Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Aturan Berlaku, Pemerintah Bisa Ambil Alih Lahan Sengketa Tambang

    Aturan Berlaku, Pemerintah Bisa Ambil Alih Lahan Sengketa Tambang

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mengambil alih lahan sengketa yang memiliki lebih dari satu atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kemudian dikembalikan menjadi milik negara.

    Hal ini seiring dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

    “Undang-Undang ini juga memastikan bahwa ketika ada perselisihan terhadap satu wilayah IUP yang seolah-olah bahwa ini menang (pemilik lahan), yang ini menang. Jadi kalau tidak ada temuannya negara ambil alih,” kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Menurutnya langkah pengambilalihan ini juga sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, di mana seluruh kekayaan negara baik yang berada di laut, darat, dan udara, dikuasai negara. Termasuk di antaranya sumber daya alam mineral dan batu bara.

    “Ini sebenarnya sejalan dengan role (peran) Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 bahwa seluruh kekayaan yang ada pada negara kita, baik laut, darat, dan udara, itu semua dikuasai oleh negara,” ucap Bahlil.

    “Jadi bukan dikuasai oleh oknum perusahaan tertentu, tapi dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya lagi.

    Bersamaan dengan itu, melalui UU Minerba baru ini pemerintah juga akan memberikan prioritas pemberian IUP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); koperasi; serta organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan. Dengan begitu seluruh kekayaan negara dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan segelintir pengusaha besar seperti yang disebutkan Bahlil lagi.

    “Nah sekarang UMKM, Koperasi, itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan,” ucap Bahlil.

    (fdl/fdl)

  • RI Terapkan B50 Mulai 2026, ESDM Ungkap Persiapannya

    RI Terapkan B50 Mulai 2026, ESDM Ungkap Persiapannya

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit 50% dengan minyak solar (B50) pada 2026. Sebelum diterapkan, dilakukan uji coba 6 bulan.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyampaikan pemerintah tengah melakukan persiapan untuk merealisasikan hal tersebut dengan melakukan uji coba B50.

    “Persiapan untuk menuju B50 sudah dilakukan dengan melakukan uji teknis saat ini berlangsung dan ini mungkin dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk persiapan pengujian teknis di berbagai sektor,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Sementara itu, Eniya menyampaikan per 1 Januari 2025 pemerintah sudah mulai menerapkan BBM dengan campuran minyak sawit 40% atau B40. Ia mengatakan, B40 sudah tersalurkan 1,2 juta kiloliter (kl).

    Pada implementasi B40, Eniya mengatakan berbagai tantangan secara umum adanya keterlambatan pada moda transportasi dan keterbatasan penyimpanan B40.

    “Karena lokasi penyimpanannya juga harus bertambah 5% dari sebelumnya B35 dan itu sedang disesuaikan dan kita memberikan kelonggaran di keputusan menteri untuk bisa diselesaikan hingga 28 Februari hingga 2025,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih terus mengembangkan B50. “Dalam perencanaan, 2026 B50 akan kita terapkan,” kata Bahlil usai konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM tahun 2024 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Bahlil menyampaikan bahwa dalam perencanaan penerapan B50 2026 tersebut pihaknya telah telah mempertimbangkan terkait pasokan dari minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam negeri dan pendukung lainnya.

    “Pasokan CPO dan lainnya semua dipertimbangkan dalam perencanaan,” katanya.

    (ara/ara)

  • Investasi Mudah & Dijamin Pemerintah dengan ORI027, Beli Sekarang di BRI!

    Investasi Mudah & Dijamin Pemerintah dengan ORI027, Beli Sekarang di BRI!

    Jakarta –

    Sebagai bagian dari Surat Utang Negara Ritel (SUN Ritel), ORI027 menjadi salah satu instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah melalui mitra distribusi resmi. Dengan skema investasi yang transparan dan keuntungan yang menarik, ORI027 bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi secara cerdas dan bertanggung jawab.

    Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Pemerintah kembali menawarkan ORI kepada masyarakat Indonesia dengan seri ORI027T3 dan ORI027T6 sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan. ORI seri ORI027T3 dan ORI027T6 merupakan ORI kelima yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan dua pilihan jangka waktu dan penjualannya dilakukan secara online melalui e-SBN.

    Mengacu jadwal SBN 2025, pemerintah membuka masa penawaran ORI027 mulai 27 Januari 2025 hingga 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB. Adapun ORI027-T3 menawarkan kupon 6,65% per tahun dengan jatuh tempo pada 15 Februari 2028. Sementara ORI027-T6, menawarkan kupon 6,75% per tahun dengan jatuh tempo pada 15 Februari 2031.

    Keunggulan Investasi ORI027

    Investasi ORI027 menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikannya pilihan ideal bagi investor yang mengutamakan keamanan dan stabilitas finansial. Salah satu daya tarik utama ORI027 adalah jaminan dari pemerintah, yang menghilangkan risiko gagal bayar.

    Selain itu, kupon tetap yang ditawarkan memberikan kepastian imbal hasil bagi investor. Dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif dibandingkan deposito, ORI027 memungkinkan pemegangnya menikmati penghasilan pasif secara konsisten melalui pembayaran kupon yang dilakukan setiap bulan.

    Kemudahan akses juga menjadi keunggulan ORI027. Kini, pembelian dan penjualan obligasi ritel ini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform, termasuk BRImo dan situs resmi SBN Online BRI. Fleksibilitas ini memberikan kenyamanan bagi investor yang ingin melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.

    Risiko yang Perlu Dipahami

    Meskipun ORI027 termasuk dalam kategori investasi yang aman, calon investor tetap perlu memahami beberapa risiko yang mungkin terjadi. Risiko pertama adalah likuiditas, yaitu potensi perubahan harga jual obligasi di pasar sekunder. Meskipun ORI027 dapat diperjualbelikan setelah masa holding period, harga jualnya bisa bervariasi tergantung pada kondisi pasar.

    Namun, ORI027 memiliki keunggulan dalam hal risiko tingkat bunga. Dengan skema kupon tetap, investor tidak perlu khawatir terhadap fluktuasi suku bunga pasar yang sering kali mempengaruhi nilai instrumen keuangan lainnya.

    Dari sisi keamanan, ORI027 hampir tidak memiliki risiko gagal bayar karena seluruh pembayaran kupon dan pokok obligasi dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Ini menjadikan ORI sebagai instrumen investasi yang cocok bagi investor yang mencari kestabilan dalam pengelolaan portofolio mereka.
    Untuk memesan Kupon ORI027-T3 dan ORI027-T6 calon investor harus memenuhi beberapa syarat seperti WNI dengan KTP dan NPWP dan memiliki Pajak penghasilan bunga obligasi 10% (Pph final).

    Struktur produk ORI027-T3 dan ORI027-T6 diterbitkan oleh Pemerintah RI dengan nilai nominal per unit adalah RP 1.000.000. Maksimum pemesanan ORI027-T3 Rp 5.000.000.000,- Sedangkan makasimum pembelian ORI027-T6 adalah Rp 10.000.000.000,- dengan Kustodian BRI Danareksa Sekuritas, dan Mitra Distribusi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

    Cara Memesan ORI027 melalui BRI

    Proses pemesanan ORI027 dapat dilakukan dengan mudah melalui BRI, baik secara daring maupun melalui kantor cabang terdekat. Berikut adalah langkah-langkah pemesanan:

    1. Registrasi melalui BRImo atau unit kerja BRI
    2. Pemesanan dilakukan melalui website SBN Online BRI atau BRImo
    3. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, Internet Mobile Banking BRImo
    4. Konfirmasi dikirimkan melalui email

    Dengan berbagai produk dan layanan unggulan, BRI Prioritas siap membantu dalam langkah awal untuk memulai investasi agar mencapai tujuan finansial dengan lebih efektif melalui Investasi Obligasi Retail yang dinaungi oleh BRI berkolaborasi dengan ORI027.

    Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai pembelian ORI027 di BRI, klik link berikut.

    (akd/akd)

  • Krisis Rantai Pasok, Produsen Pesawat Global Lirik India jadi Penyedia Baru Suku Cadang – Page 3

    Krisis Rantai Pasok, Produsen Pesawat Global Lirik India jadi Penyedia Baru Suku Cadang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Produsen pesawat dunia tengah melirik India di tengah krisis rantai pasok di negara-negara barat.

    Dikutip dari US News, Selasa (18/2/2025) Airbus, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, dan Rolls-Royce memperluas sumber suku cadang dari India, yang mendorong pertumbuhan sektor kedirgantaraan yang sedang berkembang di negara itu.

    Hical Technologies dan JJG Aero yang berbasis di Bengaluru termasuk di antara mereka yang memanfaatkan gelombang tersebut.

    Pabrikan pesawat dan mesin terkemuka di Barat, yang produksinya dibatasi oleh pemogokan, pembatasan produksi, serta kekurangan suku cadang dan tenaga kerja sejak pandemi, mengatakan bahwa mereka ingin mendapat lebih banyak pasokan dari India untuk memenuhi permintaan perjalanan udara yang meningkat.

    “India adalah solusi terbaik untuk tantangan rantai pasokan,” kata Huw Morgan, wakil presiden senior untuk pengadaan kedirgantaraan di Rolls-Royce.

    “Volume mesin kami tumbuh sekitar 20% dan rantai pasokan tradisional tidak mampu mendukungnya,” ungkap Morgan.

    “India adalah pasar dengan biaya terbaik,” bebernya.

    Perusahaan mesin pesawat asal Inggris itu juga berencana menambah pasokan dari India selama 5 tahun ke delan.

    Direktur pelaksana bersama Hical Technologies, Yashas Jaiveer mengungkapkan bahwa perusahaan itu menargetkan pertumbuhan pendapatan menjadi 5 miliar rupee dari divisi kedirgantaraannya dalam tiga tahun mendatang.

    Pertumbuhan ini menandai bagian dari lonjakan kedirgantaraan Asia-Pasifik, dengan pendapatan tahun 2024 diproyeksikan tumbuh sebesar 54% di atas level tahun 2019, sementara Amerika Utara dan Eropa tetap 3% dan 4% lebih rendah, menurut perkiraan Accenture Research.

    “Sebelumnya, kami mengejar pelanggan. Sekarang, mereka sama-sama tertarik untuk mengevaluasi bengkel mesin India,” beber Jhunjhunwala.

     

  • Luhut Minta Orang RI Maupun Asing Dukung Danantara

    Luhut Minta Orang RI Maupun Asing Dukung Danantara

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta dukungan semua pihak, baik dalam negeri maupun asing mendukung kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Pernyataan ini disampaikan Luhut jelang peluncuran Danantara.

    Jika tidak ada perubahan rencana, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari nanti.

    “Saya ingin memohon kepada kita semua, Indonesia dan juga orang asing, berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam. Tetapi yang saya pahami saat ini tentang Danantara, ini adalah suatu hal yang sangat besar,” kata Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dia menilai pembentukan Danantara merupakan cara yang sangat strategis. Menurut Luhut, melalui Danantara perusahaan milik negara akan lebih transparan dan efisien.

    “Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya dapat kita kelola oleh orang-orang profesional,” terangnya.

    Sementara terkait dengan seruan menarik uang dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akibat dibentuknya Danantara, Luhut tetap tegas mengatakan bahwa Danantara merupakan badan yang strategis.

    “Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat startegis, karena mereka bisa bisa join venture sehingga bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bisa lebih efisien, lebih transparan. Kita bisa lihat dengan jelas dan bagus,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan pada 24 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan lembaga itu ditujukan untuk mengelola dana masyarakat. Dana yang dikelola Danantara adalah hasil pemangkasan anggaran negara dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara keseluruhan, Prabowo mengatakan penghematan anggaran mencapai Rp 750 triliun.

    Hasil dari penghematan tersebut akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Sisanya kita berati kita akan punya US$ 20 miliar (Rp 324,3 triliun dengan kurs Rp 16.200) ini tidak akan kita pakai, kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” katanya dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube Gerindra TV, dikutip, Senin (17/2/2025).

    (ada/hns)

  • Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank Gara-gara Danantara, Luhut Beri Penjelasan – Page 3

    Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank Gara-gara Danantara, Luhut Beri Penjelasan – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025. Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar.

    “Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo, seperti yang diterima Liputan6.com.

    Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Hal ini menunjukkan skala besar dan pengaruh signifikan Danantara terhadap perekonomian Indonesia. Aset yang dikelola Danantara berasal dari BUMN-BUMN tersebut, yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 900 juta.

    “Kami juga siap untuk mengembangkan Danantara Indonesia, sumber kekayaan yang baru. Menurut penilaian inisial kami mencapai 900 juta dolar aset,” ujar Prabowo Subianto, dalam sambutan virtualnya di World Governments Summit, Kamis (13/2/2025).

    Besarnya aset yang dikelola Danantara menunjukkan ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan berkelanjutan. Pengelolaan aset ini akan menjadi fokus utama Danantara, dan keberhasilannya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset menjadi kunci keberhasilan Danantara.

  • Wacana Kampus Kelola Tambang Kandas

    Wacana Kampus Kelola Tambang Kandas

    Jakarta –

    Hari ini revisi Rancangan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 telah diketok. Dengan demikian, per hari ini, rancangan aturan tersebut sudah sah menjadi Undang-undang.

    Aturan ini diputus dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025). Hadir dalam rapat paripurna terkait hal ini antara lain Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Adies Kadir yang bertugas sebagai pimpinan sidang.

    Dalam sidang tersebut muncul pembahasan tentang wacana pemberian hak atas pengelolaan tambang kepada kampus. Terkait hal ini, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan jika perguruan tinggi batal memperoleh konsesi tambang.

    Meski demikian, ia menyebut jika kampus kampus akan berperan sebagai penerima manfaat. Supratman menegaskan keputusan ini disepakati oleh pemerintah serta DPR.

    “Terhadap usulan dari DPR RI, yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” kata Supratman usai rapat pleno bersama Baleg DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Dalam kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keterlibatan kampus tidak akan berjalan secara langsung. Ia menyebut jika kampus akan menjadi pihak pendukung badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta dalam mengelola tambang. Dukungan itu terjadi ketika badan usaha atau swasta meminta perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, laboratorium, atau pemberian beasiswa.

    “Kami dari pemerintah berpandangan bahwa kampusnya tidak kita berikan langsung kepada kampus, tetapi kepada badan usaha, yang nantinya badan usaha ini akan bisa memberikan semacam penelitian atau laboratorium ataupun beasiswa bagi kampus yang mau,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini tidak automatically kampus mengelola. Lewat perusahaan-perusahaan, perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan yang lain,” kata Bahlil

    “Nah kalau dia mau kerja sama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk butuh laboratoriumnya, ya silahkan dibicarakan gitu. Dan pemerintah membuka ruang itu,” pungkasnya.
    Sebelum disahkan, RUU Minerba sempat menjadi sorotan publik. Sebabnya, tertuang dalam draf tersebut jika perguruan tinggi memiliki kans untuk mengelola tambang layaknya ormas keagamaan. Berbagai komentar muncul dengan adanya perubahan draf tersebut. Saat itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjawab mengenai munculnya usulan ini. ia menyebutkan jika hal ini menjadi solusi bagi berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan dana tambahan.

    Lalu bagaimana mekanisme keterlibatan kampus terhadap konsesi tambang? Siapa yang berhak membuka keran campur tangan perguruan tinggi di tanah konsesi? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

    Beralih ke topik lain, detikSore akan mengulas peristiwa kriminal dengan modus gendam. Seperti diberitakan detikJateng, aksi ini terjadi beberapa hari lalu di kawasan Solo Jawa Tengah. Diketahui, Pencurian dengan modus gendam atau hipnotis ini terjadi di salah satu toko emas di Semarang. Seorang penjaga terkena gendam oleh kawanan pelaku hingga tanpa sadar menyerahkan sejumlah perhiasan di tokonya.

    Berdasarkan penelusuran tim detikJateng, diketahui jika kawanan pencuri tersebut beraksi saat hanya ada satu karyawan yang bertugas. Mulanya, penjaga toko yang terhipnotis tersebut hendak berganti sif dengan karyawan lainnya. Berdasarkan pengakuan saksi, para pelaku menggunakan Bahasa campur-campur saat beraksi. Adakah titik terang terkait hal ini? Ikuti laporan Redaktur detikJateng selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

    Sementara itu untuk membahas lebih lanjut tentang tagar #kaburajadulu, detikSore akan menghadirkan secara langsung diaspora yang sudah lama tinggal jauh dari tanah air. Kepada detikSore, ia akan memaparkan bagaimana ia bergelut di luar negeri. Benarkah semudah itu pergi dari tanah air? Benarkah rumput tetangga lebih hijau? Ikuti obrolannya dalam Sunsetalk sore nanti.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Delegasi DPR Temui Komite Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU-CEPA

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR melakukan lawatan ke Eropa bertemu Parlemen Uni Eropa, membahas sejumlah isu penting. Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga menuturkan perwakilan DPR dan Komite Perdagangan International Uni Eropa menyepakati untuk mendorong percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Ravindra mengatakan, dirinya bersama Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini telah bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler. Menurut Ravindra, IEU-CEPA saat ini telah mencapai progres 80% kesepakatan teks perjanjian.

    “Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan mencapai US$ 2 miliar,” ujar Ravindra kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini menambahkan, selain pembahasan soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa. Ravindra menegaskan, pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara.

    “Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa,” tandas dia.

    Wakil Ketua BKSAP ini menuturkan, PFAD Indonesia penting diterima Eropa karena ICAO telah mengakui bahan baku ini memenuhi standar SAF. Selain soal IEU-CEPA dan PFAD, pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

    Hal itu dibahas saat delegasi BKSAP bertemu dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa, David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN, Wouter Beke. 

    “Mereka juga menegaskan komitmen terhadap rules-based order dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan nine-dash line yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” jelas Ravindra. 

    Ravindra menambahkan, selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi lima poin konsensus (Five-Point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar. “Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar,” kata Ravindra.

    Ravindra mengaku, pertemuan BKSAP dengan Parlemen Uni Eropa ditutup dengan pembahasan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama Wakil Presiden Parlemen Eropa, Martin Housik. 

    Dia menegaskan pentingnya Indonesia masuk dalam keanggotaan OECD untuk meningkatkan kepercayaan global.

    “Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama,” pungkas Ravindra Airlangga.

  • Pertemuan Cristiano Ronaldo dan Sri Mulyani Disebut Tak Benar, Ini Imbauan Kemenkeu – Page 3

    Pertemuan Cristiano Ronaldo dan Sri Mulyani Disebut Tak Benar, Ini Imbauan Kemenkeu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengeluarkan klarifikasi sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pemain sepak bola terkenal, Christiano Ronaldo.

    Deni menegaskan kabar tersebut tidak benar. Dia menuturkan, Menteri Keuangan serta pihak Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengundang, atau menjadwalkan pertemuan dengan Ronaldo.

    “Sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan Menteri Keuangan dengan Cristiano Ronaldo, dengan ini disampaikan bahwa ‘kabar tersebut tidak benar’,” ujar Deni dalam keteranan tertulisnya, Selasa (18/2/2025).

    Deni mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terbukti kebenarannya.

    “Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengundang, mengagendakan, atau menjadwalkan pertemuan tersebut,” kata dia.

    Adapun megabintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo, dipastikan akan mengunjungi Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam rangka kegiatan aksi sosial pada Selasa, 18 Februari 2025. Hal itu disampaikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi NTT melalui Sekretaris PSSI NTT, Abdul Muiz.

    Menurut Abdul Muiz, sebelumnya Ronaldo dijadwalkan tiba di Kota Kupang NTT pada Senin, 17 Februari 2025, tetapi ada perubahan jadwal.

    “Jadwalnya berubah. CR7 tiba di Kupang pada hari Selasa, 18 Februari 2025, pukul 11.00 Wita,” ujarnya.

    Pakai Pesawat Pribadi

    Ronaldo akan mendarat di Bandara El Tari Kupang menggunakan pesawat pribadi bersama rombongan. Kedatangannya ke NTT merupakan bagian dari inisiatif dan kerja sama dengan Yayasan Graha Kasih Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Susi Maria Katipana. Meski sudah dipastikan datang, Abdul Muiz menyatakan, rincian kegiatan aksi sosial yang akan dilakukan Ronaldo di Kupang masih dalam tahap finalisasi.

    “Jadwal lengkapnya baru bisa kami dapatkan malam ini, sehingga bisa diketahui lokasi-lokasi mana saja yang akan dikunjungi CR7,” kata dia.

    Kabar kedatangan pemain andalan klub Liga Arab Saudi, Al Nassr, ini telah santer beredar di kalangan masyarakat. PSSI NTT pun masih menunggu rundown resmi dari manajemen Ronaldo untuk memastikan detail kegiatannya selama berada di Kupang. Ia berharap kunjungan Cristiano Ronaldo ke Kupang diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam menginspirasi generasi muda di NTT, baik dalam bidang olahraga maupun kepedulian sosial.

     

  • Luhut Sebut Banyak Orang Terkejut dengan Danantara, Ini Alasannya

    Luhut Sebut Banyak Orang Terkejut dengan Danantara, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Pemerintah akan meresmikan berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) atau Danantara. Jika tidak ada perubahan rencana, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari nanti.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan pun buka suara soal Danantara. Luhut mengatakan Danantara merupakan lembaga besar, dan mungkin banyak orang terkejut karena baru.

    “Yang saya pahami saat ini tentang Danantara ini adalah suatu hal yang sangat besar. Banyak orang terkejut dengan Danantara,” ujar Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Luhut pembentukan Danantara merupakan sangat strategis bagi kemajuan Indonesia. Selain itu, melalui Danantara perusahaan milik negara akan lebih transparan dan efisien.

    “Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya, bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya dapat kita kelola oleh orang-orang profesional,” terangnya.

    Luhut juga mengajak semua pihak mendukung Danantara, termasuk proses yang penyusunan pengurus lembaga yang sedang berjalan.

    “Berikan waktu bagi mereka untuk berkonsolidasi, karena ini bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu semalam,” kata Luhut

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan pada 24 Februari 2025. Sejalan dengan itu, Prabowo meminta seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk ikut serta mengawasi jalannya Danantara.

    Prabowo mengatakan dalam waktu dekat, 9 hari lagi, akan meluncurkan Danantara. Dia menjelaskan lembaga itu ditujukan untuk mengelola dana masyarakat. Untuk itu, dia meminta agar para pendahulunya untuk dapat mengawasi pelaksanaan Danantara.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia, saya beri nama Danantara dan ini kita harus jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan menjadi ikut pengawas di Danantara,” kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    (ada/hns)