melanda smelter Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

    “Jadi, yang untuk relaksasi ekspor, kita melihat yang pertama ini ada kondisi kahar nggak? Itu kan kondisi kahar itu harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, ya misalnya ini kan kecelakaan, kecelakaan itu apakah ini dari pihak kepolisian itu menetapkan bahwa ini tidak ada kesengajaan atau ini dampak-dampak yang lain, motif-motif lain terhadap ini terhentinya kegiatan,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Yuliot menambahkan, pemerintah juga masih mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk potensi hambatan produksi oleh PTFI yang dapat berdampak ke penerimaan negara dan daerah.

    (ada/eds)

  • Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menilai, tuntutan para pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) terkait pemberian hak tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan hal yang wajar dan rasional.

    “Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional,” kata Wamenaker Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin.

    Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

    Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menurut Noel, para pengemudi ojol merupakan pekerja yang berhak atas upah dan kesejahteraan yang layak, sebagaimana diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    “Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Noel mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi bersama aplikator-aplikator terkait pemberian hak THR keagamaan ini, terlepas apakah diberi nama bonus, bantuan, dan sebagainya.

    “Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus, bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” kata Noel.

    “Saya sudah diskusi sama aplikator. Mereka sudah siapkan, tapi tinggal teknisnya saja. Harapannya semoga mereka bisa beri yang terbaik buat driver,” ujar dia menambahkan.

    Terkait apakah ada pemberian sanksi bagi para aplikator yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, Noel mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan hal tersebut.

    “Pastinya iya (ada sanksi). Negara sifatnya memaksa (memberi THR dari aplikator kepada ojol) soal sanksi, nanti akan dibicarakan dengan biro hukum kita,” ujar dia.

    Selain itu, Wamenaker Noel juga mendukung tuntutan lainnya dari para pengemudi ojol seperti hak cuti hamil, hingga jaminan perlindungan kerja khususnya untuk para pengemudi wanita.

    “Itu semua adalah hal yang wajar dan diatur oleh undang-undang. Ketika mereka meminta tuntutan yang logis maka negara harus hadir dan mendukung,” kata Noel.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Utang Luar Negeri RI Jadi Rp 6.881 T, Begini Datanya

    Utang Luar Negeri RI Jadi Rp 6.881 T, Begini Datanya

    Jakarta –

    Utang luar negeri (ULN) mengalami penurunan pada kuartal IV tahun 2024 kemarin. Posisi utang Indonesia pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 424,8 miliar atau setara dengan Rp 6.881,7 triliun (asumsi kurs Rp 16.200). Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal III 2024 yang tercatat sebesar US$ 428,1 miliar.

    Namun, secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,0%, sedikit melambat pertumbuhannya dibandingkan 8,3% pada kuartal III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN kuartal IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Bila dirinci, ULN dari sektor pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 203,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 204,1 miliar.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% (yoy) dari 8,4% (yoy) pada kuartal III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

    “Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal,” kata Ramdan Denny.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, Bank Indonesia mencatatkan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebanyak 20,8% dari total ULN pemerintah. Kemudian ada juga untuk Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,7%.

    Lalu, untuk Jasa Pendidikan sebesar 16,7% dari total ULN Pemerintah, Konstruksi sebesar 13,4%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,0%.

    Posisi ULN pemerintah juga dijamin tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

    Kemudian ULN sektor swasta juga menurun. Pada kuartal IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 196,3 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2%, lebih dalam dibandingkan 0,6% pada kuartal III 2024.

    Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy) dan 2,1% (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa mencapai 79,5% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

    Ramdan Denny menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada kuartal IV 2024, dari 31,1% pada kuartal III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8% dari total ULN.

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” papar Ramdan Denny.

    (kil/kil)