ANTARA – Dinas Perdagangan Kota Semarang, Jawa Tengah, menyiapkan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok menjelang atau selama bulan suci Ramadhan. Kolaborasi dan koordinasi lintas instansi, akan lebih ditingkatkan untuk penanganan gejolak harga jika sewaktu-waktu terjadi. (Fx. Suryo Wicaksono/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)
Jenis Media: Ekonomi
-
Proyek Pembangkit Listrik Yaentu Targetkan Produksi Listrik 62,5 GWh per Tahun
Jakarta, Beritasatu.com – Setelah melewati proses commissioning termasuk pengujian keandalan turbin selama 3×24 jam, proyek pembangkit listrik Yaentu milik PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) telah dinyatakan dapat beroperasi dengan Commercial Operation Date (COD) pada 16 Oktober 2024 sesuai dengan kontrak yang berlaku. Proyek Yaentu memanfaatkan aliran sungai langsung (run-of-river) berkapasitas sebesar 10 MW (2 x 5 MW) di Poso, Sulawesi Tengah. Dengan demikian, proyek Yaentu merupakan pembangkit listrik ketiga yang beroperasi di bawah ARKO dengan estimasi produksi listrik terbesar yakni mencapai 62,476 MWh per tahun atau berkontribusi sebesar 35.4% dari total estimasi produksi listrik ARKO pada tahun 2025.
Proyek Yaentu memiliki kontrak jual-beli atau Power Purchase Agreement (PPA) selama 25 tahun dengan PT PLN (Persero). Listrik yang diproduksi oleh proyek Yaentu mengaliri saluran distribusi listrik wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat, industri, serta fasilitas publik yang berada di Suluttenggo.
Dengan beroperasinya proyek Yaentu, ARKO juga akan semakin berperan dalam mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060. Sejak tahun 2017 hingga 2023, ARKO berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak ±323.473 ton CO2eq dan diperkirakan dapat berkontribusi dalam reduksi emisi gas rumah kaca sebesar ±134.988 ton CO2eq per tahunnya.
Presiden Direktur Perseroan Aldo Artoko mengatakan bahwa dengan beroperasinya proyek Yaentu, Perseroan semakin mengokohkan komitmen dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sehingga Indonesia menjadi selangkah lebih maju dalam upaya transisi energi.
“Beroperasinya proyek Yaentu menjadi bukti bahwa Perseroan mampu mengeksekusi dengan baik apa yang telah dipercayakan PLN kepada kami,” ungkap Aldo.
“Tentu kami tidak berhenti di sini, sebaliknya, kami terus melanjutkan proyek pembangkit listrik yang tengah berjalan seperti proyek Kukusan dan proyek Tomoni yang masing- masing progress konstruksinya sudah mencapai 60,8% dan 16,9% pada Januari 2025,” jelas Aldo.
Dari segi finansial, proyek Yaentu juga mulai berkontribusi terhadap peningkatan kas dari pelanggan sehingga memperkuat arus kas Perseroan serta membantu pengembangan bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan mampu menambahkan dan mengeksekusi pipeline yang telah mencapai 261.2 MW di berbagai wilayah di Indonesia.
“Ke depannya, kami akan terus menjaga komitmen untuk menerangi Indonesia berbasiskan energi bersih terutama dari tenaga air dengan cara terus mengembangkan semakin banyak lagi proyek pembangkit listrik EBT di Indonesia,” tutup Aldo.
-
Perbankan Syariah Salurkan Rp 3,7 Miliar Beasiswa untuk 2.000 Santri di 50 Pondok Pesantren – Halaman all
Nanobank Syariah menjalin kerjasama dengan 50 pondok pesantren di sejumlah daerah di Indonesia untuk menyalurkan beasiswa
Tayang: Senin, 17 Februari 2025 18:35 WIB
HO
BEASISWA SANTRI – Direktur Utama Nanobank Syariah, Halim (kiri) menyerahkan beasiswa santri kepada Pembina Pondok Pesantren As Safi’iyah Jakarta. Perusahaan mengalokasikan dana Rp3,7 miliar untuk beasiswa 2.000 santri di 50 pondok pesantren di Tanah Air.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nanobank Syariah menjalin kerjasama dengan 50 pondok pesantren di sejumlah daerah di Indonesia untuk menyalurkan beasiswa kepada 2.000 santri senilai Rp 3,7 miliar.
Ke-50 pondok pesantren tersebut diantaranya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Al Rifaie Malang, Yayasan Darussalam Tanjungpura Tasikmalaya, dan Muhammadiyah Boarding School, Pondok Pesantren Darul Falah Mataram, Pondok Pesantren Babun Najah Aceh dan dan sejumlah pesantren lainnya di Indonesia.
Direktur Utama Nanobank Syariah Halim mengatakan, penyaluran beasiswa dan bantuan ini bertepatan dengan milad pertama Nanobank Syariah sekaligus refleksi perjalanan perusahaan, tetapi juga sebagai wujud kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Islami.
“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Melalui beasiswa ini kami ingin para santri berprestasi mendapat akses pendidikan yang lebih baik dan memperkuat kapasitas mereka untuk menjadi pemimpin masa depan,” ungkapnya dikutip Senin (17/2/2025).
Direktur IT & Operations Nanobank Syariah Suyono Wijaya menambahkan, di usia satu tahun, Nanobank Syariah telah menghadirkan berbagai inovasi layanan digital bagi nasabah perorangan maupun korporasi. Diantaranya, aplikasi mobile banking Aira Mobile, yang dilengkapi fitur QRIS, serta sistem pembayaran nontunai Aira E-money.
Untuk nasabakh korporasi pihaknya menyediakan Virtual Account berstandar SNAp serta meluncurkan Aira eBizbanking, platform internet banking berbasis web.(tribunnews/fin)
Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Lokal Asri yang berfokus pada lokalisasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelajari selengkapnya!
A member of
“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}Berita Terkini
-
Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)
Pengamat: Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 17 Februari 2025 – 09:10 WIBElshinta.com – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi.
Ia mengatakan hal tersebut terjadi mengingat selama ini sektor infrastruktur menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta menjadi salah satu faktor berkurangnya biaya distribusi yang menahan inflasi.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat,” kata Toto dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Dikatakan dia, efisiensi yang dilakukan juga berpotensi menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan oleh BUMN karya banyak berkurang, dan masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur akan turun daya belinya.
Hal ini karena share market dari perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastuktur, 80 persen pendapatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna yang menilai bahwa efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ia meyakini dengan anggaran yang dipangkas, banyak proyek infrastruktur di Indonesia menjadi tidak terpelihara dengan baik, serta membuat serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan, serta konstruksi berkurang.
“Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja,” tuturnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, Yayat meminta pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini supaya tidak terlalu memengaruhi perekonomian, atau memberikan skema khusus bagi BUMN karya sehingga tidak menurunkan kontribusinya.
Sementara menurut Toto, BUMN karya harus membiasakan diri untuk melakukan diversifikasi pasar supaya tidak terlalu bertumpu pada anggaran dari pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun
Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.
Hal itu pun membuat setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.
Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui, dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan setidaknya paling lambat pada 14 Februari 2025.
Sumber : Antara
-
LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun
Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun.
Jakarta (ANTARA) – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menghimpun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi pada tahun 2024, yakni mencapai Rp4,49 triliun.
“Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI RI, di Jakarta, Senin.
Nilai itu setara dengan realisasi 215,80 persen dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,08 triliun.
Rinciannya, pendapatan dari pengelolaan badan milik negara (BNM) mencapai Rp1,05 triliun atau 116,78 persen dari pagu Rp898,82 miliar.
Kemudian, pendapatan jasa advisory sebesar Rp2,22 miliar atau 184,72 persen dari target Rp1,2 miliar.
Pendapatan jasa perbankan tercatat mencapai Rp3,43 triliun atau 291,20 persen dari target Rp1,18 triliun.
Basuki menjelaskan realisasi yang tinggi ini diperoleh dari dasar saldo yang besar dan suku bunga perbankan yang tinggi.
“Kalau kita lihat saldo 2024 dengan asumsi tingkat suku bunga masih tinggi, insya Allah nanti akan lebih tinggi lagi,” kata dia lagi.
Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp152,08 miliar atau 93,87 persen dari target Rp162,02 miliar.
Belanja pengelolaan aset tercatat mencapai Rp41,43 miliar atau 96,85 persen dari pagu Rp42,78 miliar, legislasi dan litigasi terealisasi Rp348,32 juta atau 78,58 persen dari target Rp443,3 juta, serta pengelolaan keuangan dan umum Rp8,69 miliar atau 78,75 persen dari pagu Rp11,04 miliar.
Lalu, pengelolaan komunikasi terealisasi Rp5,68 miliar atau 82,38 persen dari pagu Rp6,9 miliar, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) Rp95,18 miliar atau 95,42 persen dari pagu Rp99,74 miliar, pengelolaan risiko dan pengawasan Rp182,54 juta atau 90,85 persen dari target Rp200,92 miliar, serta pengelolaan sistem informasi Rp569,28 juta atau 62,18 persen dari pagu Rp915,57 miliar.
Dengan demikian, terdapat surplus sebesar Rp4,33 triliun dari realisasi belanja dan pendapatan. Surplus ini menambah jumlah saldo kas LMAN yang sebelumnya tercatat sebesar Rp17,81 triliun menjadi Rp22,14 triliun.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel
Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia…,
Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menyiapkan karpet merah untuk investasi di berbagai sektor, termasuk bagi PT Citaglobal Environment yang siap membangun pembangkit listrik green energi di daerah itu.
Pembangkit listrik ini rencananya berbahan baku sampah, sekam padi, batok kelapa, hingga ampas sawit.
Prof Fadjry Djufry di Makassar, Senin menegaskan, Pemprov Sulsel tidak main-main mendukung investasi. Apalagi berdasarkan instruksi pemerintah pusat, tahun 2025 ini telah dicanangkan sebagai tahun investasi.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik tujuan investasi ini. Memang tahun ini kita jadikan sebagai tahun investasi, kita support semua. Sisa bagaimana modelnya dan dimana lokasinya,” ujar Fadjry Djufry.
Ia menjelaskan, PT Citaglobal Environment juga siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan adanya investasi ini, Provinsi Sulsel bisa swasembada listrik. Apalagi di Sulsel sendiri terdapat beberapa perusahaan smelter, yang memang membutuhkan listrik.
“Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia. Ini juga bisa mensupport Ibu Kota Nusantara nantinya,” jelas Fadjry Djufry.
Sementara itu, County Director Citaglobal Environment, Herry Warganegara menyampaikan, rencana investasi green energi ini sudah siap dalam bentuk transfer teknologi dengan menggunakan sampah dan sejumlah bahan baku lainnya.
“Kira-kira rencana Sulsel bagaimana soal green energi. Sampah bisa diubah menjadi listrik, sisa gabah bisa menjadi energi. Kami juga mengajak BUMD untuk bagaimana melakukan join produk. Kami yang siapkan semua, BUMD tidak perlu menyediakan investasi, semua kami siapkan,” tuturnya.
Citaglobal Environment telah berinvestasi di berbagai negara seperti Sri Lanka, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pembangkit listrik green energi seperti ini belum ada di Indonesia.
Hadir mendampingi Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Eka Prasetya, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Junaedi, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025 -
BI menyediakan tiga instrumen baru penempatan DHE SDA
Dari Bank Indonesia, kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa.
Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyediakan jenis instrumen baru untuk penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), antara lain melalui Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta perluasan foreign exchange swap (FX swap).
Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.
“Dari Bank Indonesia, kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa,” kata Perry dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Perry menyebutkan bahwa penerbitan SVBI dan SUVBI untuk penempatan instrumen DHE SDA dilakukan untuk tenor atau jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.
SVBI dan SUVBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan diperdagangkan di pasar valas domestik, sehingga akan memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.
Kedua instrumen juga dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk transaksi FX swap.
Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) tentang DHE SDA diperbarui, Perry mengatakan bahwa BI telah menyediakan instrumen penempatan DHE SDA meliputi rekening khusus (reksus) dan term deposit valas.
Kedua instrumen lama ini tetap bisa digunakan eksportir untuk menempatkan DHE SDA setelah pembaruan PP DHE SDA.
“Instrumen yang sudah ada sekarang, para eksportir maupun perbankan bisa menggunakan rekening khusus dan/atau tem-deposit sebagai underlying untuk swap valas, sehingga kalau eksportir punya valas yang ditaruh di reksus atau term deposit bisa untuk kemudian swap dari dolar ke rupiah,” kata Perry.
Menurut Perry, penerbitan SVBI dan SUVBI akan disesuaikan dengan kebutuhan.
Bank Indonesia terus berkomunikasi dengan para eksportir dan perbankan untuk menentukan kebutuhan penerbitan kedua instrumen.
“Karena DHE SDA yang masuk ke rekening khusus ada untuk biaya operasional untuk seberapa besar, dan tentu saja kami terus berkomunikasi dengan tim untuk berapa sih kebutuhan (penerbitan SVBI dan SUVBI). Komitmen kami, berapa pun kebutuhannya akan kami keluarkan. Tentu saja dari waktu ke waktu itu akan terus dievaluasi,” kata Perry.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Senin mengumumkan penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.
Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
BNI Masuk Perusahaan Terbaik di Asia Pasifik Versi Majalah Time
Jakarta, Beritasatu.com – Salah satu badan usaha milik negara (BUMN) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menduduki peringkat 282 perusahaan terbaik di Asia Pasifik versi majalah Time.
Dalam laporan Time dengan Statista, BNI menduduki peringkat 282 dengan skor keseluruhan 81,57. BNI pun masuk 500 besar perusahaan terbaik di Asia Pasifik.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, peringkat 282 terbaik di Asia Pasifik tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja BNI sebagai bank global.
Menurut Okki Rushartomo, prestasi BNI yang masuk 500 besar perusahaan terbaik di Asia Pasifik tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh talenta hebat di internal BNI.
“Juga Kementerian BUMN yang menempatkan BNI sebagai bank asal Indonesia yang go global,” kata Okki dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).
Peringkat statistik yang dipublikasikan Time dan Statista disusun berdasarkan formula penelitian. Peringkat statistik tersebut meliputi pertumbuhan pendapatan, survei kepuasan karyawan, dan data mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan keberlanjutan.
Di samping itu, aspek kepuasan karyawan dievaluasi dengan menggunakan data survei dari karyawan di seluruh dunia.
Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perusahaan yang mencakup citra, suasana, kondisi kerja, gaji, dan kesetaraan oleh karyawan yang telah diverifikasi serta rekomendasi langsung dan tidak langsung.
BNI merupakan bank milik BUMN yang menjadi 500 perusahaan terbaik di Asia Pasifik versi majalah Time.
-
Presiden Prabowo sebut Danantara kekuatan ekonomi masa depan
ANTARA – Presiden Prabowo Subianto, Senin (17/2), optimistis Danantara mampu menjadi kekuatan ekonomi masa depan yang berkelanjutan. Upaya tersebut juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2029. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)
-
Driver Ojol Demo di Kemnaker, Tuntut Aturan THR dan Pembenahan Sistem Kemitraan yang Tak Adil
PIKIRAN RAKYAT – Pengemudi ojek online atau driver ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (17/2/2025). Salah satu tuntutan mereka adalah diberikannya Tunjangan Hari Raya (THR).
Ketua SPAI Lily Pujiati mengungkapkan, aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap sistem kemitraan yang dinilai tidak adil bagi pengemudi ojol, taksi online (taksol), dan kurir. Disebutkan, platform digital selama ini meraup keuntungan besar dari tenaga kerja mereka, tetapi menghindari kewajiban untuk memberikan hak-hak dasar pekerja, termasuk upah minimum, jam kerja yang layak, hingga tunjangan seperti THR.
“Fleksibilitas dalam kemitraan hanya dalih platform untuk menghindari tanggung jawab terhadap kesejahteraan pengemudi. Sementara bisnis platform menikmati keuntungan besar, para pengemudi justru terjebak dalam kondisi kerja yang tidak pasti dengan penghasilan yang rendah dan tidak menentu,” ujar Lily.
Terkait mekanisme pembayaran THR, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Kemnaker. “Itu kita serahkan ke Kemnaker karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan,” katanya.
Selain THR, para driver juga menuntut dihapusnya sistem tarif aceng dan slot yang dianggap merugikan. “Kami merasa diperbudak dengan adanya aceng dan slot ini karena tarifnya begitu murah dan ada pengkotak-kotakan wilayah,” ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap para pengusaha ojol dapat memenuhi aspirasi mitranya, khususnya dalam memperoleh THR.
“Kita sudah sampaikan sebenarnya terkait dengan THR kemarin kan pengusaha juga sudah katanya mereka memahami dan mencoba mencari formula terbaiknya itu yang kita tunggu nanti,” ujarnya.
Yassierli yakin pengusaha akan memahami aspirasi pengemudi ojol mengenai pemberian THR. Dia berharap penyelesaian formulasi pemberian THR dari pengusaha dapat dilakukan segera mungkin.
“Saya berharap sesegera mungkin karena ini kan masalah keuangan mereka harus ada simulasi yang harus dipersiapkan kan? Kita tunggu nanti dari sini dalam beberapa hari akan finalisasi dengan pengusaha,” tuturnya.
Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan, kehadiran pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja ojol sangat mendukung percepatan pergerakan barang dan jasa di masyarakat, yang akan mendukung peningkatan perekonomian Indonesia seperti pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pajak untuk mengisi pundi-pundi APBN.
Perdebatan tentang status kerja Pekerja kemitraan ini terus terjadi. Pemerintah masih memposisikan pekerja kemitraan ini sebagai pekerja di luar hubungan kerja, yang tidak memiliki tiga unsur yaitu upah, perintah dan pekerjaan. “Dampak tidak diakuinya Pekerja Kemitraan tersebut sebagai pekerja dalam hubungan kerja (atau pekerja formal) adalah minimnya perlindungan bagi mereka,” kata Timboel.
Harus diakui bahwa selama ini pemerintah tidak memiliki regulasi yang melindungi pekerja di luar hubungan kerja seperti pekerja ojol ini. Pemerintah terlalu sibuk mengatur pekerja di dalam hubungan kerja, yang memposisikan pekerja di luar hubungan kerja terus termarjinalkan dalam meraih kesejahteraannya.
Pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengamanatkan Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan, salah satunya, adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Kemudian pada Pasal 1 angka 31 UU Ketenagakerjaan dengan sangat jelas memposisikan Pembangunan Ketenagakerjaan juga menyasar bagi pekerja di luar hubungan kerja.
Secara lengkap isi Pasal 1 angka 31 tersebut adalah Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. “Atas amanat regulasi tersebut di atas maka pemerintah seharusnya sudah meregulasikan tentang pekerja di luar hubungan kerja seperti pekerja kemitraan berbasis digital,” kata Timboel.
Disebutkan, ada kekhasan bagi pekerja kemitraan berbasis digital ini dibandingkan dengan pekerja di luar hubungan kerja lainnya yang memang hanya melibatkan dua pihak. Pekerja kemitraan ini melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan aplikator (penyedia aplikasi), konsumen dan pekerja. “Ketiga pihak ini sangat terkait satu sama lain yang mendapat nilai tambah dari relasi yang dibangunnya. Namun ada ketimpangan dalam memperoleh nilai tambah pendapatan dari relasi tersebut antara pekerja dan aplikator yang menyebabkan kesejahteraan pekerja ojol tidak membaik,” ujarnya.
Perusahaan aplikator memegang kekuasaan untuk mengatur pekerja ojol yang tertuang dalam Perjanjian Kemitraan, termasuk tidak memasukkan kewajiban mendaftarkan pekerja ojol ke jaminan sosial ketenagakerjaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) seperti yang diamanatkan Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021, ke dalam Perjanjian Kemitraan.
Oleh karenanya untuk mendukung kesejahteraan pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja ojol, sesuai amanat Pasal 1 angka 31 dan Pasal 4 UU Ketenagakerjaan, maka penting hadirnya intervensi positif Pemerintah untuk menyeimbangkan antara aplikator dan pekerja ojol.
Untuk masalah ketenagakerjaan yang sudah ada regulasinya, pemerintah harus tegas ke seluruh aplikator untuk memasukan kewajiban mendaftarkan jaminan sosial di Perjanjian Kemitraan, dan memastikan aplikator benar-benar mendaftarkan seluruh pekerja kemitraan berbasis digital ke BPJS Ketenagakerjaan.
Selain jaminan sosial, penting diregulasikan tentang pembagian pendapatan antara pekerja dan aplikator termasuk THR, jam kerja pekerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) termasuk Alat pelindung diri, hak berserikat dan bernegosiasi, dsb.
Pemerintah telah menjanjikan akan melindungi pekerja kemitraan tersebut namun sampai saat ini tidak ada regulasi yang terbit sebagai dasar yuridis perlindungan tersebut. Saya mendapat informasi bahwa draf regulasi tersebut sudah ada namun Pemerintah cq. Kementerian Ketenagakerjaan belum menandatanganinya.
“Saya berharap pemerintah benar-benar mau melindungi pekerja kemitraan tersebut, dan untuk jangka waktu dekat menjelang Hari Raya Idul Fitri pemerintah seharusnya sudah merilis ketentuan THR untuk pekerja kemitraan seperti pekerja ojol ini. Bukankah Kementerian Ketenagakerjaan sudah pernah menjanjikan THR dan berkeinginan untuk mengaturnya dalam regulasi.
Kehadiran THR bagi pekerja kemitraan ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari Raya Idulfitri, dan pemberian THR ini pun akan mendukung peningkatan daya beli Masyarakat sehingga perekonomian semakin meningkat.
“Saya mendesak pemerintah berani dan tegas kepada perusahaan aplikator sehingga pembayaran THR di tahun 2025 ini segera terealisasi, dan hal ini akan menjadi momentum baik bagi Pemerintahan Prabowo merealisasikan janji kampanyenya untuk kalangan pekerja/buruh khususnya pekerja ojol dan pekerja kemitraan berbasis digital lainnya,” kata Timboel.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News