Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • “Baliss” tingkatkan teknologi pengolahan air minum kemasan

    “Baliss” tingkatkan teknologi pengolahan air minum kemasan

    Badung (ANTARA) – Wakil Bupati Badung Bali meresmikan teaching factory –model pembelajaran membawa suasana industri ke bangku pendidikan– “Baliss” yang diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan teknologi pengolahan air minum kemasan.

    “Kami mengapresiasi keberhasilan penyelesaian proyek teaching factory Baliss yang akhirnya dapat terwujud setelah direncanakan sejak tujuh tahun lalu,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Senin.

    Teaching factory Baliss tersebut merupakan hasil kerja sama strategis antara PT. ITS Teknosains yang merupakan perusahaan milik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan PT. Badung Hebat Jaya, yaitu anak perusahaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung.

    Fasilitas itu dirancang sebagai pusat pembelajaran berbasis industri yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara dunia akademik dan sektor industri dalam pengembangan teknologi pengolahan air minum dalam kemasan.

    Wabup Suiasa mengatakan fasilitas itu menunjukkan berapa pentingnya prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan dengan pemerintah yang tidak hanya berperan sebagai birokrat, tetapi juga harus memiliki wawasan kewirausahaan yang berkolaborasi dengan sektor swasta.

    “Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari kerja sama yang solid antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Pemerintahan tidak hanya berorientasi pada regulasi tetapi juga mampu menjalin sinergi dengan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

    Rektor ITS Bambang Pramujati menambahkan bahwa pendirian Baliss tersebut merupakan langkah maju dalam penguatan ekosistem pendidikan berbasis industri.

    Teaching factory itu nantinya akan menjadi pusat inovasi dalam pengolahan air minum, dengan menerapkan teknologi terbaru dalam pemurnian air.

    “Fasilitas ini akan menjadi wadah bagi mahasiswa, tidak hanya dari ITS tetapi juga dari berbagai perguruan tinggi lainnya, khususnya di Badung, untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses produksi air minum dalam kemasan,” imbuhnya.

    Ia mengungkapkan ITS juga telah mengembangkan teknologi membran generasi baru untuk proses filtrasi air. Dengan adanya teaching factory tersebut membuka kesempatan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas air kemasan.

    Fasilitas itu juga diharapkan akan dapat membuka peluang bagi mahasiswa dan tenaga ahli dalam mengembangkan keilmuan mereka di bidang teknologi pengolahan air, sekaligus meningkatkan kontribusi akademisi dalam mendorong inovasi industri.

    “Ini juga sekaligus guna memberikan pengalaman belajar yang aplikatif bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, baik teknik maupun non-teknik,” jelasnya.

    Pewarta: Rolandus Nampu/Naufal Fikri Yusuf
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Teken Kebijakan Baru DHE, Pengusaha Usul Implementasi Terbatas

    Prabowo Teken Kebijakan Baru DHE, Pengusaha Usul Implementasi Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) buka suara terkait Presiden Prabowo Subianto yang meneken kebijakan baru melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan anyar ini mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri.

    Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan bahwa kewajiban penempatan DHE hanya untuk industri ekstraktif seperti tambang. Untuk itu, menurutnya harus dilakukan penilaian dampak terlebih dahulu sebelum membuat regulasi turunan.

    “Coba dilaksanakan terbatas, lalu dilihat akibat atau hasilnya seperti apa. Kalau oke, baru dibuat lanjutan regulasi. Setiap regulasi harus dilakukan hal tersebut,” kata Benny kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Sebelumnya, menurut ketentuan baru PP Nomor 8 Tahun 2025, kewajiban penempatan devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025.

    Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.

    “Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” ujar Prabowo dalam pengumuman resmi yang dikutip, Senin (17/2/2025).

    Prabowo memperkirakan, dengan penerapan kebijakan ini, devisa hasil ekspor Indonesia pada 2025 akan meningkat sekitar US$80 miliar atau diperkirakan akan lebih dari US$100 miliar dalam 12 bulan penuh.

    Selain itu, peraturan ini juga memberi ruang bagi eksportir untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Di mana, eksportir diperbolehkan menggunakan DHE yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk beberapa tujuan

    Selain itu, pemerintah juga mengatur sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Adapun, kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

  • RUU Minerba Disahkan Besok, Bahlil Pastikan Kampus Tak Dapat Izin Tambang Langsung

    RUU Minerba Disahkan Besok, Bahlil Pastikan Kampus Tak Dapat Izin Tambang Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perguruan tinggi bukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP), tetap dapat menerima manfaat.

    Hal ini dia sampaikan usai pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (18/2/2025) besok.

    Bahlil mengatakan perguruan tinggi akan menerima manfaat dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta. Menurut Bahlil, hal ini dilakukan demi menjaga independensi kampus.

    “Nantinya badan usaha ini akan bisa memberikan semacam penelitian atau laboratorium ataupun beasiswa bagi kampus yang mau,” ujar Bahlil di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Adapun terkait aturan detil mengenai pemberian manfaat dari tambang untuk perguruan tinggi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

    “Nanti kita atur lewat PP. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi, bahwa tidak kita berikan [IUP] langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” kata Bahlil.

    Pembahasan mengenai rancangan RUU Minerba getol dilaksanakan oleh Baleg DPR RI. Baleg DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas secara intensif rancangan RUU Minerba sejak 12-15 Februari 2025 lalu. 

    Dalam rapat Panja tersebut terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang memerlukan penyempurnaan redaksional. Oleh karena itu, pada 15 Februari 2025, Panja membentuk Tim Perumus Garing Tim Sinkronisasi.

    Dalam rancangan revisi UU Minerba, semula perguruan tinggi dapat menerima penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP). Namun dalam perjalanannya, perguruan tinggi dinyatakan sebagai penerima manfaat, bukan pemegang IUP. 

    Hal ini menjadi salah satu poin bahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Minerba. 

    DIM RUU Minerba yang dibahas juga termasuk poin-poin yang memastikan tidak terjadinya perubahan dalam tata ruang pertambangan dan prioritas pemberian izin tambang.  

    Di sisi lain, entitas tambahan yang akan mendapat penawaran prioritas izin tambang juga menjadi bahasan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan akan diprioritaskan mendapat penawaran izin tambang. 

    Sementara itu, dalam draf revisi UU Minerba inisiatif DPR, tak hanya ormas keagamaan, perguruan tinggi dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga akan mendapat penawaran prioritas untuk mengelola pertambangan.  

    Meski terdapat penawaran prioritas, proses lelang dalam pemberian izin tambang akan tetap dilakukan.

  • Bapanas: Pemerintah pastikan stok beras Indonesia senantiasa aman

    Bapanas: Pemerintah pastikan stok beras Indonesia senantiasa aman

    Dengan stok beras Indonesia yang memadai seperti hari ini, Pemerintah Indonesia siap menyambut Ramadhan dan Idul Fitri yang berbarengan pula dengan masa panen raya padi. Kita yakin tidak akan ada gejolak yang berarti terhadap komoditas beras

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pemerintah memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog senantiasa tetap terjaga dan aman untuk 2025.

    “Hal ini terjadi atas kerja keras pemerintah yang telah menyiapkan antisipasi ketersediaan stok CBP sejak tahun sebelumnya,” kata Arief di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi gejolak harga dan kondisi pangan di tahun mendatang.

    “Sejak jauh hari, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan strategi pengelolaan CBP agar pasokan tetap terjamin,” ujarnya.

    Dengan adanya stok 2 juta ton yang sudah dipersiapkan sejak 2024, Bapanas optimistis kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, terutama dalam menghadapi periode rawan pangan seperti awal tahun dan masa paceklik.

    Stok CBP yang disimpan di Bulog di awal 2025 yang merupakan transfer stok dari 2024, tercatat menjadi yang tertinggi di angka 2 juta ton. Sementara berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, stok beras secara nasional di awal 2025 juga cukup kuat di angka 8,148 juta ton

    “Dengan stok beras Indonesia yang memadai seperti hari ini, Pemerintah Indonesia siap menyambut Ramadhan dan Idul Fitri yang berbarengan pula dengan masa panen raya padi. Kita yakin tidak akan ada gejolak yang berarti terhadap komoditas beras,” ucap Arief.

    Menurut dia, hal itu memastikan kondisi perberasan di Indonesia yang kondusif, setelah adanya pengumuman kedaruratan pangan terhadap beras yang baru dikeluarkan Filipina pada 3 Februari 2025. Deklarasi tersebut dikeluarkan oleh The Department of Agriculture untuk mengatasi lonjakan harga beras di sana.

    Mengutip laman resmi The Philippine News Agency (pna.gov.ph), lanjut Arief, adanya deklarasi kedaruratan tersebut memungkinkan Pemerintah Filipina melepaskan cadangan stok beras yang dimiliki oleh Otoritas Pangan Nasional negara tersebut ke masyarakat.

    Pada Januari 2025, Filipina mengalami deflasi beras di 2,3 persen setelah sebelumnya beras di Desember 2024 mengalami inflasi 0,08 persen.

    “Kita patut bersyukur karena perberasan Indonesia cukup stabil hari ini. Tentunya kita mendoakan dan berharap kondisi perberasan negara tetangga kita, Filipina, dapat segera membaik dan stabil dengan cepat,” tuturnya.

    Sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021, Bapanas dapat menugaskan Bulog dalam hal pengelolaan CBP yang disalurkan dalam rangka intervensi stabilisasi pangan dalam bentuk penyaluran bantuan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, maupun manakala terjadi keadaan darurat, seperti bencana alam.

    Selain memastikan ketersediaan stok, Bapanas juga terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang dapat mempengaruhi pasokan pangan.

    “Jadi kita pastikan bahwa beras yang ada di pemerintah saat ini cukup dan aman dalam menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan intervensi untuk stabilisasi pangan,” kata Arief.

    Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional yang bertujuan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan berkomitmen pada swasembada pangan.

    Pemerintah akan terus memantau kondisi pasokan dan permintaan beras serta menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan di lapangan.

    Ia menambahkan, panen raya yang berlangsung mulai Maret sampai Mei 2025 menjadi momentum yang tepat untuk menyerap gabah/beras produksi petani dalam negeri dalam rangka memperkuat stok beras pemerintah.

    “Dengan stok yang telah disiapkan jauh-jauh hari, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di tahun 2025. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pangan,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Intip Peluang Kebijakan Impor Donald Trump Bagi Ekonomi RI

    Intip Peluang Kebijakan Impor Donald Trump Bagi Ekonomi RI

    Bsnis.com, JAKARTA – Indonesia dinilai memiliki kesempatan untuk terus memperkuat ekonomi di tengah kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang berisiko memengaruhi perekonomian pasar global.

    Pada awal bulan ini, Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan instruksi tarif impor sebesar 25% untuk Kanada dan Meksiko, serta 10% bagi barang-barang dari China, dari rata-rata tarif tertimbang sebelumnya yang hanya 0,3%. Kebijakan ini akan berlaku 4 Februari 2025.

    Ekonom KISI Asset Management, Arfian Prasetya Aji, mengatakan bahwa kebijakan tarif impor AS telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian global, terutama bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dengan AS.

    Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperburuk ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan harga barang akibat tarif tambahan akan meningkatkan biaya impor ke AS, yang pada akhirnya membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan mendorong inflasi.

    “Meningkatnya inflasi di AS akan mempersempit ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Dampaknya, ekspektasi terhadap US Treasury Yield diperkirakan tetap tinggi. Di Indonesia, kondisi ini membatasi ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk memangkas suku bunga, meski pemangkasan lebih lanjut diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Arfian juga menuturkan bahwa inflasi yang tinggi di AS berpotensi membuat The Fed tetap bersikap hawkish. Sebaliknya, inflasi yang rendah di Indonesia memberikan ruang bagi BI untuk mengurangi suku bunga guna mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

    “Namun, BI perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar, mengingat nilai tukar rupiah cenderung tertekan apabila The Fed mempertahankan suku bunga tinggi,” ucapnya.

    Sementara itu, PMI manufaktur Indonesia mengindikasikan pemulihan sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan biaya produksi yang relatif rendah serta meningkatnya pesanan, Indonesia berpotensi meraih pertumbuhan yang lebih baik pada kuartal I/2025.

    Arfian menilai bahwa dinamika kebijakan ekonomi di AS memberikan dampak signifikan terhadap pasar global, termasuk Indonesia. Namun, dengan inflasi domestik yang rendah dan peningkatan sektor manufaktur, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    “Pihak terkait di Indonesia, termasuk BI dan Kementerian Keuangan, diharapkan dapat memanfaatkan ruang moneter dan fiskal yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi di 2025,” pungkasnya.

  • Pemkab Cirebon catat realisasi investasi 2024 capai Rp3,1 triliun

    Pemkab Cirebon catat realisasi investasi 2024 capai Rp3,1 triliun

    Investasi di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024, tercatat realisasi investasi mencapai Rp3,1 triliun atau tumbuh 3,79 persen dibandingkan 2023

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat realisasi investasi di wilayahnya mencapai Rp3,1 triliun sepanjang 2024, tumbuh 3,79 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp3 triliun.

    Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya di Cirebon, Senin, mengatakan, peningkatan investasi tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 17.311 orang.

    “Investasi di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024, tercatat realisasi investasi mencapai Rp3,1 triliun atau tumbuh 3,79 persen dibandingkan 2023,” katanya.

    Ia menyebutkan, sektor industri barang dari kulit dan alas kaki masih menjadi penyumbang terbesar untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi mencapai Rp546,6 miliar.

    Sementara itu, kata dia, sektor Jasa Lainnya menempati posisi kedua dengan nilai investasi yang masuk sebesar Rp382,4 miliar.

    “Persentase realisasi investasi tahun tersebut, telah mencapai 96,33 persen dari target yang ditetapkan,” katanya.

    Selain investasi, Wahyu juga menyoroti peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon.

    Ia menyampaikan pada 2024, tingkat kemantapan jalan meningkat menjadi 84,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 84,56 persen.

    Menurut dia, kemantapan jalan ini dihitung dari panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang yang mencapai 1.053,10 km dari total 1.240,30 km jalan di Kabupaten Cirebon.

    Pemkab Cirebon, kata Wahyu, terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran mobilitas dan investasi di daerah tersebut.

    “Adapun sisanya sepanjang 187,2 kilometer atau 15,09 persen dari total jalan yang ada masih dalam kategori rusak ringan dan berat,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Butuh Regulasi Kuat untuk Jaga Keselamatan Pengguna Transportasi

    RI Butuh Regulasi Kuat untuk Jaga Keselamatan Pengguna Transportasi

    Bisnis.com, JAKARTA —  Pemerintah diminta untuk mengeluarkan aturan yang lebih tegas untuk mendukung keselamatan pengguna transportasi. 

    Ketua Forum Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Donny Saragih mengungkapkan bahwa masih ada ego sektoral antar instansi pemerintahan yang berkaitan dengan keselamatan transportasi.

    “Kita sama-sama tahu, ada banyak ego sektoral yang berjalan dan harus dibenahi. Kalau kita bottom up, susah. Tapi kalau top down perintahnya, pasti jalan,” ujarnya dalam obrolan Broadcast di kanal Youtube Bisniscom dikutip Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, jika ego sektoral ini tidak dilihat oleh pemerintah sebagai sesuatu yang penting, maka keselamatan transportasi juga tidak bisa ditegakkan dengan baik. 

    Menurutnya pengawasan yang baik tidak membutuhkan biaya yang besar dari sisi pemerintah. Pasalnya, aspek keselamatan tentu akan dibebankan ke perusahaan logistik yang memiliki kendaraan niaga. 

    “Aturannya saja ditegakkan, kemudian pemerintah tinggal mengawasi aturannya, itu saja kok. Masalahnya kan sekarang pemerintah bisa dibilang terlalu sibuk ngurusin yang lain, sehingga untuk urusan logistik tidak bisa termonitor dengan baik,” tuturnya. 

    Dia melanjutkan, saat ini teknologi sudah sedemikian canggih untuk mencegah kecelakaan. Ada alat-alat tertentu yang bisa mendeteksi jika pengemudi mengalami kantuk, dan laporan kondisi pengemudi itu akan terkirim ke pusat data pemerintah. 

    Dari situ, pihak pemerintah sebagai pengawas akan menghubungi sang pengemudi untuk mengingatkan agar bisa menepi atau mencari tempat untuk beristirahat. Dengan demikian risiko kecelakaan akibat supir mengalami kantuk dapat dihindari. 

    Alat lainnya yang disebut advanced driver assistance, yang bisa mengingatkan pengemudi jika terjadi kondisi tertentu misalkan terlalu dekat dengan kendaraan lain, atau keluar jalur. Berbagai alat ini, terang dia, bisa dimanfaatkan untuk menghindari terjadinya peristiwa sebagaimana yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2. 

    “Itu salah satu sebenarnya pencegahan yang bisa didapatkan preventif untuk para pengemudi dan itu silakan dibebankan ke pengusaha. Tinggal dipatok, tinggal dibikin regulasinya, tinggal diketok,” terangnya. 

    Pada kesempatan itu, dia mengajak semua pihak, baik pengusaha logistik maupun pemerintah untuk berkomitmen mendukung terjadinya keselamatan transportasi. Dia menekankan, bentuk komitmen dari pemerintah itu dengan membuat regulasi sehingga semua angkutan barang maupun angkutan orang menggunakan alat perangkat penambah keselamatan.  

    “Kalaupun mau dibebankan pengusaha, memang itu kewajiban pengusaha kok untuk menjaga kendaraannya, untuk menjaga safety-nya, segala macam. Kalau memang ada beban, kan nanti bisa subsidi silang dengan insentif pajak misalnya, atau pengurangan apa dari pemerintah. Itu sebenarnya gampang diatur asal mau duduk sama-sama,” pungkas dia.

  • KKP memusnahkan 63 ekor ikan predator di Jakarta Timur

    KKP memusnahkan 63 ekor ikan predator di Jakarta Timur

    …memperjualbelikan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan secara jelas telah dilarang….

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan sebanyak 63 ekor ikan predator di salah satu toko ikan hias di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Toko ini memiliki nama Showroom Predator dan cukup terkenal di kalangan penghobi ikan hias,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelusuran Open Source Intelligence (OSINT) melalui analisis laporan masyarakat di media sosial, toko ikan hias tersebut memiliki pengikut di media sosial yang cukup banyak dan kerap menjadi lokasi pembuatan konten ikan predator oleh konten kreator dan influencer.

    “Tim kemudian melakukan penelusuran di situs web, media sosial, YouTube, hingga marketplace untuk memeriksa kebenaran informasi. Dan benar toko tersebut memperjualbelikan berbagai jenis ikan predator yang termasuk dalam jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan,” ujar Ipunk.

    Ipunk menekankan bahwa memperjualbelikan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan secara jelas telah dilarang dalam Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan sebanyak 63 ekor ikan predator di salah satu toko ikan hias di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. ANTARA/HO-Humas KKP

    Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Halid K Jusuf menyebutkan bahwa tim Pengawas Perikanan Direktorat PSDP, Pangkalan PSDKP Jakarta dan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta mendatangi toko ikan hias tersebut pada Kamis (13/2).

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya mengamankan 63 ekor ikan predator dengan nilai jual Rp68 juta yang terdiri dari 18 ekor ikan piranha (Pygocentrus spp.) senilai Rp900.000, seekor ikan Arapaima gigas ukuran 50 cm senilai Rp750.000.

    Lalu, 31 ekor ikan Peacock bass (Chicla spp.) senilai Rp10.850.000, 11 ekor ikan Aligator gar (Lepisosteus spp.) berukuran 40-60 cm senilai Rp50.500.000, dan dua ekor ikan Pike (Esox spp.) ukuran 25 cm senilai Rp5.000.000.

    Dia menyampaikan bahwa Tim KKP secara persuasif menjelaskan kepada pemilik toko terkait larangan serta sanksi hukum yang diterima apabila memelihara dan/atau memperjualbelikan jenis ikan membahayakan dan/merugikan sesuai peraturan yang berlaku.

    “Atas kesadaran dan kesediaan pemilik toko, seluruh ikan predator miliknya diserahkan kepada Pengawas Perikanan untuk dimusnahkan di tempat,” kata Halid.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menginstruksikan Ditjen PSDKP untuk memperketat pengawasan peredaran ikan membahayakan dan/atau merugikan di media sosial melihat tren meningkatnya aktivitas jual beli ikan hias melalui media sosial.

    Hal ini bertujuan supaya pengelolaan sumber daya perikanan dapat terjaga dengan baik dan sejalan dengan kebijakan ekonomi biru.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden perintahkan kepala badan pengendalian awasi lobi-lobi ilegal

    Presiden perintahkan kepala badan pengendalian awasi lobi-lobi ilegal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden perintahkan kepala badan pengendalian awasi lobi-lobi ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan pemerintah dan melaporkan kepada Presiden manakala menemukan lobi-lobi yang ilegal dalam prosesnya.

    Aries menjadi salah satu pejabat yang dipanggil untuk menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, di samping Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, yang juga dikenal dengan nama Ni Luh Puspa.

    “Saya diberikan petunjuk saja. Seperti biasa. Pembangunan harus berjalan dengan lancar. Korupsi harus dihilangkan, (hukum) ditegakkan, hukum yang benar ya. Illegal mining, illegal lobbying, dan lain sebagainya kita berantas dengan baik,” kata Aries menjelaskan poin-poin arahan Presiden kepada dirinya.

    Demi menjalankan itu, Aries menyebut dirinya bersinergi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum.

    “Sinergi dengan beberapa lembaga, kementerian, penegakan hukum harus solid. Saya rasa itu saja,” sambung Aries.

    Aries menekankan badan baru bentukan Presiden yang dia pimpin saat ini berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana kehendak Prabowo.

    “Kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, pemerintah yang bersih,” ujar Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan, selepas memanggil beberapa menteri dan kepala badan, Presiden kemudian mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang pada intinya mewajibkan eksportir menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Ketentuan baru itu dikecualikan untuk eksportir bidang minyak dan gas bumi, yang artinya aturan DHE SDA mereka tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam jumpa pers setelah rapat kabinet terbatas dengan beberapa menteri bidang perekonomian Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri yang turut mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • RI Mau Impor 200.000 Gula, Bapanas Janji Serap Produksi Petani Lokal

    RI Mau Impor 200.000 Gula, Bapanas Janji Serap Produksi Petani Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, BUMN Pangan tetap menyerap produksi gula petani lokal untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah (CPP), meski ada penugasan impor 200.000 ton raw sugar atau gula kristal merah (GKM).

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyerapan produksi gula dalam negeri akan dilakukan salah satunya pada April dan Mei 2025, atau pada saat musim giling tebu berlangsung.

    “Panennya itu nanti di April sama di Mei. Jadi tetap diserap,” kata Arief kepada awak media di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

    Lebih lanjut Arief menuturkan, harga gula saat ini dalam tren meningkat. Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula konsumsi bertambah, dari sebelumnya 162 kabupaten/kota menjadi 166 kabupaten/kota.

    Berkaca dari hal tersebut, Arief menyebut bahwa stok cadangan pemerintah perlu dikeluarkan untuk menekan kenaikan harga. Dalam hal ini, pemerintah akan menyiapkan stok baru, tidak hanya dari penyerapan dalam negeri, tetapi juga pengadaan 200.000 ton raw sugar yang nantinya akan diolah menjadi gula konsumsi.

    “Jadi raw sugar yang dimaksud adalah raw sugar untuk konsumsi. Bukan rafinasi,” tegasnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana impor gula 200.000 ton dalam bentuk raw sugar untuk meningkatkan stok CPP. Impor gula tersebut rencananya akan didatangkan pada tahun ini secara bertahap.

    Kendati begitu, rencana ini mendapat penolakan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aptri). Ketua Umum Aptri Soemitro Samadikun menyampaikan, stok gula nasional saat ini masih cukup sampai dengan musim panen giling tebu pada Maret-Juni 2025.  

    “Tidak tepat [impor 200.000 ton raw sugar] karena dari hitungannya, stok kita masih cukup sampai dengan masuk masa panen giling tebu,” kata Soemitro kepada Bisnis, Jumat (14/2/2025).

    Dia menuturkan, stok di pabrik gula hingga akhir Desember 2024, sebanyak 985.000 ton. Kemudian, per 31 Januari 2025, stok gula tercatat sebanyak 842.000 ton. Itu artinya dalam 1 bulan, sebanyak 143.000 ton gula yang keluar dari gudang pabrik gula.

    Selain itu, seiring beredarnya kabar bahwa pemerintah akan melakukan importasi gula, para pedagang lantas melepas stok yang dimilikinya ke pasar. 

    “Ini bukti bahwa kebutuhan setiap bulan itu tidak selalu 250.000 ton diambil dari gudangnya pabrik,” ujarnya.

    Di sisi lain, alasan pemerintah melakukan importasi gula sebagai buffer stock menimbulkan pertanyaan di kalangan petani. Menurutnya, alih-alih membeli gula dari luar negeri dengan harga mahal, pemerintah dapat membeli hasil panen petani lokal sebagai cadangan pemerintah. 

    Selain itu, rencana tersebut membuat kepercayaan petani tebu terhadap pemerintah menjadi luntur, mengingat tahun lalu pemerintah sudah mencanangkan setop impor termasuk gula. 

    Dia khawatir sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten akan membuat semangat para petani tebu untuk menanam hilang, yang berujung pada menurunnya produksi gula. 

    “Kalau memang untuk buffer stock ngapain nggak beli gula petani yang satu setengah bulan lagi udah mulai giling? Beli aja gulanya petani atau gula dalam negeri dibeli sendiri,” pungkasnya.