Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Dinpertan-KP Banyumas: Perpadi berperan dalam penyerapan gabah petani

    Dinpertan-KP Banyumas: Perpadi berperan dalam penyerapan gabah petani

    Perpadi diberi tugas untuk menyerap gabah dan beras minimal 20 persen dari kuota penyerapan gabah dan beras

    Purwokerto (ANTARA) – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan-KP) Kabupaten Banyumas Jaka Budi Santosa mengatakan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan termasuk dalam penyerapan gabah/beras petani.

    “Seminggu yang lalu sudah diadakan rakor (rapat koordinasi) di pusat, Perpadi diberi tugas untuk menyerap gabah dan beras minimal 20 persen dari kuota penyerapan gabah dan beras,” kata Jaka Budi Santosa saat Diskusi Publik “Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa” Dalam Rangka Peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-79 Persatuan Wartawan Indonesia di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

    Dengan demikian, kata dia, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan pembelian atau penyerapan gabah dan beras dari petani.

    Selain itu, lanjut dia, Perpadi memiliki peran yang sangat penting untuk bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain agar target penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton setara beras se-Indonesia bisa dicapai dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    “Kalau di Banyumas (target penyerapan yang dilakukan Perum Bulog Cabang Banyumas) sekitar 80.000 ton setara beras. Berdasarkan data tahun 2024, produksi padi di Kabupaten Banyumas sekitar 374 ribu ton,” katanya menjelaskan.

    Terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan di Banyumas, dia mengatakan, pihaknya meningkatkan intensifikasi dan optimalisasi komoditas sembilan bahan pokok, baik melalui bantuan sarana-prasarana, bibit, pupuk, dan sebagainya guna meningkatkan kuantitas.

    Menurut dia, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan masalah produksi, juga distribusi pangan dari dan menuju Kabupaten Banyumas.

    “Kita ada beberapa komoditas yang memang belum surplus seperti jagung, kedelai dan cabai,” kata Jaka dalam diskusi yang melibatkan anggota Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kelompok tani dari berbagai wilayah Banyumas itu.

    Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas Komisaris Polisi Sukarwan mengatakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Polresta Banyumas pada bulan November 2024 telah melakukan penanaman jagung pada lahan milik Polri seluas 1.200 meter yang berlokasi di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor.

    “Minggu kemarin sudah dilakukan panen tahap pertama, alhamdulillah hasilnya bagus,” katanya.

    Menurut dia, pihaknya juga memanfaatkan lahan di setiap kantor kepolisian sektor untuk budidaya komoditas pertanian termasuk menggerakkan masyarakat untuk menanam cabai dan sebagainya di pekarangan rumah masing-masing.

    Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Komandan Kodim 0701/Banyumas Letnan Kolonel Armed Ida Bagus Adi Permana dan Manajer Penjualan Jawa Tengah IV PT Pupuk Indonesia (Persero) Dadi Rosida.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPI Danantara Diluncurkan pada 24 Februari 2025

    BPI Danantara Diluncurkan pada 24 Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo memastikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan, pengadaan Danantara merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan BUMN.

    “Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi melalui dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Prabowo menambahkan, kehadiran BPI Danantara, yaitu ditujukkan untuk konsolidasi semua kekuatan ekonomi di BUMN demi kemajuan Indonesia. Konsolidasi itu juga tercermin dari filosofi penamaan Danantara.

    “Kita beri nama Danantara (Daya Anagata Nusantara). Daya artinya energi kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara Tanah Air kita,” ucap Prabowo.

    Dengan berdirinya BPI Danantara, badan ini diharapkan dapat mendorong daya saing RI dan mendukung pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi dana investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan indonesia, kekayaan negara dikelola dihemat untuk anak dan cucu kita,” papar Prabowo.

    BPI Danantara telah resmi berdiri setelah pengesahan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (4/2/2025).

    BPI Danantara dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara dengan bekerja sama dengan mitra strategis sesuai regulasi yang berlaku.

  • Jadwal Kedatangan Cristiano Ronaldo di Indonesia, Pakai Jet Pribadi – Page 3

    Jadwal Kedatangan Cristiano Ronaldo di Indonesia, Pakai Jet Pribadi – Page 3

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, yang lebih dikenal sebagai Cristiano Ronaldo atau CR7, merupakan salah satu atlet sepak bola paling terkenal dalam sejarah olahraga.

    Dilahirkan pada 5 Februari 1985 di Funchal, Madeira, Portugal, Ronaldo telah menciptakan jejak yang mendalam dalam sejarah sepak bola berkat prestasi dan komitmennya yang luar biasa. Artikel ini akan mengupas perjalanan kariernya, mulai dari langkah awal yang sederhana hingga mencapai status megabintang.

    Ronaldo memulai perjalanan sepak bolanya di klub lokal Andorinha, kemudian pindah ke Nacional, dan akhirnya bergabung dengan akademi Sporting CP. Bakatnya yang luar biasa segera menarik perhatian klub-klub besar Eropa.

    Di tahun 2003, pada usia 18 tahun, ia menandatangani kontrak dengan Manchester United, yang menjadi titik awal karir profesionalnya di pentas sepak bola internasional.

    Di bawah arahan Sir Alex Ferguson, Ronaldo mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia.

    Bersama Manchester United, ia berhasil meraih tiga gelar Liga Premier Inggris, satu trofi Liga Champions UEFA, serta berbagai penghargaan individu, termasuk Ballon d’Or pertamanya pada tahun 2008.

    Gaya bermainnya yang cepat, kemampuan menggiring bola yang mengesankan, dan tendangan yang mematikan menjadikannya ancaman serius bagi setiap lawan. Pada tahun 2009, Ronaldo pindah ke Real Madrid dengan rekor transfer dunia pada waktu itu.

    Di Santiago Bernabeu, ia mencapai puncak kariernya, mencetak lebih dari 450 gol dalam 438 penampilan. Bersama Real Madrid, Ronaldo meraih empat gelar Liga Champions dan tambahan empat Ballon d’Or. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan keterampilan teknisnya menjadikannya salah satu pemain paling lengkap di dunia.

     

  • Temanggung kejar kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2025

    Temanggung kejar kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2025

    ANTARA – Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mencatat hingga akhir tahun 2024 kemiskinan ekstrem sebanyak 2.850 jiwa. Pada tahun 2025, Pemkab Temanggung akan meneruskan sejumlah program untuk mewujudkan target nol persen pada tahun 2025.
    (Firman Eko Handy/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

  • Ekonom : Danantara bisa percepat pembiayaan transisi energi

    Ekonom : Danantara bisa percepat pembiayaan transisi energi

    Jadi, ini adalah kunci yang sangat penting untuk bisa mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk bisnis ataupun untuk proyek-proyek yang berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat mempercepat pembiayaan transisi energi di tanah air.

    Adapun, pembiayaan transisi energi itu baik untuk program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara ataupun untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

    Saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Senin, ia menjelaskan caranya yaitu aset PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dikonsolidasikan ke Danantara dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan transisi energi.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset yang di luar dari aset PLTU batu bara,” ujar Bhima ​​​​​​.

    Ia melanjutkan bahwa PLN dengan bantuan aset dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya bisa mendapatkan investasi yang sangat besar.

    “Dan total kan diharapkan 900 miliar dolar AS aset Danantara. Jadi, ini adalah kunci yang sangat penting untuk bisa mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk bisnis ataupun untuk proyek-proyek yang berkelanjutan,” ujar Bhima.

    Lebih dari itu, Ia menyebut program-program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan program terkait dengan ketahanan pangan juga dapat dibiayai dengan mekanisme Danantara.

    “Jadi, Danantara menjadi super investment vehicle atau kendaraan investasi yang sangat penting. Dengan berbagai mekanisme investasinya, diharapkan memang bisa mendorong mempercepat realisasi investasi,” ujar Bhima.

    Dengan demikian, lanjutnya, apabila realisasi investasi sudah banyak masuk melalui Danantara, hal tersebut dapat mendorong serapan tenaga kerja, terutama di sektor formal yang lebih besar lagi.

    “Tentunya bisa berkontribusi dalam pengembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi langsung,” ujar Bhima.

    Terkait Danantara ini, ia menjelaskan bahwa yang perlu dijaga yaitu terkait dengan tata kelolaannya.

    Pertama, ia menyebut Danantara harus menerapkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) berstandar yang tinggi karena untuk menarik dana investasi asing, terutama dari negara maju.

    “Mereka tentu melakukan penyamaan standar dulu. Jadi, ESG menjadi standar penting yang harus dikejar. Jadi, proyek-proyek yang didanai dan ditawarkan kepada investor adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang hijau,” ujar Bhima.

    Kedua, lanjutnya, terkait dengan tata kelola termasuk penunjukan direksi dari Danantara harus bebas dari kepentingan politik ataupun konflik kepentingan, karena memiliki saham misalnya di industri yang rawan konflik kepentingan.

    “Itu yang harus dijaga dan juga harus ada tata kelola dan safe guard untuk melindungi dari praktek korupsi, karena nilai aset Danantara juga sangat besar,” ujar Bhima.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pupuk Indonesia sebut alokasi pupuk untuk Banyumas cukupi kebutuhan

    Pupuk Indonesia sebut alokasi pupuk untuk Banyumas cukupi kebutuhan

    kalau kita lihat realisasi tahun sebelumnya, insyaallah bisa untuk mencukupi kebutuhan petani

    Purwokerto (ANTARA) – Manajer Penjualan Jawa Tengah IV PT Pupuk Indonesia (Persero) Dadi Rosida menyebutkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 untuk Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mencukupi kebutuhan petani meskipun terdapat penurunan dibanding alokasi tahun 2024.

    Ditemui usai Diskusi Publik “Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa” Dalam Rangka Peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-79 Persatuan Wartawan Indonesia di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin, dia mengatakan alokasi pupuk urea untuk Banyumas pada tahun 2024 sebesar 20.354 ton, sedangkan NPK sebesar 14.807 ton.

    Sementara pada tahun 2025, kata dia, terdapat penurunan alokasi karena untuk urea sebesar 18.350 ton dan NPK sebesar 12.500 ton.

    “Alhamdulillah dari angka alokasi yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 sampai pertengahan Februari ini sudah tersalur untuk urea hampir 11 persen (1.958 ton) dari alokasi satu tahun, dan NPK sudah 12 persen (1.460 ton) dari alokasi satu tahun,” katanya.

    Ia mengharapkan alokasi pupuk yang diberikan untuk Kabupaten Banyumas tersebut jika melihat realisasi penyaluran tahun sebelumnya, masih bisa memenuhi kebutuhan petani.

    Menurut dia, hal itu disebabkan realisasi penyaluran pupuk pada tahun 2024 mencapai 16.720 ton atau 82 persen dari total alokasi yang sebesar 20.354 ton, sedangkan untuk NPK sebesar 12.343 ton atau 83 persen dari total alokasi yang sebesar 12.343 ton.

    “Mudah-mudahan dengan alokasi yang sekarang ini, kalau kita lihat realisasi tahun sebelumnya, insyaallah bisa untuk mencukupi kebutuhan petani,” kata Dadi menegaskan.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025).

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

    Menhub menilai, kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” kata Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2025, di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap. Kemudian, pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Dukungan Pemda 

    Menhub berharap dukungan pemda seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Di sisi lain, Mendagri Tito meminta kepada pemda dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk berkoordinasi mengelola kendaraan umum. Khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” kata Mendagri.

    Mendagri sendiri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” terang Tito.

     

  • Menaker tekankan pentingnya kepastian hukum untuk driver ojol

    Menaker tekankan pentingnya kepastian hukum untuk driver ojol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kepastian hukum terkait status pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) agar mendapatkan hak dan kesejahteraan selayaknya pekerja.

    “Ini PR (pekerjaan rumah) besar kami terkait concern teman-teman driver semuanya, adalah mengenai sebuah kepastian regulasi, jadi tidak hanya sebatas soal (pemberian) THR (tunjangan hari raya) saja,” kata Menaker Yassierli di Kantor Kemnaker di Jakarta, Senin.

    Yassierli mengatakan, regulasi soal pekerja layanan berbasis aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto terkait misi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    “Kami terjemahkan sebagaimana setiap pekerja di Indonesia, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Ini merupakan tanggung jawab kami semua,” kata Yassierli.

    “Dan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal kami di sini sudah menjadi salah satu prioritas kita. Kami sudah melakukan kajian, mengundang pakar terkait status yang disampaikan,” ujar dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Menaker mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization) untuk melihat bagaimana pandangan negara-negara lain soal pekerja layanan berbasis aplikasi seperti pengemudi ojol.

    “Kita lihat di negara-negara lain juga sama, bisa hadir dan memberikan kepastian terkait dengan pekerja platform online dan itu menjadi catatan buat kami dan kami menuju ke sana,” kata dia.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan salah satu perhatian khusus Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukum) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Wamenaker.

    “(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Luncurkan Danantara 24 Februari 2025 – Page 3

    Prabowo Luncurkan Danantara 24 Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Pengelolaan BUMN diketahui menjadi salah satu perhatiannya.

    “Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu (badan) dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara,” ungkap Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Dia melihat perusahaan pelat merah sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan yang lebih kuat.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola,” ucapnya.

    Dia membeberkan filosofi nama Daya Anagata Nusantara (Danantara). Daya melambangkan kekuatan, Anagata melambangkan masa depan, dan Nusantara sebagai cerminan Tanah Air Indonesia.

    Dia berharap, pengelolaan investasi BUMN lewat Danantara bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.

    “Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia kekayaan negara, dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” tandasnya.

    Fokus Investasi Danantara

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi baru Indonesia, akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.

    Dalam pernyataannya, Prabowo menuturkan, Danantara akan mengelola aset lebih dari USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 16.238) dalam pengelolaan (AUM).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujar Prabowo dalam forum internasional World Government Summit yang diselenggarakan secara daring di Dubai pada Kamis, 13 Februari 2025.

     

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.