Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Bos BPJS Ketenagakerjaan Dorong Ojol-UMKM Wajib Masuk Jadi Peserta

    Bos BPJS Ketenagakerjaan Dorong Ojol-UMKM Wajib Masuk Jadi Peserta

    Jakarta –

    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mendorong agar driver ojek online (ojol) diwajibkan masuk dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI hari Ini.

    Anggoro mengatakan untuk mendukung tersebut dibutuhkan regulasi dari pemerintah. Selain driver ojol, dia juga mendorong agar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya UMKM yang masuk golongan mikro, supermikro, serta ultramikro.

    “Yang pertama adalah dukungan terkait kewajiban kepesertaan KUR mikro, super mikro dan pembiayaan ultra mikro. Kita butuh dukungan dari Kemenko Perekonomian untuk mewajibkan kur mikro, super mikro dan pembiayaan mikro agar mereka menjadi peserta,” kata Anggoro di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Anggoro menjelaskan saat ini pemerintah baru mewajibkan penerima KUR Kecil untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, untuk penerima KUR Mikro, Supermikro, serta Pembiayaan Ultra Mikro belum diwajibkan. Padahal dia melihat adanya potensi bagi UMKM untuk ikut masuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar terlindungi.

    Anggoro menilai apabila diwajibkan, dapat membantu penetrasi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, per 31 Desember 2024, baru ada 8,4 juta peserta pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah (PU).

    “Ini jika diwajibkan itu akan membantu penetrasi bagi para penerima KUR mikro, baik debiturnya maupun para pekerjanya, pekerja di KUR tersebut. Juga kewajiban kepesertaan bagi pekerja yang hubungan kemitraan, seperti ojol itu,” tambah Anggoro.

    Anggoro menerangkan hal itu dibutuhkan regulasi agar driver ojol diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini, pihaknya hanya melakukan pendekatan-pendekatan ke komunitas ojol untuk membujuk mereka masuk ke peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Tentu saja ini perlu diberikan regulasi agar mewajibkan para driver ojol itu terlindungi. Karena selama ini mereka tidak diwajibkan.
    Kita hanya pendekatan komunitas-komunitas agar mereka jadi peserta,” jelas dia.

    Selain itu, dia juga mendorong agar pelaku usaha yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Lembaga Online Single Submission (OSS) diwajibkan jadi peserta.

    Tonton juga Video: Kata Grab soal Pemerintah Wajibkan Aplikator Beri THR Untuk Driver

    (rrd/rrd)

  • Perkuat Sinergi Digitalisasi, BNI dan ACC Kerja Sama Layanan Autopay

    Perkuat Sinergi Digitalisasi, BNI dan ACC Kerja Sama Layanan Autopay

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. atau BNI menjalin kerja sama dengan salah satu grup perusahaan pembiayaan dari PT Astra International Tbk yaitu Astra Credit Companies (ACC) yang terdiri dari PT Astra Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance, dan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance terkait layanan BNI Autopay.

    Acara yang mengangkat tema ‘Synergy for Sustainable Growth’ ini digelar di Gedung Grha BNI, Jakarta, Selasa (18/02/2025).

    Hadir dalam perjanjian kerja sama tersebut diantaranya Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, Chief Finance Officer ACC Dharmawan Phie dan Chief Operating Officer ACC Devy Santoso Jayadi.

    Turut hadir dalam acara ini, SEVP Retail Digital Solution BNI Rian Eriana Kaslan, SEVP Corporate Banking BNI Pancaran Affendi, Division Head Retail Digital Product and Partnership BNI Mesah Roni Ginting, Division Head International & Financial Institutions BNI Rima Cahyani, EVP Treasury, Finance and Banking ACC Anastasia Puspa Kumala, EVP Retail Operation ACC Jeanny Fransisca Simbolon, dan EVP Information Technology ACC Hendry.

    Simbolis kerja sama dilakukan dengan menekan layar digital oleh Hussein Paolo Kartadjoemena didampingi Rian Kaslan bersama Devy Santoso Jayadi didampingi oleh Dharmawan Phie yang dilanjutkan dengan pertukaran plakat.

    Menurut Paolo, kerja sama Autopay antara BNI dan ACC memiliki tujuan strategis dalam pengembangan bisnis untuk meningkatkan layanan keuangan dan memperluas jaringan layanan yang berkualitas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BNI dan ACC.

    “Bagi BNI, kerja sama ini tidak hanya memberikan kemudahan layanan pembayaran bagi nasabah tetapi juga mampu berperan dalam menumbuhkan ekosistem BNI melalui akuisisi nasabah baru dan untuk meningkatkan transaksi,” ujar Paolo dalam siaran pers, Selasa (18/2/2025).

    Kerja sama ini, menurut Paolo, menjadi bukti komitmen BNI dalam mendukung bisnis ACC. Sebelumnya BNI menyediakan channel pembayaran angsuran ACC melalui ATM dan mobile banking. BNI juga pernah memberikan fasilitas kredit kepada ACC sebesar Rp1 triliun pada 2023. “Kami meyakini kerja sama ini dapat meningkatkan sinergi antara BNI dan ACC dalam menghadapi tantangan pasar keuangan yang dinamis,” ujarnya.

    Dharmawan Phie menyambut baik kerja sama layanan Autopay ini. ACC sebagai perusahaan pembiayaan otomotif pertama yang menggunakan layanan BNI Autopay memiliki komitmen yang sama untuk memberikan layanan yang terbaik bagi setiap nasabah. Sebagai perusahaan pembiayaan terpercaya, ACC berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Adanya layanan terbaru Autopay BNI ini akan memudahkan pelanggan untuk membayar angsuran tanpa harus mendatangi kantor cabang ACC.

    “Kerja sama ini akan memberikan kesempatan bagi pelanggan ACC untuk melakukan pembayaran kewajibannya dengan menggunakan rekening BNI melalui pendaftaran Autopay pada sistem platform ACC ONE,” ujar Dharmawan Phie.

    Layanan Autopay merupakan fasilitas penerimaan dana yang disediakan oleh BNI untuk memfasilitasi pembayaran transaksi secara langsung pada situs atau aplikasi Biller dengan limit harian yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan One-Time Password (OTP) sebagai validasi registrasi.

    (prf/ega)

  • Perkuat Sinergi Digitalisasi, BNI dan ACC Kerja Sama Layanan Autopay

    Perkuat Sinergi Digitalisasi, BNI dan ACC Kerja Sama Layanan Autopay

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. atau BNI menjalin kerja sama dengan salah satu grup perusahaan pembiayaan dari PT Astra International Tbk yaitu Astra Credit Companies (ACC) yang terdiri dari PT Astra Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance, dan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance terkait layanan BNI Autopay.

    Acara yang mengangkat tema ‘Synergy for Sustainable Growth’ ini digelar di Gedung Grha BNI, Jakarta, Selasa (18/02/2025).

    Hadir dalam perjanjian kerja sama tersebut diantaranya Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, Chief Finance Officer ACC Dharmawan Phie dan Chief Operating Officer ACC Devy Santoso Jayadi.

    Turut hadir dalam acara ini, SEVP Retail Digital Solution BNI Rian Eriana Kaslan, SEVP Corporate Banking BNI Pancaran Affendi, Division Head Retail Digital Product and Partnership BNI Mesah Roni Ginting, Division Head International & Financial Institutions BNI Rima Cahyani, EVP Treasury, Finance and Banking ACC Anastasia Puspa Kumala, EVP Retail Operation ACC Jeanny Fransisca Simbolon, dan EVP Information Technology ACC Hendry.

    Simbolis kerja sama dilakukan dengan menekan layar digital oleh Hussein Paolo Kartadjoemena didampingi Rian Kaslan bersama Devy Santoso Jayadi didampingi oleh Dharmawan Phie yang dilanjutkan dengan pertukaran plakat.

    Menurut Paolo, kerja sama Autopay antara BNI dan ACC memiliki tujuan strategis dalam pengembangan bisnis untuk meningkatkan layanan keuangan dan memperluas jaringan layanan yang berkualitas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BNI dan ACC.

    “Bagi BNI, kerja sama ini tidak hanya memberikan kemudahan layanan pembayaran bagi nasabah tetapi juga mampu berperan dalam menumbuhkan ekosistem BNI melalui akuisisi nasabah baru dan untuk meningkatkan transaksi,” ujar Paolo dalam siaran pers, Selasa (18/2/2025).

    Kerja sama ini, menurut Paolo, menjadi bukti komitmen BNI dalam mendukung bisnis ACC. Sebelumnya BNI menyediakan channel pembayaran angsuran ACC melalui ATM dan mobile banking. BNI juga pernah memberikan fasilitas kredit kepada ACC sebesar Rp1 triliun pada 2023. “Kami meyakini kerja sama ini dapat meningkatkan sinergi antara BNI dan ACC dalam menghadapi tantangan pasar keuangan yang dinamis,” ujarnya.

    Dharmawan Phie menyambut baik kerja sama layanan Autopay ini. ACC sebagai perusahaan pembiayaan otomotif pertama yang menggunakan layanan BNI Autopay memiliki komitmen yang sama untuk memberikan layanan yang terbaik bagi setiap nasabah. Sebagai perusahaan pembiayaan terpercaya, ACC berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Adanya layanan terbaru Autopay BNI ini akan memudahkan pelanggan untuk membayar angsuran tanpa harus mendatangi kantor cabang ACC.

    “Kerja sama ini akan memberikan kesempatan bagi pelanggan ACC untuk melakukan pembayaran kewajibannya dengan menggunakan rekening BNI melalui pendaftaran Autopay pada sistem platform ACC ONE,” ujar Dharmawan Phie.

    Layanan Autopay merupakan fasilitas penerimaan dana yang disediakan oleh BNI untuk memfasilitasi pembayaran transaksi secara langsung pada situs atau aplikasi Biller dengan limit harian yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan One-Time Password (OTP) sebagai validasi registrasi.

    (prf/ega)

  • Prabowo Panggil Bos BGN, Bahas Suntikan Anggaran Makan Gratis?

    Prabowo Panggil Bos BGN, Bahas Suntikan Anggaran Makan Gratis?

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore ini dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ditemui ketika tiba di Istana, Dadan belum merinci apa yang mau dibahas dengan Prabowo.

    Dia hanya menjawab sedikit pertanyaan awak media kemudian langsung berlalu masuk ke dalam Istana.

    “Nanti aja abis dipanggil,” kata Dadan saat tiba di Istana, Selasa (18/2/2025).

    Ketika disinggung soal pembahasan tambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan enggan banyak bicara. Dia bahkan mengaku belum tahu.

    “Belum tahu belum tahu, nanti setelah dari dalam. (Anggaran MBG) Aman,” sebut Dadan.

    Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun. Dadan Hindayana pernah menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

    Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

    “Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi,” kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) yang lalu.

    Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

    “Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi,” tambah Dadan.

    Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

    (kil/kil)

  • UU Minerba Disahkan, Koperasi-UMKM Tak Cuma Jadi Penonton!

    UU Minerba Disahkan, Koperasi-UMKM Tak Cuma Jadi Penonton!

    Jakarta –

    DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Disahkannya UU Minerba memungkinkan koperasi, UMKM hingga organisasi keagamaan mengelola tambang mineral.

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan mengatakan, revisi ini menghadirkan terobosan bagi perguruan tinggi, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan untuk turut menikmati manfaat dari industri tambang. Selama ini, kata dia, industri tambang hanya dikuasai segelintir pihak.

    “Selama ini, sektor pertambangan terlalu eksklusif dan hanya dinikmati segelintir pihak. Dengan revisi ini, dunia pendidikan, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan akan merasakan manfaat langsung dari sumber daya alam kita” ujar Putri yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Berdasarkan Pasal 60A dan Pasal 75A, Pemerintah Pusat memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Namun, perguruan tinggi tidak mengelola tambang secara langsung, melainkan mendapatkan manfaat dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh badan usaha yang diberikan izin tambang.

    “Aturan ini membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh dana lebih besar guna mendukung riset dan pengembangan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan tambang” tambah Putri.

    Tak hanya perguruan tinggi, revisi ini juga membuka peluang lebih besar bagi koperasi, UKM, dan badan usaha milik organisasi keagamaan untuk mendapatkan akses terhadap industri pertambangan. Selain itu, Pasal 108 mewajibkan perusahaan tambang untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

    Tujuannya adalah agar masyarakat sekitar tambang mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar, tidak hanya merasakan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

    “Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari industri tambang tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga oleh koperasi, UKM yang merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus juga dilibatkan dan diberdayakan” tegas Putri.

    Fraksi PAN DPR RI menegaskan revisi UU Minerba ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang berpihak kepada rakyat. Putri menyatakan sumber daya alam merupakan hak milik bersama.

    “Sikap Fraksi PAN jelas bahwa sumber daya alam kita adalah milik bersama, dan manfaatnya harus bisa dirasakan oleh semua, bukan hanya segelintir elite. Dengan revisi ini, kami memastikan bahwa tambang kita benar-benar menjadi berkah bagi seluruh lapisan masyarakat” ujarnya.

    Dengan disahkannya revisi UU Minerba ini, Fraksi PAN DPR RI akan terus mengawal implementasinya agar kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai dengan semangat pemerataan ekonomi dan keberlanjutan yang telah disepakati bersama.

    (ily/rrd)

  • Sri Mulyani dan DPD Rapat Tertutup Bahas APBN 2025, Ini Hasilnya

    Sri Mulyani dan DPD Rapat Tertutup Bahas APBN 2025, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI telah menyelesaikan rapat kerja yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rapat yang terbuka untuk umum itu tiba-tiba berlangsung secara tertutup karena akses siaran TV yang ditampilkan di depan ruangan dan YouTube disetop.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan secara garis besar rapat itu membahas pelaksanaan APBN 2025 yang telah didesain dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Suahasil yang turut serta dalam rapat di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Suahasil menyebut, Sri Mulyani telah menyampaikan kepada para senator di Komite IV DPD RI bahwa efisiensi bertujuan untuk membuat anggaran operasional pemerintah menjadi efisien.

    “Dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul meningkatkan produktivitas dan tadi pesan dari DPD adalah menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan UMKM dan seterusnya,” tuturnya.

    Terpisah, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengaku mendukung kebijakan efisiensi pemerintah asalkan tidak mengganggu belanja untuk bantuan sosial (bansos) dan kesejahteraan masyarakat.

    “Tetap untuk kesejahteraan masyarakat, dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya untuk itu yang disampaikan sehingga dana yang dihemat ini memang untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan yang lebih dekat dengan urusan-urusan rakyat. Itu sehingga kami sangat mendukung penghematan,” ucap Ahmad.

    Tonton juga Video: Ekspresi Sri Mulyani Saat Dipuji Prabowo Karena Cek Anggaran Sangat Rinci

    (aid/ara)

  • Dorong Transformasi Digital, Fintech Asal Malaysia Ekspansi Pasar ke Indonesia – Halaman all

    Dorong Transformasi Digital, Fintech Asal Malaysia Ekspansi Pasar ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai upaya mempercepat transformasi digital di industri keuangan Indonesia, perusahaan teknologi finansial (fintech) asal Malaysia Juristech, melakukan ekspansi pasar dan layanan di Indonesia dengan menggandeng PT Indocyber Global Teknologi (IGLO). 

    Selain mempercepat transformasi digital, kerjasama ini juga untuk menghadirkan solusi berbasis AI seperti Composite AI Framework, Agentic Workflow, Generative AI, dan Intelligent Document Processing (IDP). 

    Solusi berbasis AI tersebut berguna untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen risiko kredit, serta pemulihan utang. Dengan otomatisasi AI, proses peminjaman dan pemulihan kredit menjadi lebih cepat, akurat, serta sesuai regulasi.
     
    CEO JurisTech, See Wai Hun, menegaskan AI adalah pengubah permainan dalam layanan keuangan.

    “Kami berharap kemitraan ini membawa otomatisasi, kecerdasan, dan efisiensi dalam pembiayaan dan pemulihan kredit di Indonesia,” ujarnya, dilansir dari Kompas.com, Selasa (18/2/2025). 

    CEO Indocyber, Bharat Ongso, menambahkan bahwa teknologi AI pada platform collection dapat mengurangi kerugian kredit dan mengoptimalkan pemulihan utang. Indocyber juga akan menjadi mitra support dan development lokal bagi JurisTech.

    Sebagai bagian dari upaya edukasi, JurisTech dan Indocyber akan menggelar GenAI Innovation Nexus: Redefining The Future of Lending pada 20 Februari 2025, yang menghadirkan diskusi panel tentang peran AI dalam regulasi dan inovasi keuangan.

    Dengan inovasi AI dan kemitraan strategis ini, JurisTech dan Indocyber siap membangun ekosistem keuangan yang lebih canggih dan inklusif di Indonesia.
     
    Meskipun data spesifik mengenai persentase peningkatan penggunaan AI dalam sektor keuangan Indonesia pada 2024-2025 tidak tersedia, laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Co. memproyeksikan bahwa ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan akan tumbuh dari 77 miliar dollar AS pada tahun 2022 menjadi 130 miliar dollar AS pada tahun 2025. 

    Dengan asumsi nilai tukar Rp 15.000 per dollar AS, proyeksi tersebut setara dengan peningkatan dari sekitar Rp 1.155 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 1.950 triliun pada tahun 2025. 

    Pertumbuhan ini mencerminkan adopsi teknologi digital yang semakin luas, termasuk AI, dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan.

     

  • RUU Minerba Sah Jadi Undang-Undang Rombak 28 Pasal – Page 3

    RUU Minerba Sah Jadi Undang-Undang Rombak 28 Pasal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi undang-undang. Ternyata da sebanyak 28 pasal yang dirombak.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan perjalanan pembahasan aturan tersebut. Dia mengatakan, DPR RI mengusulkan adanya perubahan terhadap 14 pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang berlaku sebelumnya.

    “Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, atas rancangan undang-undang yang disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden yang mengusulkan perubahan 14 pasal,” kata Bahlil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Bermula dari usulan itu, pemerintah dan DPR RI menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang mencakup 256 poin. Akhirnya, pemerintah dan anggota parlemen sepakat untuk menyempurnakan aturan itu.

    “Dalam pembahasan yang lebih terperinci terdapat kesepakatan untuk menyempurnakan undang-undang baik mengubah pasal yang telah ada maupun dengan menyisipkan pasal-pasal baru,” urainya.

    Melalui pembahasan yang berjalan, akhirnya menghasilkan adanya perubahan terhadap 20 pasal. Kemudian, ada pula 8 pasal yang ditambah.

    “Satu, 20 pasal yang diubah dan (dua) 8 pasal yang ditambah,” ucap Bahlil.

    Disahkan DPR RI

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahum 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi undang-undang. Ada sejumlah poin penting yang disahkan dalam aturan baru tersebut.

    Pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Setelah menjelaskan laporan dari Badan Legislasi, Adies meminta persetujuan dari seluruh fraksi yanh hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahum 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ” ujar Adies, dalam Rapat Paripurna, Selasa (18/2/2025).

     

  • Tidak Akan Ada Baterai Tanpa Sumber Daya Indonesia

    Tidak Akan Ada Baterai Tanpa Sumber Daya Indonesia

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara tentang potensi besar Indonesia sebagai pemain besar di industri kendaraan listrik. Dalam hal ini, Indonesia punya sumber daya bahan baku baterai listrik yang melimpah.

    Airlangga mengatakan, Indonesia masuk ke dalam negara yang punya daya saing tinggi karena ekosistem kendaraan listrik melalui industri baterai ini. Menurutnya, baterai tidak hanya dibutuhkan untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk energi terbarukan.

    Baterai sendiri diperlukan untuk tempat penyimpanan energi tersebut, apalagi mengingat energi terbarukan terbilang tidak tersedia secara terus-menerus. Hal ini menurutnya membuat baterai menjadi faktor kunci dari ketersediaan energi terbarukan.

    “Kita harus yakin bahwa tidak akan ada baterai tanpa sumber daya Indonesia. Jadi dunia membutuhkan Indonesia,” kata Airlangga, dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Summit by IBC di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Airlangga mengatakan, Indonesia sendiri bukan hanya kuat dari sisi nikel, tetapi juga dalam produksi produk berbasis lithium. Impor lithium dilakukan dari Australia dan Democratic Republic of Congo (DRC) atau Kongo, sedangkan Ri melakukan perakitan dan manufakturnya.

    Proses manufaktur ini dilakukan di Morowali, Sulawesi Tengah, dan di teluk Weda, Maluku Utara. Sedangkan untuk produksi anoda, RI menggunakan aspal berbasis karbon hitam.

    “Saat ini kami adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan fasilitas di Kendal, 80.000 ton per tahun, dan akan ditingkatkan. Saya kira, menjelang akhir tahun ini, menjadi sekitar 160.000 ton,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Airlangga menekankan, Indonesia masih berkomitmen penuh untuk mendorong terwujudnya transisi energi, selaras dengan peluncuran Just Energy Transition Partnership, (JETPI) di Bali beberapa waktu lalu.

    Meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menarik investasi AS dari komitmen transisi energi tersebut, Airlangga tetap yakin pendanaan masih akan tetap berlanjut.

    “Kita tahu bahwa Trump 2.0 menarik kembali investasi ini, tetapi saya telah bertemu dengan IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia, mereka masih berkomitmen untuk melakukan ini (pendanaan JETPI). Jadi JEPI dan AZEC (Asia Zero Emission Community), mereka masih melakukan ini,” kata dia.

    Tonton juga Video: Momen Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang

    (kil/kil)

  • Luhut Sebut Danantara Bakal Bikin Perusahaan dengan Abu Dhabi – Page 3

    Luhut Sebut Danantara Bakal Bikin Perusahaan dengan Abu Dhabi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak perusahaan asing yang tertarik untuk bekerjasama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). 

    Salah satunya dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Luhut menyebut investasi ratusan miliar rupiah dari Timur Tengah bakal meluncur untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan Danantara. 

    “Saya kira sangat banyak. Paling tidak yang saya tahu, dengan Abu Dhabi. Mereka dengan joint venture itu mereka. Mereka punya duit yang ratusan miliar,” kata Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Luhut memang tidak memaparkan secara detil apa jenis investasi yang ditanamkan oleh Abu Dhabi di Danantara. Namun, ia menyebut itu tidak akan jauh dari jenis industri saat ini di bidang energi baru terbarukan (EBT). 

    “Macam-macam. Ada mengenai renewable energy, kita sekarang ada pipeline dengan 70 GW,” ujar Luhut. 

    Dalam pembentukan Danantara, Presiden Prabowo Subianto telah memberi persetujuan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengembalikan Rp 100 triliun dividen BUMN sebagai modal kerja bagi perusahaan milik negara. 

    Menurut laporan yang diberikan Erick Thohir kepada Prabowo, total dividen BUMN mencapai Rp 300 triliun. Adapun sisa Rp 200 triliun dari dana tersebut bakal digunakan Prabowo untuk investasi melalui BP Danantara.

    “Beliau (Erick Thohir) lapor ke saya, BUMN tahun ini dividennya Rp 300 triliun. Tapi beliau mengatakan, Rp 100 triliun sebaiknya pak, dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya,” kata Prabowo dalam HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu, 15 Februari 2025.

    “Saya setuju. Berarti kita punya Rp 200 triliun, dan ini akan tidak pakai, kita akan investasi,” dia menambahkan.