Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Pupuk Indonesia Berhasil Tingkatkan Produktivitas Berkat Teknologi dan AI – Halaman all

    Pupuk Indonesia Berhasil Tingkatkan Produktivitas Berkat Teknologi dan AI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia akan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi dalam kerja produksi hingga distribusi perusahaan. 

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, teknologi yang digunakan meliputi pengembangan artificial intelligence (AI) sampai platform penebusan pupuk. 

    Rahmad menyampaikan, semua bidang saat ini mengalami disrupsi, sehingga adopsi teknologi bukan lagi sebuah opsi, melainkan suatu kewajiban. 

    Bahkan, peningkatan adopsi teknologi juga dilakukan berbagai perusahaan pupuk dari sisi manufaktur hingga distribusi. 

    “Ini juga tak lepas dari efisiensi. Dalam konteks efisiensi ini, maksudnya kita menggunakan teknologi, dari produksi sampai end customer,” ujar Rahmad dalam acara Indonesia Data and Economic (IDE) Conference 2025 di Astor Ballroom Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

    Rahmad mengatakan, sebelum disrupsi, bidang pertanian dianggap minim menerapkan teknologi. 
    Namun, situasi disrupsi mengharuskan semua perusahaan di berbagai bidang mesti beradaptasi, termasuk perusahaan pupuk yang berkaitan erat dengan pertanian. 

    “Justru adopsi teknologi ini menjadi kunci keberhasilan peningkatan produktivitas pupuk Indonesia. Ini menepis anggapan bahwa pertanian itu bidang yang low technology,” kata Rahmad.   

    Dalam ekosistem pupuk Indonesia saat ini, kata Rahmad, terdapat pabrik pupuk yang tersebar dari Aceh hingga Kalimantan Timur. 

    Dia mengatakan, produktivitas pabrik itu membawa Pupuk Indonesia menjadi produsen nitrogen based fertilizer terbesar di gabungan kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. 

    “Adopsi teknologi ini sekarang dilakukan banyak perusahaan. Karena semua pemain besar sekarang sudah melakukan adopsi teknologi,” kata Rahmad. 

    Rahmad menambahkan, pihaknya telah menggunakan berbagai teknologi terkini yang bisa memproses data mulai dari produksi sampai ke tangan konsumen. 

    Dia mengatakan, Pupuk Indonesia telah memiliki sebuah peta jalan strategi adopsi industri yang di dalamnya terdapat ekosistem agritech berbasiskan data termutakhir. 

    Dalam sisi manufaktur misalnya, Pupuk Indonesia menempatkan 32 ribu sensor di 48 pabrik yang akan dikompilasi dan dimasukkan ke dalam sebuah big data. 

    Hal itu kemudian dimanfaatkan dalam artificial intelligence atau biasa disebut AI agar bisa meningkatkan produktivitas perusahaan.  

    “Teknologi itu akan membaca akan ada anomali seperti apa. Kita bisa memprediksi kira-kira operasi tepat seperti apa yang terjadi berkat 32 ribu sensor itu. Jadi dia meningkatkan prediksi-prediksi ke depan,” kata Rahmad. 

    Produktivitas itu, kata Rahmad, dapat menunjang kebutuhan pupuk sesuai target produksi di 2025, yang beberapa di antaranya meliputi komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan tebu. 

    Dia optimistis swasembada pangan bisa terwujud dimulai dari produktivitas pupuk yang meningkat dan tersalurkan tepat sasaran. 

    Adapun untuk penebusan pupuk, kata Rahmad, perusahaannya telah meluncurkan platform iPubers, sebuah integrasi sistem penebusan pupuk untuk menjamin penyaluran yang tepat sasaran. 

    Rahmad menambahkan, bahwa sejak digunakan oleh kios-kios pengecer pada Januari 2024, platform ini telah memproses 2,5 juta transaksi per bulan. 

    “Adopsi teknologi bukanlah sebuah opsi. Kita ini bisa dibilang kompetitif dalam penerapan adopsi teknologi. Langkah selanjutnya, bagaimana kita bisa membantu para petani di Indonesia bisa meningkatkan produktivitasnya,” kata Rahmad. 

  • Pegadaian Sambut Baik Prabowo Bakal Resmikan Bank Emas Pertama RI Pada 26 Februari – Halaman all

    Pegadaian Sambut Baik Prabowo Bakal Resmikan Bank Emas Pertama RI Pada 26 Februari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pegadaian menyambut baik peresmian bullion bank atau bank emas yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari mendatang.

    Direktur Pemasaran & Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah mengatakan, pihaknya antusias menanti peresmian tersebut.

    Pada saat ini, Pegadaian masih menjadi pemain tunggal untuk bank emas.

    Pegadaian resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2024.

    Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    “Pegadaian tentu menyambut baik dan antusias akan rencana tersebut. Tidak hanya untuk menyukseskan Asta Cita, hal ini juga menjadi wujud komitmen Pegadaian dalam mendukung perekonomian Indonesia dengan meng-EMAS-kan Indonesia,” kata Elvi kepada Tribunnews, Selasa (18/2/2025).

    Saat ini, kata Elvi, Pegadaian melakukan kerja sama dengan berbagai pemain di ekosistem emas, baik miner, manufaktur, distributor emas, maupun perusahaan refinery.

    Hal itu dalam rangka memastikan bahwa Pegadaian dapat menawarkan produk bulion yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan nasabah-nasabah di ekosistem emas tersebut.

    Selain itu, Pegadaian kini sudah resmi meluncurkan Deposito Emas.

    “Hingga saat ini sudah menarik minat banyak nasabah yang ingin mencoba produk Deposito Emas,” ujar Elvi.

    Secara umum, di Indonesia, menurut catatan Elvi, lebih dari 1.800 ton emas idle yang tersebar di masyarakat dan juga 2.500 ton emas yang menjadi cadangan emas yang belum ditambang ke permukaan.

    Dengan besarnya nilai tersebut, sebelum adanya Bank Emas, masih banyak emas mentah yang lari ke luar negri karena kurangnya infrastruktur yang mendukung pemain di ekosistem emas dalam melakukan distribusi di domestik.

    “Meskipun demikian, karena demand Emas yang cukup tinggi di Indonesia, masih banyak pemain emas yang masih perlu melakukan impor emas,” ucap Elvi.

    “Ketidakefisiensian ini yang kami harapkan dapat terselesaikan dengan adanya Bank Emas Pegadaian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini tidak punya bank khusus untuk menyimpan emas.

    “Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Adanya bank emas berfungsi untuk mencegah logam mulia tersebut mengalir ke luar negeri.

    Selama ini, menurut Prabowo, emas yang ditambang dari perut bumi pertiwi di kirim ke negara lain.

    “Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia,” katanya.

    Bank emas tersebut akan diresmikan pada 26 Februari mendatang. Bank emas nantinya merupakan yang pertama di Indonesia.

    “InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” pungkasnya. 

  • Wamenkeu soal Target Efisiensi Prabowo Rp 750 T: Akumulasi Beberapa Tahun Lalu

    Wamenkeu soal Target Efisiensi Prabowo Rp 750 T: Akumulasi Beberapa Tahun Lalu

    Jakarta –

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran hingga Rp 750 triliun. Jumlah itu merupakan hasil akumulasi dari kebijakan efisiensi anggaran yang telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

    Suahasil mengatakan nominal efisiensi anggaran yang diungkapkan Prabowo juga termasuk penyisiran anggaran-anggaran yang bisa diefisiensikan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah beberapa tahun lalu kita juga sudah melakukan penyisiran, sudah ada dan kemudian tahun ini kita lakukan penyisiran, lalu ada juga yang dari BUMN,” kata Suahasil saat ditemui di ruang rapat Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Suahasil menyebut, tahun ini efisiensi anggaran tetap mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana ditargetkan penghematan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun yang berasal dari anggaran belanja di kementerian dan lembaga (K/L) Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    “Efisiensi seperti yang dituliskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dari anggaran K/L Rp 256 triliun dan dari APBD, dari transfer ke daerah ada Rp 50 triliun, nanti kita combine,” tutur Suahasil.

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa penghematan anggaran dilakukan hingga tiga putaran dengan target mencapai Rp 750 triliun. Pada putaran pertama, penghematan anggaran yang sedang berlangsung ini mencapai Rp 306,69 triliun.

    Kemudian pada putaran kedua, Prabowo menargetkan penghematan belanja K/L yang kurang efisien hingga Rp 308 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 58 triliun akan dikembalikan ke K/L sehingga penghematan bersihnya menjadi Rp 250 triliun.

    “Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2).

    Pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui BUMN, di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp 200 triliun akan digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.

    “Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp 750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa,” kata Prabowo.

    Kemudian sisanya, Prabowo bilang akan diinvestasikan di Danantara. “Sisanya kita punya (US$) 200 miliar ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ujar Prabowo.

    (aid/ara)

  • Pengusaha properti Bekasi sambut positif pembebasan PBG-BPHTB

    Pengusaha properti Bekasi sambut positif pembebasan PBG-BPHTB

    Kami sangat amat antusias akan program ini dan percaya program ini dapat mendukung realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pengusaha properti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyambut positif kebijakan pemerintah terkait pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kami sangat amat antusias akan program ini dan percaya program ini dapat mendukung realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo,” kata Direktur Marketing dan Operasional PT Arjuna Kesatria Sejati-Perumahan Griya Mulya Indah Amelia Amin di Cikarang, Selasa.

    Ia mengatakan, regulasi ini dinilai menguntungkan pihak pengembang perumahan khususnya rumah subsidi karena dibantu percepatan proses legal PBG dan BPHTB. Sedangkan dari sisi pembeli, mereka tidak lagi dibebankan biaya-biaya tersebut.

    “Ke depan kami mengharapkan program ini bisa memberikan efisiensi dari sisi legalitas sehingga semua sertifikat terjamin aman tanpa ada kendala backlog. Akuntabilitas developer juga terjaga dan menghasilkan penjualan rumah yang lebih baik,” katanya.

    Namun menurut dia, program ini masih belum diketahui secara luas oleh pengembang maupun pembeli sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara masif dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi.

    Sosialisasi dimaksud mencakup sejumlah penjelasan program seperti prosedur administrasi untuk mengklaim bebas PBG dan BPHTB sehingga seluruh pihak terkait mendapatkan informasi dengan baik.

    “Jadi semua stakeholder seperti developer, notaris, agen real estate maupun pembeli bisa mempersiapkan persyaratan berupa dokumen yang tepat untuk program ini agar dapat terealisasi dengan baik dan benar. Untuk sekarang kami masih menunggu realisasi karena menurut informasi, masih menunggu pelantikan kepala daerah baru,” ucapnya.

    Pemerintah Kabupaten Bekasi baru memulai uji coba permohonan layanan perizinan PBG gratis pada Selasa (18/2) sebagai wujud komitmen percepatan pelayanan publik khususnya bagi pemohon masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kalau umumnya 115 menit tetapi ternyata tadi di luar perkiraan kita tercatat alur pelayanan dari loket satu sampai selesai itu 28 menit. Berdasarkan keterangan pengawas DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, ini tercepat di Jawa Barat,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi.

    Dedy mengaku inovasi ini sekaligus sebagai langkah penting mendukung penerbitan perizinan PBG bagi masyarakat kecil yang kerap menghadapi kendala dalam proses perizinan bangunan.

    Dengan durasi yang jauh lebih singkat, masyarakat dapat mengurus izin bangunan secara lebih mudah dan efisien. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil di Kabupaten Bekasi, terutama dalam hal legalitas bangunan tempat tinggal mereka.

    Dedy mengaku keberhasilan uji coba ini tetap memiliki tantangan ke depan, terutama berkaitan integrasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) mengingat pengelolaan layanan daring masih terpusat, belum diserahkan ke daerah seperti halnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

    “Kalau server diberikan ke daerah mungkin bisa lebih cepat, tetapi kembali lagi kepada kebijakan pemerintah pusat. Yang jelas kita hanya ingin memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam hal menjawab keinginan masyarakat terkait percepatan pelayanan,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • 200 talenta digital ikuti IndonesiaNEXT ke-9 Telkomsel di Unhas

    200 talenta digital ikuti IndonesiaNEXT ke-9 Telkomsel di Unhas

    Makassar (ANTARA) – Telkomsel menyiapkan sedikitnya 200 talenta digital tersertifikasi teknologi terkini lewat ajang Road to IndonesiaNEXT ke-9 yang digelar di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar Sulsel pada hari ini (18/02/2025).

    “Telkomsel ingin memastikan setiap talenta muda di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pengembangan keterampilan digital dengan memperluas jangkauan IndonesiaNEXT ke berbagai kampus,” kata General Manager Consumer Business Region Telkomsel Sulawesi Kuntum Wahyudi di Makassar, Selasa.

    Telkomsel percaya bahwa talenta digital dari seluruh negeri memainkan peran penting dalam membangun ekosistem digital nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

    Telkomsel berkolaborasi dengan UK-Indonesia Tech hub dari Kedutaan Besar Inggris Jakarta untuk mempercepat persiapan pengembangan talenta digital Indonesia melalui program Road to IndonesiaNEXT ke-9, yang menyasar lebih banyak pelajar di berbagai daerah, meliputi Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

    ​​​​​Dalam program akselerasi ini, Telkomsel dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta membuka akses bagi para pelajar dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, untuk menjadi bagian dari 1.000 peserta yang terpilih untuk mengikuti tahap IndonesiaNEXT Onboarding ke-9.

    Pada penyelenggaraan IndonesiaNEXT tahun 2022, salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin berhasil menduduki Top 100 IndonesiaNEXT season ke-7.

    Prestasi yang membanggakan ini menjadi bukti nyata kemampuan pelajar Sulawesi Selatan untuk bersaing di kancah nasional.

    “Semoga ini dapat memotivasi kami untuk terus mengasah kompetensi dan mampu mengulang kesuksesan serupa di IndonesiaNEXT ke-9,” ujarnya.

    Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin – Prof. Muhammad Ruslin mengapresiasi kerja sama Telkomsel dengan UK-Indonesia Tech hub dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang telah menyelenggarakan Road to IndonesiaNEXT ke-9.

    ​​​​​Program IndonesiaNEXT dinilai sejalan dengan visi Universitas Hasanuddin untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki keterampilan digital dan soft skills yang mumpuni.

    ​​​​​”Kami meyakini kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri, seperti yang diwujudkan dalam IndonesiaNEXT, menjadi kunci untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” katanya.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Janjikan Diskon Tarif Tol dan Pesawat, AHY Bilang Begini

    Prabowo Janjikan Diskon Tarif Tol dan Pesawat, AHY Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto soal janji memberikan diskon tarif jalan tol dan tiket pesawat di masa mudik Lebaran tahun ini.

    AHY mengatakan sampai saat ini jajarannya, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum masih butuh waktu untuk mengkaji hal ini. Dia mengatakan bila sudah ada keputusan pihaknya akan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat.

    “Kami belum bisa men-declare karena masih butuh waktu sebentar lagi mohon waktu. Utamanya Kemenhub tadi masih mau duduk langsung dengan kementerian BUMN Kemenkeu dan lain-lain. Yang jelas semangatnya sesuai arahan Presiden, bagaimana harga tiket, harga transportasi bisa lebih terjangkau,” papar AHY usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Yang jelas, AHY menjanjikan pemerintah akan berpihak kepada masyarakat di saat yang memang sangat dibutuhkan. Maksudnya, di saat masyarakat butuh transportasi mudah di tengah musim mudik Lebaran, hal itu bisa direalisasikan. Buktinya, saat Nataru kemarin pun diskon tiket pesawat dan diskon tarif tol bisa dihadirkan pemerintah.

    “Nah Nataru yang lalu menunjukkan meski pemerintah baru berapa minggu saja tapi kami menunjukkan pemerintah berupaya yang terbaik. Kami merumuskan dan menuntaskan koordinasi kami memutuskan dengan cermat dan pada saatnya akan diumumkan ke masyarakat,” tegas AHY.

    Ketika ditanya kapan pengumuman diskon tiket pesawat dan tarif jalan tol, AHY berjanji hal itu akan segera dilakukan.

    “Segera mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Kami butuh waktu. Kami paham harusnya tidak terlalu mepet karena masyarakat sedang mencari tiket itu jauh-jauh hari sebulan paling tidak sebelum Lebaran,” beber AHY.

    Menhub-Menteri PU Koordinasi

    Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sampai saat ini pihaknya masih bicara dengan badan usaha atau operator jalan tol untuk pemberian diskon tarif jalan tol.

    Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah memulai pembicaraan untuk diskon tarif tol sejak hari ini. Soal berapa besaran diskonnya semua masih dikaji dengan operator.

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama sama dengan pak Menko,” kata Dody di kesempatan yang sama.

    Ketika ditanya soal komitmen diskon tarif tol dari badan usaha, Dody menegaskan sampai sekarang badan usaha masih mendiskusikan hal itu.

    “Kita masih diskusikan secara detailnya. Pak Prabowo kan tidak bicara berapa besarnya kan. Nanti detailnya seperti apa nanti kita diskusikan,” beber Dody.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan hal yang sama. Koordinasi sudah dilakukan dengan badan usaha.

    “Bahwa pembicaraan sudah, tapi masih dalam proses. Semuanya, dengan airlines dan semua pihak yang terkait dengan penetapan harga tiket,” ujar Dudy di tempat yang sama.

    (kil/kil)

  • Survei KIC: Tolak Pinjaman Berbunga, Kelas Menengah Pilih Bertahan Hidup dari Tabungan – Halaman all

    Survei KIC: Tolak Pinjaman Berbunga, Kelas Menengah Pilih Bertahan Hidup dari Tabungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Katadata Insight Center merilis survei dengan tema Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi.

    Survei ini tidak bertujuan menjawab pertanyaan penyebab menyusutnya kelas menengah di Indonesia.

    Direktur Riset Katadata Insight Center Gundy Cahyadi mengungkapkan, survei KIC menemukan fakta bahwa perilaku finansial kelas menengah sebetulnya cukup positif.

    Sebanyak 70 persen responden melakukan perencanaan keuangan.

    Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan keperluan harian.

    Selain itu, lebih dari 40 persen responden mencatat pengeluarannya.

    “Perilaku positif juga tercermin saat kelas menengah mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mayoritas responden (76,3 persen) memilih menggunakan tabungan alias makan tabungan untuk bertahan hidup,” kata Gundy di dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ini artinya, kata Gundy, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga (masing-masing kurang dari 15 persen).

    Perilaku ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang tergolong baik, lantaran mereka cenderung menghindari utang dan lebih mengandalkan cadangan keuangan pribadi untuk bertahan hidup.

    “Kelas menengah mengalokasikan 19,3 persen penghasilan untuk tabungan. Sebagian besar berencana menggunakan tabungan ini sebagai dana darurat,” tutur Gundy.

    Sementara itu, lanjut Gundy, alokasi anggaran untuk tujuan jangka panjang atau perencanaan masa depan relatif masih rendah.

    Pada dasarnya, perencanaan keuangan jangka panjang memang belum menjadi prioritas bagi kelas menengah.

    Di sisi lain, demi memenuhi biaya hidup maka kelas menengah menjalankan pekerjaan sampingan.

    Survei KIC mencatat, hampir 50 persen masyarakat di segmen ini memiliki pekerjaan sampingan alias side hustle.

    Ada tiga alasan terbanyak yang melatarbelakangi mereka menekuni pekerjaan sampingan, yaitu untuk menambah pendapatan (70,6 persen), meningkatkan tabungan (42,2 persen), dan mencapai tujuan finansial (30,7 persen).

    Perkara passion justru tak masuk di dalam top 3 ini.

    KIC mengadakan survei secara daring dengan menargetkan responden di 10 kota besar di Indonesia. Survei ini melibatkan 472 responden, dilaksanakan pada 6-9 Januari 2025.

    Gundy juga menekankan, kekhawatiran tentang perekonomian berpengaruh besar terhadap cara pandang kelas menengah soal kebutuhan hidup.

    “Kekhawatiran ini terkesan menjadi faktor utama yang menentukan perspektif kelas menengah tentang keperluan pendidikan, kesehatan, dan hunian,” kata dia.

    Kata Gundy, pertumbuhan kelas menengah tertahan pascapandemi Covid-19.

    Karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk meningkatkan persentase kelas menengah.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan, kelas menengah masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Karena, kata Thomas, lebih dari 70 persen konsumsi berasal dari kelas menengah.

    Lanjut Thomas, APBN berperan sebagai shock absorber dan melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, mulai dari kelompok rentan hingga kelas menengah melalui berbagai program subsidi dan kompensasi.

    “Pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp827 triliun untuk berbagai program termasuk subsidi, insentif PPN, bantuan sosial dan kredit usaha. Sebagian besar insentif PPN difokuskan menjaga konsumsi rumah tangga,” jelas Thomas.

  • IBC tekankan kolaborasi konkret wujudkan kesejahteraan

    IBC tekankan kolaborasi konkret wujudkan kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Indonesian Business Council (IBC), asosiasi CEO, pemimpin bisnis dan industri Indonesia menekankan perlunya kolaborasi konkret yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.

    Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi nyata, IBC menyelenggarakan Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang mempertemukan 1.500 peserta dari 48 negara yang mewakili pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pakar, dan akademisi.

    Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid di Jakarta, Selasa mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan kolaborasi yang kuat yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret. Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut dirinya mengajukan lima formula untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Formula tersebut antara lain yakni memanfaatkan keuntungan kompetitif, kebijakan industri yang tepat, serta kebijakan luar negeri dan diplomasi yang aktif.

    Selanjutnya, menerapkan prinsip good governance, serta meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan sektor swasta.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (COO) IBC Sofyan Djalil, mengatakan IES 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor swasta dalam upaya mendorong pertumbuhan.

    Hal ini bisa diwujudkan dengan dukungan kebijakan publik yang memperkuat daya saing dan memudahkan aktivitas bisnis.

    “IES 2025 akan menjembatani para pemimpin bisnis, ahli ekonomi, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan langkah-langkah dan kebijakan strategis untuk menciptakan iklim kebijakan publik yang dapat mewujudkan cita-cita pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Sofyan.

    Adapun IES 2025 menghasilkan komitmen konkret dari berbagai pihak. Beberapa nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga internasional untuk mendukung proyek-proyek strategis di bidang energi terbarukan, infrastruktur digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Salah satu proyek unggulan yang diumumkan adalah pembangunan pusat energi terbarukan di timur Indonesia, serta program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUU Minerba mandatkan BUMN bagi hasil tambang ke perguruan tinggi

    RUU Minerba mandatkan BUMN bagi hasil tambang ke perguruan tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) memandatkan BUMN, BUMD, dan swasta untuk membagi keuntungan mengelola tambang ke perguruan tinggi.

    “Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) dan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam rangka meningkatkan kemandirian layanan pendidikan dan fasilitas perguruan tinggi,” ucap Bahlil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Aturan tersebut termaktub dalam draf RUU Minerba Pasal 60A ayat (3). Pasal tersebut berbunyi, “BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batu bara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bagi hasil sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama”.

    Kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang mengelola tambang untuk kepentingan perguruan tinggi, kata Bahlil, akan diberikan izin untuk mengelola lahan tambang dengan skema prioritas.

    Bahlil menjelaskan bahwa UU Minerba memberikan ruang kepada BUMN, BUMD, atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan perguruan tinggi.

    “Kepada perguruan-perguruan tinggi di daerah, di mana saja yang membutuhkan (bantuan) untuk risetnya, untuk kemudian mereka bisa praktek, atau mungkin beasiswa,” kata dia.

    Dengan demikian, perguruan tinggi tidak secara langsung mendapatkan izin untuk mengelola lahan pertambangan. Status perguruan tinggi dalam undang-undang tersebut adalah penerima manfaat dari pengolahan tambang.

    Ke depannya, perguruan tinggi yang membutuhkan dukungan pembiayaan maupun fasilitas lainnya, bisa mengajukan kepada BUMN, BUMD, atau swasta agar bisa mengajukan kerja sama.

    “Baik kerja sama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP tanam ribuan pohon vegetasi perkuat mitigasi pesisir rawan bencana

    KKP tanam ribuan pohon vegetasi perkuat mitigasi pesisir rawan bencana

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat ketahanan pesisir melalui program penanaman vegetasi pantai di berbagai wilayah rawan bencana.

    “Hal ini merupakan salah satu solusi efektif berbasis ekosistem untuk mengurangi dampak gelombang tsunami,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan, KKP telah menyelesaikan berbagai program penanaman di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, serta Kabupaten Tanggamus, Lampung pada tahun 2024.

    “Penanaman vegetasi pantai ini adalah bagian dari strategi nasional mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan pesisir secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Victor menjelaskan program itu merupakan bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.

    “Sebagai contoh KKP telah menanam 3.125 bibit cemara laut pada lahan seluas 5 hektar di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang melibatkan masyarakat termasuk untuk pemeliharaannya, sehingga keberlanjutan manfaatnya dalam jangka Panjang dapat diketahui,” jelas Victor.

    Kemudian di Kabupaten Tanggamus, Lampung, program serupa dilaksanakan dengan cakupan yang sama, yakni 5 hektar lahan dan 3.125 bibit cemara laut ditanam di Pekon Karang Anyar. Wilayah ini dipilih berdasarkan kajian risiko bencana yang menunjukkan tingkat kerentanan tinggi terhadap tsunami akibat aktivitas seismik di perairan sekitarnya.

    Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program ini.

    “Masyarakat pesisir punya peran kunci dalam menjaga dan merawat vegetasi pantai. Karenanya, kami memberikan pendampingan teknis serta peningkatan kapasitas kepada mereka agar ekosistem pesisir tetap terjaga,” jelasnya.

    Tak hanya penanaman vegetasi, program KKP ini juga mencakup pemasangan pagar perlindungan tanaman, pembangunan instalasi penyiraman berbasis sumur dan tandon air, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pesisir serta pengembangan ekowisata berbasis lingkungan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa memperkuat ketahanan pesisir melalui pendekatan berbasis ekosistem terus didorong melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025