Jenis Media: Ekonomi

  • KIT Batang komitmen jadi pemacu pertumbuhan ekonomi lewat inovasi

    KIT Batang komitmen jadi pemacu pertumbuhan ekonomi lewat inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang berkomitmen untuk menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inovasi yang dilakukan pada kawasan industri di Jawa Tengah mencapai 4.300 hektare itu.

    “Salah satu bukti KIT Batang merupakan kawasan industri terdepan, kami menerima penghargaan Indonesia Best CEO Award 2024 kategori perusahaan dengan omzet Rp100 miliar hingga Rp1 triliun yang diselenggarakan oleh SWA Media Group,” kata Direktur Utama PT KITB Ngurah Wirawan dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Ia menyatakan inovasi tersebut antara lain, yakni mengembangkan infrastruktur industri yang ramah lingkungan dengan konsep smart and sustainable, mendorong kompetensi tenaga kerja, mendorong efisiensi energi, dan manajemen pengelolaan limbah yang lebih baik.

    KIT Batang yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadi penggerak utama pertumbuhan industri di Jawa Tengah.

    “Terbukti KIT Batang telah berhasil menarik investasi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Belanda, China, dan Taiwan,” papar dia.

    Dengan pendekatan strategis dan inovasi berkelanjutan, KIT Batang terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kawasan industri terdepan di Tanah Air.

    Mengenai anugerah “Indonesia Best CEO Award 2024”, ia menjelaskan itu bukan hanya pencapaian pribadi tetapi juga refleksi dari kerja keras seluruh tim di KIT Batang dalam membangun ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan.

    “Kami terus berkomitmen untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan nilai tambah bagi investor serta masyarakat,” ujar Ngurah Wirawan.

    Disampaikan dia, penghargaan itu semakin memperkuat reputasi KITB di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan transformasi industri yang berkelanjutan.

    Ia menyatakan pihaknya optimistis akan terus menjadi destinasi favorit untuk berinvestasi bagi para pelaku industri global.

    Sebelumnya, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, menyatakan siap bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) guna mewujudkan target nasional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Ngurah Wirawan, Kawasan Industri Terpadu Batang telah menjadi pusat investasi strategis bagi berbagai industri global.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker sebut PP 6/2025 bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja

    Menaker sebut PP 6/2025 bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja

    Itu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap teman-teman pekerja. Banyak hal ketika kemudian industri kita daya saingnya turun, ada yang kena PHK dan seterusnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur bahwa pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapat manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terkait kesejahteraan pekerja.

    “Itu adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap teman-teman pekerja. Banyak hal ketika kemudian industri kita daya saingnya turun, ada yang kena PHK dan seterusnya,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin.

    Yassierli mengatakan bahwa penambahan uang kompensasi dari sebelumnya hanya 45 persen dari upah menjadi 60 persen diharapkan bisa memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bagi korban PHK untuk berwirausaha, hingga mempelajari keahlian baru yang dibutuhkan industri atau dunia kerja.

    Hal ini, lanjut dia, diharapkan para korban PHK bisa segera bangkit dan kembali bekerja dengan keahlian baru dan melakukan pekerjaan barunya dengan baik.

    “Kita berharap bisa digunakan untuk segera melakukan upskilling, reskilling atau kemudian untuk menjadi wirausaha yang baru,” ujar Yassierli.

    Aturan kompensasi korban PHK diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Dalam pasal tersebut, turut diatur bahwa upah yang menjadi dasar pembayaran manfaat JKP adalah upah terakhir yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal Rp5 juta.

    Jika upah pekerja melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai adalah sebesar batas atas upah, demikian dikutip dari Pasal 21 PP 6/2025.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025 tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan.

    Perubahan itu, antara lain, dalam Pasal 11, besaran iuran JKP juga diubah. Sebelumnya, iuran ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan, kini diturunkan menjadi 0,36 persen bersumber dari iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.

    Iuran dari pemerintah pusat, yaitu 0,22 persen dari upah sebulan. Sementara sumber pendanaan JKP hanya berasal dari rekomposisi iuran Program JKK sebesar 0,14 persen dari upah sebulan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Segar Kumala tambah gudang pendingin 500 ton di Ternate dan Jayapura

    Segar Kumala tambah gudang pendingin 500 ton di Ternate dan Jayapura

    kapasitas gudang yang dimiliki BUAH untuk 2025 menjadi 8.305 ton, bertambah 500 ton dibanding tahun sebelumnya sebesar 7.805 ton

    Jakarta (ANTARA) – PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH) melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia Timur dengan melakukan pembukaan dua cabang baru, dengan total kapasitas gudang pendingin sebesar 500 ton di Kota Ternate dan Kota Jayapura.

    Corporate Secretary BUAH Syanne menjelaskan pembukaan cabang baru menunjukkan optimisme terhadap potensi tinggi permintaan pasar terhadap produk buah-buahan, sehingga mendorong perseroan kembali membuka rantai distribusi baru di wilayah Indonesia Timur.

    “Setelah tahun 2024 kami melakukan pembukaan cabang baru di wilayah Pekanbaru dan Samarinda, di tahun ini kami akan kembali fokus untuk melebarkan rantai distribusi kami untuk area wilayah Indonesia Timur, melihat potensi permintaan pasar akan produk yang kami hadirkan terus tumbuh setiap tahun,” ujar Syanne sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Syanne menjelaskan kedua cabang baru itu akan menambah total kapasitas gudang pendingin menjadi sebesar 500 ton, dengan rincian cabang baru di Kota Ternate berkapasitas sebesar 200 ton dan di Kota Jayapura berkapasitas sebesar 300 ton.

    Melalui pembukaan cabang baru ini, lanjutnya, total kapasitas yang dimiliki perseroan secara keseluruhan menjadi 8.305 ton untuk tahun 2025.

    “Kami telah menyiapkan langkah strategis untuk memaksimalkan potensi bagi cabang-cabang kami yang baru dibuka. Pembukaan ini juga menjadi momentum baik agar kami dapat terus menghasilkan kinerja positif untuk mengarungi tahun 2025” ujar Syanne.

    Melalui pembukaan cabang ini, Ia menjelaskan total cabang yang telah dibuka perseroan menjadi sebanyak 18 cabang untuk tahun 2025, dari sebelumnya sejumlah 16 cabang untuk tahun 2024.

    Adapun, kapasitas gudang yang dimiliki BUAH untuk tahun 2025 menjadi 8.305 ton, bertambah 500 ton dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.805 ton.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Resmikan Bank Emas Indonesia 26 Februari 2025

    Prabowo Resmikan Bank Emas Indonesia 26 Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan meresmikan bank emas pertama di Indonesia atau Bullion Bank pada Rabu (26/2/2025). Pembentukan bank emas Indonesia ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan emas nasional serta mendukung transformasi ekonomi.

    Pengumuman ini disampaikan Prabowo seusai rapat terbatas dengan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (17/2/2025). “Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insyaallah, kita akan resmikan pada 26 Februari,” ujar Prabowo.

    Menurut Presiden Prabowo, selama ini emas Indonesia lebih banyak diekspor ke luar negeri tanpa adanya regulasi yang mengoptimalkan nilai tambahnya di dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas Indonesia atau Bullion Bank, diharapkan pengelolaan emas bisa lebih terarah dan menguntungkan ekonomi nasional.

    “Selama ini kita tidak punya bank khusus untuk emas. Akibatnya, emas kita banyak ditambang, tetapi lebih banyak mengalir ke luar negeri,” tambahnya terkait Bank Emas Indonesia atau Bullion Bank.

    Sebagai langkah awal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam mengelola bisnis emas di Indonesia.

    Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir membuka peluang bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk terlibat dalam operasional Bank Emas Indonesia atau Bullion Bank. Saat ini, perizinan masih dalam tahap koordinasi.

  • Perekonomian Terkendali, Prabowo Subianto: Ketahanan Ekonomi Kita Cukup Tangguh

    Perekonomian Terkendali, Prabowo Subianto: Ketahanan Ekonomi Kita Cukup Tangguh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA PUSAT — Kondisi perekonomian Indonesia pada awal 2025 dilaporkan terkendali dengan baik. Hal itu pun membuat Presiden Prabowo Subianto merasa bangga melihat situasi tersebut.

    Prabowo Subianto mengaku gembira karena mengetahui perekonomian di Indonesia terkendali.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat konferensi pers mengumumkan kebijakan strategis terbaru pemerintah yang memperketat aturan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2).

    “Saya diberi laporan perkembangan oleh menteri perekonomian, saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali,” ujar Prabowo.

    “Inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia, pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia,” lanjutnya.

    Dia mendapatkan laporan bahwa hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik kurang baik.

    “Namun, ketahanan ekonomi kita cukup tangguh, masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan,” kata Prabowo.

    Dia pun yakin bahwa ekonomi Indonesia akan terus semakin kuat di bawah panji kepemimpinannya. “Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita,” tambah eks Danjen Kopassus ini. (fajar)

  • Kemendag minta pelaku usaha merealisasikan importasi bawang putih

    Kemendag minta pelaku usaha merealisasikan importasi bawang putih

    PI-nya sudah diterbitkan, memang sampai saat ini untuk realisasi belum ada juga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong importir pemilik persetujuan impor (PI) bawang putih untuk segera merealisasikan kuota importasi guna menekan kenaikan harga.

    “PI-nya sudah diterbitkan, memang sampai saat ini untuk realisasi belum ada juga,” ujar Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Tommy Andana di Jakarta, Senin.

    Tommy mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan PI untuk bawang putih, namun hingga saat ini belum ada realisasi importasi untuk komoditas tersebut.

    Lebih lanjut, kata Tommy, hal yang sama juga terjadi pada impor gula pasir. Menurut dia, kenaikan harga bawang putih dan gula pasir yang tinggi, salah satunya disebabkan oleh belum terealisasinya importasi tersebut.

    “Nanti kita ingatkan kepada pelaku impor yang sudah mendapatkan persetujuan, PI-nya (sudah) diterbitkan, itu akan kita ingatkan mereka untuk segera merealisasikan,” kata Tommy.

    Di sisi lain, kenaikan harga disinyalir akibat produksi bawang putih yang menurun di negara-negara produsen bawang putih seperti China, India, Spanyol dan Mesir.

    Harga bawang putih di negara asal pada Januari 2025 berada di kisaran 12,26 yuan Tiongkok per kilogram atau setara 1,68 dolar AS per kilogram.

    Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan periode Maret 2024 sebesar 11,96 yuan Tiongkok per kilogram (tertinggi selama 5 tahun terakhir).

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga rata-rata bawang putih pada minggu kedua Februari 2025 masih berada di atas rentang harga acuan penjualan (HAP), yakni Rp43.645 per kilogram. Namun, harga ini turun 0,32 persen dibandingkan dengan Januari 2025.

    Harga rata-rata bawang putih di wilayah Jawa Rp40.047 per kilogram, Sumatera Rp40.535 per kilogram dan di luar Jawa-Sumatera sebesar Rp47.491 per kilogram.

    Harga tertinggi berada di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sebesar Rp100 ribu per kilogram, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sebesar Rp25 ribu.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Genjot Kesejahteraan Masyarakat, Perbankan dan Kantor Pos Dorong Pemerataan Akses Layanan Keuangan – Halaman all

    Genjot Kesejahteraan Masyarakat, Perbankan dan Kantor Pos Dorong Pemerataan Akses Layanan Keuangan – Halaman all

    Layanan setor dan tarik tunai bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara cepat, aman, dan efisien.

    Tayang: Senin, 17 Februari 2025 16:56 WIB

    Kontan/Carolus Agus Waluyo

    AKSES KEUANGAN- Ilustrasi, akses keuangan di beberapa daerah masih terbatas, seiring belum banyaknya kantor perbankan. Sinergi Bank Sinarmas dan kantor pos dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan terus mendorong pemerataan akses layanan keuangan formal, Senin (17/2/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akses keuangan di beberapa daerah masih terbatas, seiring belum banyaknya kantor perbankan.

    Melihat kondisi ini, Bank Sinarmas bekerja sama dengan kantor pos di seluruh Indonesia untuk pelayanan keuangan jenis setor dan tarik tunai.

    Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan serta akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam bertransaksi perbankan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, sehingga tidak perlu khawatir tentang akses ke layanan perbankan. 

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris menyatakan, kolaborasi ini memperkuat komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di daerah yang masih terbatas akses perbankannya.

    “Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung inklusi keuangan di Indonesia,” tutur Haris dikutip dari Kompas.com, Senin (17/2/2025).

    Direktur Lending & Wholesale Banking Bank Sinarmas, Ekajaya menyampaikan, dengan jaringan kantor pos yang luas, layanan setor dan tarik tunai ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara cepat, aman, dan efisien.  

    “Kami melakukan kolaborasi ini juga dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan terus mendorong pemerataan akses layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

    Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Lokal Asri yang berfokus pada lokalisasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelajari selengkapnya!

    A member of

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Harga Migor dan Gula Naik Jelang Ramadan, Satgas Pangan Diminta Pantau Sampai ke Desa – Halaman all

    Harga Migor dan Gula Naik Jelang Ramadan, Satgas Pangan Diminta Pantau Sampai ke Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menemukan harga minyak goreng (migor) dan gula di pasaran mulai mengalami kenaikan.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Ad Interim, Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (17/2/2025).

    “Kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” katanya.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Amran meminta Satgas Pangan Polri untuk melakukan pemantauan.

    “Ada satgas pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa,” ujar Amran.

    Amran juga meminta para pengusaha mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Contohnya seperti HET migor Minyakita yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan sebesar Rp 15.700 per liter.

    “Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah,” ucap Amran.

    Menjelang Ramadan 2025, ia memastikan keberadaan stok bahan pokok dalam kondisi yang aman.

    Beras, komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi, disebut stoknya dalam kondisi yang aman. Lalu, daging dan bawang juga stoknya aman.

    “Intinya stok kita siapkan sekarang. Kita sudah pantau, kita sudah rapat koordinasi tadi, stok aman. Jumlahnya cukup, lebih dari cukup,” pungkas Amran.

    Sebagai informasi, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Senin ini, harga rata-rata secara nasional minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 0,46 persen menjadi Rp 22 ribu per kilogram (kg).

    Lalu, harga minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,48 persen menjadi Rp 20.950 per kg.

    Sementara itu, harga gula pasir kualitas premium naik 0,26 persen menjadi Rp 19.650 per kg. Harga gula pasir lokal stabil di Rp 18.550 per kg.

  • Legislator: Hilirisasi jadi daya ungkit capai pertumbuhan 8 persen

    Legislator: Hilirisasi jadi daya ungkit capai pertumbuhan 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu mengungkapkan hilirisasi dapat menjadi daya ungkit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Agenda hilirisasi ini akan menjadi daya ungkit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen dan mentransformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju nantinya,” kata Tetty di Jakarta, Senin.

    Legislator tersebut menyatakan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana meluncurkan 15 mega proyek hilirisasi pada tahun 2025.

    “Mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan meluncurkan 15 proyek hilirisasi di tahun 2025 ini dan juga proyek hilirisasi lainnya . Hilirisasi merupakan agenda penting yang sudah dicanangkan sejak dahulu,” ujarnya.

    Agenda hilirisasi di berbagai sektor akan makin terealisasi dengan kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sebagai kunci yang dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo memastikan pemerintahannya melanjutkan program hilirisasi yang dirintis pada masa pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo bahkan menyebut hilirisasi bakal dimulai dengan pelaksanaan 15 mega proyek.

    “Hilirisasi kita akan teruskan, kita wujudkan. Kita akan mulai tahun ini. Tahun ini minimal 15 mega proyek yang miliar-miliar dolar (nilainya). Kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri,” kata Prabowo.

    Hilirisasi perlu dilanjutkan, menurut Prabowo, agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

    Kabinet Merah Putih (KMP) menganut asas keterbukaan untuk para investor dari berbagai sumber, namun tidak akan bersifat memaksa.

    Pemerintah Indonesia akan terbuka bagi investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia dalam proyek-proyek hilirisasi.

    “Tapi kami tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Efisiensi Anggaran, Kementerian Ini Kini Ikut Terpangkas

    Efisiensi Anggaran, Kementerian Ini Kini Ikut Terpangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai langkah efisiensi keuangan negara. Dalam kebijakan ini, beberapa kementerian dan lembaga yang sebelumnya tidak terkena pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.

    Keputusan efisiensi anggaran diambil untuk menyesuaikan alokasi dana dengan kebutuhan nasional serta memastikan pengelolaan keuangan yang lebih optimal.  Pada awalnya, sejumlah kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan anggaran. 

    Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi tersebut. Pembahasan lebih lanjut pun dilakukan bersama DPR pada 12-13 Februari 2025 guna menentukan langkah konkret dalam pelaksanaannya.  

    Setelah melalui kajian mendalam, akhirnya beberapa kementerian dan lembaga yang sebelumnya tidak terdampak kini ikut mengalami pengurangan anggaran. Berikut adalah daftar instansi yang terkena pemangkasan beserta jumlah pengurangan.

    Kementrian dan Lembaga yang Ikut Terdampak Efisiensi AnggaranKementerian Pertahanan (Kemenhan): Kementerian Pertahanan pada awalnya tidak mengalami pemangkasan anggaran. Namun, setelah adanya rekonstruksi anggaran, Kemenhan terkena pemangkasan sebesar Rp 26,99 triliun dari pagu awal yang mencapai Rp 166,2 triliun.Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Polri mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 20,58 triliun atau sekitar 16,26 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 126,6 triliun.Badan Gizi Nasional: Badan Gizi Nasional awalnya tidak terkena pemangkasan, tetapi akhirnya mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar dari pagu awal Rp 71 triliun.Kejaksaan Agung: Kejaksaan Agung mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 2,28 triliun dari total anggaran Rp 12 triliun.Mahkamah Agung (MA): Sama seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung juga terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 2,28 triliun dari pagu Rp 12 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN): Anggaran BNN mengalami pemangkasan sebesar Rp 998,6 miliar dari pagu awal Rp 2,45 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 201 miliar dari pagu awal Rp 1,23 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK): Mahkamah Konstitusi mengalami pemangkasan sebesar Rp 226,1 miliar dari pagu awal Rp 611,47 miliar.

    Kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan keuangan negara dengan prioritas pembangunan serta tantangan ekonomi yang ada. Meskipun mengalami pengurangan, kementerian dan lembaga yang terdampak diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.