Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • 8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.

     

  • Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 424,8 Miliar pada Kuartal IV 2024

    Utang Luar Negeri Turun Jadi US$ 424,8 Miliar pada Kuartal IV 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2024 mencapai US$ 424,8 miliar. Angka ini lebih rendah dari posisi kuartal III 2024 yang senilai US$ 428,1 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4% (yoy), melambat dibandingkan 8,3% (yoy) pada kuartal III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi utang luar negeri kuartal IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam pernyataan resmi yang diterima pada Senin (17/2/2025).

    Menurut dia,  struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4% pada kuartal IV 2024, dari 31,1% pada kuartal III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” terang Ramdan.

    Posisi ULN pemerintah pada kuartal IV 2024 tercatat sebesar US$ 203,1 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 204,1 miliar.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% (yoy) dari 8,4% (yoy) pada kuartal III 2024.  Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    “Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” kata dia.

    Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Sementara itu  posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 194,1 miliar pada kuartal IV-2024, lebih rendah dibandingkan dengan posisi kuartal III 2024 sebesar US$ 196,3 miliar.  

    Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6% (yoy) pada triwulan III 2024. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5% (yoy) dan 2,1% (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5% dari total ULN swasta.

    “Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7% terhadap total ULN swasta,” pungkas Ramdan. 

  • Nasabah Bank Sinarmas Kini Bisa Setor dan Tarik Tunai di Kantor Pos – Page 3

    Nasabah Bank Sinarmas Kini Bisa Setor dan Tarik Tunai di Kantor Pos – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Sinarmas resmi meluncurkan layanan setor dan tarik tunai di lebih dari 4.800 cabang Kantor Pos di seluruh Indonesia. Bertempat di Kantor Pos Lapangan Banteng, acara peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.

    Layanan ini telah tersedia sejak 18 Desember 2024 dan bertujuan untuk memberikan kemudahan serta fleksibilitas dalam bertransaksi bagi para nasabah.

    Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat kini dapat melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah tanpa harus mengunjungi kantor cabang Bank Sinarmas. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Bank Sinarmas dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

    Dukungan Pos Indonesia untuk Perluasan Layanan Keuangan

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, menyambut baik kolaborasi strategis ini dan menyatakan bahwa kerja sama dengan Bank Sinarmas semakin memperkuat komitmen Pos Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan mudah dijangkau.

    “Pos Indonesia sangat antusias dengan kerja sama strategis ini. Dengan jaringan Kantor Pos yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan setor dan tarik tunai ini akan memastikan transaksi keuangan yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi para nasabah. Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” katanya, Senin (17/2/2025).

     

  • Petani Belum Panen, Pemerintah Putuskan Impor 200 Ribu Ton Gula – Halaman all

    Petani Belum Panen, Pemerintah Putuskan Impor 200 Ribu Ton Gula – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan alasan pemerintah mengimpor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

    Menurut dia, impor tersebut dilakukan karena stok dari CPP saat ini harus dikeluarkan setelah harga gula di pasaran kini sedang mengalami kenaikan.

    “Harga gula hari ini kan naik. Berarti gula yang di stok sekarang ini harus dikeluarkan segera,” kata Arief ketika ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

    Ia menyebutkan bahwa pemenuhan stok CPP ini dilakukan melalui importasi bukan berarti pemerintah tak menyerap hasil petani.

    Pemerintah akan menyerap dari petani pada saat panen nanti di bulan April dan Mei.

    “Panennya itu nanti di April sama di Mei. Jadi tetap diserap,” ujar Arief.

    Ia menyebutkan bahwa importasi akan dilakukan oleh BUMN Pangan. Namun, kini belum ada nama perusahaan plat merah yang ditunjuk menangani impor ini.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah akan mengimpor 200 ribu ton raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) untuk memperkuat stok CPP.

    Arief mengatakan, 200 ribu ton gula mentah tersebut akan datang secara bertahap.

    “Sekitar 200 ribu ton raw sugar, datangnya tahun ini secara bertahap. Tapi jaminannya, jangan sampai petani harganya jatuh,” kata Arief usai Rakortas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Kamis (13/2/2025).

    Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ia terima, harga gula mulai bergerak naik.

    BPS melaporkan, pada pekan pertama Februari 2025, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir.

    Pada pekan ketiga Januari terdapat 118 kabupaten/kota. Lalu, pada pekan kelima Januari, bertambah menjadi 153 kabupaten/kota.

    Arief menekankan bahwa gula yang diimpor ini dalam rangka menaikkan stok yang dipegang pemerintah dan didatangkan bukan dalam bentuk Gula Kristal Putih (GKP).

    “Bukan karena kekurangan produksi karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP,” ujar Arief.

    Stok CPP dalam bentuk gula pasir per 12 Februari total ada 34 ribu ton.

    Stok tersebut dikelola oleh ID FOOD sejumlah 22 ribu ton dan Perum Bulog sebanyak 12 ribu ton.

    Jika dibandingkan dengan rerata kebutuhan konsumsi bulanan yang sekitar 235 ribu ton per bulan, maka stok CPP gula berada di kisaran ketercukupan 14,47 persen.

    Arief menyebut yang harus dijamin saat ini adalah harga di tingkat petani karena akan mulai panen di April, Mei, Juni.

    “Kemudian raw sugar itu akan murah biayanya pada saat gilingnya bersamaan dengan panen. Itu pertimbangannya,” ucap Arief.

    Berdasarkan proyeksi neraca gula konsumsi yang diolah Badan Pangan Nasional per 21 Januari, diestimasikan kebutuhan konsumsi bulanan di Maret 2025 akan meningkat karena berbarengan dengan momentum bulan Ramadan.

    Pada Maret nanti, proyeksi kebutuhan konsumsi akan meningkat 13,39 persen atau menjadi 251,8 ribu ton dibandingkan Februari sebesar 222 ribu ton.

    Sementara estimasi produksi GKP akan mulai meningkat pada Mei 2025 di kisaran sejumlah 166 ribu ton.

    Lalu Juni di 392 ribu ton dan Juli di 555 ribu ton. Proyeksi puncak panen raya GKP diperkirakan akan terjadi pada Agustus di 621 ribu ton.

    Dari itu, total kebutuhan konsumsi tahunan diproyeksikan mencapai 2,841 juta ton.

    “Jumlah 200 ribu ton raw sugar itu di bawah kebutuhan konsumsi sebulan. Kita coba sesuaikan karena kita juga harus tahu harga gula dunia dan currency rate, itu jadi pertimbangan,” tutur Arief.

    “Tetapi yang jelas pemerintah harus punya cadangan pangan dan itu harus dikuasai oleh BUMN,” pungkasnya.

  • IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin

    IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin

    Karyawan mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melalui layar komputer di Jakarta, Senin (21/10/2024). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

    IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 24,85 poin atau 0,37 persen ke posisi 6.663,31.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,18 poin atau 0,41 persen ke posisi 775,59.

    Sumber : Antara

  • Industri Rokok jadi Tulang Punggung Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8% – Page 3

    Industri Rokok jadi Tulang Punggung Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Industri Hasil Tembakau (IHT) telah lama menjadi salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. Tidak hanya berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai, IHT juga memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja. Kalangan praktisi menilai bahwa IHT dapat berperan sebagai sektor strategis nasional yang dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan bahwa IHT telah lama menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Esther secara khusus menyebut bahwa IHT selama ini menjadi kontributor utama dalam penerimaan cukai secara nasional.

    “Karena IHT jadi backbone penerimaan cukai, jadi menurut saya memang sudah jelas kontribusi IHT bagi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

    Menurut Esther, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat agar IHT dapat berperan optimal di tengah ketidakpastian ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Kenaikan tarif cukai yang terus-menerus, pada batasan tertentu, tidak akan menaikkan penerimaan negara, tetapi justru menurunkan penerimaan. “Di mana kondisi penjualan sulit, kalau cukai naik, malah mereka melakukan efisiensi (layoff) tenaga kerja, malah ada pengangguran, malah mengurangi pertumbuhan ekonomi,” tambah Esther.

    Esther berharap sektor padat karya seperti IHT bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui kebijakan yang seimbang guna memastikan keberlanjutannya serta kontribusinya bagi perekonomian. Ia menekankan bahwa sektor ini setidaknya dapat menyerap tenaga kerja lebih maksimal.

    “Perekonomian kan lagi lesu. Paling tidak, IHT ini bisa menampung tenaga kerja lebih banyak,” ujarnya.

     

  • Semua Devisa Hasil Ekspor Wajib Parkir di Dalam Negeri, Simak Ketentuannya – Page 3

    Semua Devisa Hasil Ekspor Wajib Parkir di Dalam Negeri, Simak Ketentuannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) disimpan di rekening bank di dalam negeri. Namun, para pengusaha masih diperbolehkan menggunakannya untuk kepentingan operasional.

    Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Ketentuannya, 100 persen DHE SDA harus disimpan di bank-bank nasional selama 1 tahun, berlaku mulai 1 Maret 2025.

    “Pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan devisa hasil ekspor-SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Dia turut merinci jenis-jenis penggunaan yang diperbolehkan. Pertama, penukaran mata uang ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya.

    Kedua, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundangan. Ketiga, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    “Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing,” bebernya.

    Kelima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Aturan Baru

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan terbaru mengenai devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Aturan terbaru mewajibkan DHE SDA 100 persen disimpan di Indonesia selama 1 tahun.

    Dia menyadari selama ini banyak DHE yang lari ke luar negeri. Demi memperluas dampak pengelolaan DHE SDA, Prabowo meminta seluruhnya disimpan di rekening di dalam negeri.

    “Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri,” kata Prabowo dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2025,” imbuhnya.

     

  • Kemendag: Tingginya harga minyak goreng dipengaruhi kenaikan CPO

    Kemendag: Tingginya harga minyak goreng dipengaruhi kenaikan CPO

    Harga CPO mengikuti harga standar internasional, saat mereka naik berimbas pada harga minyak (goreng) juga naik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga minyak goreng secara keseluruhan di tanah air, turut disumbang oleh tingginya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dunia.

    Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Tommy Andana menyampaikan harga minyak goreng premium, curah dan juga minyak goreng rakyat atau MinyaKita mengalami kenaikan di 166 daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 14 Februari 2025, harga rata-rata nasional minyak goreng premium Rp22.147 per liter, minyak goreng curah Rp17.672 per liter dan MinyaKita Rp17.234 per liter.

    “Terkait dengan harga minyak goreng keseluruhan, trennya naik, karena minyak goreng ini kan harganya tergantung sama CPO. Harga CPO mengikuti harga standar internasional, saat mereka naik berimbas pada harga minyak (goreng) juga naik,” ujar Tommy dalam Rapat Inflasi Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta, Senin.

    Terkait dengan MinyaKita, kata Tommy, Kemendag telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan satuan tugas (satgas) pangan untuk turut mengawasi minyak goreng rakyat agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Kemendag juga meminta kepada pasar-pasar rakyat dan pemerintah daerah untuk membuat spanduk yang menginformasikan harga HET. Selain itu, diharapkan ada partisipasi warga untuk melaporkan kepada aparat maupun satgas pangan agar bisa ditindaklanjuti.

    Lebih lanjut, Kemendag berkolaborasi dengan BUMN Pangan untuk membantu pendistribusian MinyaKita, khususnya untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh distributor swasta.

    “Kita juga meminta Bulog dan ID Food untuk operasi pasar dengan menyediakan MinyaKita di pasar rakyat,” kata Tommy.

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu kedua Februari 2025, harga rata-rata minyak goreng untuk kualitas premium secara nasional tercatat Rp21.545 per liter, minyak curah Rp17.620 per liter dan MinyaKita Rp17.411 per liter.

    Minyak goreng mengalami kenaikan di 46,11 persen dan pada minggu kedua Februari 2025, kenaikan minyak goreng tercatat sebesar 0,48 persen dibandingkan dengan Januari 2025. Harga tertinggi berada di kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah sebesar Rp60 ribu per liter.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden: Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha

    Presiden: Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha

    Revisi PP 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa kebijakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan untuk kemudahan berusaha.

    “Revisi PP 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Hal tersebut dikatakan Presiden saat menyampaikan sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi di Indonesia.

    Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Regulasi tersebut telah mengubah pendekatan perizinan berusaha di Indonesia dari yang semula berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based) serta menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan yang kompleks menjadi terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS).

    Dengan pemberlakuan regulasi tersebut, jumlah perizinan berusaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS hingga 1 Juli 2024 mencapai lebih dari 9.5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Meski demikian, dalam pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian seiring dengan dinamika yang terjadi.

    Di tengah ketidakpastian global dan iklim usaha saat ini, Pemerintah meyakini perlu dilakukan revisi terhadap PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

    Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi.

    Selain revisi PP Nomor 5 Tahun 2021, Presiden juga menyampaikan sejumlah kebijakan dalam rangka mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi di Indonesia.

    Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan dan energi, pembentukan Danantara, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Selanjutnya, kredit investasi untuk industri padat karya, keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi, kebijakan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), dan pembentukan Bank Emas.

    Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dirinya bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025