Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Kupas Keuntungan ORI027 dan Strategi Investasi untuk Masa Depan Finansial Penuh Makna – Page 3

    Kupas Keuntungan ORI027 dan Strategi Investasi untuk Masa Depan Finansial Penuh Makna – Page 3

    Untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi ORI027, sebagai investor perlu menerapkan beberapa strategi. 

    1. Memahami profil risiko dan tujuan investasi 

    Tentukan tujuan keuangan untuk jangka pendek atau panjang, serta nilai toleransi terhadap risiko. Sebagai instrumen investasi dengan risiko rendah, ORI027 cocok untuk tujuan jangka menengah dan panjang.

    2. Memantau portofolio investasi secara berkala

    Meskipun hasil timbal balik ORI027 tetap, namun dengan memantau kinerja investasi membantu investor untuk membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan pemantauan yang baik, investor dapat mengoptimalkan hasil investasnya.

    3. Diversifikasi portofolio investasi

    Menempatkan dana pada berbagai instrumen keuangan tetap penting untuk dapat mengurangi risiko keseluruhan. Dengan diversifikasi, investor dapat melindungi investasi dari fluktuasi pasar yang tidak terduga.

    4. Pertimbangkan untuk berinvestasi secara berkala

    Melakukan investasi rutin setiap bulan bisa membantu untuk mengurangi dampak volatilitas pasar. Metode ini juga membantu investor untuk terus disiplin dalam berinvestasi.

    5. Memahami tenor

    ORI027 hadir dalam dua tenor, yaitu T3 dan T6. Investor dapat memilih sesuai dengan tujuan keuangan dan jangka waktu investasi. Dengan tenor yang lebih panjang maka potensi menghasilkan keuntungan juga lebih besar.

    Cara Pemesanan ORI027 melalui BRImo

    Investasi dalam Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI027 menjadi pilihan menarik bagi masyarakat Indonesia. Siapa saja yang memiliki dana minimal Rp1.000.000 dapat berpotensi mendapatkan keuntungan dari investasi ini, termasuk pelajar, pekerja, hingga individu yang ingin berinvestasi dengan risiko rendah dan imbal hasil tetap. 

    Dengan tawaran imbal hasil yang menarik dan keamanan yang dijamin pemerintah, ORI027 menjadi alternatif investasi yang layak dipertimbangkan. Berikut ini adalah cara pemesanan 027 melalui BRImo

    1. Registrasi

    Calon investor melakukan registrasi melalui BRImo atau dapat melalui unit kerja BRI terdekat (KC, KCP & SLP)
    Tujuannya untuk membuat SID (Single Investor Identification) dan Rekening Surat Berharga (RDN)
    Ikuti langkah-langkah pendaftaran Investor untuk kemudian setelah mendapatkan SID, SRE dan User ID SBN, lakukan pendaftaran investor melalui SBN Online BRI (Menu > Manajemen Investor > Investor > Tambah Investor)

    2. Pemesanan

    Calon investor yang sudah memiliki SID dan sudah melakukan pendaftaran investor dapat melakukan pemesanan melalui 2 cara yaitu : 

    melalui website SBN Online
    melalui Aplikasi BRIMO

    Setelah berhasil memesan, kamu akan mendapatkan kode pembayaran (billing code).
    Kode pembayaran akan digunakan nanti untuk penyetoran dana sesuai pemesanan (masa kadaluarsa billing code selama 3 jam)

    3. Pembayaran

    Pembayaran dilakukan melalui MPN Gen 2 dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, Internet Banking, mobile banking, dan BRImo) dengan batas waktu yang telah ditentukan* 
    Kamu akan mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi completed order via website SBN Online BRI dan email yang terdaftar.
    *) Kode billing akan kadaluarsa jika selama 3 (tiga) jam investor tidak melakukan pembayaran.

    4. Konfirmasi

    Di akhirnya nanti, kamu akan menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBN melalui email yang kamu daftar

    Investasi ORI027 menjadi peluang menarik bagi semua kalangan masyarakat Indonesia yang ingin mewujudkan masa depan finansial lebih bermakna. Keamanan yang dijamin pemerintah, imbal hasil yang menarik, serta kemudahan akses pemesanan melalui BRImo menjadi alasan utama ORI027 untuk pilih.

    Untuk informasi lebih lengkap seputar investasi SBN Ritel ORI027melalui BRI, bisa langsung dapatkan di sini. Download aplikasi BRImo melalui App Store, Play Store dan Huawei AppGallery sekarang untuk kemudahan transaksi.

     

    (*)

  • Warisan Utang Luar Negeri Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran, Ekonom Ungkap Datanya

    Warisan Utang Luar Negeri Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran, Ekonom Ungkap Datanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah disinyalir ada hubungannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Yakni soal utang luar negeri di jamannya.

    Saat Jokowi baru menjabat presiden, utang terbilang rendah. Hanya sekitar Rp300 triliun.

    “Saat menerima pemerintahan, 2014 beban utang hanya sekitar Rp 300 t atau naik 4,5 kali lipat,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Kini, efisiensi yang dilakukan Prabowo di pemerintahannya. Disinyalir karena meningkatnya utang secara drastis.

    “Beban utang dibungkus dg kata Efesiensi-swmua jadi menderita oleh Jokowi. Karena Jokowi nambah utang ugal-ugalan, thn ini pemerintah harus bayar utang sbsr Rp1.352 t (bunga dan pokok),” jelasnya.

    Hal senada disampaikan Pengamat Ekonomi Awalil Rizky. Ia menjelaskan detail utang luar negeri.

    “Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir 2024: US$424,85 miliar. Terdiri: ULN Pemerintah dan BI (US$230,74 M) dan ULN Swasta (US$194,11 M),” jelasnya.

    “Era Jokowi (2014-2024), total ULN tumbuh 44,84%, namun khusus Pemerintah dan BI mencapai 77,85%. Era SBY sebesar 107,63% dan 55,75%,” tambahnya.

    Lebih lanjut, per Desemver 2024, ia juga membeberkan data utang luar negeri yang merangkak naik dibanding tahun sebelumnya.

    “Posisi utang luar negeri (ULN) Pemerintah per Desember 2024 (US$203,14 miliar) naik 3,31% dari Desember 2023. ULN Pemerintah era SBY (2004-2014) naik 75,23%, sedang era Jokowi (2014-2024) naik 64,08%,” terangnya.

  • Mobil Listrik Berlipat Ganda pada 2028, SPKLU Wajib Ada di Setiap Sudut – Page 3

    Mobil Listrik Berlipat Ganda pada 2028, SPKLU Wajib Ada di Setiap Sudut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi kenaikan jumlah mobil listrik di Indonesia meningkat berlipat ganda dalam beberapa waktu mendatang. Maka, diperlukan pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tepat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu memprediksi jumlah mobil listrik di Indonesia akan berlipat ganda pada 2028 mendatang. Saat ini, pertumbuhannya masih sejalan dengan pengembangan SPKLU.

    “Nah perkiraan di Indonesia, ini di 2028 bahwa pertumbuhan kendaraan listrik itu akan eksponensial, bukan linier lagi. Artinya mungkin saya gak tau apa kelipatannya dibuat fungsi kuadrat, ya seperti itulah,” kata Jisman dalam Coffee Morning Ditjen Gatrik, Selasa (18/2/2025).

    Dia mencatat, saat ini saja jumlah kendaraan berbasis BBM ada sekitar 20,1 juta yang melenggang di jalanan. Sementara itu, jumlah mobil listrik diprediksi mencapai 934.000 unit pada 2030.

    Dia mengatakan, hal tersebut sejalan dengan tren yang ada di beberapa negara dengan populasi kendaraan listrik yang cukup banyak. Variabel pembandingnya adalah pembangunan SPKLU dan tingkat kepemilikan mobil listrik.

    “Kalau kita melakukan benchmarking di negara-negara yang berhasil mengembangkan SPKLU diantaranya seperti Norwegia, kemudian ada China juga kemudian ada Vietnam,” ucaphya.

    Beberapa negara yang disebutkan tadi menunjukkan tren pertumbuhan kendaraan listrik dan SPKLU yang linier selama 5-7 tahun. Kemudian, pada tahun ke-8 menunjukkan pertumbuhan yang drastis.

    “Terlihat bahwa dari start pertama sudah mau berkembang SPKLU ini, kelihatannya 5-7 tahun pertumbuhannya itu secara linier. Namun di tahun ke 8 rata-rata ya itu sudah eksponensial,” tuturnya.

    Memurutnya, tren tersebut harus disambut dengan hadirnya SPKLU di berbagai titik di Indonesia. Terutama bukan sebatas di kota-kota besar, melainkan juga di berbagai lokasi di daerah.

    “Nah, kalau kita lihat sekarang di lapangan, kiri-kanan kayaknya sudah (mulai banyak mobil listrik) ya. Sehingga pengembangan SPKLU ini bisa terlaksana dengan baik di Indonesia,” tandasnya.

     

  • PDB per kapita RI diproyeksikan 30.300 dolar AS pada 2045

    PDB per kapita RI diproyeksikan 30.300 dolar AS pada 2045

    Pencapaian visi ini akan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan mencapai senilai 30.300 dolar Amerika Serikat (AS) pada 2045.

    Proyeksi itu meningkat signifikan dibandingkan PDB per kapita Indonesia yang sebesar 4.870 dolar AS pada 2023.

    Seiring ekspansi ekonomi, pertumbuhan populasi juga akan terus berlanjut dengan jumlah penduduk diproyeksikan akan mencapai 324 juta jiwa pada 2045, kata Thomas, dalam Indonesia Data and Economic Conference 2025 di Jakarta, Selasa.

    Kemudian, ia menyebut kelas menengah diproyeksikan akan meningkat dari 17 persen pada 2023 menjadi 70 persen pada 2045.

    Sementara itu, tingkat kemiskinan diperkirakan turun tajam dari 9,0 persen pada 2023 menjadi 0,7 persen pada 2045, yang mencerminkan komitmen pemerintah dan bangsa terhadap pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang berkeadilan.

    “Pencapaian visi ini akan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia, meningkatkan pengaruh global serta ketahanan ekonominya,” ujar Thomas.

    Secara bersamaan, ia menyebut Indonesia berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan menuju net zero emissions (NZE), dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

    Selain itu, lanjutnya, pengurangan kemiskinan akan didukung oleh distribusi kekayaan yang merata, yang memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Ia menyebut pilar-pilar itulah yang akan mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur, inklusif, dan bertanggung jawab pada 2045.

    “Program Astacita Presiden Prabowo berfungsi sebagai rangka prioritas nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif tadi, ketahanan ekonomi, dan harmoni sosial,” ujar Thomas.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • WIKA Dukung Ekonomi Nasional lewat Tol Akses Patimban

    WIKA Dukung Ekonomi Nasional lewat Tol Akses Patimban

    Bisnis.com, SUBANG – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus berupaya mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Akses Patimban Paket 4 di Subang, Jawa Barat.

    Infrastruktur ini akan menjadi simpul penting dalam rantai konektivitas antara kawasan industri di Jawa Barat dengan Pelabuhan Patimban, memperlancar arus logistik, hingga mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya.

    Sampai dengan Januari 2025, progres pekerjaan proyek ini telah mencapai 38% dengan sejumlah lingkup pekerjaan yang telah terealisasi diantaranya, pekerjaan tanah, pemasangan PCU Girder untuk Interchange 02 dan 03, pemancangan Concrete Spun Pile Jembatan Sungai Cipunagara, pekerjaan Pile Head dan pengecoran Slab pada Pile Slab 18 hingga 21, serta pengaspalan pada Relokasi Jalan Akses Pelabuhan Patimban.

    Sebagai bagian dari upaya mewujudkan lean construction dan keberlanjutan, WIKA menggunakan inovasi metode kerja Hydraulic Static Pile Driver (HSPD), di mana tiang pancang ditekan ke dalam tanah menggunakan tekanan hidrolik tanpa menimbulkan getaran.

    Penggunaan HSPD memiliki beberapa keunggulan, seperti pemasangan yang lebih cepat dan efisien, meningkatkan presisi, serta meminimalkan risiko pengerjaan ulang (rework). Selain itu, teknologi ini lebih ramah lingkungan karena mengurangi kebisingan, polusi asap, dan potensi dampak terhadap bangunan di sekitar proyek.

    Selain proses pembangunannya yang ramah lingkungan, Pembangunan Tol Akses Patimban juga menghasilkan multiplier effect yang tinggi, diantaranya penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat setempat, dimana proyek ini telah menyerap 102 tenaga kerja lokal.

    Selain itu, proyek ini juga turut memberikan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat sekitar, seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) di sekitar lingkungan proyek, hingga pelaksanaan program bantuan yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial seperti penanaman pohon, donor darah dan pemberian bantuan anak yatim.

    “Pembangunan Tol Akses Patimban merupakan solusi nyata untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Subang dan sekitarnya. Kami berkomitmen menyelesaikan proyek ini dengan standar kualitas terbaik agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ucap Agung Budi Waskito (BW), Direktur Utama WIKA.

    WIKA optimistis bahwa pembangunan Tol Akses Patimban akan menjadi pilar penting untuk memperkuat infrastruktur nasional. Disamping itu, diharapkan proyek ini juga nantinya akan berkontribusi dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Citi Genjot Pembiayaan Keuangan Sosial di Asia – Page 3

    Citi Genjot Pembiayaan Keuangan Sosial di Asia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perbankan asal Amerika Serikat, Citi mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menambah pembiayaan keuangan sosial di Asia hingga lebih dari 10%, di 2025.

    Naiknya pembiayaan sosial Citi di Asia akan disalurkan di berbagai jenis termasuk social trade loans, sekuritisasi, kemitraan dalam bentuk pembiayaan bersama dengan lembaga pembangunan, pinjaman berjangka dan fasilitas modal kerja bergulir, serta IPO.

    “Portfolio kami mencakup berbagai pasar, produk, dan sektor. Kami juga melihat permintaan yang semakin meningkat dari investor yang ingin berinvestasi di sektor keuangan sosial, dan sektor ini semakin berkembang menjadi kelas aset yang signifikan,” ungkap Global Head of Social Finance Citi, Jorge Rubio Nava dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (18/2/2025).

    “Kami yakin bahwa kami dapat meningkatkan capaian ini pada tahun 2025 untuk mendukung klien kami dalam perjalanan menuju pertumbuhan berkelanjutan bagi perekonomian lokal,” imbuh Jorge.

    Sebelumnya, pada 2024 lalu Citi memimpin transaksi keuangan sosial di Asia lebih dari USD 2 miliar atau sekitar Rp32,7 triliun.

    Pembiayaan tersebut mencakup berbagai sektor seperti keuangan mikro, ketahanan pangan, sistem pertanian yang berkelanjutan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan konektivitas digital, serta perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang terlayani.

    Juga di tahun 2024, Citi memimpin 76 transaksi di seluruh Asia dengan dana sebesar USD 2,4 miliar atau sekitar Rp39,2 triliun yang berhasil dimobilisasi.

    Lebih dari 50% dari total transaksi bank dan lebih dari 40% dari total pembiayaan, menjadikan Asia sebagai wilayah terbesar secara global bagi Citi untuk pembiayaan keuangan sosial, ungkap bank tersebut.

    Transaksi ini mencakup 9 negara yaitu Indonesia, China, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Bangladesh.

     

  • BKPM Sebut Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi 8 Persen

    BKPM Sebut Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan butuh realisasi investasi dalam jumlah besar untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen. 

    Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip mengungkapkan, investasi dalam jumlah besar ini akan menjadi stimulus untuk mendongkrak produktivitas ekonomi nasional. 

    “Artinya, untuk menuju 8 persen pertumbuhannya dalam lima tahun ke depan, diperlukan investasi dalam jumlah yang besar untuk mendorong produktivitas ekonomi,” ucap Dedi dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook di Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Berdasarkan perkiraan yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), total investasi yang harus dikumpulkan oleh pemerintah sekitar Rp 13.000 triliun. Angka tersebut merupakan kombinasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

    Jika dibandingkan dengan catatan realisasi investasi di satu dekade pemerintahan era Presiden Joko Widodo yakni 2014-2024, angka tersebut naik sebesar 143 persen. 

  • Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus

    Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring data neraca perdagangan Indonesia surplus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi data neraca perdagangan Indonesia yang surplus 3,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang Januari 2025, neraca perdagangan Indonesia surplus 3,45 miliar (dolar AS), lebih tinggi 1,21 miliar (dolar AS) dibandingkan bulan sebelumnya dan lebih tinggi 1,45 miliar (dolar AS) dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Indonesia sudah mengalami surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut sejak Desember 2020,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Tercatat, nilai ekspor Indonesia pada periode Januari 2025 senilai 21,45 miliar dolar AS atau turun 8,56 persen dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 23,46 miliar dolar AS. Adapun secara year on year (yoy), ekspor Indonesia naik 4,68 persen dibanding bulan Januari 2024 sebesar 20,49 miliar dolar AS

    Jika dilihat secara tahunan, ekspor migas menurun dari 1,06 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi 1,4 miliar pada Januari 2025. Kemudian, nilai ekspor non migas secara tahunan tercatat naik dari 20,40 miliar dolar AS di Januari 2024 menjadi 19,10 miliar dolar AS di Januari 2025.

    Untuk nilai impor Indonesia pada Januari 2025, tercatat mencapai 18 miliar dolar AS atau turun 15,18 persen dibanding Desember 2024 yang sebesar 21,22 miliar dolar AS. Apabila dibandingkan Januari 2024, kinerja impor bulan ini tercatat turun sebesar 2,67 persen.

    Secara yoy, impor migas menurun dari 2,70 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi dolar AS 2,48 miliar pada Januari 2025. Sementara, impor non migas secara yoy turun dari 15,80 miliar dolar AS pada Januari 2024 menjadi 15,52 miliar dolar AS pada Januari 2025.

    Di samping itu, Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong melihat, penguatan rupiah turut dipengaruhi data penjualan ritel Amerika Serikat (AS) yang terkontraksi 0,5 persen dari dugaan minus 0,1 persen.

    Akibat rilis data tersebut, imbal hasil obligasi AS mengalami penurunan dan meningkatkan prospek pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

    Lukman menilai ada potensi 50 persen untuk pemangkasan 50 basis points (bps) hingga akhir tahun. “Sebelumnya, hanya diperkirakan paling besar 35 bps,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta menguat hingga 24 poin atau 0,14 persen menjadi Rp16.228 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.252 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut menguat ke level Rp16.208 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.285 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Bahlil: Ormas agama dan UKM bisa kelola batu bara di luar eks-PKP2B

    Bahlil: Ormas agama dan UKM bisa kelola batu bara di luar eks-PKP2B

    ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara memungkinkan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) mengelola lahan batu bara di luar lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).

    “Dengan undang-undang ini maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B,” ujar Bahlil Lahadalia setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, lahan tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan terbatas pada lahan eks PKP2B, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

    PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

    Apabila mengacu pada PP tersebut maka badan usaha ormas keagamaan hanya bisa menggarap enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B.

    Adapun keenam WIUPK yang sebelumnya dipersiapkan untuk ormas keagamaan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU) dan PT Kideco Jaya Agung.

    Akan tetapi, dengan disetujuinya RUU Minerba untuk menjadi undang-undang, kini lahan tambang yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan diperluas.

    “Kan senang kalau organisasi keagamaan kami libatkan. Bagi yang mau, ya. Bagi yang butuh. Kalau nggak mau, nggak butuh, ya jangan. Tidak semua organisasi keagamaan membutuhkan,” kata Bahlil.

    Selain ormas keagamaan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga dimungkinkan untuk mengelola lahan batu bara di luar eks-PKP2B.

    “Oh, iya (sama dengan ormas agama),” kata Bahlil ketika ditanya mengenai lahan yang diberikan untuk UKM.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang-undang.

    Adapun sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas.

    Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

    DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

    Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Kemudian, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gegara Trump, Airlangga Kode RI Bisa Batal Terapkan Pajak Minimum Global!

    Gegara Trump, Airlangga Kode RI Bisa Batal Terapkan Pajak Minimum Global!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi kode bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%, akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menerapkannya.

    Pernyataan itu Airlangga sampai di depan ratusan para pengusaha dari luar negeri dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025).

    “Kami juga berupaya untuk memitigasi penerapan pajak minimum global 15% dan kami cukup positif karena Trump 2.0 tidak ingin ini diterapkan. Jadi saya pikir kami mengikuti Trump 2.0,” ujar Airlangga ketika memberi sambutan.

    Apalagi, sambungnya, Indonesia masih terus mengoptimalkan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) agar menjaga iklim investasi yang bersahabat. Oleh sebab itu, dia mengajak para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengakui penolakan Donald Trump atas penerapan dua pilar pajak global—termasuk pajak minimum global—akan berdampak ke negara-negara lain termasuk Indonesia.

    Sri Mulyani menjelaskan Indonesia akan menghormati segala keputusan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump termasuk soal keputusan kebijakan penolakan atas penerapan dua pilar pajak global.

    “Karena Amerika adalah negara terbesar di dunia, pasti bisa berdampak ke seluruh dunia,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Kendati demikian, bendahara negara itu tidak menjelaskan apakah keputusan Trump itu akan berdampak ke kemampuan pemerintah Indonesia memungut pajak dari perusahaan multinasional asal AS—meskipun Indonesia sudah menerapkan pajak minimum global 15% sesuai PMK No. 136/2024.

    Trump sendiri resmi mengeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa Negeri Paman Sam tidak akan mengikuti kesepakatan dari solusi 2 Pilar Pajak Global sehari setelah diterapkan menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2025—2029.

    Padahal, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sepakat untuk menerapkan dua pilar pajak global itu bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam bagian pertama memorandum tersebut, Trump meminta menteri keuangan dan perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di OECD untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

    “Setiap komitmen yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya atas nama Amerika Serikat sehubungan dengan Kesepakatan Pajak Global tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Amerika Serikat tanpa adanya tindakan oleh Kongres yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang relevan dari Kesepakatan Pajak Global,” ujar Trump seperti tercantum di laman resmi White House, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Menteri Keuangan dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) akan mengambil semua langkah tambahan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mengimplementasikan temuan-temuan dari memorandum ini.

    Trump menilai bahwa kesepakatan pajak global OECD yang didukung oleh pemerintahan sebelumnya memungkinkan yurisdiksi lain memajaki penghasilan dari AS ekstrateritorial atas pendapatan Amerika.

    Alhasil, kebijakan tersebut membatasi kemampuan AS untuk memberlakukan kebijakan pajak yang melayani kepentingan bisnis dan pekerja AS. 

    Bagi Trump, memorandum itu juga menjadi momen dalam merebut kembali kedaulatan dan daya saing ekonomi AS. 

    Adapun, untuk melindungi kepentingan bisnis dan pekerja AS dari tindakan pajak yang diskriminatif, Trump menginstruksikan menteri keuangan dan USTR menyelidiki kebijakan pajak di negara lain yang tidak mematuhi peraturan pajak dengan AS. 

    Bahkan, Trump meminta penyelidikan terkait negara-negara yang akan memberlakukan pajak yang akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    Untuk itu, Trump ingin menteri keuangannya untuk membuat daftar langkah yang mungkin diambil untuk melindungi perusahaan dan pekerja AS sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atau aturan pajak tersebut. 

    “Menteri Keuangan akan menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Presiden, melalui Asisten Presiden untuk Kebijakan Ekonomi, dalam waktu 60 hari,” tulisnya.

    Sebagai informasi, satu per satu negara-negara yang tergabung dalam OECD mengimplementasi kebijakan dua pilar pajak global, termasuk Indonesia yang baru saja resmi menerapkan Pilar 2 yaitu pajak minimum global 15% per 1 Januari 2025.