Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • KAI Daop 6 Yogyakarta catat penjualan tiket lebaran tertinggi pada 3 April 2025 atau H+2

    KAI Daop 6 Yogyakarta catat penjualan tiket lebaran tertinggi pada 3 April 2025 atau H+2

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    KAI Daop 6 Yogyakarta catat penjualan tiket lebaran tertinggi pada 3 April 2025 atau H+2
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 17:06 WIB

    Elshinta.com – KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat penjualan tertinggi tiket kereta api (KA) jarak jauh reguler periode Lebaran 2025 terjadi pada 3 April 2025 atau memasuki arus balik H+2 Lebaran. Catatan tersebut untuk KA reguler keberangkatan awal dari stasiun Daop 6 Yogyakarta.   

    Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa hingga berita ini diturunkan per hari ini, Selasa (18/2), penjualan tiket KA reguler keberangkatan awal Daop 6 pada H+2 Lebaran mencapai 5.905 tempat duduk atau 43% dari total kapasitas yang disediakan hari tersebut. Menyusul H+1 pada 2 April 2025 menjadi penjualan tiket tertinggi kedua dimana tercatat sebanyak 5.218 tempat duduk telah terjual atau 38% dari total kapasitas harian.

    Sedangkan untuk arus mudik, KAI Daop 6 mencatat penjualan tiket tertinggi sejauh ini pada tanggal 28 dan 29 Maret atau H-3 dan H-2 Lebaran. Adapun pada H-3 Lebaran Daop 6 mencatat sebanyak 4.593 tempat duduk dan H-2 sebanyak 4.646 tempat duduk dengan prosentase yang sama yaitu 33% dari total kapasitas harian.

    “Adapun keseluruhan tiket KA reguler keberangkatan awal Daop 6 yang telah terjual selama masa angkutan Lebaran dari 21 Maret hingga 13 April 2025 adalah sebanyak 47.079 tempat duduk. Dengan data tersebut dan penjualan yang terus berjalan diharapkan masyarakat dapat segera menentukan jadwal bepergian menggunakan KA dan segera memesan tiket agar tidak kehabisan,” kata Feni seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (19/2). 

    Selain itu, KAI Daop 6 Yogyakarta juga mengimbau masyarakat untuk membeli tiket KA melalui aplikasi Access by KAI dan website kai.id agar terhindar dari potensi penipuan dan memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.

    Penjualan tiket KA Lebaran 2025 dimulai setiap pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan H-45 melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, dan Online Travel Agent (OTA) yang bermitra resmi dengan KAI.

    Feni juga menambahkan agar calon pelanggan dapat memanfaatkan fitur Connecting Train yang akan memberikan rekomendasi alternatif perjalanan KA jika tiket pada KA yang diinginkan telah habis. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • BNI Dukung Transformasi Pajak Digital lewat Kolaborasi dengan Dirjen Pajak

    BNI Dukung Transformasi Pajak Digital lewat Kolaborasi dengan Dirjen Pajak

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencermati implementasi Core Tax Administration System (CTAS) sebagai fondasi penting dalam transformasi perpajakan digital di Indonesia. Transformasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pembayaran pajak yang lebih efisien, terintegrasi, dan aman.

    Hal ini menjadi salah satu benang merah dari kegiatan digital workshop bertema “Siap Transformasi Pajak: Pajak Digital, Bisnis Optimal melalui Implementasi CTAS”. Workshop ini merupakan hasil kerja sama antara BNI dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan pada Jumat (17/1/2025).

    Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pembicara Director of Tax Dissemination, Service and Public Relations, Directorate General of Taxation Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Dwi Astuti, Cash Management Digital Channel Department Head BNI Auzaiy dan Cash Management and Remittance Department Head BNI Eko Kristianto.

    Secara terpisah, Direktur Digital dan Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan workshop ini mendukung terwujudnya transformasi pajak digital.

    “Implementasi CTAS ini akan menciptakan ekosistem pembayaran pajak yang lebih efisien dan terintegrasi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Sebagai mitra strategis, Paolo mengatakan, BNI berkomitmen untuk terus menyediakan solusi inovatif, seperti BNIdirect, untuk mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara real-time dan seamless.

    “Kami berharap melalui digital workshop ini, nasabah dapat memahami manfaat transformasi pajak digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka,” ujarnya.

    Paolo juga menjelaskan, workshop kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan Wholesale Digital Workshop yang digelar pada Desember 2024.

    “Workshop sebelumnya fokus pada upaya mempersiapkan para pelaku bisnis menghadapi tantangan ekonomi digital serta menjaga keamanan siber melalui platform BNIdirect,” paparnya.

    Lebih jauh, dalam mendukung implementasi CTAS, Paolo mengatakan pihak BNI menghadirkan solusi yang terintegrasi melalui BNIdirect untuk memastikan proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, mudah, dan efisien.

    “BNI, sebagai salah satu bank pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan layanan elektronik, senantiasa berinovasi untuk memberikan berbagai kemudahan bertransaksi untuk nasabah,” katanya.

    Pada sesi workshop, Dwi Astuti mengatakan implementasi CTAS ini merupakan fondasi penting dalam transformasi perpajakan di Indonesia. Ia percaya kolaborasi strategis yang dilakukan antara DJP dan mitra seperti BNI ini bisa memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses pembayaran pajak.

    “Workshop ini adalah kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan wajib pajak dalam mewujudkan ekosistem pajak digital yang optimal dan berdaya saing. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BNI, sebagai salah satu stakeholder utama kami, atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam mendukung Direktorat Jenderal Pajak,” tuturnya.

    Terkait dengan implementasi CTAS ini, pihak BNI meyakini akan bisa memberikan kemudahan kepada pelaku bisnis, terutama dalam memastikan praktik bisnis dapat berjalan secara lancar. Sementara sebagai sistem administrasi layanan DJP, Dwi mengatakan, proses transformasi CTAS ini akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sistem ini dapat meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan.

    “Coretax ini mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti layanan pada DJP Online, e-Nofa, pembayaran, Exchange of Information (EoI), dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada Portal Wajib Pajak. Dalam Coretax ini terdapat dua tampilan yaitu untuk petugas pajak dan wajib pajak yang disajikan dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Indonesia,” tuturnya.

    Paolo meyakini usaha ini akan menyederhanakan proses administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan, sekaligus mengoptimalkan bisnis.

    Untuk itu, BNI menghadirkan BNIdirect cash, yang dirancang untuk mempermudah nasabah dalam melakukan operasional dan mendukung pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat menjaga daya saing di bisnis era modern ini.

    “BNI sebagai Authorized Billing Channel (ABC) dan juga sebagai Collecting Agent (CA) sekaligus mitra dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan memberikan juga beberapa layanan perpajakan melalui BNIdirect cash, dengan beragam kemudahan. Di antaranya bisa digunakan untuk pembuatan billing pajak, pembayaran penerimaan negara di mana salah satunya kategori pajak, dan interoperabilitas sistem perpajakan,” paparnya.

  • Eks Dirut Bulog Blak-blakan Tantangan Serap 3 Juta Ton Beras

    Eks Dirut Bulog Blak-blakan Tantangan Serap 3 Juta Ton Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menilai, jumlah dan kualitas gabah/beras yang diserap dari petani lokal menjadi tantangan Perum Bulog dalam melakukan penugasan penyerapan 3 juta ton setara beras tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan Bayu usai menghadiri agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    “Ini sangat ditentukan oleh bagaimana jumlah maupun kualitas gabah yang akan diperoleh dari panen,” kata Bayu kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Bayu menuturkan, beras merupakan komoditas utama yang dikonsumsi masyarakat. Dalam hal ini, Perum Bulog perlu memastikan stok beras yang ada tidak dimanfaatkan untuk masyarakat di sekitarnya. 

    Pasalnya, jika stok yang ada diserap oleh masyarakat, maka Perum Bulog tidak dapat melakukan penyerapan. Hal ini kemudian dapat memengaruhi jumlah beras yang harus diserap oleh Perum Bulog.

    “Jumlahnya ada di mana? Apakah bisa, tidak dimanfaatkan untuk masyarakat sekitarnya? Karena kan beras itu adalah produk yang dikonsumsi secara menyeluruh di seluruh Indonesia, jadi ya bisa saja berasnya sudah diserap oleh masyarakat, sehingga tidak bisa diserap oleh Bulog,” tuturnya.

    Selain itu, kualitas gabah/beras juga perlu menjadi perhatian. Bayu menuturkan, selain membeli beras dari petani, Perum Bulog juga menyimpan beras sebagai cadangan pemerintah.

    Mengingat stok tersebut disimpan dalam periode waktu tertentu, Bayu menyebut bahwa perlu spesifikasi kualitas yang sesuai, minimal gabahnya harus kering agar dapat disimpan.

    “Karena kalau gabahnya terlalu basah, nanti dia akan cepat rusak di dalam penyimpanannya,” ujarnya. 

    Sebagaimana diketahui, Perum Bulog mendapat penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras tahun ini. 

    Sejumlah upaya dikerahkan untuk mendukung penugasan tersebut, mulai dari mencabut rafaksi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, menyesuaikan derajat sosoh dari semula minimal 100% menjadi 95%, hingga memberikan tambahan anggaran sebesar Rp16,6 triliun. 

    Merespons penugasan ini, Bayu menyebut bahwa target tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Mengingat, Perum Bulog pernah menyerap lebih dari 3 juta ton dalam setahun.

    Kendati begitu, diakuinya, Perum Bulog juga pernah gagal mencapai target serapan yang diberikan, akibat sejumlah faktor. 

    “Bulog pernah punya pengalaman lebih banyak dari itu, tapi juga pernah mengalami masa-masa sulit sehingga targetnya tidak tercapai,” pungkasnya.

  • Tren Transaksi Digital Diproyeksi Terus Meningkat, BNI Ekosistem Jadi Solusi Nasabah Perbankan

    Tren Transaksi Digital Diproyeksi Terus Meningkat, BNI Ekosistem Jadi Solusi Nasabah Perbankan

    Jakarta, Beritasatu.com – Tren pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat di Indonesia mendorong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menghadirkan berbagai terobosan dalam layanan perbankan digital. Inovasi terbaru dari BNI dilakukan lewat kerja sama dengan tujuh mitra strategis untuk membangun solusi ekosistem digital berkelanjutan.

    Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, menilai potensi transaksi digital di Indonesia yang terus meningkat harus direspons secara positif.

    “BNI tentunya ingin menjadi bagian penting dari tren pertumbuhan yang sedang terjadi ini,” ujarnya dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memproyeksikan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia akan meningkat hingga US$ 220 sampai US$ 360 miliar pada tahun 2030. Pihak OJK menyampaikan hal tersebut berdasarkan data East Ventures Digital Competitiveness Index 2023.

    Proyeksi tersebut diperkuat juga dengan data Bank Indonesia yang mengungkap terjadinya pertumbuhan sebesar 34,43 persen year on year (yoy) pada triwulan III-2024 atau tercatat sebanyak 5.666,28 juta untuk transaksi perbankan digital (digital banking). Data ini didukung oleh data dari BNI yang membukukan kinerja positif dari transformasi digitalnya pada kuartal III-2024. Transaksi digital banking tumbuh secara signifikan mencapai 1,04 miliar transaksi atau naik 40,9%, dengan nilai transaksi yang meningkat 26,2% yoy menjadi Rp 1.104 triliun. Dengan besarnya potensi dan tren pertumbuhan transaksi digital yang positif tersebut, Paolo optimis kehadiran solusi BNI Ekosistem ini menjadi sangat strategis dengan berbagai terobosan yang dihadirkan untuk memberikan solusi perbankan end-to-end bagi nasabah BNI.

    Paolo menjelaskan bahwa BNI Ekosistem saat ini terdiri dari tiga ekosistem. Ketiganya adalah Campus Financial Ekosistem (CFEST) yang ditujukan sebagai solusi digital di sektor universitas. Selanjutnya ada Smart Healthcare untuk rumah sakit dan layanan kesehatan, serta Smart Tenant untuk kawasan industri. BNI juga akan terus menyediakan solusi-solusi ekosistem lainnya untuk menjawab kebutuhan nasabah.

    Untuk menandai kehadiran BNI Ekosistem ini, telah dilakukan kegiatan penandatanganan kerja sama dengan para mitra strategis yang digelar di Jakarta pada Senin (23/12/2024). Para mitra tersebut adalah PT Indoglobal Nusa Persada (Pintro), PT Teknologi Kartu Indonesia (TKI), dan PT Rizki Tujuhbelas Kelola (R17). Ketiga mitra itu masuk ke dalam Ekosistem Pendidikan (CFEST).

    Mitra berikutnya yang tergabung ke dalam Ekosistem Kesehatan (Smart Healthcare) adalah PT Jasa Medika Transmedic (Jasamedika Transmedic), dan PT Jejaring Tiga Artha (ZiCare). Lalu untuk Ekosistem Kawasan (Smart Tenant), mitra yang bekerjasama dengan BNI adalah PT Krakatau Information Technology (KIT) serta PT Realta Chakra Dharma (Realta).

    Paolo meyakini BNI Ekosistem bisa menjadi salah satu upaya dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan nasabah yang terus bertumbuh.

    “Dengan kerja sama ini, kami berharap untuk memperkuat sinergi seluruh pihak demi mendukung pertumbuhan bisnis ke depan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kawasan industri di Indonesia,” ujarnya.

    Respons positif juga disampaikan Direktur Utama PT Indoglobal Nusa Persada (Pintro) Syarif Hidayat. Pihaknya menyambut baik kerjasama dengan BNI ini.

    “Kami berharap dapat memainkan peran yang signifikan dalam penciptaan ekosistem berkelanjutan di sektor pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu Chief Business Development Officer PT Jasa Medika Transmedic (Jasamedika Transmedic) Theogratia Dinovan mengatakan adanya kerja sama ini membuat pihaknya lebih optimal dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien dalam satu platform.

    “BNI mendukung misi kami dalam menyediakan solusi kesehatan yang terintegrasi. Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat terus memperluas aksesibilitas dimanapun dan kapanpun bagi pasien dan juga tenaga kerja kesehatan,” ujarnya.

    Hal yang sama juga disampaikan dari pihak Krakatau Information Technology. Direktur Utama PT Krakatau Information Technology (KIT) Budi Tjandra Negara berharap dengan adanya kemitraan ini akan bisa mengintegrasikan seluruh jenis layanan yang berhubungan dengan kawasan industri dan pergudangan.

    “Bagi kami sinergi dengan BNI Ekosistem ini menjadi hal yang positif,” ujarnya.

  • Bos Kadin Respons Keputusan Prabowo Efisiensi Anggaran

    Bos Kadin Respons Keputusan Prabowo Efisiensi Anggaran

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie angkat bicara mengenai dampak efisiensi anggaran belanja pemerintah. Menurutnya, dalam jangka pendek tentu akan berdampak pada dunia usaha atau industri.

    “Di dalam jangka pendek tentu apapun yang spendingnya kurang akan berdampak,” kata Anindya ditemui di Hotel Shangri La, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, jika hasil efisiensi itu dialokasikan untuk kepentingan masa depan negara, akan terasa pada jangka panjang. Contohnya dengan mengalokasikan anggaran kepada program untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    “Tentu dalam jangka pendek terasa, tapi dalam jangka panjang selama efisiensi ini digunakan untuk investasi di SDM, saya rasa dalam menengah dan panjang itu akan terbayar berkali-kali lipat,” terangnya.

    Salah satu program yang mendapatkan alokasi dari efisiensi anggaran adalah program makan bergizi gratis (MBG). Dengan program tidak hanya investasi untuk SDM dalam negeri, tetapi akan meningkatkan industrialisasi bidanb ketahanan pangan

    “Karena bukan saja memberikan investasi di sumber daya manusia masa depan, karena kan bonus demografi cuma sekali, tapi juga meningkatkan industrialisasi di bidang ketahanan pangan. Kita akan membutuhkan seperti kita ketahui telur, kita membutuhkan ayam, dan lain-lain, dan belum lagi beras, sayur-mayur,” terangnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga hingga mencapai Rp 300 triliun. Kabarnya efisiensi akan bertambah menjadi Rp 750 triliun.

    Prabowo mengatakan pada pemangkasan tahap pertama yang dilakukan saat ini anggaran yang dihemat sebesar Rp 300 triliun. Kemudian penghematan putaran kedua menargetkan anggaran Rp 308 triliun. Meski begitu, ia tidak mengungkapkan kapan pelaksanaan pemangkasan anggaran tersebut dilakukan.

    “Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    Efisiensi anggaran itu telah tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    (ada/hns)

  • Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bos Jasa Marga (JSMR) Ungkap Nasib PSN Jalan Tol Usai Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Subakti Syukur mengungkap nasib sejumlah proyek strategis nasional (PSN) jalan tol di tengah pemangkasan anggaran infrastruktur.

    Pasalnya, saat ini JSMR sendiri tengah fokus melakukan penyelesaian pembangunan lima ruas tol yang termasuk dalam daftar PSN.

    “Oh nanti kita menyesuaikan [pembangunannya]. Ya misalnya kan itu kita tidak mengerti [detail dampaknya] mungkin di tanah ya, biasanya tadi kalau pembangunan itu kan yang dibiayai APBN adalah tadi pembebasan tanah,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, Subakti menyebut belum melakukan pembicaraan lanjutan secara mendetail mengenai nasib tol solicited yang tengah digarap JSMR tersebut dengan pemerintah.

    Akan tetapi, dirinya berkomitmen untuk tetap dapat menjalankan konstruksi pada lima ruas tol tersebut.

    “kita sesuaikan saja dengan kemampuan pemerintah membebaskan tanah itu. Jadi misalnya tanahnya siap [baru] kita bangun. Cuma belum sampai detail [dibahas kelanjutan nasib proyeknya],” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, JSMR memang saat ini tengah fokus menyelesaikan konstruksi pada lima ruas jalan tol yang total panjangnya mencapai 449,3 kilometer (Km). 

    Secara terperinci, kelima ruas tol tersebut sepenuhnya berada di pulau Jawa. Di antaranya, Tol Jakarta – Cikampek II Selatan memiliki panjang 64 km.

    Kemudian, Tol Akses Patimban panjangnya mencapai 37,05 km dan Tol Yogyakarta – Bawen sepanjang 75,82 km.

    Selanjutnya, Tol Yogyakarta-Solo sepanjang 96,57 km dan Tol Probolinggo – Banyuwangi menjadi proyek terpanjang JSMR yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi mencapai 175,9 km.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

    Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu yang terdampak pemangkasan cukup signifikan. Di mana, porsi efisiensinya mencapai 80% atau tembus sekitar Rp81 triliun.

    Dalam rangka penghematan itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut dirinya mendapat pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh proyek konektivitas atau jalan untuk dilakukan evaluasi.

    “Pesan Pak Prabowo suruh mengecek konektivitas, suruh ngecek apakah yang dibangun kemarin-kemarin itu bermanfaat buat masyarakat,” kata Dody saat ditemui di Kantornya, Jumat (31/1/2025).

  • BNI Salurkan Pembiayaan Supply Chain untuk Mitra APP Group

    BNI Salurkan Pembiayaan Supply Chain untuk Mitra APP Group

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menandatangani Perjanjian Kerja Sama Supply Chain Financing (SCF) dengan APP Group, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung sektor bisnis dan memperkuat hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah.

    Seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Corporate Banking 1 Division Head Andrean Palonggam dengan Direktur APP Group Arman Dwiartono yang disaksikan langsung oleh Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI I Made Sukajaya, Direktur Digital Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena dan SEVP Corporate Banking Pancaran Affendi di Grha BNI Sudirman, Selasa (18/2/2025).

    Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada debitur, khususnya yang terlibat dalam rantai pasok (supply chain).

    Melalui skema SCF, bank dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk memperlancar proses produksi dan distribusi, dengan cara menyediakan modal kerja yang lebih cepat dan efisien.

    “BNI sebagai salah satu pelopor Supply Chain Financing menawarkan beberapa skema pembiayaan yang fleksibel, di antaranya Supplier Financing yang merupakan fasilitas pembiayaan invoice untuk mitra korporat dalam satu rantai pasok sebagai penjual/supplier agar tagihan piutang dagang penjual dapat dibayar pembeli lebih cepat,” ujar Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI I Made Sukajaya.

    Skema SCF BNI ini menawarkan berbagai manfaat, di antaranya kemudahan dan keamanan dalam transaksi dokumen, kepastian penerimaan pembayaran invoice yang lebih cepat, rekonsiliasi invoice yang mudah, monitoring transaksi yang real-time, pilihan pembayaran invoice yang variatif, dan integrasi seamless dengan sistem korporat atau mitra korporat.

    “Kerja sama antara APP Group dan BNI juga merupakan bentuk nyata dari komitmen BNI untuk terus bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan solusi keuangan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas, seperti pengurangan risiko pembayaran, peningkatan daya saing, serta penguatan hubungan antara perusahaan dengan para mitra bisnis. Hal ini kami pandang sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko,” ujar Made.

    Direktur APP Group Arman Dwiartono, menyambut positif adanya kerjasama dalam pemanfaatan BNI SCF. Pihaknya berharap dengan adanya kemudahan akses pembiayaan ini dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lebih banyak peluang peningkatan bisnis mitra APP Group.

    Penandatanganan perjanjian ini menjadi bukti komitmen bank dan debitur dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

    Dengan fasilitas SCF, diharapkan dapat terwujud hubungan yang lebih kuat antara lembaga keuangan dan pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menikah Tak Semudah yang Dibayangkan, Ekspektasi Orang Tua dan Biaya Jadi Masalah Besar

    Menikah Tak Semudah yang Dibayangkan, Ekspektasi Orang Tua dan Biaya Jadi Masalah Besar

    Jakarta: Menikah bukan hanya soal cinta, tapi juga persiapan yang matang. Riset terbaru dari Populix mengungkapkan bahwa ekspektasi orangtua dan biaya pernikahan masih menjadi dua tantangan terbesar bagi pasangan muda, terutama dari generasi milenial dan gen Z.
     
    Riset itu dilakukan pada 1.038 responden, yang mayoritas berasal dari kalangan milenial dan gen Z. Dari jumlah itu, 512 orang masih lajang (70 persen di antaranya berencana menikah), sementara 526 lainnya sudah menikah.
     
    Dalam laporan bertajuk “Pre and Post Wedding: Financial Planning and Management” ini mengungkap bahwa 59 persen calon pengantin menghadapi keterbatasan budget, sementara 57 persen merasa terbebani ekspektasi orangtua. 

    Selain itu, pasangan juga menghadapi tantangan lain seperti, kesulitan mencapai kesepakatan dengan pasangan (46 persen), sulit menemukan vendor pernikahan yang cocok (46 persen), dan kurangnya waktu untuk persiapan (38 persen).
     

    Tekanan sosial sebelum menikah
    Menurut Indah Tanip, VP of Research Populix, masalah biaya dan tekanan keluarga ini sebenarnya sudah muncul sejak riset serupa pada 2023. 
     
    “Meskipun ada sedikit penurunan khususnya pada faktor keterbatasan budget, pada dasarnya temuan ini senada dengan data yang kami temukan dua tahun lalu. Selain itu, tahun ini Populix secara khusus meneliti pengalaman lebih dari 500 pasangan yang sudah menikah, yang ternyata mengamini bahwa faktor keuangan dan ekspektasi keluarga menjadi dua tekanan sosial yang paling sering dialami sebelum menikah,’ ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Februari 2025.

    Tekanan sosial ini berasal dari berbagai aspek, di antaranya:

    – Dari keluarga
     
    37 persen merasa harus mencari pasangan yang sesuai harapan keluarga.
    33 persen didesak untuk segera menikah.
    25 persen terikat dengan tradisi keluarga yang harus diikuti.
     
    – Dari segi finansial dan karier
     
    35 persen merasa harus mapan sebelum menikah.
    16 persen terbebani harapan menggelar pesta mewah.
    12 persen harus menyelesaikan pendidikan atau mencapai karier tertentu lebih dulu.
     
    – Dari lingkungan sekitar
     
    31 persen sering ditanya soal rencana menikah oleh kerabat dan teman.
    33 persen merasa tertekan karena membandingkan diri dengan teman yang sudah menikah.
     
    Meski begitu, mayoritas pasangan tetap memilih untuk menikah berdasarkan kesiapan mental dan emosional mereka sendiri, bukan hanya karena tekanan sosial.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menhub-Menperin Sepakat Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalanan, Siap Koordinasi dengan Polisi – Halaman all

    Menhub-Menperin Sepakat Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalanan, Siap Koordinasi dengan Polisi – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.

    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin Agus Gumiwang.

    Adapun dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

  • Aturan Larangan Truk Obesitas Segera Berlaku

    Aturan Larangan Truk Obesitas Segera Berlaku

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta ini, membahas implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) atau truk obesitas.

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan. Tujuannya untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Dudy juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tegasnya.

    Lebih lanjut ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Misalnya dengan Kepolisian, Kementerian Perdagangan, hingga Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin.

    Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.

    (ily/rrd)