Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Pemanfaatan AI untuk UMKM Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen

    Pemanfaatan AI untuk UMKM Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau  artificial intelligence (AI) dinilai mampu mempercepat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah mengungkapkan, AI menawarkan potensi besar bagi berbagai jenis bisnis, baik skala besar maupun kecil, untuk melakukan lompatan dalam inovasi bisnis mereka.

    “Baik perusahaan besar maupun kecil dapat memanfaatkan AI untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Misalnya, UMKM yang berada di daerah terpencil tetap dapat menjangkau pasar di Jakarta tanpa perlu merekrut manajer produk, cukup dengan bantuan AI,” ujar Ririek dalam Indonesia Data and Economic (IDE) Conference 2025 seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

    Ririek menambahkan bahwa meskipun AI memiliki potensi besar untuk UMKM, penggunaannya di Indonesia masih belum optimal, sehingga belum mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Tantangannya adalah belum banyak organisasi yang siap mengadopsi AI. Banyak yang masih memerlukan peningkatan keterampilan untuk bisa memanfaatkan AI secara maksimal,” tuturnya.

    Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM), karena kebutuhan tenaga kerja di bidang teknologi masih belum seimbang dengan ketersediaannya. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

    “Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah platform online untuk pembelajaran IT. Misalnya, jika seseorang ingin memahami cara kerja router, mereka bisa berlatih menggunakan simulator, mirip seperti konsep flight simulator,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ririek menyoroti bahwa optimalisasi AI dan pengembangan infrastruktur digital dapat berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, studi 10 tahun lalu menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1%. Namun, studi terbaru mengungkapkan bahwa dampak teknologi bisa jauh lebih besar jika dimanfaatkan secara sinergis.

    “Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fixed broadband, mobile broadband, AI, pusat data, dan digitalisasi masing-masing memiliki kontribusi tersendiri terhadap ekonomi,” ungkapnya.

    Apabila semua faktor ini dioptimalkan, khususnya AI untuk UMKM, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat hingga 2,7% secara kumulatif. “Dengan demikian, apabila ekonomi tumbuh 5,2%, tambahan kontribusi teknologi dapat membawa angka tersebut ke 8%,” ujarnya pungkasnya.

  • Anggaran ESDM Dipangkas Bikin Pengawasan B40 Tak Optimial

    Anggaran ESDM Dipangkas Bikin Pengawasan B40 Tak Optimial

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menyampaikan implementasi program mandatory B40 yang diterapkan pada 1 Januari 2025 mengahadapi sejumlah tantangan. Salah satunya yakni minimnya dana pengawasan akibat efisien anggaran Kementerian ESDM.

    Adapun anggaran Kementerian ESDM kini dipangkas sebesar Rp 1,65 triliun atau 42,4% dari total pagu anggaran 2025 Rp 3,91 triliun.

    Dengan kondisi tersebut, Eniya menyampaikan Kementerian ESDM saat ini tengah bernegosiasi dengan BPDPKS untuk mendukung pendanaan pengawasan B40.

    “Memang karena ada efisiensi anggaran, pengawasan saat ini kita sedang upayakan negosiasi untuk dilakukan pendanaan tambahan juga dari BPDP untuk bisa melakukan pengawasan bersama implementasi dari program B40,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Lebih lanjut, Eniya mengatakan kendala lainnya yakni adanya keterbatasan ketersediaan insentif dan ketersediaan kemampuan produksi bulanan Badan Usaha Bahan Bakan Nabati (BU BBN) sementara kebutuhan BU Bahan Bakar Minyak (BU BBM) yang berfluktuasi, sehingga tidak daoat dipenuhi demand oleh BU BBN.

    Kemudian, keterbatasan produksi dan tingginya biaya produksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

    “Dan keterbatasan lainnya yang bisa diidentifikasi yakni moda transportasi yang kadang-kadang kapal terlambat satu hari ataupun keterbatasan di wilayah dermaga karena lokasi penyimpanannya juga harus bertambah 5% dari sebelumnya b35,” katanya.

    Dengan kondisi tersebut, Eniya menyampaikan Kementerian ESDM memberikan kelonggaran agar implementasi B40 diselesaikan hingga 28 Februari hingga 25.

    Tonton juga Video: Menteri Investasi Ungkap Potensi Energi Terbarukan RI Capai 3.677 GW

    (rrd/rrd)

  • Menteri Ara ‘Turun Gunung’ Sambangi PIK, Tangani Polemik Pagar Perumahan

    Menteri Ara ‘Turun Gunung’ Sambangi PIK, Tangani Polemik Pagar Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut akan bertandang ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) untuk mengatasi masalah soal pembangunan pagar di sekitar wilayah perumahan.

    Salah satu hal yang akan disoroti oleh Ara, sapaannya, berkaitan dengan masalah pagar untuk membatasi wilayah perumahan PIK dengan perumahan warga di sekitarnya.

    Ara menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif sehingga menghalangi jalan untuk masyarakat sekitar.

    “Seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif jadi harus ada jalan untuk masyarakat. Besok saya ke sana untuk mensosialisasikan itu, bersama dengan Pemda DKI,” ujar Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ara mengatakan bakal mendorong penyelesaian masalah tersebut dengan tuntas.

    Adapun permasalahan pagar PIK itu menjadi salah satu isu perumahan yang akan disoroti olehnya. Beberapa isu lain seperti pemberian insentif perumahan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dia menyebut pemerintah akan menyalurkan sejumlah insentif meliputi pembebasan Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB) untuk rakyat kecil, pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. 

    Kemudian, dia juga menyebut akan segera meresmikan sejumlah proyek perumahan untuk MBR. 

  • DPR Usul Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pengusaha Hotel Terdampak Efisiensi Anggaran

    DPR Usul Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pengusaha Hotel Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Kamrussamad tak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran bisa berdampak terhadap pelaku usaha, termasuk pengusaha hotel. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Samad mengatakan, efisiensi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 akan mengubah alokasi sejumlah kegiatan-kegiatan di kementerian dan lembaga seperti membatasi kunjungan ke luar negeri, seminar, hingga pelaksanaan focus group discussion. Pemerintah akan memfokuskan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung kepada rakyat.

    Hal ini pun dapat berdampak langsung terhadap aktivitas usaha, seperti pada industri perhotelan dan jasa boga. Menurut Samad, salah satu upaya yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi dampak efisiensi tersebut adalah dengan memberikan insentif tambahan kepada pelaku usaha.

    “Itu kemudian harus dimitigasi, instrumen mana yang bisa memitigasi? Kita perlu mendorong otoritas lain untuk memberikan skema insentif misalnya kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial,” ujar Samad kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Samad, rata-rata kementerian mengalami efisiensi anggaran sehingga hal ini bisa memengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi pelaku usaha maupun masyarakat yang biasanya ikut mendapatkan aliran dana pemerintah melalui berbagai kegiatan. Oleh karena itu, kebijakan insentif baru di tengah efisiensi anggaran penting dilakukan.

    Samad menambahkan, jika tak ada insentif kepada pelaku usaha yang terdampak efisiensi, maka target pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terganggu. Bahkan, hal ini berpotensi semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

    “Kalau (pertumbuhan ekonomi) 5,2% kita harapkan pada 2025 akan lebih kurang satu juta lapangan kerja baru, itu yang kita harapkan. Nah terus ya salah satunya adalah fiskal moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan seluruh industri keuangan sebagai faktor pendorong supaya sektor riil bisa bergerak,” papar Samad.

    Diketahui, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak terhadap sejumlah pelaku usaha. Salah satunya adalah pengusaha hotel di Kota Bandung yang merugi Rp 12,8 miliar pada Februari 2025 akibat adanya sejumlah pembatalan kegiatan seperti rapat dan acara pemerintahan lainnya yang biasa digelar di hotel.

    “Dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sangat memukul industri perhotelan di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Pangsa pasar meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) dari pemerintah bagi hotel berbintang tiga, empat, dan lima mencapai 40% hingga 50%,” kata Ketua Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi di Kota Bandung, Jumat (14/2/2025).

  • BBM Rendah Sulfur Tersedia hingga 2028

    BBM Rendah Sulfur Tersedia hingga 2028

    Jakarta –

    Pemerintah akan menyiapkan BBM ramah lingkungan atau rendah sulfur hingga 2028. Langkah ini guna mengurangi emisi.

    “Sesuai dengan arahan Presiden untuk pengurangan emisi sektor transportasi dengan penyediaan BBM bersih atau rendah sulfur yang akan diterapkan mulai 2025 sampai dengan 2028,” kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025)

    Tri menjelaskan langkah menyediakan BBM rendah sulfur ini penting dilakukan lantaran berdasarkan kajian dari Institut Teknologi Bandung gas buang kendaraan atau sektor transportasi merupakan sumber utama polusi lintas musim.

    Pada musim hujan itu konstribusinya mencapai 32-41%, sedangkan gas buang pada kendaraan pada musim kemarau sekitar 42-57%.

    “Dan Ini kalau misalkan dibandingkan dengan polusi lainnya termasuk pembakaran batu bara, pembakaran sampah dan lain sebagainya ini cukup relatif tinggi,” ujar Tri.

    Tri menyampaikan penetapan batasan kandungan sulfur pada BBM ini berlaku pada BBM jenis solar CN 48, solar CN 51, dan bensin mulai dari RON 90, RON 91, RON 95, dan RON 98.

    “Di mana batas kandungan sulfur setara dengan Euro 4 sejumlah 50 ppm untuk bensin maupun diesel dan batas maksimal kandungan sulfur secara Euro 5 untuk diesel 10 ppm,” terang Tri.

    Menurut tri saat ini produksi dan spesifikasi kilang yang memproduksi pertalite dan solar sudah memenuhi Euro 4. Di mana untuk pertalite hanya refinery unit 2, refinery unit 7 dan TPPI, sedangkan minyak solar CN 48 belum ada yang memenuhi Euro 4.

    Kemudian, untuk produksi Pertamax hanya ada di dua refinery unit yaitu refinery unit 4 dan refiner unit 5 dengan total produksi 93,02 juta liter per bulan, dengan masing-masing tipikal produksi berturut-turut yaitu 79,5 dan 13,5 2 juta liter per bulan dan typical kandungan surplus sebesar 100 ppm.

    Sementara itu, pemerintah kata Tri telah menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan bbm rendah sulfur ini. Untuk jangka pendek mencakup upgrade produk yang dilakukan di Kilang Dumai dan Kilang Cilacap.

    “Serta selesainya proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan. Sehingga memungkinkan menghasilkan BBM rendah sulfur atau sekitar 50 ppm dan juga dilakukan peningkatan proyek di kilang kilang exiting atau rdmp seperti di refinery unit 2 Dumai, refinery unit 3 Kilang Plaju, dan refinery unit 4 Kilang Cilacap,” katanya.

    Sementara untuk jangka panjang, Tri menambahkan, mencakup pembangunan RDMP Dumai, RDMP Plaju, RDMP Cilacap, RDMP Balikpapan, GRR Tuban, Petrochemical Complex Jabar, Green Refinery Cilacap, dan Plaju.

    “Untuk produksi bensin, diperlukan penambahan unit treating baru untuk mengangkatkan ulang sulfur tersebut, dan PT KPI merencanakan membangun Gasoline Selective Hydrotreater yang direncanakan on-stream tentatif pada triwulan 4 2027 yaitu refinery unit 3 Plaju dan kapasitas 13 MBSD, serta refinery unit 6 Balongan dan kapasitas 53 MBSD,” katanya.

    “Sedangkan untuk minyak solar, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merencanakan membangun Diesel Hydrotreater atau DAT yang direncanakan on-stream pada tentatif triwulan 4 2027 yaitu DAT refinery unit 2 Dumai dengan kapasitas 68 MBSD dan DAT refinery unit 4 Cilacap tahap 1 dengan kapasitas 50 MBSD serta DAT refinery unit 4 Cilacap tahap 2 dengan kapasitas 23 MBSD,” sambung Tri.

    (hns/hns)

  • Pesan buat Pemerintah soal Dampak Efisiensi Anggaran ke Laju Ekonomi

    Pesan buat Pemerintah soal Dampak Efisiensi Anggaran ke Laju Ekonomi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Analisis Kebijakan Makro & Mikro Ekonomi Aviliani mengingatkan dampak efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Menurut Aviliani mengatakan sejumlah industri yang mengeluh terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, yakni perhotelan yang dikeluhkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

    “Efisiensi itu harus dikaitkan dengan time lag, jadi kadang-kadang memindahkan anggaran itu nggak sekadar memindahkan saja tetapi juga harus diketahui mana nih anggaran yang perlu ditambahkan atau dikurangkan, lalu dipindahin ke mana. Nah ini perlu adanya time lag atau jangka waktu yang dipertimbangkan,” kata Aviliani dalam RDPU bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, jika efisiensi tidak dilakukan dengan baik, akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kadin Indonesia, kata dia, telah menghitung dampak efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 0,2% hingga 0,4%.

    “Kita sudah hitung kalau seandainya tidak bisa dilakukan efisiensi itu pindah ke yang lain, itu sekitar 0,2% sampai 0,4% pertumbuhan akan terganggu,” jelasnya.

    Aviliani menambahkan, efisiensi yang dilakukan bisa dilakukan seoptimal mungkin. Pasalnya memindahkan prioritas anggaran tidak akan semudah membalik telapak tangan.

    “Sekarang sudah mulai di daerah, padahal cuma Rp 50 triliun (transfer dana yang dipangkas untuk daerah) tapi mereka sekarang sudah, anggaran-anggaran diberhentiin dulu nih. Karena mereka bingung apa nih yang mau diberhentikan,” tutur Aviliani.

    (hns/hns)

  • Halte Transjakarta Rawamangun Kembali Dibuka Mulai Besok

    Halte Transjakarta Rawamangun Kembali Dibuka Mulai Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna layanan BRT PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dapat menggunakan kembali halte Rawamangun mulai besok, Rabu (19/2/2025) setelah sebelumnya ditutup akibat pekerjaan LRT Jakarta. 

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta menyampaikan Transjakarta melakukan reaktivasi Halte Rawamangun setelah sebelumnya sempat dilakukan penutupan sehubungan dengan pekerjaan konstruksi kereta ringan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome – Manggarai. 

    “Halte Rawamangun mulai aktif kembali melayani pelanggan pada Rabu [19/2],” kata Ayu dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025). 

    Ayu mengatakan  saat ini pelanggan sudah bisa menggunakan kembali Halte Rawamangun. Transjakarta selalu memastikan mobilitas masyarakat dapat terpenuhi. 

    Sebelumnya, Transjakarta menyediakan halte temporer Rawamangun 1 dan Rawamangun 2 untuk melakukan penaikan dan penurunan pelanggan. Namun saat ini pelanggan dapat melakukan penaikan dan penurunan di Halte Rawamangun. 

    Adapun Halte Rawamangun melayani Koridor 4 (Pulo Gadung – Galunggung) dan rute 4D (Pulo Gadung – Kuningan).  

    Melalui reaktivasi Halte Rawamangun, sambung Ayu, pelanggan dari arah Galunggung (koridor 4) yang ingin menuju koridor 10 (Tanjung Priok – PGC) dapat melakukan perpindahan atau transit di Halte Rawamangun, tidak perlu lagi transit di Halte Kayu Jati.

    Pada perkembangan lain, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) akan mulai melakukan pekerjaan pondasi untuk konstruksi Stasiun Manggarai pada 27 Januari 2025, mengingat area stasiun tersebut berada di persimpangan Jalan Sultan Agung.

    Pekerjaan pondasi tersebut merupakan bagian dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) sejauh 6,4 kilometer. Proyek yang sudah berlangsung sejak Oktober 2023, berdasarkan data progres minggu kedua Januari 2025 sudah mencatatkan deviasi positif sebesar 44,015%.

  • Sandiaga Uno dan Caroline Riady Buka Ruang Kolaborasi untuk Ciptakan Peluang Ekonomi

    Sandiaga Uno dan Caroline Riady Buka Ruang Kolaborasi untuk Ciptakan Peluang Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan nasional, terutama dalam menyediakan pelayanan medis yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Sandiaga Uno dan Caroline Riady tekankan kolaborasi perlu diciptakan untuk ciptakan peluang ekonomi.

    Hal ini terungkap pada acara bertajuk Building a Thriving Healthcare Workforce for a Stronger Economy yang berlangsung di vOffice Event Space, Centennial Tower, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025). Para peserta berdiskusi mengenai langkah strategis untuk memperkuat sektor kesehatan nasional.

    Acara yang diselenggarakan oleh Sandilogi bersama vOffice, SPH Alumni, dan UPH Alumni ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, CEO vOffice Erwin Soerjadi, serta CEO Siloam Hospitals Group Caroline Riady.

    Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno berbagi wawasan dan solusi terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk upaya mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap fasilitas medis di luar negeri.

    Potensi ekonomi yang hilang akibat banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri mencapai Rp 160 triliun per tahun. Untuk itu, Sandiaga membuka ruang kolaborasi guna menjadikan Bali sebagai pusat wisata kesehatan di Indonesia.

    Menurutnya, untuk bergerak lebih cepat, perlu adanya sinergi dengan sektor swasta guna menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan demikian, ekosistem layanan kesehatan yang ditawarkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

    “Kami telah berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Salah satu upaya yang kami dorong adalah menjadikan Bali sebagai pusat wisata medis yang dapat bersaing dengan negara-negara lain,” ujar Sandiaga Uno pada Selasa (18/2/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya perubahan regulasi yang mendukung kolaborasi internasional dalam sektor medis agar Indonesia dapat meningkatkan standar layanan kesehatan dan menarik lebih banyak pasien, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Pada kesempatan yang sama, Caroline Riady menyoroti masih kurangnya rumah sakit berkualitas di Indonesia serta pentingnya inovasi dalam industri kesehatan.

    “Kami di Siloam Hospitals terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan, tidak hanya dengan membangun rumah sakit baru, tetapi juga dengan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan lahan, tetapi belum memiliki keahlian dalam operasional rumah sakit,” jelas Caroline.

    Alumni Sekolah Pelita Harapan (SPH) ini juga menambahkan bahwa dalam industri kesehatan, kepercayaan adalah faktor utama yang harus dibangun antara penyedia layanan dan pasien.

    “Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun layanan kesehatan prima di Indonesia,” pungkas Caroline Riady dalam menanggapi peluang ekonomi dari kolaborasi bersama Sandiaga Uno.

     

  • Survei Kelas Menengah Katadata Ungkap Masyarakat Lebih Gunakan Tabungan daripada Utang

    Survei Kelas Menengah Katadata Ungkap Masyarakat Lebih Gunakan Tabungan daripada Utang

    Jakarta, Beritasatu.com – Katadata Insight Center (KIC) menerbitkan survei dengan tema “Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi”. Survei ini menunjukkan perilaku finansial masyarakat kelas menengah lebih cenderung menggunakan uang tabungan ketimbang mengambil pinjaman berbunga atau kredit dalam memenuhi kebutuhan hidup.

    Dalam peluncuran yang dilangsungkan pada Selasa (18/2/2025) di St Regis, Kuningan, Jakarta. KIC menemukan fakta bahwa perilaku finansial kelas menengah sebetulnya cukup positif.

    Sebanyak 70% responden melakukan perencanaan keuangan. Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan keperluan harian. Selain itu, lebih dari 40% responden mencatat pengeluarannya. Ini artinya, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga, yakni masing-masing kurang dari 15%.

    Co-Founder & CEO Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra menuturkan, survei ini diharapkan dapat memberikan referensi data yang akurat. Survei ini diluncurkan untuk menyajikan kajian data mengenai kelas menengah di Indonesia.

    “Katadata Indonesia Middle Class Insights Report dan akan diterbitkan setiap tahun menjadi rujukan kita semua, bagaimana sebetulnya posisi middle class Indonesia yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi selama satu dekade ke depan,” tuturnya dalam memaparkan survei terkait kelas menengah.

    Diketahui, KIC melakukan secara daring yang dilaksanakan pada 6-9 Januari 2025. Survei ini melibatkan 472 responden di 10 kota besar di Indonesia.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menuturkan, perekonomian Indonesia masih bergantung dengan kelas menengah karena lebih dari 70% konsumsi berasal dari kelas menengah.

    “Pemerintah masih atau sangat melihat kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena lebih dari 70% konsumsi berasal dari kelas menengah bawah dan kelas menengah,” tandas Thomas dalam menanggapi survei kelas menengah.

  • Pemerintah Batalkan Kampus Kelola Tambang, Aspebindo: Keputusan Tepat

    Pemerintah Batalkan Kampus Kelola Tambang, Aspebindo: Keputusan Tepat

    Jakarta, Beritasatu.com –  Asosiasi Pemasok Energi, Batubara, dan Mineral Indonesia (Aspebindo) menilai sikap pemerintah resmi membatalkan kebijakan kampus mengelola tambang dan menggantinya dengan bantuan dana riset serta beasiswa sebagai keputusan tepat.

    Ketua Umum Aspebindo Anggawira menilai langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa perguruan tinggi harus berfokus pada fungsi utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Langkah dinilai dapat meminimalkan risiko penyimpangan. Anggawira menegaskan bahwa mengelola tambang bukanlah tugas utama kampus.

    “Keterlibatan langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, komersialisasi berlebihan, serta risiko lingkungan dan sosial yang sulit dikendalikan oleh institusi pendidikan,” ujarnya. 

    Kebijakan pemerintah membatalkan kampus mengelola tambang, dapat meminimalkan risiko penyimpangan. Kampus dapat tetap menjalankan perannya tanpa terbebani urusan operasional pertambangan.

    Menurut Aspebindo, kebijakan ini memungkinkan kampus lebih fokus pada inovasi teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

    “Dukungan dana riset dan beasiswa akan mendorong peningkatan efisiensi industri dan melahirkan tenaga ahli yang lebih siap bersaing,” tambah Anggawira. 

    Hal ini dinilai lebih relevan bagi keberlanjutan sektor pertambangan dibandingkan dengan kampus mengelola tambang.

    Anggawira juga menyoroti pentingnya hubungan sinergis antara industri pertambangan dan dunia akademik. “Industri pertambangan tetap bisa bermitra dengan kampus melalui riset bersama, program magang, dan pengembangan teknologi,” jelasnya. 

    Dengan skema bantuan dana ini, perguruan tinggi tetap dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor pertambangan tanpa harus menghadapi risiko bisnis dan operasionalnya secara langsung.

    Dari perspektif Aspebindo, keputusan pemerintah tidak memberikan kampus mengelola tambang merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung keberlanjutan sektor tambang, tetapi juga memastikan bahwa perguruan tinggi tetap berfokus pada peran akademiknya.

    “Kampus tetap mendapat manfaat ekonomi, sementara sektor pertambangan tetap berjalan dengan tata kelola yang lebih profesional dan efisien,” tutupnya terkait kampus mengelola tambang.