Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Gegara Trump, Airlangga Kode RI Bisa Batal Terapkan Pajak Minimum Global!

    Gegara Trump, Airlangga Kode RI Bisa Batal Terapkan Pajak Minimum Global!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi kode bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%, akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menerapkannya.

    Pernyataan itu Airlangga sampai di depan ratusan para pengusaha dari luar negeri dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025).

    “Kami juga berupaya untuk memitigasi penerapan pajak minimum global 15% dan kami cukup positif karena Trump 2.0 tidak ingin ini diterapkan. Jadi saya pikir kami mengikuti Trump 2.0,” ujar Airlangga ketika memberi sambutan.

    Apalagi, sambungnya, Indonesia masih terus mengoptimalkan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) agar menjaga iklim investasi yang bersahabat. Oleh sebab itu, dia mengajak para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengakui penolakan Donald Trump atas penerapan dua pilar pajak global—termasuk pajak minimum global—akan berdampak ke negara-negara lain termasuk Indonesia.

    Sri Mulyani menjelaskan Indonesia akan menghormati segala keputusan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump termasuk soal keputusan kebijakan penolakan atas penerapan dua pilar pajak global.

    “Karena Amerika adalah negara terbesar di dunia, pasti bisa berdampak ke seluruh dunia,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Kendati demikian, bendahara negara itu tidak menjelaskan apakah keputusan Trump itu akan berdampak ke kemampuan pemerintah Indonesia memungut pajak dari perusahaan multinasional asal AS—meskipun Indonesia sudah menerapkan pajak minimum global 15% sesuai PMK No. 136/2024.

    Trump sendiri resmi mengeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa Negeri Paman Sam tidak akan mengikuti kesepakatan dari solusi 2 Pilar Pajak Global sehari setelah diterapkan menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2025—2029.

    Padahal, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sepakat untuk menerapkan dua pilar pajak global itu bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam bagian pertama memorandum tersebut, Trump meminta menteri keuangan dan perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di OECD untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

    “Setiap komitmen yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya atas nama Amerika Serikat sehubungan dengan Kesepakatan Pajak Global tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Amerika Serikat tanpa adanya tindakan oleh Kongres yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang relevan dari Kesepakatan Pajak Global,” ujar Trump seperti tercantum di laman resmi White House, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Menteri Keuangan dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) akan mengambil semua langkah tambahan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mengimplementasikan temuan-temuan dari memorandum ini.

    Trump menilai bahwa kesepakatan pajak global OECD yang didukung oleh pemerintahan sebelumnya memungkinkan yurisdiksi lain memajaki penghasilan dari AS ekstrateritorial atas pendapatan Amerika.

    Alhasil, kebijakan tersebut membatasi kemampuan AS untuk memberlakukan kebijakan pajak yang melayani kepentingan bisnis dan pekerja AS. 

    Bagi Trump, memorandum itu juga menjadi momen dalam merebut kembali kedaulatan dan daya saing ekonomi AS. 

    Adapun, untuk melindungi kepentingan bisnis dan pekerja AS dari tindakan pajak yang diskriminatif, Trump menginstruksikan menteri keuangan dan USTR menyelidiki kebijakan pajak di negara lain yang tidak mematuhi peraturan pajak dengan AS. 

    Bahkan, Trump meminta penyelidikan terkait negara-negara yang akan memberlakukan pajak yang akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    Untuk itu, Trump ingin menteri keuangannya untuk membuat daftar langkah yang mungkin diambil untuk melindungi perusahaan dan pekerja AS sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atau aturan pajak tersebut. 

    “Menteri Keuangan akan menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Presiden, melalui Asisten Presiden untuk Kebijakan Ekonomi, dalam waktu 60 hari,” tulisnya.

    Sebagai informasi, satu per satu negara-negara yang tergabung dalam OECD mengimplementasi kebijakan dua pilar pajak global, termasuk Indonesia yang baru saja resmi menerapkan Pilar 2 yaitu pajak minimum global 15% per 1 Januari 2025.

  • Thomas Djiwandono Irit Bicara soal Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Hanya Ingin Bahas di Kemenkeu

    Thomas Djiwandono Irit Bicara soal Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Hanya Ingin Bahas di Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memilih irit bicara ketika ditanya terkait efisiensi anggaran yang pamannya—Presiden Prabowo Subianto—lakukan hingga Rp750 triliun.

    Thomas juga enggan berbicara lebih banyak terkait penghematan yang dilakukan sebanyak tiga putaran tersebut. 

    “Di Kemenkeu, di Kemenkeu kita bicara [penghematan Rp750 triliun],” ujarnya sembari menuju mobil usai menghadiri acara Indonesia Data and Economic (IDE) Katadata 2025 di Hotel St. Regis, Selasa (18/2/2025).

    Padahal, penghematan tersebut mencakup anggaran dari BA Bendahara Umum Negara (BUN), maupun dividen BUMN yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan.

    Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun [setara US$44 miliar],” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sementara Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).  

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” ujar Prabowo.

  • OJK: Roadmaps Kegiatan Usaha Bulion ditargetkan Rampung Agustus 2025 – Page 3

    OJK: Roadmaps Kegiatan Usaha Bulion ditargetkan Rampung Agustus 2025 – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi pengelola utama Bullion Bank di Indonesia.

    “Ada dua, Pegadaian dan BSI,” kata AIrlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Airlangga, sementara waktu, kedua perusahaan tersebut akan mengelola aktivitas terkait emas di Indonesia. Adapun Pemerintah tidak berencana untuk menambah pengelola lainnya dalam waktu dekat, seperti lembaga keuangan lainnya.

    “Sementara dua dulu, satu kan mewakili pegadaian bagian baru BRI. Satu lagi mewakili syariah,” ujarnya.

    Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem ekonomi Indonesia, terutama dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan simpanan dalam bentuk emas, baik secara konvensional maupun berbasis syariah.

    PT Pegadaian, yang memiliki hubungan dengan BRI, akan melayani nasabah melalui produk-produk yang berkaitan dengan simpanan emas. Sementara itu, BSI, yang merupakan lembaga keuangan syariah, akan memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

    Pengelolaan Bullion Bank ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat Indonesia untuk berinvestasi dalam bentuk emas, dengan lebih mudah dan aman, baik itu melalui instrumen simpanan atau tabungan emas yang lebih terjangkau.

     

  • Optimistis Dapat Izin, Freeport Siap Ekspor 1,3 Juta Ton Konsentrat Tahun Ini

    Optimistis Dapat Izin, Freeport Siap Ekspor 1,3 Juta Ton Konsentrat Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas optimistis pemerintah segera memberikan kembali izin ekspor konsentrat tembaga pada Februari 2025.

    Dia pun menyebut, Freeport siap mengekspor 1,3 juta ton konsentrat tembaga hingga Desember 2025 mendatang.

    “[Ekspor] Diharapkan bisa mencapai 1,3 juta ton sampai dengan bulan Desember, diharapkan,” kata Tony di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Tony mengatakan, nilai ekspor tersebut mencapai sekitar US$5 miliar atau setara Rp81,34 triliun (asumsi kurs Rp16.268 per dolar AS). Menurut Tony, dari jumlah nilai ekspor itu, jatah untuk negara mencapai US$4 miliar atau setara Rp65,07 triliun.

    “Saya sih optimistis [dapat izin ekspor Februari], harus optimis dong kita. Untuk Indonesia Maju itu nilai ekspornya kira-kira US$5 miliar dan bagian negara US$4 miliar,” ucap Tony.

    Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 31 Desember 2024. Namun, pada Oktober 2024, fasilitas pemurnian dan pemrosesan atau smelter baru PTFI terbakar.

    Insiden tersebut menyebabkan perusahaan belum bisa menyerap seluruh produksi konsentratnya untuk diolah dalam negeri. Oleh karena itu, PTFI mengajukan perpanjangan izin ekspor kepada pemerintah.

    Tony mengatakan, pihaknya telah menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan kepada pemerintah guna kembali mendapat izin ekspor. Bahkan, kata dia, PTFI telah menyerahkan dokumen hasil investigasi kebakaran pada fasilitas smelter di Gresik, Jawa Timur itu.

    “Sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah semua sudah kita serahkan. Ya, hasil investigasi kebakaran itu juga sudah kita serahkan,” jelasnya.

    Sebelumnya, PTFI dikabarkan tengah mulai memuat kargo konsentrat dengan tujuan pengiriman ke China. Menurut satu sumber yang mengetahui secara langsung mengenai masalah itu, upaya PTFI dilakukan demi mengantisipasi diterimanya izin ekspor pada akhir bulan ini.

    Sumber lainnya menyebut bahwa pengiriman konsentrat tembaga dari tambang di Grasberg, Papua Tengah, diperkirakan akan berangkat pada akhir Februari 2025.

    “Penyimpanan menjadi masalah besar. Kita harus mulai memindahkannya,” kata sumber pertama seperti dikutip dari Reuters, Senin (17/2/2025).

    Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah memberi sinyal untuk memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport.  

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya saat ini memang masih belum memberikan rekomendasi izin ekspor untuk PTFI. Namun, dia akan mendukung diberikannya izin ekspor tembaga PTFI.

    “Mendukung. Mendukung tapi syarat dan ketentuan berlaku lah,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Dukungan dari Kementerian ESDM juga seiring dengan Kementerian Perdagangan yang sebelumnya telah mendukung atas pemberian izin ekspor tembaga PTFI.

    Imbas belum diberikannya perpanjangan izin ekspor ini, Freeport disebut telah menurunkan produksi konsentratnya sebesar 40%. Terhentinya ekspor ini membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua.

    “Sudah-sudah [menurunkan produksi menjadi] 60%,” kata Tri. 

  • Tok, Revisi UU Minerba Resmi Disahkan DPR – Page 3

    Tok, Revisi UU Minerba Resmi Disahkan DPR – Page 3

    Sebelumnya, Perguruan tinggi dipastikan tidak akan bisa mengelola tambang. Hal ini dipastikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Untuk diketahui, wacana perguruan tinggi bisa mengelola tambang ini diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu bara (minerba).

    “Kami dari pemerintah, setelah melihat perkembangan, mengkaji, dan menghargai, menjaga independensi kampus, maka tidak ada pemberian langsung (izin tambang) kepada kampus,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Selasa *18/2/2025). 

    bahlil menjelaskan, namun untuk mengakomodasi usul DPR tersebut, pemerintah merumuskan dengan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    “Kalau perusahaan-perusahaan ini punya keinginan untuk beribadah, memberikan dana penelitian, membuat laboratoriumnya, memberikan beasiswa kepada kampus yang membutuhkan, kan nggak ada persoalan,” kata Bahlil.

    Akan tetapi, pemberian berbagai fasilitas tersebut kepada perguruan tinggi belum menjadi syarat wajib bagi BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta yang mengelola tambang.

     

  • Cara Bikin ATM BNI Online, 10 Menit Langsung Jadi

    Cara Bikin ATM BNI Online, 10 Menit Langsung Jadi

    PIKIRAN RAKYAT – Membuka rekening dan mendapatkan kartu ATM BNI kini bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu datang ke kantor cabang. Dengan layanan pembukaan rekening online melalui aplikasi BNI Mobile Banking, seluruh proses hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit.

    Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, rekening dapat langsung aktif dan siap digunakan.

    Persiapan Sebelum Membuka Rekening BNI Online

    Sebelum memulai proses pendaftaran, beberapa dokumen dan perangkat perlu dipersiapkan, seperti:

    e-KTP yang masih berlaku Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (opsional) Kertas putih dan alat tulis untuk tanda tangan Smartphone dengan koneksi internet yang stabil Nomor HP aktif untuk menerima kode OTP Alamat email yang valid

    Setelah semua dokumen siap, proses pembukaan rekening dapat segera dilakukan melalui aplikasi BNI Mobile Banking atau situs resmi BNI.

    Langkah-Langkah Membuka Rekening BNI Online Buka aplikasi BNI Mobile Banking, lalu pilih opsi “Buka Rekening Baru”. Baca syarat dan ketentuan, lalu setujui untuk melanjutkan proses. Pilih jenis rekening sesuai kebutuhan, misalnya BNI Taplus atau BNI Taplus Muda. Isi data diri seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, alamat email, dan nomor HP. Verifikasi identitas dengan mengunggah foto selfie, foto KTP, dan NPWP (jika ada). Unggah tanda tangan digital pada kertas putih, lalu lanjutkan proses. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Buat PIN transaksi untuk keamanan rekening. Rekening berhasil dibuat dan siap digunakan.

    Setelah proses selesai, informasi rekening akan dikirimkan melalui email. Kartu ATM dapat diambil di kantor cabang BNI terdekat dengan menunjukkan bukti pendaftaran.

    Alternatif Membuka Rekening di Kantor Cabang

    Bagi yang ingin mendapatkan kartu ATM langsung tanpa menunggu, pembukaan rekening dapat dilakukan di kantor cabang BNI. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

    Datang ke kantor cabang BNI terdekat. Ambil nomor antrean untuk layanan customer service. Pilih jenis tabungan yang diinginkan. Isi formulir pendaftaran dan serahkan dokumen yang diperlukan. Setorkan saldo awal sesuai jenis tabungan. Tunggu proses verifikasi dan pembuatan buku tabungan serta kartu ATM. Aktivasi kartu ATM dan buat PIN untuk keamanan.

    Seluruh proses ini biasanya memakan waktu sekitar 30-45 menit, tergantung antrean di kantor cabang.

    Setoran Awal untuk Pembukaan Rekening

    Besaran setoran awal bervariasi tergantung jenis rekening yang dipilih. Untuk BNI Taplus, setoran awal minimal Rp500.000 untuk wilayah Jabodetabek dan Rp250.000 untuk daerah lain. Sementara itu, jenis rekening lain seperti BNI Taplus Muda atau BNI SimPel memiliki setoran awal yang lebih rendah.

    Membuka rekening BNI kini semakin mudah dengan adanya layanan online melalui BNI Mobile Banking. Dalam waktu kurang dari 15 menit, rekening sudah aktif dan dapat digunakan untuk transaksi. Bagi yang ingin mendapatkan kartu ATM langsung, kantor cabang BNI tetap menjadi pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Stok beras di lima wilayah Pulau Bangka aman hingga Idul Fitri

    Stok beras di lima wilayah Pulau Bangka aman hingga Idul Fitri

    ANTARA – Pimpinan Cabang Perum Bulog Bangka Akhmad Fahmi Yasin di Pangkalpinang, Selasa (18/2) mengatakan, ketersediaan stok beras di masyarakat cukup hinggal tiga bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan.
    (Chandrika Purnama Dewi/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Harga Emas Naik, Begini Cara Membelinya di Butik Antam

    Harga Emas Naik, Begini Cara Membelinya di Butik Antam

    Jakarta: Harga emas Antam tercatat mengalami peningkatan pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam pun kembali mendekati level Rp1,7 juta per gram.
     
    Mengacu laman Logam Mulia, Selasa, 18 Februari 2025, harga emas Antam naik Rp8.000 dari Rp1,671 juta menjadi Rp1,679 juta per gram. 
     
    Senada dengan harga beli, harga jual kembali atau buyback juga tercatat naik Rp8.000 menjadi Rp1,529 juta per gram.

    Harga emas Antam hari ini
    Berikut adalah daftar harga emas batangan Antam untuk berbagai ukuran:
     
    Emas batangan 0,5 gram: Rp885,5 ribu.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,671 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp3,282 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp4,898 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp8,130 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp16,205 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp40,387 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp80,695 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp161,312 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp403,015 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp805,820 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,611 miliar.
     

    Bagaimana cara membeli emas Antam di Butik Antam?
    Membeli emas batangan Antam kini semakin mudah karena bisa dilakukan langsung di Butik Antam yang tersebar di berbagai kota. 
    Berikut langkah-langkahnya:

    Cek harga terbaru

    Sebelum membeli, pastikan untuk mengecek harga emas di laman resmi Logam Mulia Antam agar mendapatkan informasi harga terkini.

    Kunjungi Butik Antam terdekat

    Butik Antam tersedia di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Pastikan untuk membawa identitas diri yang diperlukan untuk transaksi.

    Pilih ukuran dan jenis emas

    Emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pilih sesuai dengan kebutuhan investasi Anda.

    Lakukan pembayaran

    Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank sesuai dengan kebijakan butik yang dikunjungi.

    Ambil sertifikat resmi

    Setiap pembelian emas Antam dilengkapi dengan sertifikat resmi yang menjamin keaslian dan kadar emasnya.

    Alternatif pembelian secara online
    Selain datang langsung ke butik, emas Antam juga bisa dibeli secara online melalui situs resmi Logam Mulia atau melalui marketplace resmi yang bekerja sama dengan Antam. 

    Dengan pembelian online, emas dapat dikirim langsung ke alamatmu atau diambil di butik sesuai pilihan.
     
    Kenaikan harga emas Antam menjadi momentum yang tepat bagi investor untuk mempertimbangkan pembelian emas sebagai aset lindung nilai. 
     
    Dengan kemudahan akses pembelian di butik maupun online, emas Antam tetap menjadi pilihan investasi yang aman dan terpercaya.
     
    Jika kamu tertarik untuk berinvestasi emas, pastikan selalu membeli dari sumber resmi agar mendapatkan emas bersertifikat dengan harga yang sesuai pasar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rapat Sri Mulyani dengan DPD Mendadak Tertutup usai Singgung Danantara hingga Utang Negara

    Rapat Sri Mulyani dengan DPD Mendadak Tertutup usai Singgung Danantara hingga Utang Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilakukan secara tertutup di Gedung B DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/2/2025).

    Padahal sebelumnya, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyatakan bahwa rapat yang diagendakan membahas kinerja 2024 dan program kerja 2025 Kemenkeu, proyeksi APBN-P Tahun 2025 hingga PNBP, dinyatakan terbuka.

    “Rapat kerja Komite IV DPD RI membahas Capaian Kinerja 2024 dan Program Kerja Tahun 2025 Kementerian Keuangan, isu-isu aktual di bidang keuangan dan pengawasan atas UU No. 9/2018 tentang PNBP, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujarnya saat membuka rapat, Selasa (18/2/2025).

    Rapat terpantau mulai pukul 10.14 WIB dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu.

    Rapat yang juga disiarkan melalui kanal YouTube DPD RI terpantau hanya berlangsung selama 13 menit dan 10 detik, sebelum siaran tersebut dimatikan. Bahkan, kini siaran YouTube tersebut sudah tidak tersedia di kanal milik DPD.

    Menurut sumber yang berada di lokasi rapat, Sri Mulyani meminta agar rapat tersebut dilakukan secara tertutup.

    Dalam penjelasan pengantar, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi menyinggung terkait penerimaan negara yang perlu diperhitungkan kembali setelah 65 BUMN digabung di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP dari BUMN tersebut,” jelas Ahmad.

    Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu merevisi PNBP dalam Undang-Undang PNBP dan harus mencari solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN.

    Bukan hanya soal itu, Ahmad juga menyoroti terkait sistem inti perpajakan atau Coretax yang baru meluncur pada 1 Januari 2025. Pasalnya, menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, selama Januari 2025 hanya berhasil menerbitkan 20 juta faktur pajak dari Januari 2024 yang mencapai 60 juta faktur pajak.

    DPD mewanti-wanti penerimaan pajak di masa pelaporan ini tidak akan mencapai target dan berdampak pada kebutuhan pembiayaan negara.

    Ahmad juga menyinggung terkait efisiensi anggaran yang dilakukan di tengah penerimaan negara yang dibayang-bayang tidak capai target, akan membuat defisit anggaran semakin lebar.

    “Ibu Menteri yang saya hormati, jika target penirimaan negara tak tercapai dan belanja tidak dikurangi sejak awal, defisit akan semakin melebar,” lanjutnya.

    Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membayar pokok utang maupun bunga utang yang totalnya sekitar Rp1.352 triliun.

  • IHSG Sesi I Hari Ini Menguat 44,7 Poin

    IHSG Sesi I Hari Ini Menguat 44,7 Poin

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau hingga penutupan perdagangan sesi I hari ini, Selasa (18/2/2025).

    IHSG pada sesi I hari ini naik 44,7 poin atau 0,65% hingga mencapai level 6.875,6.

    IHSG sesi I bergerak menghijau dalam rentang 6.844-6.908. Sebanyak 375 saham yang diperdagangkan menguat, 186 saham turun, dan 22 saham stagnan.

    Volume perdagangan IHSG sesi I hari ini mencapai 14,7 miliar lembar saham dengan frekuensi 558.440 kali hingga catat transaksi Rp 6,96 triliun.

    Pada saat IHSG sesi I hari ini menguat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedikit melemah.

    Dikutip dari data Bloomberg pada pukul 12.01 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.266 per dolar AS atau melemah 38 poin (0,23%).