Jenis Media: Ekonomi

  • Menko Airlangga Beberkan Alasan Eksportir Wajib Parkir 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA  – Halaman all

    Menko Airlangga Beberkan Alasan Eksportir Wajib Parkir 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, kebijakan eksportir wajib memarkirkan 100 persen dari nilai ekspor Devisa Hasil Ekspor (DHE) ini untuk mengantisipasi pergerakan transfer pricing. 

    Hal tersebut menjadi alasan pemerintah mewajibkan eksportir memarkirkan 100 persen Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam satu tahun.

    “Nah memang tujuan kita ini supaya tidak ada transfer pricing jadi supaya tidak ada kasus dari Indonesia ekspor misalnya 50 dolar AS, negara lain impor di 70 dolar AS misalnya. Sehingga ada 20 dolar AS parkir. Nah ini dengan kebijakan ini hal ini tidak akan terjadi,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana, Senin (17/2/2025).

    Bahkan menurutnya, kewajiban eksportir memarkirkan 100 persen DHE juga diterapkan pada negara lain yakni Malaysia, Thailand maupun Vietnam.

    “Bukan hanya Indonesia tetapi Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam melakukan hal yang sama dan regulasinya juga mereka dana itu bisa dilakukan untuk operasional dan juga membayar kewajiban dalam bentuk valas,” jelas dia.

    “Tapi kalau dalam negara lain kaya seperti Malaysia 100 persen menggunakan Ringgit, demikian pula Thailand dengan Thai baht,” sambungnya.

    Diketahui, transfer pricing atau penentuan harga transfer baru dirilis oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerbitkan regulasi yang mengatur soal transfer pricing, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) 77/2019 yang mengatur terkait dengan Multilateral Instrument (MLI).

    Revisi yang dilakukan melalui Perpres 63/2024 itu mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam MLI.

    Regulasi itu diharapkan dapat menutup celah penghindaran pajak yang sering terjadi, termasuk dalam skema transfer pricing. Di samping itu juga untuk memperkuat transparansi dan keadilan sistem pajak internasional di Indonesia serta memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang adil berdasarkan pendapatan yang mereka hasilkan di Indonesia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Hal ini disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Prabowo menjelaskan, kebijakan yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 ini, nantinya akan memperketat aturan mengenai DHE SDA, salah satunya dengan penyimpanan di dalam negeri dalam rupiah.

    “Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penetapan DHE SDA dalam sistem keuangan indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan, kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan kehutanan dan perikanan,” kata Prabowo. 

    “Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP No.36 Tahun 2023,” sambungnya. 

    Kemudian Prabowo menargetkan, jika devisa hasil ekspor Indonesia bertambah USD 80 miliar pada tahun 2025. Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025.

    “Karena ini akan berlaku mulai 1 maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 milyar dollar,” ungkapnya. 

    Selanjutnya pemerintah kata Prabowo, memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya. Dengan cara mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan hasil DHE sumber daya alam yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk digunakan.

    Seperti, penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya.

    Lanjut Prabowo, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-perundangan. Kemudian kata Prabowo, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

    Lalu, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing.

    Adapun pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    “Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini,” jelasnya. 

    Terakhir lanjut Prabowo, peraturan kewajiban penetapan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu PP no 36 tahun 2023. 

    “Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 maret 2025 dan selanjutnya pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” tandas dia. 

  • Pinsar minta aturan perunggasan diubah guna jaga ketahanan pangan

    Pinsar minta aturan perunggasan diubah guna jaga ketahanan pangan

    Dalam kondisi seperti ini, hanya broker dan peternak yang bermitra dengan integrator yang untung

    Jakarta (ANTARA) – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) meminta pemerintah meninjau dan mengubah aturan yang berkaitan dengan usaha peternakan rakyat guna menjaga ketahanan pangan yang berkeadilan.

    “Peternak ayam rakyat atau UMKM merasakan kesejahteraan justru saat pemerintah masih menerapkan UU No 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang tersebut menegaskan peternak rakyat harus diprioritaskan agar tetap hidup,” kata Ketua Umum DPP Pinsar Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Singgih, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu, menyatakan para peternak dan UMKM sebelumnya juga merasakan dampak yang positif dari aturan Keppres No 22 Tahun 1990 yang meminta Kementerian Pertanian membimbing para peternak, untuk mewujudkan peternakan ayam ras dan pedaging menjadi peternakan rakyat yang maju, efisien, dan tangguh.

    Namun, ia menilai kesejahteraan itu berubah sejak pemerintah menerapkan Keppres No 85 Tahun 2000 dan mencabut Keppres 22/1990 yang berakibat perusahaan integrator diperbolehkan berbudi daya.

    Hal ini berakibat pada keberlangsungan peternak ayam mandiri yang kesulitan dan kalah bersaing dengan perusahaan integrator.

    “Kami berkomitmen mendukung program Astacita, yang di dalamnya terdapat kemandirian pangan. Namun, tanpa merevisi atau mengubah berbagai aturan di bidang perunggasan, kemandirian pangan hanya mengorbankan peternak UMKM yang kini jumlahnya tidak sampai 20 persen,” ujar dia.

    Penyebab lainnya yakni adanya penerbitan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian direvisi dengan UU No 41 Tahun 2014, yang mempersulit peternak rakyat atau UMKM yang modalnya terbatas.

    Banyak aturan administrasi yang membuat peternak rakyat kolaps dan membuka peluang bagi perusahaan besar untuk menguasai sektor perunggasan.

    Akibatnya, peternak rakyat kesulitan bersaing karena integrator memiliki rantai produksi lengkap, dari bibit DOC, pakan, obat-obatan, hingga distribusi ayam ke pasar.

    Hal ini peternak rakyat UMKM yang mandiri memiliki ketergantungan besar kepada integrator.

    Maka dari itu, ia berharap agar pemerintah merevisi kembali undang-undang yang ada guna mencegah terjadinya monopoli perdagangan di bidang peternakan, membantu peternak dan UMKM mengalami kerusakan harga pasaran ayam selama proses pendistribusian.

    “Dalam kondisi seperti ini, hanya broker dan peternak yang bermitra dengan integrator yang untung. Akibatnya, peternak rakyat hanya kebagian porsi pasar di bawah 20 persen dan 13 juta pekerja yang menggantungkan hidup dari peternakan rakyat mandiri terancam menganggur,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyebut akan meminta pemerintah meninjau peraturan dan difokuskan untuk menyejahterakan rakyat.

    Ia berharap setelah tiga bulan pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat langkah-langkah pasti untuk menyejahterakan peternak rakyat agar ketahanan pangan dapat berpegang pada prinsip berkeadilan, yang mana salah satunya terkait dengan Bulog yang bisa menampung ayam peternak sesuai HPP.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan DHE SDA 100 persen mampu tambah devisa 80 miliar dolar 

    Kebijakan DHE SDA 100 persen mampu tambah devisa 80 miliar dolar 

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menilai kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar 100 persen berpotensi menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.279 triliun (kurs: Rp16.220 per dolar AS).

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir untuk menyimpan dana DHE SDA di perbankan dalam negeri.

    “Tahun ini terjadi pelemahan harga komoditas commodity prices sehingga dolar AS disesuaikan menjadi 80 miliar,” kata Airlangga.

    Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan bahwa eksportir pada semua sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan harus menempatkan 100 persen.

    Pemerintah mewajibkan perusahaan eksportir menyetorkan DHE SDA 100 persen ke dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan pada rekening khusus (reksus) di perbankan nasional.

    Sementara itu, untuk regulasi migas tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan kebijakan DHE SDA 100 persen dilaksanakan dalam rangka memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor negara.

    Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan guna mendorong perekonomian nasional.

    Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan DHE SDA 100 persen ini diterapkan dalam rangka memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor Tanah Air. Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan untuk mendorong ekonomi nasional.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa eksportir tetap diberikan keleluasaan dalam memanfaatkan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Di antaranya adalah menukarkannya ke dalam mata uang rupiah di bank yang sama dalam rangka operasional usaha, membayar kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam mata uang asing, dan membayar dividen dalam mata uang asing.

    Keleluasaan lain, yakni pembayaran atas pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia, belum tersedia tetapi hanya sebagian, tersedia tetapi spesifikasinya tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam bentuk mata uang asing.

    Lainnya, kata Presiden Prabowo, pembayaran kembali pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara pelayanan ekspor.

    Presiden Prabowo menegaskan, penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025 dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disdag Semarang antisipasi kenaikan harga pangan di bulan Ramadhan

    Disdag Semarang antisipasi kenaikan harga pangan di bulan Ramadhan

    ANTARA – Dinas Perdagangan Kota Semarang, Jawa Tengah, menyiapkan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok menjelang atau selama bulan suci Ramadhan. Kolaborasi dan koordinasi lintas instansi, akan lebih ditingkatkan untuk penanganan gejolak harga jika sewaktu-waktu terjadi. (Fx. Suryo Wicaksono/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

  • Proyek Pembangkit Listrik Yaentu Targetkan Produksi Listrik 62,5 GWh per Tahun

    Proyek Pembangkit Listrik Yaentu Targetkan Produksi Listrik 62,5 GWh per Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah melewati proses commissioning termasuk pengujian keandalan turbin selama 3×24 jam, proyek pembangkit listrik Yaentu milik PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) telah dinyatakan dapat beroperasi dengan Commercial Operation Date (COD) pada 16 Oktober 2024 sesuai dengan kontrak yang berlaku. Proyek Yaentu memanfaatkan aliran sungai langsung (run-of-river) berkapasitas sebesar 10 MW (2 x 5 MW) di Poso, Sulawesi Tengah. Dengan demikian, proyek Yaentu merupakan pembangkit listrik ketiga yang beroperasi di bawah ARKO dengan estimasi produksi listrik terbesar yakni mencapai 62,476 MWh per tahun atau berkontribusi sebesar 35.4% dari total estimasi produksi listrik ARKO pada tahun 2025.

    Proyek Yaentu memiliki kontrak jual-beli atau Power Purchase Agreement (PPA) selama 25 tahun dengan PT PLN (Persero). Listrik yang diproduksi oleh proyek Yaentu mengaliri saluran distribusi listrik wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat, industri, serta fasilitas publik yang berada di Suluttenggo.

    Dengan beroperasinya proyek Yaentu, ARKO juga akan semakin berperan dalam mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060. Sejak tahun 2017 hingga 2023, ARKO berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak ±323.473 ton CO2eq dan diperkirakan dapat berkontribusi dalam reduksi emisi gas rumah kaca sebesar ±134.988 ton CO2eq per tahunnya.

    Presiden Direktur Perseroan Aldo Artoko mengatakan bahwa dengan beroperasinya proyek Yaentu, Perseroan semakin mengokohkan komitmen dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sehingga Indonesia menjadi selangkah lebih maju dalam upaya transisi energi.

    “Beroperasinya proyek Yaentu menjadi bukti bahwa Perseroan mampu mengeksekusi dengan baik apa yang telah dipercayakan PLN kepada kami,” ungkap Aldo.

    “Tentu kami tidak berhenti di sini, sebaliknya, kami terus melanjutkan proyek pembangkit listrik yang tengah berjalan seperti proyek Kukusan dan proyek Tomoni yang masing- masing progress konstruksinya sudah mencapai 60,8% dan 16,9% pada Januari 2025,” jelas Aldo.

    Dari segi finansial, proyek Yaentu juga mulai berkontribusi terhadap peningkatan kas dari pelanggan sehingga memperkuat arus kas Perseroan serta membantu pengembangan bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan mampu menambahkan dan mengeksekusi pipeline yang telah mencapai 261.2 MW di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Ke depannya, kami akan terus menjaga komitmen untuk menerangi Indonesia berbasiskan energi bersih terutama dari tenaga air dengan cara terus mengembangkan semakin banyak lagi proyek pembangkit listrik EBT di Indonesia,” tutup Aldo.

  • Perbankan Syariah Salurkan Rp 3,7 Miliar Beasiswa untuk 2.000 Santri di 50 Pondok Pesantren – Halaman all

    Perbankan Syariah Salurkan Rp 3,7 Miliar Beasiswa untuk 2.000 Santri di 50 Pondok Pesantren – Halaman all

    Nanobank Syariah menjalin kerjasama dengan 50 pondok pesantren di sejumlah daerah di Indonesia untuk menyalurkan beasiswa

    Tayang: Senin, 17 Februari 2025 18:35 WIB

    HO

    BEASISWA SANTRI – Direktur Utama Nanobank Syariah, Halim (kiri) menyerahkan beasiswa santri kepada Pembina Pondok Pesantren As Safi’iyah Jakarta. Perusahaan mengalokasikan dana Rp3,7 miliar untuk beasiswa 2.000 santri di 50 pondok pesantren di Tanah Air. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nanobank Syariah menjalin kerjasama dengan 50 pondok pesantren di sejumlah daerah di Indonesia untuk menyalurkan beasiswa kepada 2.000 santri senilai Rp 3,7 miliar.

    Ke-50 pondok pesantren tersebut diantaranya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Al Rifaie Malang, Yayasan Darussalam Tanjungpura Tasikmalaya, dan Muhammadiyah Boarding School, Pondok Pesantren Darul Falah Mataram, Pondok Pesantren Babun Najah Aceh dan dan sejumlah pesantren lainnya di Indonesia.

    Direktur Utama Nanobank Syariah Halim mengatakan, penyaluran beasiswa dan bantuan ini bertepatan dengan milad pertama Nanobank Syariah sekaligus refleksi perjalanan perusahaan, tetapi juga sebagai wujud kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai Islami.

    “Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Melalui beasiswa ini kami ingin para santri berprestasi mendapat akses pendidikan yang lebih baik dan memperkuat kapasitas mereka untuk menjadi pemimpin masa depan,” ungkapnya dikutip Senin (17/2/2025).

    Direktur IT & Operations Nanobank Syariah Suyono Wijaya menambahkan, di usia satu tahun, Nanobank Syariah telah menghadirkan berbagai inovasi layanan digital bagi nasabah perorangan maupun korporasi. Diantaranya, aplikasi mobile banking Aira Mobile, yang dilengkapi fitur QRIS, serta sistem pembayaran nontunai Aira E-money.

    Untuk nasabakh korporasi pihaknya menyediakan Virtual Account berstandar SNAp serta meluncurkan Aira eBizbanking, platform internet banking berbasis web.(tribunnews/fin)

    Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Lokal Asri yang berfokus pada lokalisasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelajari selengkapnya!

    A member of

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi

    Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)

    Pengamat: Efisiensi turunkan kontribusi BUMN karya dan naikkan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:10 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga akan secara langsung menurunkan kontribusi BUMN karya, khususnya dalam serapan tenaga kerja sekaligus berpotensi memicu naiknya inflasi.

    Ia mengatakan hal tersebut terjadi mengingat selama ini sektor infrastruktur menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, serta menjadi salah satu faktor berkurangnya biaya distribusi yang menahan inflasi.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis development karyanya berkurang, otomatis di industri pendukung maupun penyerapan tenaga kerja juga pasti akan terpengaruh. Artinya bahwa kemudian jumlah pihak yang nanti kemudian harus mengalami pemutusan hubungan kerja juga pasti akan meningkat,” kata Toto dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Dikatakan dia, efisiensi yang dilakukan juga berpotensi menaikkan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan oleh BUMN karya banyak berkurang, dan masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur akan turun daya belinya.

    Hal ini karena share market dari perusahaan plat merah yang bergerak di bidang infrastuktur, 80 persen pendapatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Kaitannya dengan soal penurunan aktivitas ekonomi, kaitannya dengan soal pengurangan berapa jumlah tenaga kerja yang kemudian akan kehilangan pekerjaan dan spill over-nya ke bawah nanti akan jadi kayak seperti apa. Karena kalau kehilangan daya beli itu kemudian terjadi, ekonomi juga jadi tidak tumbuh,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh Pengamat Infrastruktur dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna yang menilai bahwa efisiensi yang dilakukan di sektor infrastruktur bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Ia meyakini dengan anggaran yang dipangkas, banyak proyek infrastruktur di Indonesia menjadi tidak terpelihara dengan baik, serta membuat serapan angkatan kerja baru dari bidang perencanaan, serta konstruksi berkurang.

    “Itu berarti potensi pasar lapangan kerja di bidang desain dan perencanaan itu juga akan mengalami efisiensi. Sementara di bidang konstruksi juga akan mengalami pengurangan lapangan kerja,” tuturnya.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Yayat meminta pemerintah untuk mengkaji dampak kebijakan ini supaya tidak terlalu memengaruhi perekonomian, atau memberikan skema khusus bagi BUMN karya sehingga tidak menurunkan kontribusinya.

    Sementara menurut Toto, BUMN karya harus membiasakan diri untuk melakukan diversifikasi pasar supaya tidak terlalu bertumpu pada anggaran dari pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto meminta penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sementara, untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun

    Lebih lanjut, surat tersebut juga melampirkan sebanyak 16 aspek yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Hal itu pun membuat setiap K/L harus segera merevisi anggarannya sesuai dengan persentase pemangkasan yang telah ditentukan di surat nomor S-37/MK.02/2025 tersebut.

    Setelah itu, usulan revisi anggaran setiap K/L itu diserahkan ke DPR untuk disetujui, dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kementerian Keuangan setidaknya paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun

    LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun

    Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menghimpun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi pada tahun 2024, yakni mencapai Rp4,49 triliun.

    “Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI RI, di Jakarta, Senin.

    Nilai itu setara dengan realisasi 215,80 persen dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,08 triliun.

    Rinciannya, pendapatan dari pengelolaan badan milik negara (BNM) mencapai Rp1,05 triliun atau 116,78 persen dari pagu Rp898,82 miliar.

    Kemudian, pendapatan jasa advisory sebesar Rp2,22 miliar atau 184,72 persen dari target Rp1,2 miliar.

    Pendapatan jasa perbankan tercatat mencapai Rp3,43 triliun atau 291,20 persen dari target Rp1,18 triliun.

    Basuki menjelaskan realisasi yang tinggi ini diperoleh dari dasar saldo yang besar dan suku bunga perbankan yang tinggi.

    “Kalau kita lihat saldo 2024 dengan asumsi tingkat suku bunga masih tinggi, insya Allah nanti akan lebih tinggi lagi,” kata dia lagi.

    Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp152,08 miliar atau 93,87 persen dari target Rp162,02 miliar.

    Belanja pengelolaan aset tercatat mencapai Rp41,43 miliar atau 96,85 persen dari pagu Rp42,78 miliar, legislasi dan litigasi terealisasi Rp348,32 juta atau 78,58 persen dari target Rp443,3 juta, serta pengelolaan keuangan dan umum Rp8,69 miliar atau 78,75 persen dari pagu Rp11,04 miliar.

    Lalu, pengelolaan komunikasi terealisasi Rp5,68 miliar atau 82,38 persen dari pagu Rp6,9 miliar, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) Rp95,18 miliar atau 95,42 persen dari pagu Rp99,74 miliar, pengelolaan risiko dan pengawasan Rp182,54 juta atau 90,85 persen dari target Rp200,92 miliar, serta pengelolaan sistem informasi Rp569,28 juta atau 62,18 persen dari pagu Rp915,57 miliar.

    Dengan demikian, terdapat surplus sebesar Rp4,33 triliun dari realisasi belanja dan pendapatan. Surplus ini menambah jumlah saldo kas LMAN yang sebelumnya tercatat sebesar Rp17,81 triliun menjadi Rp22,14 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    PT Citaglobal Environment jajaki investasi green energi di Sulsel

    Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia…,

    Makassar (ANTARA) – Penjabat Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menyiapkan karpet merah untuk investasi di berbagai sektor, termasuk bagi PT Citaglobal Environment yang siap membangun pembangkit listrik green energi di daerah itu.

    Pembangkit listrik ini rencananya berbahan baku sampah, sekam padi, batok kelapa, hingga ampas sawit.

    Prof Fadjry Djufry di Makassar, Senin menegaskan, Pemprov Sulsel tidak main-main mendukung investasi. Apalagi berdasarkan instruksi pemerintah pusat, tahun 2025 ini telah dicanangkan sebagai tahun investasi.

    “Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik tujuan investasi ini. Memang tahun ini kita jadikan sebagai tahun investasi, kita support semua. Sisa bagaimana modelnya dan dimana lokasinya,” ujar Fadjry Djufry.

    Ia menjelaskan, PT Citaglobal Environment juga siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Dengan adanya investasi ini, Provinsi Sulsel bisa swasembada listrik. Apalagi di Sulsel sendiri terdapat beberapa perusahaan smelter, yang memang membutuhkan listrik.

    “Paling tidak, kita di Sulawesi Selatan sudah bisa swasembada listrik. Apalagi Sulawesi Selatan sudah jadi Hub Internasional di wilayah Timur Indonesia. Ini juga bisa mensupport Ibu Kota Nusantara nantinya,” jelas Fadjry Djufry.

    Sementara itu, County Director Citaglobal Environment, Herry Warganegara menyampaikan, rencana investasi green energi ini sudah siap dalam bentuk transfer teknologi dengan menggunakan sampah dan sejumlah bahan baku lainnya.

    “Kira-kira rencana Sulsel bagaimana soal green energi. Sampah bisa diubah menjadi listrik, sisa gabah bisa menjadi energi. Kami juga mengajak BUMD untuk bagaimana melakukan join produk. Kami yang siapkan semua, BUMD tidak perlu menyediakan investasi, semua kami siapkan,” tuturnya.

    Citaglobal Environment telah berinvestasi di berbagai negara seperti Sri Lanka, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Pembangkit listrik green energi seperti ini belum ada di Indonesia.

    Hadir mendampingi Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Eka Prasetya, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Junaedi, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI menyediakan tiga instrumen baru penempatan DHE SDA

    BI menyediakan tiga instrumen baru penempatan DHE SDA

    Dari Bank Indonesia, kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyediakan jenis instrumen baru untuk penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), antara lain melalui Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta perluasan foreign exchange swap (FX swap).

    Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

    “Dari Bank Indonesia, kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa,” kata Perry dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

    Perry menyebutkan bahwa penerbitan SVBI dan SUVBI untuk penempatan instrumen DHE SDA dilakukan untuk tenor atau jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

    SVBI dan SUVBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan diperdagangkan di pasar valas domestik, sehingga akan memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

    Kedua instrumen juga dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk transaksi FX swap.

    Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) tentang DHE SDA diperbarui, Perry mengatakan bahwa BI telah menyediakan instrumen penempatan DHE SDA meliputi rekening khusus (reksus) dan term deposit valas.

    Kedua instrumen lama ini tetap bisa digunakan eksportir untuk menempatkan DHE SDA setelah pembaruan PP DHE SDA.

    “Instrumen yang sudah ada sekarang, para eksportir maupun perbankan bisa menggunakan rekening khusus dan/atau tem-deposit sebagai underlying untuk swap valas, sehingga kalau eksportir punya valas yang ditaruh di reksus atau term deposit bisa untuk kemudian swap dari dolar ke rupiah,” kata Perry.

    Menurut Perry, penerbitan SVBI dan SUVBI akan disesuaikan dengan kebutuhan.

    Bank Indonesia terus berkomunikasi dengan para eksportir dan perbankan untuk menentukan kebutuhan penerbitan kedua instrumen.

    “Karena DHE SDA yang masuk ke rekening khusus ada untuk biaya operasional untuk seberapa besar, dan tentu saja kami terus berkomunikasi dengan tim untuk berapa sih kebutuhan (penerbitan SVBI dan SUVBI). Komitmen kami, berapa pun kebutuhannya akan kami keluarkan. Tentu saja dari waktu ke waktu itu akan terus dievaluasi,” kata Perry.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Senin mengumumkan penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025