Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Bapanas: Perlu keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau

    Bapanas: Perlu keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau

    Depok (ANTARA) – Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono mengatakan pentingnya keseimbangan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan petani.

    “Harga pangan yang stabil bukan berarti murah, melainkan harus tetap menguntungkan petani sekaligus terjangkau bagi konsumen,” kata Maino Dwi Hartanto di Depok, Senin.

    Jika harga terlalu murah, lanjut dia, petani akan kesulitan menutup biaya produksinya. Untuk itu perlu menjaga keseimbangan agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga wajar.

    Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan utama, seperti bawang putih dan daging sapi.

    Pemerintah, terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri agar ketergantungan pada impor dapat dikurangi.

    Saat ini pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan tahun ini kita tidak mengimpor beras dan meningkatkan produksi jagung untuk pakan ternak.

    Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan memberikan edukasi mengenai kebijakan pangan serta langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

    Lebih lanjut Maino menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional serta tantangan distribusi pangan di berbagai wilayah, termasuk kota dengan keterbatasan lahan seperti Depok.

    Ia menegaskan bahwa ketersediaan pangan harus tetap terjamin, baik dari produksi dalam negeri maupun dari sumber luar negeri, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Produksi pangan bisa berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang harus dipenuhi dari luar negeri karena tidak semua daerah memiliki kapasitas produksi yang cukup. Depok, misalnya, dengan lahan terbatas menghadapi tantangan dalam distribusi dan harga pangan yang stabil,” jelasnya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jasaraharja Putera Bayar Klaim Asuransi Rp 2,6 Miliar usai Tanggul di Kalsel Jebol – Page 3

    Jasaraharja Putera Bayar Klaim Asuransi Rp 2,6 Miliar usai Tanggul di Kalsel Jebol – Page 3

    PT Jasaraharja Putera mencatatkan kinerja keuangan positif pada 2024 dengan peningkatan dalam pendapatan premi bruto dan laba perusahaan pada laporan keuangan internal (unaudited). Capaian ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta strategi bisnis yang efektif dalam menghadapi dinamika industri asuransi.

    Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, PT Jasaraharja Putera berhasil meningkatkan pendapatan premi bruto dari Rp1,114 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp1,185 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan yang terus tumbuh dari para pemegang polis serta efektivitas strategi pemasaran dan inovasi produk asuransi yang dilakukan perusahaan.

    Selain itu, laba perusahaan juga mengalami lonjakan yang signifikan. Dari Rp124 miliar pada tahun 2023, laba bersih PT Jasaraharja Putera meningkat menjadi Rp156 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan kualitas portfolio bisnis, optimalisasi portofolio investasi, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan serta efisiensi operasional.

    Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi serta memberikan perlindungan asuransi terbaik bagi masyarakat.

    “Kinerja positif ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim PT Jasaraharja Putera dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan bisnis. Kami akan terus berupaya menghadirkan solusi asuransi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Abdul Haris dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Ke depan, PT Jasaraharja Putera akan terus fokus pada pengembangan produk asuransi yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan customer (customer oriented), pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan layanan, serta memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

     

     

  • Wamenaker soroti status kemitraan antara ojol dan aplikator

    Wamenaker soroti status kemitraan antara ojol dan aplikator

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan aplikator atau platform transportasi daring.

    Menurut Wamenaker Noel, status kemitraan antara pekerja angkutan online dengan platform ini memiliki definisi yang vital. Status kemitraan seharusnya memiliki posisi yang sejajar dan tidak merugikan satu sama lain.

    “Mitra ini menurut pemerintah, definisinya beda dengan aplikator. Kemitraan itu sejajar. Kalau tiba-tiba dipotong (tarif bersih untuk pengemudi), lalu tiba-tiba (akun) kena suspend, dan lainnya, itu namanya tidak sejajar. Yang pasti kemitraan yang didefinisikan oleh aplikator itu salah,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin.

    Hubungan kemitraan ini seringkali menguntungkan aplikator untuk menetapkan tarif yang murah, hingga memotong penghasilan mitranya secara sepihak.

    Untuk itu, salah satu perhatian khusus bagi Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukumnya) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Noel.

    “(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” ujar dia menambahkan.

    Menurut dia, kepastian hukum untuk para pengemudi serta ketegasan bagi aplikator untuk membuat aturan yang jelas dan transparan menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan 4 hingga 5 juta pengemudi ojol di tiga platform utama di Indonesia saat ini.

    “Pemotongan-pemotongan itu sepihak dilakukan oleh aplikator. Kita tidak tahu reason (alasan)-nya apa, tapi ketika itu merugikan driver, ya tidak bisa, dong. Kita tidak mau mereka semaunya saja bikin aturan tanpa negara mengetahui,” kata Noel.

    “Ini momentum bagi kawan-kawan driver untuk berjuang karena Menteri (Ketenagakerjaan, Yassierli) dengan tegas mengatakan tidak mau kesejahteraan driver ojol tidak diperhatikan,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengelola Dana Sawit Cs Kena Dampak Efisiensi, Anggaran Disunat Rp 2 T

    Pengelola Dana Sawit Cs Kena Dampak Efisiensi, Anggaran Disunat Rp 2 T

    Jakarta –

    Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman melaporkan adanya efisiensi yang berdampak pada anggaran BPDP. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, anggaran BPDP dipangkas sebesar Rp 2 triliun.

    Dari pagu anggaran awal sebesar Rp 6,05 triliun, setelah dilakukan efisiensi maka sisa pagu anggaran BPDP untuk tahun 2025 adalah Rp 4 triliun. Artinya ada efisiensi sebesar 33,81%.

    “Dari pagu DIPA kita sebesar Rp 6,05 triliun ini dilakukan efisiensi Rp 2 triliun atau 33,81% sehingga sisa pagu BPDP untuk DIPA awal 2025 adalah kurang lebih Rp 4 triliun,” katanya dalam rapat di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Sebagai informasi, BPDP bertugas menghimpun, mengelola, hingga menyalurkan dana perkembangan komoditas perkebunan strategis seperti kelapa sawit, kakao, hingga kelapa. Badan ini sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang fokus hanya sawit.

    Eddy menjelaskan, penghematan anggaran sudah termasuk dalam pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BPDP merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kemenkeu.

    “Penghematan anggaran ini sudah termasuk dalam pembahasan di Kemenkeu, karena kami merupakan BLU di bawah dan bertanggung jawab dengan Kemenkeu, sehingga BPDP kena program penghematan atau efisiensi anggaran 2025,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang ditekan pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    (ily/rrd)

  • Freeport Disebut Bakal Ekspor Konsentrat Tembaga ke China

    Freeport Disebut Bakal Ekspor Konsentrat Tembaga ke China

    Jakarta –

    Freeport McMoRan disebut akan mengekspor konsentrat tembaga melalui PT Freeport Indonesia. Rencana ini muncul seiring akan diperpanjangnya izin ekspor yang sebelumnya berakhir pada Desember 2024.

    Dikutip dari Reuters, Senin (17/2/2025) perusahaan tambang tersebut tengah memuat kargo untuk pengiriman konsetrat tembaga yang akan dikirim ke China. Informasi ini didapat dari sumber yang mengetahui rencana tersebut.

    Sumber kedua mengatakan, pengiriman konsentrat tembaga ini berasal dari tambang Freeport di Grasberg. Diketahui tambang tersebut merupakan tambang tembaga aktif terbesar kedua di dunia. Proses ekspor itu akan berangkat pada Februari 2025.

    PT Freeport Indonesia belum menanggapi terkait informasi tersebut. Namun, seorang juru bicara mengatakan secara terpisah, perusahaan berharap pemerintah akan mengakomodasi rencana untuk melanjutkan ekspor.

    Sementara sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung telah buka-bukaan soal perpanjangan izin ekspor atau relaksasi untuk mengekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport sebelumnya hanya berlaku sampai 31 Desember 2024.

    Yuliot mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi pemberian izin ekspor atau relaksasi ekspor konsentrat tembaga di tengah kendala yang dihadapi PFTI atas kebakaran yang melanda smelter Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

    “Jadi, yang untuk relaksasi ekspor, kita melihat yang pertama ini ada kondisi kahar nggak? Itu kan kondisi kahar itu harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, ya misalnya ini kan kecelakaan, kecelakaan itu apakah ini dari pihak kepolisian itu menetapkan bahwa ini tidak ada kesengajaan atau ini dampak-dampak yang lain, motif-motif lain terhadap ini terhentinya kegiatan,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Yuliot menambahkan, pemerintah juga masih mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk potensi hambatan produksi oleh PTFI yang dapat berdampak ke penerimaan negara dan daerah.

    (ada/eds)

  • Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Wamenaker: Tuntutan ojol soal THR adalah hal rasional

    Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menilai, tuntutan para pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) terkait pemberian hak tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan hal yang wajar dan rasional.

    “Tuntutan teman-teman ojol, menurut kami, ini adalah hal yang wajar, logis, dan rasional,” kata Wamenaker Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta, Senin.

    Adapun pemberian THR keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan RI pada Jumat (24/1).

    Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menurut Noel, para pengemudi ojol merupakan pekerja yang berhak atas upah dan kesejahteraan yang layak, sebagaimana diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    “Pun kalau kita mengacu negara-negara Eropa, kawan-kawan driver ini adalah pekerja. Mengacu pada International Labour Organization (ILO), posisi driver juga sebagai pekerja. Maka dari itu, harus mendapat THR, tidak bisa tidak,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Noel mengatakan pihaknya sudah melakukan diskusi bersama aplikator-aplikator terkait pemberian hak THR keagamaan ini, terlepas apakah diberi nama bonus, bantuan, dan sebagainya.

    “Kemarin kita sudah menyampaikan soal THR, masih soal teknisnya juga, mau itu bentuknya bonus, bonus hari raya, dan lainnya. Dan keinginannya (bentuk bonus) berupa uang, nilainya lebih terasa untuk teman-teman ojol,” kata Noel.

    “Saya sudah diskusi sama aplikator. Mereka sudah siapkan, tapi tinggal teknisnya saja. Harapannya semoga mereka bisa beri yang terbaik buat driver,” ujar dia menambahkan.

    Terkait apakah ada pemberian sanksi bagi para aplikator yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, Noel mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan hal tersebut.

    “Pastinya iya (ada sanksi). Negara sifatnya memaksa (memberi THR dari aplikator kepada ojol) soal sanksi, nanti akan dibicarakan dengan biro hukum kita,” ujar dia.

    Selain itu, Wamenaker Noel juga mendukung tuntutan lainnya dari para pengemudi ojol seperti hak cuti hamil, hingga jaminan perlindungan kerja khususnya untuk para pengemudi wanita.

    “Itu semua adalah hal yang wajar dan diatur oleh undang-undang. Ketika mereka meminta tuntutan yang logis maka negara harus hadir dan mendukung,” kata Noel.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Utang Luar Negeri RI Jadi Rp 6.881 T, Begini Datanya

    Utang Luar Negeri RI Jadi Rp 6.881 T, Begini Datanya

    Jakarta –

    Utang luar negeri (ULN) mengalami penurunan pada kuartal IV tahun 2024 kemarin. Posisi utang Indonesia pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 424,8 miliar atau setara dengan Rp 6.881,7 triliun (asumsi kurs Rp 16.200). Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal III 2024 yang tercatat sebesar US$ 428,1 miliar.

    Namun, secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,0%, sedikit melambat pertumbuhannya dibandingkan 8,3% pada kuartal III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN kuartal IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Bila dirinci, ULN dari sektor pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 203,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 204,1 miliar.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% (yoy) dari 8,4% (yoy) pada kuartal III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

    “Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal,” kata Ramdan Denny.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, Bank Indonesia mencatatkan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebanyak 20,8% dari total ULN pemerintah. Kemudian ada juga untuk Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,7%.

    Lalu, untuk Jasa Pendidikan sebesar 16,7% dari total ULN Pemerintah, Konstruksi sebesar 13,4%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,0%.

    Posisi ULN pemerintah juga dijamin tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

    Kemudian ULN sektor swasta juga menurun. Pada kuartal IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 196,3 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2%, lebih dalam dibandingkan 0,6% pada kuartal III 2024.

    Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy) dan 2,1% (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa mencapai 79,5% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta.

    Ramdan Denny menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada kuartal IV 2024, dari 31,1% pada kuartal III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8% dari total ULN.

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” papar Ramdan Denny.

    (kil/kil)

  • Perbankan di Bali salurkan kredit Rp112,3 triliun selama 2024

    Perbankan di Bali salurkan kredit Rp112,3 triliun selama 2024

    Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas

    Denpasar (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat perbankan di Pulau Dewata menyalurkan kredit mencapai Rp112,3 triliun selama 2024 atau naik 6,81 persen dibandingkan 2023 yang mencapai Rp105,1 triliun.

    “Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Senin.

    Pertumbuhan kinerja kredit itu didorong perekonomian di Bali yang menggeliat seiring sektor pariwisata yang tumbuh positif, di antaranya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara di Bali mencapai 6,33 juta pada 2024 atau naik 20,1 persen dibandingkan 2023 mencapai 5,27 juta orang.

    Capaian kunjungan turis asing pada 2024 itu bahkan melampaui sebelum pandemi COVID-19 pada 2019 mencapai 6,2 juta orang.

    Ada pun kredit yang dikucurkan kepada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang berkaitan dengan pariwisata tumbuh 15,16 persen.

    Sektor lainnya juga mengalami pertumbuhan berlipat ganda yakni perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 28,79 persen.

    Di sisi lain, sektor konsumtif juga memegang peranan dengan pertumbuhan serapan kredit mencapai 34,14 persen.

    Apabila mencermati kategori debitur, sebesar 52,50 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM yang tumbuh hampir enam persen dibandingkan 2023.

    Pihaknya menilai masih ada ruang untuk intermediasi perbankan namun dengan tetap menjaga kinerja dan kualitas kredit.

    “Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas,” imbuhnya.

    Sedangkan kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,94 persen, membaik dibandingkan Desember 2023 mencapai 2,95 persen.

    Puji menilai penyelesaian kredit yang direstrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio risiko kredit atau Loan at Risk (LaR) menjadi 11,96 persen dari sebelumnya 19,55 persen pada Desember 2023.

    Sementara itu, minat masyarakat di Bali untuk menyimpan uangnya di bank juga terbilang tinggi dengan realisasi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada 2024 mencapai Rp189,75 triliun atau tumbuh 13,85 persen dibandingkan 2023 yang mencapai Rp166,67 triliun.

    Regulator lembaga jasa keuangan itu mencatat, instrumen yang paling banyak digunakan nasabah untuk menyimpan uangnya di bank adalah dalam bentuk tabungan dengan kenaikan nominal mencapai Rp12,84 triliun.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • INA dan DBJ perkuat kolaborasi lewat dana hybrid capital solutions

    INA dan DBJ perkuat kolaborasi lewat dana hybrid capital solutions

    Ini mencerminkan komitmen INA untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia Investment Authority (INA) dan Development Bank of Japan Inc (DBJ) memperkuat kolaborasi dengan meluncurkan IJ Hybrid Capital Solution Fund ILP, yang akan dikelola bersama.

    Skema investasi ini akan berfokus pada berbagai proyek di Indonesia.

    “Berdasarkan perjanjian kerangka investasi (investment framework agreement/IFA) yang ditandatangani pada November 2023. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kedua institusi dalam mendorong perkembangan sektor keuangan Indonesia melalui solusi permodalan yang inovatif dan berdampak,” kata Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pendanaan ini berfokus pada senior secured investments, menawarkan solusi pembiayaan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik dan dinamis perusahaan-perusahaan di Indonesia.

    Hybrid capital solutions yang semakin berkembang di kawasan Asia Pasifik, menyediakan pendanaan alternatif yang fleksibel dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modal yang kompleks.

    Solusi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan memperkuat pasar keuangan Indonesia.

    Dengan memanfaatkan pemahaman mendalam INA terhadap dinamika pasar lokal serta kapabilitas pembiayaan terstruktur, dikombinasikan dengan pengalaman DBJ dalam pengelolaan finansial dan investasi serta jaringan bisnis yang terkait dengan Jepang, inisiatif ini bertujuan untuk mendorong investasi sektor swasta dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

    Kolaborasi ini menegaskan pentingnya peran hybrid capital solutions dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi perusahaan kelas menengah dan atas di Indonesia.

    Dengan memanfaatkan struktur dana kelolaan investasi yang dirancang untuk menghimpun dan menyalurkan modal secara efisien, inisiatif ini memiliki posisi strategis untuk memperkuat rekam jejak kedua institusi dalam kelas aset hybrid capital solutions.

    Dana kelolaan investasi ini bertujuan mendukung pertumbuhan bisnis dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

    “Pembentukan dana kelolaan investasi joint venture pertama kami ini mencerminkan komitmen INA untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan DBJ, kami membuka akses terhadap permodalan global dan menciptakan struktur pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di Indonesia. Kemitraan ini menekankan peran INA dalam menjembatani peluang lokal dengan nilai tambah internasional untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan,” tutur Ridha.

    DBJ merupakan bank milik pemerintah Jepang dengan rekam jejak yang kuat dalam bidang pembiayaan, investasi, layanan konsultasi/penasihat, dan manajemen aset.

    Melalui divisi Growth & Cross-Border Investment, DBJ telah menjadi pemain utama dalam investasi ekuitas dan mezzanine, termasuk di Asia Tenggara.

    Melalui kerja sama ini, DBJ akan memperluas aktivitas investasinya di Indonesia untuk mendukung perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia.

    Kemitraan ini memperkuat dasar yang telah dibangun dari perjanjian sebelumnya dan menegaskan upaya berkelanjutan INA dalam menarik permodalan global ke Indonesia melalui solusi pembiayaan yang inovatif dan fleksibel.

    “Melalui dana hybrid capital solutions, INA dan DBJ menghadirkan platform yang tidak hanya memenuhi permintaan pasar, tetapi juga mendorong kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan bagi ekosistem keuangan Indonesia,” jelas Ridha.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • MR.D.I.Y. Resmikan Toko Ke-1.000 di Bulukumba Sulsel

    MR.D.I.Y. Resmikan Toko Ke-1.000 di Bulukumba Sulsel

    Jakarta –

    MR.D.I.Y. meresmikan toko ke-1.000 di Jalan Dato Tiro, Kec. Ela-Ela, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pembukaan toko baru ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau bagi keluarga di seluruh Indonesia.

    “Pembukaan toko ini bukan hanya sekadar peresmian, tetapi juga sebuah simbol keberlanjutan visi MR.D.I.Y. dalam memastikan akses yang lebih mudah untuk produk perlengkapan rumah tangga di berbagai penjuru Indonesia, baik di perkotaan maupun di luar perkotaan,” ujar Direktur Utama MR.D.I.Y. Indonesia Edwin Cheah dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    “Dengan adanya toko ini, kami berharap keluarga di Bulukumba bisa menikmati kemudahan berbelanja berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau tanpa harus pergi jauh ke kota besar,” imbuhnya.

    Edwin menyampaikan Kota Bulukumba dipilih sebagai lokasi toko ke-1.000 untuk merepresentasikan komitmen MR.D.I.Y. untuk hadir di setiap daerah, baik yang padat penduduk maupun yang jauh dari pusat ekonomi.

    Selain itu, hadirnya MR.D.I.Y. di seluruh Indonesia juga bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal. Hingga saat ini, lebih dari 50% karyawan MR.D.I.Y. berasal dari luar Pulau Jawa.

    Gelar Aksi Bersih Pantai

    Dalam rangka merayakan peluncuran toko ke-1.000, MR.D.I.Y. bersama World Cleanup Day (WCD) hingga siswa Sekolah Menengah Pertama di sekitar lokasi toko, melakukan aksi bersih-bersih pantai (beach cleanup) di Pantai Merpati, salah satu pantai ikonik di Bulukumba.

    Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan Bulukumba dikenal sebagai daerah pesisir dengan kekayaan lautnya. Namun, tantangan pengelolaan sampah dan kesadaran lingkungan masih menjadi isu penting di kawasan ini.

    Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kabupaten Bulukumba menghasilkan 67.943 ton sampah sepanjang tahun 2024 dimana 26.59% sampah belum terkelola.

    Melihat hal ini, jajaran Manajemen dan karyawan MR.D.I.Y. pun menggelar aksi bersih-bersih pantai sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

    Menggandeng WCD, MR.D.I.Y. juga mengadakan pelatihan lingkungan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap ekosistem laut.

    “Pembukaan toko ke-1.000 bukan hanya pencapaian bagi MR.D.I.Y., tetapi juga bukti bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak-pelanggan, karyawan, pemasok, dan komunitas sekitar.” tutup Edwin.

    (akd/akd)