ANTARA – Saat melakukan pemantauan harga di Pasar Almahira Lamdingin, Wali kota Banda Aceh Illiza Saadudin Djamal menemui sejumlah bahan pokok yang mengalami penurunan harga. Adanya kecenderungan harga menjelang Ramadhan tiba, diantisipasi oleh Pemko Banda Aceh dengan sejumlah langkah, seperti pasar murah dan subsidi angkutan sembako. Langkah ini disiapkan untuk menjaga stabilitas harga yang biasanya tinggi menjelang datangnya Ramadhan dan Idul Fitri. (Aprizal Rachmad/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)
Jenis Media: Ekonomi
-
Yassierli lantik 15 Pejabat Tinggi Pratama Kemnaker
Saya berharap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini, memberikan teladan yang profesional serta mengembangkan pola kerja dan ide-ide baru guna mendukung pembuatan kebijakan-kebijakan berkualitas untuk mencapai target kinerja
Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta, Senin.
Yassierli mengatakan, seluruh pejabat yang dilantik dan disumpah sebagai hasil dari proses panjang uji kesesuaian (jobfit) dan evaluasi kinerja, dalam rangka pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mewujudkan good governance berbasis kompetensi.
“Saya berharap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini, memberikan teladan yang profesional serta mengembangkan pola kerja dan ide-ide baru guna mendukung pembuatan kebijakan-kebijakan berkualitas untuk mencapai target kinerja,” kata Yassierli, dikutip dari keterangan resmi.
Lebih lanjut, Yassierli meyakini rotasi 15 PTP saat ini sebagai salah satu formasi terbaik Kemnaker sesuai kompetensi dan latar belakang pejabat PTP yang dilantik.
Yassierli berpendapat menjadi seorang pejabat merupakan sebuah amanah dan tantangan dari bangsa dan negara yang harus dijalankan.
“Bahwa anggaran yang kita gunakan adalah merupakan titipan rakyat dan itu adalah amanah. Mohon itu diperhatikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Yassierli.
Kepada 15 pejabat PTP yang baru lantik, Yassierli berharap sekaligus menunggu inovasi dan kerja-kerja kreatif. Ia juga meminta pejabat PTP yang baru dilantik agar memprioritaskan kegiatan dengan maksimal, terlepas dari anggaran yang terbatas.
“Memang anggaran terbatas, tapi anggaran itu bukan segala-galanya dan ini adalah kesempatan bahwa dengan anggaran terbatas kita masih dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing,” kata Yassierli.
“Caranya dengan peningkatan kolaborasi bersama kementerian/lembaga, komunitas hingga perusahaan dalam pelaksanaan program-program ketenagakerjaan untuk membawa Indonesia lebih maju dengan low budget high impact, itu menjadi prioritas,” imbuhnya.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Tak hanya RI, kebijakan DHE juga diterapkan Malaysia hingga Vietnam
Mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi eksportnya di-stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) tak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga diterapkan di Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.
Para eksportir diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan sejak penempatan di dalam bank-bank nasional di dalam negeri.
“Tentu terkait dengan retensi 100 persen dan 1 tahun ini sesuai dengan best practice yang dilakukan di berbagai negara lain. Jadi bukan hanya dengan Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam melakukan hal yang sama,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan bahwa perbedaan aturan DHE SDA di Indonesia dengan negara lain terletak pada kewajiban pembayaran dalam bentuk valas. Sementara, negara lain seperti Malaysia dan Thailand perlu untuk dikonversi ke mata uang lokal masing-masing.
“Regulasi mereka, dana itu bisa dilakukan untuk operasional dan juga membayar kewajiban dalam bentuk valas. Tapi kalau dalam negara lain seperti Malaysia, 100 persen menggunakan Malaysian Ringgit. Demikian pula Thailand dengan Thai Bath,” jelasnya.
Fasilitas ini diberikan agar tidak ada transfer pricing dan guna kelancaran operasional perusahaan eksportir masing-masing.
“Nah memang tujuan kita ini supaya tidak ada transfer pricing. Jadi supaya tidak ada kasus dari Indonesia ekspor misalnya 50 dolar, negara lain, impor di 70 dolar misalnya, sehingga ada 20 dolar parkir,” tuturnya.
Dengan adanya aturan ini, Menko mengharapkan para perusahaan eksportir untuk patuh terhadap regulasi tersebut.
Bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor.
Penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi eksportnya di-stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu,” jelasnya.
Adapun PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.
Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.
Di antaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valas.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025 -
PLN IP targetkan pengembangan pembangkit EBT 2,4 GWh hingga 2035
Hijaunesia Project dan Hydronesia Project ini tidak hanya pengembangan EBT semata, tetapi juga sebagai implementasi Subholding PLN Indonesia Power dalam aspek environmental, social, and governance (ESG),
Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menargetkan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan kapasitas 2,4 gigawatt (GWh) secara bertahap hingga 2035.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan, pihaknya menggagas pengembangan EBT untuk mengakselerasi transisi energi di tanah air melalui dua megaproyek yaitu Hijaunesia dan Hydronesia.
Menurut dia, PLN IP adalah perusahaan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara dengan total kapasitas pembangkit 21,5 GW, yang akan terus bertambah seiring pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.
“Pengembangan EBT merupakan sebuah keharusan sebagai bentuk komitmen kami dalam melaksanakan transisi energi untuk membantu pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060,” kata Edwin.
Edwin melanjutkan, PLN Indonesia Power memiliki dua proyek andalan pengembangan EBT, yaitu Hijaunesia dengan total kapasitas 1.055 MW yang terdiri atas 12 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan 1 pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
“PLN Indonesia Power akan mengembangkan pembangkit listrik EBT dengan kapasitas hingga 2,4 GWh hingga 2035, proyek ini didominasi PLTS,” ujar Edwin.
Sedangkan, proyek Hydronesia ditargetkan memiliki total kapasitas 1.345 MW berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang direncanakan rampung secara bertahap pada 2035.
“Hijaunesia Project dan Hydronesia Project ini tidak hanya pengembangan EBT semata, tetapi juga sebagai implementasi Subholding PLN Indonesia Power dalam aspek environmental, social, and governance (ESG),” kata Edwin.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Bernadus Sudarmanta menambahkan, selain terus menjalankan proyek Hijaunesia dan Hydronesia, PLN Indonesia Power juga tengah menggaet investor untuk menjalankan proyek tersebut, yang di antaranya melalui Mandiri Investment Forum (MIF) 2025.
“Melalui forum itu, PLN Indonesia Power terus berupaya untuk menggaet investor global untuk mengakselerasi EBT di Indonesia,” sebut Bernadus.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025 -
AirAsia tambah rute penerbangan internasional di 2025
Untuk Darwin kita buka pada 22 Maret 2025, untuk Australia kemungkinan pertengahan tahun dan rencana kita juga akan menambah ke India. Tapi kita belum bisa sharing karena masih dalam proses
Tangerang (ANTARA) – Maskapai Indonesia AirAsia akan menambah rute penerbangan baru untuk internasional pada tahun ini sebagai upaya menjaga konektivitas maskapai.
Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi di Tangerang, Senin, mengatakan bahwa rencana penambahan rute baru untuk internasional ini di antaranya seperti penerbangan Jakarta – Darwin, Jakarta – Australia dan Jakarta – India.
“Untuk Darwin kita buka pada 22 Maret 2025, untuk Australia kemungkinan pertengahan tahun dan rencana kita juga akan menambah ke India. Tapi kita belum bisa sharing karena masih dalam proses,” katanya.
Eddy menyebutkan, selain menambah rute internasional, pada tahun ini AirAsia juga bakal menambah operasional armada penerbangan hingga mencapai 30 unit pesawat. Saat ini perusahaan telah memiliki sebanyak 25 pesawat yang siap dioperasikan.
“Kita tinggal nambah lima unit lagi, dan ke lima itu sudah ada. Kita reaktivasi pesawat yang sudah ada ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, selama proses pengadaan pesawat baru untuk maskapai AirAsia dari pabrikan seperti Boeing dan Airbus tidak mengalami kesulitan dalam penambahan armada tersebut.
Kendati demikian, strategi yang dijalankan perusahaannya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan serta kapasitas dalam melayani penumpang yang terus meningkat, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional.
“Mudah-mudahan dalam pengadaan ini (pesawat) tidak ada hambatan yang signifikan karena prosesnya berjalan terus,” kata dia.
Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Bapanas dan Pemda Sulteng siapkan 14 rumah kemas durian beku
Ekspor pangan yang akan dilakukan ini merupakan bukti bahwa swasembada pangan berhasil, sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian,
Palu (ANTARA) – Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku sejak 2024 dalam upaya mendukung ekspor komoditas durian ke China.
“Dalam rangka mendukung kegiatan ekspor durian di Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pangan Sulteng telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku, dan saat ini tujuh rumah kemas durian segar sedang dalam proses,” kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Bapanas Brigjen Pol. Hermawan pada rapat koordinasi perlindungan sumber daya hayati dan go ekspor di Palu, Senin.
Ia mengatakan, upaya ini dilakukan melalui implementasi standar sanitasi, dan higienis rumah kemas, membangun sistem ketelusuran, mendampingi penyiapan bisnis proses dan standar operasional prosedur (SOP).
Ia juga menjelaskan bahwa upaya ekspor komoditas durian asal Provinsi Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, China merupakan bukti keberhasilan dari program swasembada pangan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden RI.
Hal ini, kata dia, merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan upaya Asta Cita Presiden RI dengan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, kemudian hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah negeri.
“Ekspor pangan yang akan dilakukan ini merupakan bukti bahwa swasembada pangan berhasil, sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian,” ujarnya.
Menurut dia, sejalan dengan peningkatan upaya ekspor tersebut, Bapanas mempunyai peran yang sangat strategis yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan keamanan pangan segar, meliputi standar keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, standar label dan iklan pangan.
Ia mengatakan bahwa setiap pangan yang diperdagangkan baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri harus memenuhi persyaratan keamanan badan pangan.
Sementara itu, lanjutnya, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar dilakukan secara bersinergi oleh Bapanas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan dinas pangan provinsi, kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).
“OKKP pusat maupun di daerah berupaya memberikan dukungan dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di hilir untuk mendorong kinerja ekspor nasional melalui penerbitan surat registrasi rumah pengemasan dan sertifikat,” katanya.
Ia mengatakan, peningkatan kinerja ekspor pangan segar harus didukung oleh semua stakeholder untuk mewujudkan tata niaga ekspor yang sesuai kaidah-kaidah keamanan dan mutu pangan segar.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 3.056 hektare kebun durian yang sudah dilakukan registrasi tersebar di lima kabupaten yakni Kabupaten Parigi Moutong seluas 1.461,71 hektare, Poso 1.161,7 hektare, Sigi 211.941 hektare, Donggala 151 hektare dan Toli-Toli 70,07 hektare.
Dari lima kabupaten yang telah teregistrasi, saat ini tiga kabupaten menyatakan kesiapan ekspor yakni Parigi Moutong, Poso dan Sigi. Sementara itu, dari 15 packing house atau rumah kemas, tujuh di antaranya telah teregistrasi dan lainnya sementara dalam proses.
Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemerintah terus pantau ekonomi global guna jaga surplus dagang
Neraca Perdagangan RI menunjukkan resiliensi dengan tetap mencatatkan surplus di tengah perdagangan global yang mengalami pelemahan
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyatakan terus memantau pergerakan ekonomi global guna menjaga surplus neraca perdagangan yang telah berhasil dipertahankan selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyatakan Neraca Perdagangan Indonesia masih menunjukkan resiliensinya dengan tetap mencatatkan surplus di tengah perdagangan global yang masih mengalami pelemahan.
Hal itu tercermin pada nilai Neraca Perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus sebesar 3,45 miliar dolar AS pada Januari 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun 2024.
Menurut Febrio, surplus itu didorong oleh upaya peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi perdagangan, sebagaimana terlihat pada kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian dan perkebunan yang mengalami peningkatan terhadap neraca perdagangan.
Ekspor Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 21,45 miliar dolar AS, meningkat sebesar 4,68 persen (yoy).
Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas di tengah kontraksi ekspor migas.
Secara sektoral, ekspor sektor pertanian dan sektor industri pengolahan tercatat tumbuh masing-masing sebesar 45,46 persen (yoy) dan 14,02 persen (yoy).
Sementara itu, kinerja ekspor tiga komoditas utama yaitu minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, serta besi dan baja, tercatat mengalami kontraksi.
Dari sisi negara tujuan ekspor, China masih menjadi tujuan pasar ekspor nonmigas utama Indonesia dengan porsi sebesar 22,40 persen, disusul Amerika Serikat (11,48 persen) dan India (6,02 persen), sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing mencapai 20,07 persen dan 6,42 persen.
Sementara itu, impor Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 18,00 miliar dolar AS, terkontraksi 2,67 persen (yoy). Penurunan impor disebabkan oleh kontraksi impor migas dan nonmigas.
Dari sisi penggunaan, impor barang modal tercatat tumbuh, namun impor barang konsumsi dan impor bahan baku penolong tercatat mengalami kontraksi.
Dari sisi negara asal impor, China, Jepang, dan Amerika Serikat mendominasi dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,86 persen, 7,42 persen, dan 4,92 persen, sementara impor dari ASEAN memberikan porsi 15,41 persen dan dari Uni Eropa sebesar 5,60 persen.
Febrio menyatakan pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional.
Pemerintah pun bakal menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada pekan ketiga Februari stabil
Ilustrasi – Pengendara mengisi BBM jenis Pertamax di salah satu SPBU di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Rabu (1/1/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU/pri.
Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo pada pekan ketiga Februari stabil
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 17 Februari 2025 – 09:23 WIBElshinta.com – Harga bahan bakar minyak (BBM) di empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) utama, yaitu Pertamina, Vivo, BP, dan Shell, tercatat stabil pada awal pekan ketiga bulan Februari.
Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan sejak 1 Februari 2025.
Rincian harga BBM SPBU Pertamina di provinsi dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, termasuk Jakarta, sebagai berikut:
Pertalite: Rp10.000 per liter;
Pertamax: Rp12.900 per liter;
Pertamax Turbo: Rp14.000 per liter;
Pertamax Green 95: Rp13.700 per liter;
Dexlite: Rp14.600 per liter; dan
Pertamina Dex: Rp14.800 per liter.Kemudian, harga BBM di SPBU Shell juga tak mengalami perubahan sejak 1 Februari 2025. Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:
Shell Super: Rp13.350 per liter;
Shell V-Power: Rp13.940 per liter;
Shell V-Power Diesel: Rp15.030 per liter; dan
Shell V-Power Nitro+: Rp14.110 per liter.Selanjutnya, harga BBM di SPBU BP tidak mengalami perubahan sejak 9 Februari 2025.
Sebagaimana yang dikutip dari laman resmi BP Indonesia di Jakarta, Jumat (14/2), pada 9 Februari, harga BP 92 sempat turun Rp150 per liter, dari yang sebelumnya Rp13.350 per liter menjadi Rp13.200 per liternya.
Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:
BP 92: Rp13.200 per liter;
BP Ultimate: Rp13.940 per liter; serta
BP Diesel Ultimate: Rp15.030 per liter.Harga BBM di SPBU Vivo juga tercatat stabil sejak 1 Februari 2025. Dikutip dari akun resmi SPBU Vivo, rincian harga BBM di SPBU Vivo untuk pembelian per liter yang berlaku sejak 1 Februari 2025 adalah sebagai berikut:
Revvo 90: Rp13.260 per liter;
Revvo 92: Rp13.350 per liter;
Revvo 95: Rp13.940 per liter; dan
Diesel Primus Plus: Rp15.030 per liter.Sumber : Antara
-
Panja: BUMN hingga swasta diberi izin tambang untuk kepentingan kampus
Pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi
Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan BUMN, BUMD hingga perusahaan swasta akan diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk kepentingan perguruan tinggi.
“Pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi,” ucap Ketua Panja RUU Minerba Martin Manurung dalam rapat pleno Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Materi tersebut dimuat dalam perubahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Lebih lanjut, Martin menjelaskan bahwa RUU tersebut juga memuat kebijakan untuk mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak, yang meliputi koperasi, badan usaha kecil dan menengah (UKM), hingga melibatkan badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
RUU Minerba tersebut juga bertujuan untuk memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif-efisien.
“Khususnya bagi badan usaha milik negara yang mengemban usaha yang berorientasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata dia.
Melalui RUU tersebut, Panja mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional.
“Selain itu, mewujudkan pemerataan dan keadilan, sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945,” kata Martin.
Revisi UU Minerba perubahan keempat bersifat kumulatif terbuka, sebab Undang-Undang Minerba sudah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi dan dua pengujian dikabulkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat, DPR pun melakukan revisi terhadap UU Minerba.
Akan tetapi, selain merevisi UU Minerba sebagaimana yang diperintahkan oleh MK, DPR juga memasukkan sejumlah substansi ke draf RUU Minerba, dengan alasan kebutuhan hukum.
Sejumlah pasal yang diubah oleh DPR, di antaranya mengubah Pasal 51 dengan menambahkan frasa “atau dengan cara pemberian prioritas”, yang kemudian mengatur pemberian prioritas kepada ormas keagamaan pada Pasal 51 ayat (3) huruf c.
Kemudian, DPR juga menambahkan pasal baru, yakni Pasal 51A yang mengatur mengenai peluang perguruan tinggi mengelola tambang.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
KIT Batang komitmen jadi pemacu pertumbuhan ekonomi lewat inovasi
Jakarta (ANTARA) – Pengelola Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang berkomitmen untuk menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inovasi yang dilakukan pada kawasan industri di Jawa Tengah mencapai 4.300 hektare itu.
“Salah satu bukti KIT Batang merupakan kawasan industri terdepan, kami menerima penghargaan Indonesia Best CEO Award 2024 kategori perusahaan dengan omzet Rp100 miliar hingga Rp1 triliun yang diselenggarakan oleh SWA Media Group,” kata Direktur Utama PT KITB Ngurah Wirawan dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Ia menyatakan inovasi tersebut antara lain, yakni mengembangkan infrastruktur industri yang ramah lingkungan dengan konsep smart and sustainable, mendorong kompetensi tenaga kerja, mendorong efisiensi energi, dan manajemen pengelolaan limbah yang lebih baik.
KIT Batang yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menjadi penggerak utama pertumbuhan industri di Jawa Tengah.
“Terbukti KIT Batang telah berhasil menarik investasi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Belanda, China, dan Taiwan,” papar dia.
Dengan pendekatan strategis dan inovasi berkelanjutan, KIT Batang terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kawasan industri terdepan di Tanah Air.
Mengenai anugerah “Indonesia Best CEO Award 2024”, ia menjelaskan itu bukan hanya pencapaian pribadi tetapi juga refleksi dari kerja keras seluruh tim di KIT Batang dalam membangun ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan.
“Kami terus berkomitmen untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan nilai tambah bagi investor serta masyarakat,” ujar Ngurah Wirawan.
Disampaikan dia, penghargaan itu semakin memperkuat reputasi KITB di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan transformasi industri yang berkelanjutan.
Ia menyatakan pihaknya optimistis akan terus menjadi destinasi favorit untuk berinvestasi bagi para pelaku industri global.
Sebelumnya, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, menyatakan siap bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) guna mewujudkan target nasional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ngurah Wirawan, Kawasan Industri Terpadu Batang telah menjadi pusat investasi strategis bagi berbagai industri global.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025