Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Menteri ESDM: Lahan tambang yang tumpang tindih dikembalikan ke negara

    Menteri ESDM: Lahan tambang yang tumpang tindih dikembalikan ke negara

    Pengembalian lahan yang tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya kepada negara ini untuk membuat kepastian hukum bagi IUP yang sampai dengan hari ini tidak jelas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang tumpang tindih, dan lahan tambang tersebut akan dikembalikan ke negara.

    “Pengembalian lahan yang tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya kepada negara ini untuk membuat kepastian hukum bagi IUP yang sampai dengan hari ini tidak jelas,” ucap Bahlil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 171B ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

    Pasal tersebut menyatakan, “IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara”.

    Tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP itu meliputi tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk komoditas pertambangan yang sama.

    Selain itu, juga meliputi tumpang tindih WIUP dengan IUP yang masih berlaku; atau tumpang tindih IUP dengan IUP lain yang dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk komoditas pertambangan yang sama.

    “Negara ambil alih (lahan tumpang tindih). Ini sebenarnya sejalan dengan roh UUD 1945 Pasal 33, bahwa seluruh kekayaan yang ada pada negara, baik laut, darat, dan udara, itu semua dikuasai oleh negara. Bukan dikuasai oleh oknum perusahaan tertentu,” ucap Bahlil.

    Langkah pengembalian lahan tambang yang tumpang tindih, menurut Bahlil, merupakan upaya untuk menata kembali perizinan pertambangan di Indonesia.

    Dengan undang-undang itu, Bahlil meyakini terdapat kepastian tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

    “Karena kita tahu bersama bahwa sejatinya, seluruh sumber daya alam ini milik negara,” kata dia.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

    Adapun sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas.

    Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

    DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Kemudian pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Luhut nilai kebijakan dagang AS jadi peluang RI tingkatkan PDB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kebijakan proteksionisme pasar yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan persentase pendapatan produk domestik bruto (PDB).

    Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa menyatakan, pihaknya memproyeksi dari kebijakan tersebut PDB Indonesia bisa meningkat hingga 0,8 persen.

    “Dampaknya terhadap PDB Indonesia, potensinya positif menambah persentase poin hingga 0,8 persen,” ujar dia.

    Meski demikian menurut dia, untuk mewujudkan peningkatan PDB dari proteksionisme pasar AS, Indonesia harus bisa mengambil peluang relokasi pasar global dan meningkatkan realisasi penanaman modal asing (PMA). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan berbisnis di Tanah Air.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan potensi peningkatan PDB akan menjadi lebih besar apabila pengusaha di pasar domestik melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara mitra.

    Luhut memastikan, meski AS tengah menerapkan proteksionisme pasar, namun hubungan Indonesia dengan negara tersebut tetap baik.

    “Presiden (Prabowo) juga membangun hubungan baik dengan Presiden Trump, dan sekarang sedang menyiapkan surat ke Presiden Trump yang membahas tentang peningkatan kolaborasi,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, disamping adanya potensi peningkatan PDB, Indonesia juga saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan, di antaranya yakni dinamika ketahanan pangan global, distrupsi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, serta kompetisi ekonomi dan dinamika geopolitik.

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan siap melakukan penyesuaian kebijakan apabila dibutuhkan dalam memitigasi dampak kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan pihaknya untuk menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif sebesar 25 persen pada semua komoditas impor baja dan aluminium.

    Presiden AS ke-47 tersebut juga sudah menerapkan tarif 10 persen terhadap barang yang berasal dari China, sehingga China merespons hal itu dengan memberikan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menaker Beri Sinyal Ojol Berhak Dapat THR, Ini Kata GoTo – Page 3

    Menaker Beri Sinyal Ojol Berhak Dapat THR, Ini Kata GoTo – Page 3

    Menaker Yassierli mengimbau masyarakat, termasuk para pengemudi ojol, untuk bersabar menunggu keputusan final terkait regulasi THR Idulfitri 2025. Ia berharap dalam beberapa hari ke depan ada kejelasan mengenai kebijakan tersebut.

    “Tunggu saja beberapa hari, hopefully (semoga),” ungkapnya.

    Aksi Demonstrasi Ojol Tuntut Hak THRSejumlah organisasi dan komunitas pengemudi ojek daring telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta. Mereka menuntut kejelasan terkait pemberian THR bagi pengemudi ojol.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan bahwa pengemudi ojol memiliki hak yang sama dengan pekerja lain sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003.

    “Berdasarkan UU Nomor 13, pengemudi ojol sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan, yakni menghasilkan barang dan/atau jasa, serta menerima upah sebagai hak pekerja atau buruh dari pengusaha,” jelas Lily.

    Ia juga menyebutkan bahwa Wakil Menteri (Wamen) Immanuel Ebenezer Gerungan telah menyatakan dukungannya agar pengemudi ojol mendapatkan THR.

    “Pak Wamen sudah berkata bahwa ojol harus mendapatkan THR. Kami akan terus mengawal dan menyuarakan tuntutan kami,” tegasnya.

  • Luhut sebut Danantara buat perusahaan negara efisien dan transparan

    Luhut sebut Danantara buat perusahaan negara efisien dan transparan

    Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan.

    Menurut dia, pembentukan lembaga pengelola aset negara tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah, mengingat Danantara menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha.

    “Danantara itu menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, bisa kita lihat dengan jelas,” kata dia saat ditemui usai acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Luhut menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah.

    Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya kira sangat banyak. paling tidak yang saya tahu dengan Abu Dhabi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia mengakui banyak pihak yang terkejut ketika pemerintah berencana untuk meluncurkan Danantara. Hal tersebut karena aset yang dikelola oleh badan ini memiliki nilai yang besar.

    “Banyak pihak yang terkejut dengan adanya Danantara, mereka pikir Indonesia merupakan negara yang miskin,” kata Luhut.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang.

    Pembentukan Danantara telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN tersebut disetujui menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa (4/2/2025).

    Keberadaan Danantara diharapkan mengoptimalkan pemanfaatan sejumlah potensi yang dimiliki BUMN.

    Dengan begitu, negara mampu menjalankan amanah Pasal 33 UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Danantara membawahi INA dan tujuh BUMN dengan total aset sekitar Rp9.480 triliun, sehingga menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi selaras tanggung jawab lingkungan

    Wamenkeu: Pertumbuhan ekonomi selaras tanggung jawab lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan selaras dengan tanggung jawab terhadap lingkungan seiring dengan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

    Selain itu, Ia memastikan pengurangan kemiskinan akan didukung oleh distribusi kekayaan yang merata dan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Pilar-pilar itulah yang akan mendorong transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur, inklusif, dan bertanggung jawab pada 2045,” ujar Thomas dalam Indonesia Data and Economic Conference 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfungsi sebagai rangka prioritas nasional, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif, ketahanan ekonomi, dan harmoni sosial.

    Kemudian, pemuatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) akan menjadi dasar utama untuk memastikan nilai-nilai nasional tetap kuat, sekaligus untuk mendukung ketahanan nasional melalui kemandirian di sektor-sektor utama, seperti pangan dan energi.

    Lanjutnya, pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif.

    “Untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan, pemerintah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender, serta inklusi bagi penyandang disabilitas,” ujar Thomas.

    Pada saat sama, Ia memastikan akan terus mendorong hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

    Kemudian, pemberdayaan masyarakat pedesaan, pemuatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan penyelundupan juga menjadi faktor penting untuk memastikan stabilitas jangka panjang.

    “Terakhir, keselarasan dengan alam, budaya, dan toleransi antara umat beragama ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera,” ujar Thomas.

    Dalam kesempatan ini, Ia menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan mencapai senilai 30.300 dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2045, atau meningkat signifikan dibandingkan sebesar 4.870 dolar AS pada tahun 2023.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peneliti: Kelas menengah pilih hidup dari tabungan ketimbang pinjaman

    Peneliti: Kelas menengah pilih hidup dari tabungan ketimbang pinjaman

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti yang juga Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC) Gundy Cahyadi mengatakan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya, kelas menengah bertahan hidup dari makan tabungan dan menolak pinjaman berbunga.

    “Survei KIC menemukan fakta bahwa perilaku finansial kelas menengah sebetulnya cukup positif,” kata Gundy dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa.

    Katadata Insight Center merilis survei dengan tema Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi. Survei ini tidak bertujuan untuk menjawab pertanyaan penyebab menyusutnya kelas menengah di Indonesia.

    Sebanyak 70 persen responden melakukan perencanaan keuangan. Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan keperluan harian. Selain itu, lebih dari 40 persen responden mencatat pengeluarannya.

    “Perilaku positif juga tercermin saat kelas menengah mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mayoritas responden (76,3 persen) memilih untuk menggunakan tabungan alias makan tabungan untuk bertahan hidup,” ujar Gundy.

    Ini artinya, kata Gundy, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga (masing-masing kurang dari 15 persen). Perilaku ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang tergolong baik, lantaran mereka cenderung menghindari utang dan lebih mengandalkan cadangan keuangan pribadi untuk bertahan hidup.

    “Kelas menengah mengalokasikan 19,3 persen penghasilan untuk tabungan. Sebagian besar berencana menggunakan tabungan ini sebagai dana darurat,” tutur Gundy.

    Sementara itu, lanjut Gundy, alokasi anggaran untuk tujuan jangka panjang atau perencanaan masa depan relatif masih rendah. Pada dasarnya, perencanaan keuangan jangka panjang memang belum menjadi prioritas bagi kelas menengah.

    Di sisi lain, demi memenuhi biaya hidup maka kelas menengah menjalankan pekerjaan sampingan. Survei KIC mencatat, hampir 50 persen masyarakat di segmen ini memiliki pekerjaan sampingan alias side hustle.

    Ada tiga alasan terbanyak yang melatarbelakangi mereka menekuni pekerjaan sampingan, yaitu untuk menambah pendapatan (70,6 persen), meningkatkan tabungan (42,2 persen), dan mencapai tujuan finansial (30,7 persen). Perkara passion justru tak masuk di dalam top 3 ini.

    KIC mengadakan survei secara daring dengan menargetkan responden di 10 kota besar di Indonesia. Survei ini melibatkan 472 responden, dilaksanakan pada 6-9 Januari 2025.

    Gundy juga menekankan, kekhawatiran tentang perekonomian berpengaruh besar terhadap cara pandang kelas menengah soal kebutuhan hidup.

    “Kekhawatiran ini terkesan menjadi faktor utama yang menentukan perspektif kelas menengah tentang keperluan pendidikan, kesehatan, dan hunian,” kata dia.

    Kata Gundy, pertumbuhan kelas menengah tertahan pascapandemi COVID-19. Karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk meningkatkan persentase kelas menengah.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Dijiwandono dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Harianto

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Thomas Dijiwandono mengungkapkan, kelas menengah masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena lebih dari 70 persen konsumsi berasal dari kelas menengah.

    Lanjut Thomas, APBN berperan sebagai shock absorber dan melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, mulai dari kelompok rentan hingga kelas menengah melalui berbagai program subsidi dan kompensasi.

    “Pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp827 triliun untuk berbagai program termasuk subsidi, insentif PPN, bantuan sosial dan kredit usaha. Sebagian besar insentif PPN difokuskan menjaga konsumsi rumah tangga,” jelas Thomas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter

    Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kiri), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kedua kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya (kanan), Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti (kedua kanan) dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementan Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Mentan, dalam jumpa per seusai melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian/lembaga di bidang pangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah telah memutuskan HET minyak goreng sebesar Rp15.700 per liter.

    “Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET Rp15.700 per liter. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Mentan.

    Mentan mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan dan ditemukan masih adanya kenaikan harga pangan di pasaran salah satunya minyak goreng.

    Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara rinci kenaikan harga yang dimaksud tersebut.

    “Kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mentan mengaku pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau dan mengawal agar harga minyak goreng bisa sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah, hingga ke desa-desa.

    “Satgas pangan masih ada. Ada satgas pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa. Bahwa harga (HET minyak goreng) sudah ditetapkan oleh pemerintah, melalui Menteri Perdagangan, kita harus patuhi,” tegas Mentan.

    Pemerintah berharap di bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dapat tersenyum karena harga pangan stabil, bahkan lebih rendah dari tahun lalu.

    “Kita ingin di bulan suci Ramadhan, itu semua yang melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, tersenyum. Karena harga stabil dan syukur-syukur di bawah dari harga tahun lalu,” kata Mentan.

    Mentan melakukan rakortas bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Rapat tersebut juga diikuti Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengatakan rapat tersebut diselenggarakan untuk bersinergi dengan lintas sektor agar harga pangan saat Ramadhan relatif dapat terkendali.

    “Hari ini kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadhan. Kita harapkan harganya stabil, bila perlu harganya lebih rendah dari pada tahun sebelumnya,” kata Mentan.

    Sementara itu, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

    Untuk kondisi tersebut, Arief mengaku segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menertibkan harga minyak goreng sehingga bisa sesuai HET Rp15.700 per lt.

    “Sudah diputuskan oleh Menteri Perdagangan Rp15.700 per liter, ya harus dieksekusi Rp15.700. Sekarang angkanya Rp17.000-Rp18.000 untuk Minyakita. Rata-rata nasional ya. Itu yang harus kita perbaiki sama-sama,” kata Arief.

    Sumber : Antara

  • Asuransi Tani Bisa Percepat Swasembada Pangan, Bakal Wajib? – Page 3

    Asuransi Tani Bisa Percepat Swasembada Pangan, Bakal Wajib? – Page 3

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Keyakinan swasembada pangan ini didukung oleh luasnya sumber daya lahan pertanian yang tersedia di Indonesia.

    Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki sekitar 191,09 juta hektare (ha) lahan pertanian.

    Dari jumlah tersebut, 9,44 juta ha merupakan lahan basah non-rawa, sementara lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.

    Sarwo Edhy menyebutkan bahwa sekitar 12,23 juta ha dari lahan rawa berpotensi dioptimalkan sebagai lahan pertanian produktif.

    Ia menekankan bahwa jika 1 juta ha saja dapat dikelola dengan baik, maka peningkatan produksi pangan akan sangat signifikan.

    Lebih lanjut, apabila optimalisasi mencapai 3 juta ha, maka Indonesia diprediksi mampu memenuhi kebutuhan pangan hingga 500 juta penduduk.

    “Menjadi lumbung pangan dunia bukan sekadar mimpi. Jika kita mampu memaksimalkan lahan yang ada, swasembada pangan bukan hal yang mustahil,” ujar Sarwo Edhy, dikutip dari ANTARA, Jumat (7/2/2025).

     

  • UU Minerba sah, Bahlil: Ini untuk keadilan

    UU Minerba sah, Bahlil: Ini untuk keadilan

    ANTARA – Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2). Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan revisi dalam RUU Minerba diperuntukkan dalam memberikan keadilan pembagian SDA bagi seluruh bangsa.

    (Setyanka Harviana Putri/Anggah/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

  • Minta Pengusaha hingga PLN Perbanyak Bikin SPKLU di Luar Jakarta – Page 3

    Minta Pengusaha hingga PLN Perbanyak Bikin SPKLU di Luar Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai kebutuhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) terus meningkat kedepannya. Bukan hanya di kota besar, tapi juga ke sejumlah daerah.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu menyampaikan pembangunan SPKLU harus tersebar secara merata. Ini membuka akses kepada pengguna mobil listrik.

    Dia meminta pengusaha swasta maupun PT PLN (Persero) untuk bisa membangun SPKLU dengan rasio yang cukup.

    “Jadi kita dorong bagi nanti yang mau mengembangkan kalau dikembangkan dalam kota sekian, mbok ya di kembangkan juga dibangun juga SPKLU, misalnya kalau di sini 5 di Jakarta, harus di daerah itu ada 1,” ungkap Jisman dalam Coffee Morning Ditjen Gatrik, Selasa (18/2/2025).

    Dia mengatakan, pembangunan SPKLU di daerah bisa jadi tidak komersial bagi perusahaan. Tapi, setidaknya hal itu bisa ditutupi dari operasional SPKLU lain di lokasi-lokasi ramai.

    Dia menegaskan, Kementerian ESDM telah mengatur pembangunan SPKLU setidaknya menyasar sejumlah titik krusial. Diantaranya, pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, rest area tol, SPBU, hingga rumah sakit, hotel dan pelabuhan.

    Ketentuan pengisi daya juga diatur. Diantaranya pengisi daya medium, pengisi daya cepat, dan pengisi daya ultra cepat. Lokasinya dibagi menjadi lokasi padat dan non padat.

    “Sehingga pembangunan SPKLU tidak teprusat di padat penduduk saja. Jadi badan usaha harus membangun SPKLU dengan jumlah tertentu di wilayah non padat sebelum dapat membangun kembali di wilayah yang padat,” ungkapnya.

    Prediksi Jumlah Mobil Listrik

    Dia mengatakan, dalam 5 tahun mendatang, jumlah mobil listrik di Indoneisa diprediksi mencapai 943 ribu unit. Maka, diperlukan penguatan SPKLU di berbagai titik. Jisman meminta PLN juga bisa menjadi pionir.

    “Awal-awal kan PLN sudah hadir, segera diambil, dan dari teman-teman (swasta) bisa menyediakan juga di tempat di luar kota dan teman-teman PLN juga kita dorong untuk di (luar) kota supaya mempercepat, supaya putaran jalur dari kendaraan listrik ini sudah lebih leluasa dan orang mau beli kendaraan listrik itu bukan hanya di dalam kota tapi juga bisa di bawa ke luar kota,” bebernya.