Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Menaker nilai #KaburAjaDulu sebagai tantangan untuk berbenah

    Menaker nilai #KaburAjaDulu sebagai tantangan untuk berbenah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menaker nilai #KaburAjaDulu sebagai tantangan untuk berbenah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 00:02 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan banyak lapangan kerja untuk masyarakat.

    Yassierli, saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, setelah dia menghadap Presiden Prabowo Subianto, juga menilai tagar #KaburAjaDulu pun menjadi perhatian dan catatan bagi pemerintah.

    “Ini tantangan buat kami kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” kata Menteri Ketenagakerjaan menjawab pertanyaan wartawan soal #KaburAjaDulu.

    Yassierli juga menilai tagar #KaburAjaDulu bukan berarti ajakan untuk kabur, melainkan keinginan untuk meningkatkan kompetensi (skill) dan mendapatkan peluang bekerja yang lebih baik di luar negeri.

    “Di satu sisi, saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi, semangatnya bukan kabur sebenarnya. Jadi, kalau memang ingin meningkatkan skill, dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri. Ya tidak masalah,” kata Yassierli.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan berbeda, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengingatkan warga negara Indonesia yang ingin mencari kerja di luar negeri tentu harus mempersiapkan diri dengan baik.

    Dia menilai tagar #KaburAjaDulu tak berbeda dengan keinginan untuk merantau. Hasan Nasbi menyebut merantau merupakan pilihan hidup yang baik.

    “Tetapi, kalau mau merantau ke luar negeri, ingat, harus punya skill, karena kalau gak punya skill, nanti gak bisa punya pekerjaan baik di luar negeri. Yang kedua, harus taat prosedur, supaya gak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau gak boleh dilarang,” kata Hasan Nasbi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Sumber : Antara

  • Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI sepakat tidak memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi atau kampus.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang berlangsung pada Senin (17/2/2025) dan akan dibawa ke rapat paripurna dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu.

    “Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra itu mengatakan, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

    Nantinya, badan usaha tersebut akan diberikan penugasan khusus untuk mendukung tambang bagi kampus.

    “Badan usaha yang diberi penugasan khusus yang nanti akan membantu kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” ujar Supratman. 

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa pihak kampus hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini.

    Dia menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

    “Kampus hanya sebagai (penerima) manfaat. Enggak (bukan sebagai pengelola). Enggak, kita nggak kasih sebagai pengelola,” ujar Bahlil. 

    Namun, izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi tetap diberikan. 

    Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin ini bertujuan untuk pemerataan sehingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok besar.

    Mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus. 

    “Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) untuk disahkan menjadi UU di dalam rapat paripurna.

    Adapun kesepakatan diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang sejumlah menteri, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto.

    “Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan dari tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat memimpin rapat pleno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Adapun seluruh fraksi di DPR RI menyatakan setuju atas RUU Minerba. Keseluruh Fraksi itu seperti Fraksi Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, NasDem, PKS, Golkar dan PDI Perjuangan.

  • Bapanas gandeng Satgas Pangan tertibkan Minyakita di atas HET

    Bapanas gandeng Satgas Pangan tertibkan Minyakita di atas HET

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya menggandeng Satgas Pangan untuk menertibkan adanya penjualan minyak goreng, Minyakita yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

    Arief ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Senin (17/2) mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menetapkan HET Minyakita, yakni Rp15.700 per liter.

    Namun, lanjut dia, rata-rata harga Minyakita secara nasional yang dijual berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

    Untuk kondisi tersebut, Arief mengaku segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menertibkan harga minyak goreng merek Minyakita, sehingga bisa sesuai HET Rp15.700 per liter.

    “Minyakita itu harus Rp15.700 per liter. Jadi tidak boleh dibiasakan harga di atas HET. Jadi, ini kita berkoordinasi tentunya sama teman-teman di Satgas Pangan. Ini akan membantu menertibkan kembali. Jadi, kalau sudah ditentukan Rp15.700 per liter, ya harusnya sesuai dengan label Rp15.700 per liter,” tegas Arief.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi diwawancara awak media di Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Dia menekankan bahwa hal itu sudah menjadi ketentuan pemerintah yang dirumuskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama para pengusaha dan juga distributor.

    “Jadi kalau sudah ditentukan demikian, maka demikian. Lain halnya kalau misalnya dalam rapat koordinasi atau dalam keputusan lembaga terkait, di situ disebutkan ada ongkos kirim dan lain-lain, ya harganya bisa zoning (zonasi per wilayah),” ucapnya.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET Rp15.700 per liter. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Mentan.

    Amran mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan dan ditemukan masih adanya kenaikan harga pangan di pasaran salah satunya minyak goreng.

    Dia mengaku juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau dan mengawal agar harga minyak goreng bisa sesuai HET hingga ke desa-desa.

    Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Muhammad Mansyur, mengatakan bahwa harga minyak goreng Minyakita mengalami lonjakan signifikan, yakni mencapai harga Rp18 ribu per liter.

    Sementara, harga minyak goreng kemasan lainnya, seperti Sunco dan Tropical, juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

    “Untuk produk-produk minyak goreng lainnya kenaikannya juga cukup tinggi sih seperti Sunco, Tropical. Itu kita jual Rp40 ribu per dua liter. Dari harga ambil Rp38.000. Normal Rp38.000 per dua liter, tapi sekarang udah Rp40.000 per dua liter,” kata Mansyur.

    Dia menyebutkan pembeli cenderung memilih minyak goreng Minyakita karena harga lebih murah dibandingkan produk lainnya.

    “Kita belanja dari distributor atau pabrik tapi harganya nggak segitu, lebih dari harga yang di kemasan, pedagang dapatnya. Jadi mau nggak mau kita jual juga. Namanya juga jualan, nyari untung. Cuma kalau buat Minyak tipis bangat,” katanya.

    Mansyur juga mengaku bahwa dirinya mengambil Minyakita dari distributor rata-rata di atas Rp15.700 per liter. Ia juga cukup sulit mendapatkan stok minyak goreng sejak sepekan lalu.

    “Sejauh ini stok ada kelangkaan. Agak susah dicari, dari sisi distributor juga ada beberapa yang kosong sejak seminggu yang lalu. Produknya langka, ya mau nggak mau kita belanja ada harga segitu karena jadi kebutuhan pokok juga buat masyarakat jadi mau nggak mau kita ambil,” kata Mansyur.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM tegaskan perguruan tinggi tak diizinkan kelola tambang

    Menteri ESDM tegaskan perguruan tinggi tak diizinkan kelola tambang

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diizinkan mengelola tambang. Hal itu disampaikan Bahlil usai Rapat Pleno Badan Legislasi DPR dengan pemerintah mengenai RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Senin (17/2). (Yogi Rachman/Satrio Giri Marwanto/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun

    Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2024 menurun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) pada triwulan IV 2024 menurun menjadi sebesar 424,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan dengan posisi pada triwulan III 2024 yang sebesar 428,1 miliar dolar AS.

    Adapun secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,0 persen year on year (yoy) atau melambat dibandingkan 8,3 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

    “Penurunan posisi ULN tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin.

    Ramdan merinci bahwa ULN pemerintah menurun menjadi sebesar 203,1 miliar dolar AS pada triwulan IV 2024, turun dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari 8,4 persen (yoy) pada triwulan III 2024. Penurunan posisi ULN pemerintah bersumber dari turunnya posisi surat utang dipengaruhi penguatan mata uang dolar AS.

    Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

    Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, BI mencatat bahwa ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,7 persen); jasa pendidikan (16,7 persen); konstruksi (13,4 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

    “Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Di sisi lain, ULN swasta juga menurun. Pada triwulan IV 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan III 2024 sebesar 196,3 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,2 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan 0,6 persen (yoy) pada triwulan III 2024.

    Perkembangan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy).

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta.

    ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta.

    BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,4 persen pada triwulan IV 2024, dari 31,1 persen pada triwulan III 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,8 persen dari total ULN.

    “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Ramdan.

    Ia menambahkan, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Sumber : Antara

  • Jadwal Terbaru Naik Damri ke Bandara Soetta Lewat Senayan Park

    Jadwal Terbaru Naik Damri ke Bandara Soetta Lewat Senayan Park

    Bisnis.com, JAKARTA — Damri telah membuka rute perjalanan baru dari Senayan Park – Bandara Soekarno-Hatta mulai Senin (17/2/2024) dengan tarif promo sebesar Rp60.000

    Head of Corporate Communication Damri Atikah Abdullah mengatakan rute baru tersebut yang melalui Senayan Park – Bandara Soekarno-Hatta akan beroperasi setiap hari dengan tarif promo yang berlaku hingga 20 Maret 2025.

    “Jadwal operasional dari titik keberangkatan Senayan Park tersedia pukul 06.00 – 19.00 WIB dengan headway setiap 60 menit sekali,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (17/1/2025).

    Sementara itu, untuk rute sebaliknya dari Bandara Soekarno-Hatta tersedia pukul 08.00 – 23.00 WIB dengan headway setiap 60 menit sekali.

    “Inisiatif ini sejalan dengan strategi memperluas jangkauan integrasi antarmoda ke area-area strategis sehingga memudahkan mobilitas masyarakat pelanggan dari dan menuju bandara,” lanjutnya. 

    Atikah pun berharap perusahaan dapat berkontribusi positif dalam peningkatan pelanggan dan konektivitas transportasi udara. Hadirnya beragam opsi perjalanan angkutan bandara, perusahaan berharap perjalanan berkesan bersama dapat membawa dampak positif bagi pariwisata dan perputaran ekonomi.

    Saat ini Damri juga sudah membuka tiket untuk periode libur Idulfitri. Khusus arus mudik lebaran berlaku periode 17 Maret 2025 – 20 Maret 2025 dan arus balik Lebaran berlaku periode 1 – 4 April 2025, potongan 10% ini dapat ditukarkan untuk pemesanan layanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

    Abdullah mengatakan perseroan akan memberlakukan promosi harga tiket sebesar 10% yang dapat ditukarkan melalui voucher di Damri Apps. Inisiatif ini sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Damri telah menyediakan sebanyak 1,5 juta seat dengan proyeksi 776.000 pelanggan yang akan dilayani selama periode angkutan lebaran mulai 17 Maret – 11 April 2025 yang didukung 1.220 unit armada. Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 26 – 28 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 6 – 7 April 2025.

  • Menteri PU: Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah

    Menteri PU: Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah

    Kementerian PU terus berupaya merenovasi dan merehabilitasi sarana serta prasarana pendidikan di berbagai wilayah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah meski menghadapi keterbatasan anggaran.

    “Pendidikan adalah investasi terbesar kita. Bagaimana putra-putri Indonesia, termasuk perempuan, mendapatkan akses pendidikan terbaik sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya di Jakarta, Senin.

    Dia menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.

    “Sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, pendidikan adalah salah satu pilar utama. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa, termasuk perempuan, menjadi prioritas kami,” katanya.

    Dody menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. “Sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo, pendidikan adalah salah satu pilar utama. Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa, termasuk perempuan, menjadi prioritas kami,” katanya.

    Dody mengungkapkan bahwa Kementerian PU terus berupaya merenovasi dan merehabilitasi sarana serta prasarana pendidikan di berbagai wilayah.

    “Kami berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, termasuk proyek ini. Tujuannya adalah memberdayakan lebih banyak perempuan di Indonesia agar mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.

    Pembangunan Kampus Terpadu Madrasah Mu’alimat Muhammadiyah Yogyakarta diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan perempuan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepemimpinan. Kampus ini dirancang untuk mendukung potensi lebih dari 2.000 santri perempuan.

    Pembangunan kampus ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Dukungan penuh dari Kementerian PU diharapkan dapat mempercepat terwujudnya infrastruktur pendidikan yang mendukung kemajuan perempuan di Indonesia.

    “Ini adalah langkah nyata dalam membangun generasi yang lebih baik, terutama bagi perempuan Indonesia. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” kata Dody.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Jadi PR Besar Kami

    Ini Jadi PR Besar Kami

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, tuntutan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi para driver ojek online (ojol) dan taksi online menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Kemenaker.

    “Ini PR besar kami terkait concern teman-teman driver semuanya. Namun, saya juga menekankan pentingnya kepastian hukum terkait status pengemudi taksi dan ojol agar mendapatkan hak dan kesejahteraan selayaknya pekerja. Jadi tidak hanya sebatas soal (pemberian) THR (tunjangan hari raya) saja,” katanya saat menerima para pendemo dari driver ojol di Kantor Kemnaker Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, regulasi soal pekerja layanan berbasis aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait misi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    “Kami terjemahkan sebagaimana setiap pekerja di Indonesia, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Ini merupakan tanggung jawab kami semua,” ujar Menteri Yassierli.

    “Dan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal kami di sini sudah menjadi salah satu prioritas kita. Kami sudah melakukan kajian, mengundang pakar terkait status yang disampaikan,” sambung dia.

    Menaker mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk melihat bagaimana pandangan negara-negara lain soal pekerja layanan berbasis aplikasi seperti pengemudi ojol.

    “Kita lihat di negara-negara lain juga sama, bisa hadir dan memberikan kepastian terkait dengan pekerja platform online dan itu menjadi catatan buat kami dan kami menuju ke sana,” urai dia.

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, salah satu perhatian khusus Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan online ini.

    “Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukum) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Wamenaker terkait ojol yang menuntut THR.

     

  • GAPPRI: PP 28/2024 sarat agenda FCTC ancam kedaulatan ekonomi

    GAPPRI: PP 28/2024 sarat agenda FCTC ancam kedaulatan ekonomi

    berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menilai polemik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) khususnya pada Bagian XXI Pengamanan Zat Adiktif yang termuat dalam Pasal 429 – 463 berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

    Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan agar tidak memaksakan diimplementasikannya PP 28/2024 di saat situasi geo politik dan geo ekonomi global berdampak pada situasi di tanah air saat ini.

    Dikatakannya, PP 28/2024 dinilai cacat hukum sebab proses penyusunannya tidak transparan dan minim pelibatan pelaku industri hasil tembakau (IHT).

    “Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam produk hukum yang dihasilkan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja,” katanya di Jakarta, Senin.

    Henry menilai pemaksaan penerapan PP 28/2024 lebih mewakili agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), padahal banyak pihak yang langsung terkena dampak dari regulasi ini, sehingga seharusnya mereka memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam proses pembahasan.

    Kajian GAPPRI menyatakan PP 28/2024 memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, yakni mencapai Rp182,2 triliun, dengan 1,22 juta pekerja di seluruh sektor terkait terdampak.

    “Larangan penjualan dalam radius 200 meter dari sekolah, potensi kerugian mencapai Rp84 triliun. Pembatasan iklan berdampak ekonomi yang hilang mencapai Rp41,8 triliun,” ujarnya dalam keterangannya.

    Selain itu, tambahnya, kemasan rokok polos atau tanpa cukai berpotensi mendorong downtrading (peralihan konsumen ke produk rokok yang lebih murah) dan peralihan ke rokok ilegal 2-3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Permintaan produk legal juga diprediksi turun sebesar 42,09%,” terang Henry Najoan.

    GAPPRI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, agar tercipta kebijakan yang tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial.

    Pasalnya, IHT merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. Namun, sektor ini telah mengalami tekanan berat sejak diterbitkannya UU 17/2023 tentang Kesehatan, serta aturan turunannya.

    “Berbagai tekanan regulasi terhadap IHT legal dirasa memberatkan bagi multi-sektor yang terkait. Maka itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, mengingat kondisi sosio-ekonomi Indonesia yang berbeda dari negara lain,” tegas Henry Najoan.

    GAPPRI mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang.

    “Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri, melindungi jutaan pekerja, dan menjaga stabilitas perekonomian nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub-Mendagri koordinasi skema pengaturan angkutan Lebaran ke Pemda

    Menhub-Mendagri koordinasi skema pengaturan angkutan Lebaran ke Pemda

    Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengkoordinasikan skema pengaturan angkutan Lebaran 2025 kepada pemerintah daerah (Pemda) agar dapat berjalan aman dan lancar.

    “Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar,” kata Menhub di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Menhub Dudy Purwagandhi bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama pemimpin daerah secara virtual.

    “Dalam rangka mengatasi kepadatan selama periode angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi awal dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya,” ujar Menhub.

    Meski begitu, dia menyampaikan bahwa masih diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angkutan arus mudik maupun balik Lebaran 2025 berjalan baik.

    Menhub menyampaikan sejumlah skema, baik pengaturan pergerakan masyarakat, maupun pengaturan angkutan barang.

    Dia menyebutkan, sejumlah usulan kebijakan selama masa Angleb, termasuk kebijakan Work From Anywhere (WFA), kebijakan pembatasan angkutan barang, serta koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025.

    Kebijakan itu diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan Pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” imbuh Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa Angleb 2025 di antanya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap.

    Kemudian pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Menhub mengharap dukungan Pemerintah Daerah seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Adapun Mendagri Tito meminta Kepada Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah Berkoordinasi mengelola kendaraan umum, khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025