Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • 200 talenta digital ikuti IndonesiaNEXT ke-9 Telkomsel di Unhas

    200 talenta digital ikuti IndonesiaNEXT ke-9 Telkomsel di Unhas

    Makassar (ANTARA) – Telkomsel menyiapkan sedikitnya 200 talenta digital tersertifikasi teknologi terkini lewat ajang Road to IndonesiaNEXT ke-9 yang digelar di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar Sulsel pada hari ini (18/02/2025).

    “Telkomsel ingin memastikan setiap talenta muda di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pengembangan keterampilan digital dengan memperluas jangkauan IndonesiaNEXT ke berbagai kampus,” kata General Manager Consumer Business Region Telkomsel Sulawesi Kuntum Wahyudi di Makassar, Selasa.

    Telkomsel percaya bahwa talenta digital dari seluruh negeri memainkan peran penting dalam membangun ekosistem digital nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

    Telkomsel berkolaborasi dengan UK-Indonesia Tech hub dari Kedutaan Besar Inggris Jakarta untuk mempercepat persiapan pengembangan talenta digital Indonesia melalui program Road to IndonesiaNEXT ke-9, yang menyasar lebih banyak pelajar di berbagai daerah, meliputi Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

    ​​​​​Dalam program akselerasi ini, Telkomsel dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta membuka akses bagi para pelajar dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, untuk menjadi bagian dari 1.000 peserta yang terpilih untuk mengikuti tahap IndonesiaNEXT Onboarding ke-9.

    Pada penyelenggaraan IndonesiaNEXT tahun 2022, salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin berhasil menduduki Top 100 IndonesiaNEXT season ke-7.

    Prestasi yang membanggakan ini menjadi bukti nyata kemampuan pelajar Sulawesi Selatan untuk bersaing di kancah nasional.

    “Semoga ini dapat memotivasi kami untuk terus mengasah kompetensi dan mampu mengulang kesuksesan serupa di IndonesiaNEXT ke-9,” ujarnya.

    Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin – Prof. Muhammad Ruslin mengapresiasi kerja sama Telkomsel dengan UK-Indonesia Tech hub dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang telah menyelenggarakan Road to IndonesiaNEXT ke-9.

    ​​​​​Program IndonesiaNEXT dinilai sejalan dengan visi Universitas Hasanuddin untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki keterampilan digital dan soft skills yang mumpuni.

    ​​​​​”Kami meyakini kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri, seperti yang diwujudkan dalam IndonesiaNEXT, menjadi kunci untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” katanya.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Janjikan Diskon Tarif Tol dan Pesawat, AHY Bilang Begini

    Prabowo Janjikan Diskon Tarif Tol dan Pesawat, AHY Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto soal janji memberikan diskon tarif jalan tol dan tiket pesawat di masa mudik Lebaran tahun ini.

    AHY mengatakan sampai saat ini jajarannya, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum masih butuh waktu untuk mengkaji hal ini. Dia mengatakan bila sudah ada keputusan pihaknya akan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat.

    “Kami belum bisa men-declare karena masih butuh waktu sebentar lagi mohon waktu. Utamanya Kemenhub tadi masih mau duduk langsung dengan kementerian BUMN Kemenkeu dan lain-lain. Yang jelas semangatnya sesuai arahan Presiden, bagaimana harga tiket, harga transportasi bisa lebih terjangkau,” papar AHY usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Yang jelas, AHY menjanjikan pemerintah akan berpihak kepada masyarakat di saat yang memang sangat dibutuhkan. Maksudnya, di saat masyarakat butuh transportasi mudah di tengah musim mudik Lebaran, hal itu bisa direalisasikan. Buktinya, saat Nataru kemarin pun diskon tiket pesawat dan diskon tarif tol bisa dihadirkan pemerintah.

    “Nah Nataru yang lalu menunjukkan meski pemerintah baru berapa minggu saja tapi kami menunjukkan pemerintah berupaya yang terbaik. Kami merumuskan dan menuntaskan koordinasi kami memutuskan dengan cermat dan pada saatnya akan diumumkan ke masyarakat,” tegas AHY.

    Ketika ditanya kapan pengumuman diskon tiket pesawat dan tarif jalan tol, AHY berjanji hal itu akan segera dilakukan.

    “Segera mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Kami butuh waktu. Kami paham harusnya tidak terlalu mepet karena masyarakat sedang mencari tiket itu jauh-jauh hari sebulan paling tidak sebelum Lebaran,” beber AHY.

    Menhub-Menteri PU Koordinasi

    Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sampai saat ini pihaknya masih bicara dengan badan usaha atau operator jalan tol untuk pemberian diskon tarif jalan tol.

    Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah memulai pembicaraan untuk diskon tarif tol sejak hari ini. Soal berapa besaran diskonnya semua masih dikaji dengan operator.

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama sama dengan pak Menko,” kata Dody di kesempatan yang sama.

    Ketika ditanya soal komitmen diskon tarif tol dari badan usaha, Dody menegaskan sampai sekarang badan usaha masih mendiskusikan hal itu.

    “Kita masih diskusikan secara detailnya. Pak Prabowo kan tidak bicara berapa besarnya kan. Nanti detailnya seperti apa nanti kita diskusikan,” beber Dody.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan hal yang sama. Koordinasi sudah dilakukan dengan badan usaha.

    “Bahwa pembicaraan sudah, tapi masih dalam proses. Semuanya, dengan airlines dan semua pihak yang terkait dengan penetapan harga tiket,” ujar Dudy di tempat yang sama.

    (kil/kil)

  • Survei KIC: Tolak Pinjaman Berbunga, Kelas Menengah Pilih Bertahan Hidup dari Tabungan – Halaman all

    Survei KIC: Tolak Pinjaman Berbunga, Kelas Menengah Pilih Bertahan Hidup dari Tabungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Katadata Insight Center merilis survei dengan tema Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi.

    Survei ini tidak bertujuan menjawab pertanyaan penyebab menyusutnya kelas menengah di Indonesia.

    Direktur Riset Katadata Insight Center Gundy Cahyadi mengungkapkan, survei KIC menemukan fakta bahwa perilaku finansial kelas menengah sebetulnya cukup positif.

    Sebanyak 70 persen responden melakukan perencanaan keuangan.

    Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan keperluan harian.

    Selain itu, lebih dari 40 persen responden mencatat pengeluarannya.

    “Perilaku positif juga tercermin saat kelas menengah mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mayoritas responden (76,3 persen) memilih menggunakan tabungan alias makan tabungan untuk bertahan hidup,” kata Gundy di dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ini artinya, kata Gundy, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga (masing-masing kurang dari 15 persen).

    Perilaku ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang tergolong baik, lantaran mereka cenderung menghindari utang dan lebih mengandalkan cadangan keuangan pribadi untuk bertahan hidup.

    “Kelas menengah mengalokasikan 19,3 persen penghasilan untuk tabungan. Sebagian besar berencana menggunakan tabungan ini sebagai dana darurat,” tutur Gundy.

    Sementara itu, lanjut Gundy, alokasi anggaran untuk tujuan jangka panjang atau perencanaan masa depan relatif masih rendah.

    Pada dasarnya, perencanaan keuangan jangka panjang memang belum menjadi prioritas bagi kelas menengah.

    Di sisi lain, demi memenuhi biaya hidup maka kelas menengah menjalankan pekerjaan sampingan.

    Survei KIC mencatat, hampir 50 persen masyarakat di segmen ini memiliki pekerjaan sampingan alias side hustle.

    Ada tiga alasan terbanyak yang melatarbelakangi mereka menekuni pekerjaan sampingan, yaitu untuk menambah pendapatan (70,6 persen), meningkatkan tabungan (42,2 persen), dan mencapai tujuan finansial (30,7 persen).

    Perkara passion justru tak masuk di dalam top 3 ini.

    KIC mengadakan survei secara daring dengan menargetkan responden di 10 kota besar di Indonesia. Survei ini melibatkan 472 responden, dilaksanakan pada 6-9 Januari 2025.

    Gundy juga menekankan, kekhawatiran tentang perekonomian berpengaruh besar terhadap cara pandang kelas menengah soal kebutuhan hidup.

    “Kekhawatiran ini terkesan menjadi faktor utama yang menentukan perspektif kelas menengah tentang keperluan pendidikan, kesehatan, dan hunian,” kata dia.

    Kata Gundy, pertumbuhan kelas menengah tertahan pascapandemi Covid-19.

    Karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk meningkatkan persentase kelas menengah.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan, kelas menengah masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Karena, kata Thomas, lebih dari 70 persen konsumsi berasal dari kelas menengah.

    Lanjut Thomas, APBN berperan sebagai shock absorber dan melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, mulai dari kelompok rentan hingga kelas menengah melalui berbagai program subsidi dan kompensasi.

    “Pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp827 triliun untuk berbagai program termasuk subsidi, insentif PPN, bantuan sosial dan kredit usaha. Sebagian besar insentif PPN difokuskan menjaga konsumsi rumah tangga,” jelas Thomas.

  • IBC tekankan kolaborasi konkret wujudkan kesejahteraan

    IBC tekankan kolaborasi konkret wujudkan kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesian Business Council (IBC), asosiasi CEO, pemimpin bisnis dan industri Indonesia menekankan perlunya kolaborasi konkret yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.

    Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi nyata, IBC menyelenggarakan Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang mempertemukan 1.500 peserta dari 48 negara yang mewakili pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pakar, dan akademisi.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid di Jakarta, Selasa mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan kolaborasi yang kuat yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret. Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut dirinya mengajukan lima formula untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Formula tersebut antara lain yakni memanfaatkan keuntungan kompetitif, kebijakan industri yang tepat, serta kebijakan luar negeri dan diplomasi yang aktif.

    Selanjutnya, menerapkan prinsip good governance, serta meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan sektor swasta.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (COO) IBC Sofyan Djalil, mengatakan IES 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor swasta dalam upaya mendorong pertumbuhan.

    Hal ini bisa diwujudkan dengan dukungan kebijakan publik yang memperkuat daya saing dan memudahkan aktivitas bisnis.

    “IES 2025 akan menjembatani para pemimpin bisnis, ahli ekonomi, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan langkah-langkah dan kebijakan strategis untuk menciptakan iklim kebijakan publik yang dapat mewujudkan cita-cita pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sofyan.

    Adapun IES 2025 menghasilkan komitmen konkret dari berbagai pihak. Beberapa nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga internasional untuk mendukung proyek-proyek strategis di bidang energi terbarukan, infrastruktur digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Salah satu proyek unggulan yang diumumkan adalah pembangunan pusat energi terbarukan di timur Indonesia, serta program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUU Minerba mandatkan BUMN bagi hasil tambang ke perguruan tinggi

    RUU Minerba mandatkan BUMN bagi hasil tambang ke perguruan tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) memandatkan BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi.

    “Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi,” ucap Bahlil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Aturan tersebut termaktub dalam draf RUU Minerba Pasal 60A ayat (3). Pasal tersebut berbunyi, “BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batu bara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bagi hasil sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama”.

    Kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang mengelola tambang untuk kepentingan perguruan tinggi, kata Bahlil, akan diberikan izin untuk mengelola lahan tambang dengan skema prioritas.

    Bahlil menjelaskan bahwa UU Minerba memberikan ruang kepada BUMN, BUMD, atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan perguruan tinggi.

    “Kepada perguruan-perguruan tinggi di daerah, di mana saja yang membutuhkan (bantuan) untuk risetnya, untuk kemudian mereka bisa praktek, atau mungkin beasiswa,” kata dia.

    Dengan demikian, perguruan tinggi tidak secara langsung mendapatkan izin untuk mengelola lahan pertambangan. Status perguruan tinggi dalam undang-undang tersebut adalah penerima manfaat dari pengolahan tambang.

    Ke depannya, perguruan tinggi yang membutuhkan dukungan pembiayaan maupun fasilitas lainnya, bisa mengajukan kepada BUMN, BUMD, atau swasta agar bisa mengajukan kerja sama.

    “Baik kerja sama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP tanam ribuan pohon vegetasi perkuat mitigasi pesisir rawan bencana

    KKP tanam ribuan pohon vegetasi perkuat mitigasi pesisir rawan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat ketahanan pesisir melalui program penanaman vegetasi pantai di berbagai wilayah rawan bencana.

    “Hal ini merupakan salah satu solusi efektif berbasis ekosistem untuk mengurangi dampak gelombang tsunami,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan, KKP telah menyelesaikan berbagai program penanaman di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, serta Kabupaten Tanggamus, Lampung pada tahun 2024.

    “Penanaman vegetasi pantai ini adalah bagian dari strategi nasional mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan pesisir secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Victor menjelaskan program itu merupakan bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.

    “Sebagai contoh KKP telah menanam 3.125 bibit cemara laut pada lahan seluas 5 hektar di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang melibatkan masyarakat termasuk untuk pemeliharaannya, sehingga keberlanjutan manfaatnya dalam jangka Panjang dapat diketahui,” jelas Victor.

    Kemudian di Kabupaten Tanggamus, Lampung, program serupa dilaksanakan dengan cakupan yang sama, yakni 5 hektar lahan dan 3.125 bibit cemara laut ditanam di Pekon Karang Anyar. Wilayah ini dipilih berdasarkan kajian risiko bencana yang menunjukkan tingkat kerentanan tinggi terhadap tsunami akibat aktivitas seismik di perairan sekitarnya.

    Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program ini.

    “Masyarakat pesisir punya peran kunci dalam menjaga dan merawat vegetasi pantai. Karenanya, kami memberikan pendampingan teknis serta peningkatan kapasitas kepada mereka agar ekosistem pesisir tetap terjaga,” jelasnya.

    Tak hanya penanaman vegetasi, program KKP ini juga mencakup pemasangan pagar perlindungan tanaman, pembangunan instalasi penyiraman berbasis sumur dan tandon air, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pesisir serta pengembangan ekowisata berbasis lingkungan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa memperkuat ketahanan pesisir melalui pendekatan berbasis ekosistem terus didorong melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Kacamatamoo raih pendanaan 1 juta dolar AS akan buka 100 gerai di 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan optik PT Kacamatamoo Sukses International resmi mendapatkan pendanaan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) dari PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia, sebagai upaya untuk mempercepat pembukaan sebanyak 100 gerai hingga akhir 2025.

    Melalui dukungan investasi itu, perseroan akan menggandakan jumlah gerai dalam satu tahun ke depan dengan ekspansi ke berbagai kota, di antaranya Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Cirebon.

    “Kami melihat potensi besar di luar Jabodetabek, khususnya di kota-kota sentral Pulau Jawa. Dengan dukungan investasi ini, kami semakin yakin dapat menghadirkan layanan optik berkualitas yang mudah diakses masyarakat luas,” ujar Direktur Utama PT Kacamatamoo Sukses International Michael Oktowinadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Setelah pendanaan itu, Ia menjelaskan perseroan ke depan tidak menutup kemungkinan untuk menggalang dana lebih besar melalui pasar modal dengan skema Initial Public Offering (IPO) sebagai upaya meningkatkan ekspansi bisnis.

    “IPO adalah opsi yang sangat atraktif. Saat ini, tim manajemen sedang mempersiapkan strategi dan momentum yang tepat untuk mengambil langkah tersebut,” ujar Michael.

    Ia menjelaskan, industri kacamata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya pilihan merek optik modern dengan harga terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata, serta kesulitan dalam mendapatkan kacamata berkualitas.

    “Menanggapi tantangan itu, kami hadir dengan berbagai pilihan produk yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, selain berfokus pada upaya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mata,” ujar Michael.

    Direktur Utama PT Sahabat Kacamatamoo Indonesia Olivia Michele meyakini pendanaan itu akan membantu perseroan mempercepat ekspansi dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri seiring pertumbuhan pesat dan tingginya permintaan kacamata di Indonesia.

    Melansir data Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO), gangguan penglihatan di Indonesia cukup tinggi dengan sekitar 25 persen penduduk mengalami gangguan refraksi seperti miopi, hipermetropi, dan presbiopi.

    Sejak didirikan pada 2022, Kacamatamoo telah berkembang dengan memiliki hampir 50 cabang hingga akhir 2024.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Bakal Punya Tambahan Listrik dari Gelombang Laut 3 GW

    RI Bakal Punya Tambahan Listrik dari Gelombang Laut 3 GW

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia akan segera memanfaatkan potensi energi gelombang laut sebagai bagian dari strategi transisi energi.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyebutkan akan ada tambahan 1-3 gigawatt (GW) dari pemanfaatan energi gelombang laut. Eniya mengatakan, pemanfaatan ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sedang dibahas.

    “Kita sudah mengagendakan pemakaian pengambilan listrik dari laut diperkirakan nanti di RUPTL juga sudah disebutkan 1 sampai 3 gigawatt, itu sampai dengan 2060,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Eniya menyampaikan, saat ini Kementerian ESDM bersama universitas di Amerika melakukan kajian terkait pemanfaatan tersebut. Kajian tersebut diperkirakan membutuhkan waktu yang lama.

    “Jadi saat ini study-study dulu. Mau arus laut dipermukaan, atau di tengah atau dasar itu kan beda-beda. Untuk analisisnya saja kita musti data sampai 1 sampai 2 tahun. Jadi, arusnya benar, berkekuatan berapa saat kita deploy ini juga susah ya,” katanya.

    Eniya menambahkan, kemungkinan besar pemanfaatan energi dari gelombang laut dilakukan paling akhir. Hal ini lantaran perlu biaya besar dan waktu yang lama.

    “Sehingga kita perkiraan itu paling akhir ya. Bahkan lebih cepat nuklir,” katanya.

    Tonton juga Video Joe Biden: RI Pemain Penting dalam Transisi Energi Ramah Lingkungan

    (ara/ara)

  • Alat Pendukung Transaksi Dinilai Dibutuhkan UMKM, Apa Alasannya? – Halaman all

    Alat Pendukung Transaksi Dinilai Dibutuhkan UMKM, Apa Alasannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Alat pendukung transaksi pembayaran debit dan kredit sangat dibutuhkan oleh UMKM. Apa alasannya?.

    Alat pendukung transaksi dibutuhkan. Apalagi, saat ini banyak di antara masyarakat yang nyaman bertransaksi cashless atau tanpa uang tunai.

    Namun, alat yang mendukung transaksi elektronik yakni Electrinic Data Capture (EDC) tak mudah diperoleh oleh pelaku UMKM. 

    Untuk mendapatkan EDC biasanya harus mendatangi bank serta jalani serangkaian proses yang menyita waktu dan tenaga.

    Di antaranya lewat fitur Self Onboarding EDC. Pelaku UMKM bisa memperoleh fasilitas EDC BRI secara online, tanpa perlu mendatangi bank.

    “Aktivasi Self Onboard EDC dapat dilakukan secara mandiri, cepat dan efisien. Caranya, dengan menggunakan aplikasi BRImerchant,” tulis keterangan resmi BRI, Selasa (18/2/2025).

    BRI Self Onboarding EDC, untuk proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara online. Lalu, lewat aplikasi BRIMerchant, lengkapi data, dan EDC akan segera diproses. 

    “Setelah BRI lakukan verifikasi, Self Onboarding EDC akan dikirim serta siap digunakan,” begitu keterangan resmi BRI. 

    Selain itu, disebutkan bahwa EDC BRI dapat menerima pembayaran kartu debit dan kredit dari berbagai bank, baik lokal maupun internasional.

    “Hal yang paling penting adalah teknologi keamanan BRI Self Onboarding EDC yang unggul. Data pelanggan serta informasi transaksi pun terjamin,” tulisnya.

  • Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin – Halaman all

    Pemerintah Diingatkan Agar Danantara Tak Ikuti Jejak 1MDB, Pengelolaan Harus Seprofesional Mungkin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Executive Director Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan pemerintah agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak mengikuti jejak 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    1MDB merupakan perusahaan investasi negara yang diluncurkan Perdana Menteri Malaysia periode 2009-2018 Najib Razak.

    Pada 2014-2015, Najib dituding menggelapkan miliaran ringgit Malaysia dari 1MDB.

    Skandal 1MDB yang menjerat Najib diperkirakan merugikan Malaysia senilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 64 triliun.

    Sebagian dana itu diketahui mengalir ke rekening Najib. Ia dan kroninya didakwa mencuci aliran uang dari 1MDB

    Pada Agustus 2022, Najib akhirnya dijatuhkan ke penjara setelah Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak banding sekaligus mengukuhkan vonis 12 tahun yang ia terima.

    Berkaca dari kasus tersebut, Burhanuddin mengingatkan pemerintah RI agar menjalankan Danantara secara profesional agar tidak mengulang kejadian pada 1MDB.

    “Jadi ini betul-betul harus hati-hati, pengelolaannya harus seprofesional mungkin,” katanya dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Ia mengatakan, jika pemerintah RI mengacu pada Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki pemerintah Singapura, akan sangat bagus sekali.

    “Tetapi kalau misalnya kita kepleset, kemudian mengikuti rute 1MDB di Malaysia, habis kita dan pertaruhannya sangat mahal,” ujar Burhanuddin.

    Ia memandang Danantara ini memiliki motif yang sangat positif karena memotong intervensi non korporasi, terutama dari hal politik.

    Selama ini, ia mengatakan BUMN seringkali harus berjuang ketika bernegosiasi dengan DPR, salah satunya ketika membahas soal pengangkatan komisaris dan direksi.

    “Kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan, itu banyak hal yang tidak harus didiskusikan via DPR, yang membuat BUMN kita seringkali harus berjuang adalah karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR,” ucap Burhanuddin.

    “Itu ada ongkos politiknya, ada biayanya, ada trade off-nya, termasuk pengurusan pengangkatan komisaris direksi itu perlu approval DPR. Danantara mencoba memotong itu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebelumnya telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2/2025).

    Dalam UU yang baru disahkan itu termasuk soal pembentukan Danantara.

    Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14 ribu triliun (kurs Rp 16.278 per dolar AS).

    Untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun.

    Kewenangan yang dimiliki Danantara antara lain mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN, demi optimalisasi aset negara.

    Lalu, Danantara juga bisa menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

    Selanjutnya, bisa pula untuk menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, pengambilalihan, hingga pemisahan perusahaan.

    Danantara juga memiliki wewenang untuk membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN untuk strategi penguatan korporasi.

    Lalu, Danantara bisa pula untuk mengesahkan dan mengkonsultasikan dengan DPR soal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Holding Investasi dan Holding Operasional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN.