Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Mendag Budi Optimistis Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 Bantu Kerek Ekspor RI

    Mendag Budi Optimistis Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 Bantu Kerek Ekspor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meyakini penyelenggaraan Trade Indonesia Expo (TEI) 2025 dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor nasional pada tahun ini.

    Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui seusai acara peluncuran Trade Expo Indonesia ke-40 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun, Kemendag memasang target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% menjadi US$294,45 miliar pada 2025.

    “Sebenarnya itu kan [TEI 2025] dalam rangka mendorong target 7,1%. Karena kan banyak buyer nanti yang akan datang,” kata Mendag saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Melalui penyelenggaraan TEI 2025, pemerintah menargetkan transaksi mampu mencapai US$25 miliar atau sekitar Rp408,25 triliun (asumsi kurs Rp16.330 per dolar AS).

    Terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto memperkirakan gelaran TEI 2025 akan mencatatkan transaksi yang tinggi di tengah perang dagang AS-China.

    Apalagi, kata dia, Presiden AS Donald Trump gencar melakukan perang dagang yang lebih menyasar ke Kanada, Meksiko, dan China. Untuk itu, dia berharap perang dagang ini tidak mengganggu perdagangan Indonesia.

    “Memang ada perang dagang AS-China, tapi prospek masih bagus untuk 2025 secara umum,” kata Eko kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025).

    Eko juga menyinggung target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% pada 2025 yang diramal dapat tercapai.

    “Target pertumbuhan ekspor 7,1% menurut saya masih moderat, harapannya tercapai, memang tantangannya tidak mudah terutama untuk produk ekspor yang electronic based,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% di tahun ini akan sulit tercapai. Hal ini lantaran adanya dinamika global yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi.

    “[Target ekspor nasional 7,1%] berat sekali. Sulit terwujud, mengingat dinamika global berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan harga komoditas yang merupakan andalan ekspor kita,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Dalam catatan Bisnis, Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor hingga empat tahun ke depan.

    Pada 2026, Kemendag membidik ekspor mampu tumbuh 7,09% secara tahunan (year-on-year/YoY) atau senilai US$315,31 miliar, dengan target ekspor UMKM adalah US$22,04 miliar atau tumbuh 14,05%.

    Pada tahun berikutnya, Kemendag juga menargetkan nilai ekspor mampu mencapai US$340,2 miliar atau tumbuh 7,89% yoy, dengan ekspor UMKM yang ditargetkan sebesar US$25,24 miliar atau tumbuh 14,48%.

    Selanjutnya, Kemendag juga menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 8,77% yoy atau US$370,04 miliar pada 2028, dengan pertumbuhan ekspor UMKM ditargetkan sebesar 15,03% atau US$29,03 miliar.

    Kemudian pada 2029, pemerintah menargetkan ekspor Indonesia dapat tumbuh 9,64% yoy atau mencapai US$405,69 miliar, dengan target ekspor UMKM senilai US$35,29 miliar atau naik 21,57%.

  • Potret Pasar Murah Diburu Jelang Ramadan

    Potret Pasar Murah Diburu Jelang Ramadan

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko – detikFinance

    Kamis, 20 Feb 2025 22:00 WIB

    Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar pasar murah di 14 wilayah di Yogyakarta hingga awal Maret 2025. Banyak warga antusias untuk antre.

  • BPKH Usul Mekanisme Penetapan Biaya Haji di RUU Ibadah Haji & Umrah

    BPKH Usul Mekanisme Penetapan Biaya Haji di RUU Ibadah Haji & Umrah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan mekanisme penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dalam revisi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, proses penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dimulai dengan penetapan standar biaya masukan oleh BPKH.

    “Ini sebagai referensi dari perhitungan biaya penyelenggara ibadah haji,” kata Fadlul dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Langkah selanjutnya, kata Fadlul, penyelenggara ibadah haji menyusun komponen berdasarkan kebutuhan operasional haji tahun berjalan. 

    Usulan itu selanjutnya diajukan kepada BPKH oleh penyelenggara ibadah haji untuk dilakukan penelahaan oleh badan yang mengelola keuangan haji.

    Pada tahap ini, Fadlul menyebut bahwa BPKH akan melakukan penilaian kelayakan usulan berdasarkan kemampuan keuangan haji. 

    Apabila setelah penelahaan BPKH menyetujui usulan tersebut, maka BPKH dan penyelenggara ibadah haji akan mengajukan usulan tersebut secara bersama-sama ke DPR untuk mendapat persetujuan final.

    Namun, jika usulan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan keuangan haji, BPKH dapat mengusulkan kembali atau memberikan masukan terhadap usulan tersebut.

    “Sehingga prosesnya dapat kembali ke tahap penyusunan oleh penyelenggara ibadah haji,” ujarnya. 

    Melalui mekanisme ini, Fadlul mengharapkan penetapan biaya penyelenggara ibadah haji dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    Selain itu, penetapan biaya juga diharapkan dapat memerhatikan keberlanjutan keuangan haji demi kepentingan jemaah haji Indonesia. 

    Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI mulai menggelar rapat pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Adapun Komisi VIII DPR RI mulai menggelar rapat pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. RUU usul inisiatif DPR ini telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 dan merupakan salah satu prioritas yang harus diselesaikan pemerintah dan DPR RI.

  • Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) jika mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor konsentrat tembaga tahun ini.

    Pemerintah memberi sinyal untuk kembali memberi izin ekspor kepada PTFI. Hal ini dilakukan lantaran salah satu smelter milik perusahaan terbakar sehingga tergolong kondisi kahar. Padahal, izin ekspor untuk PTFI telah berakhir sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai, tidak ada celah bagi pemerintah memberikan izin ekspor kepada PTFI. 

    Sebab, dalam Pasal 170 UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa penjualan ke luar negeri terhadap mineral logam yang belum dimurnikan maksimal 3 tahun setelah UU Minerba 2020.

    Oleh karena itu, jika pemerintah ingin memberikan izin ekspor kembali kepada PTFI, mereka harus merevisi UU Minerba lagi.

    “Idealnya kebijakan izin ekspor harus didahului dengan perubahan UU,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Kendati, Bisman berseloroh bahwa praktik melanggar UU sudah kerap terjadi. Buktinya, pada tahun lalu juga lolos saja kebijakan relaksasi.

    Namun, dia menilai jika pemerintah saat ini tidak ingin tidak melanggar UU, maka hal tersebut positif dan harus apresiasi. Di sisi lain, Bisman juga menilai tidak ada klausul tentang kahar dalam UU Minerba.

    “Jadi kahar tidak bisa menjadi alasan tidak dilaksanakannya ketentuan UU. DPR dan Kementerian ESDM tidak usah malu-malu melanggar UU kan toh sudah sering,” tutur Bisman.

    Sementara itu, Bisman mengaku sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan bea ekspor untuk PTFI jika kelak mendapat izin ekspor lagi.

    “Pengenaan bea ekspor yang tinggi sebagai kompensasi atas relaksasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan PTFI akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil menuturkan insiden kebakaran pada smelter di Gresik, Jawa Timur membuat produksi PTFI terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi. 

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025). 

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan. 

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

  • Perang Dagang AS-China, Menko Airlangga Blak-blakan Nasib RI

    Perang Dagang AS-China, Menko Airlangga Blak-blakan Nasib RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib perdagangan Indonesia di tengah perang dagang AS vs China.

    Menko Airlangga mengeklaim bahwa hingga saat ini perang dagang AS—China belum mendisrupsi perdagangan Indonesia.

    Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tambahan 25% untuk impor dari Kanada dan Meksiko. AS juga mengenakan tarif tambahan 10% untuk impor dari China dalam perang dagang.

    “Indonesia sekarang dengan Eropa maupun dengan Amerika kan tidak mendapatkan prevalensi tarif. Jadi kita tetap kena 10–20% karena kita belum ada FTA [perjanjian perdagangan bebas],” kata Airlangga seusai acara Launching Trade Expo Indonesia ke-40 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dengan demikian, lanjut Airlangga, pemerintah optimistis dengan perdagangan ke depan seiring dengan adanya resiliensi. “Diharapkan kita optimis dengan perdagangan kita dan kita juga punya resiliensi,” ujarnya.

    Ke depan, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak dari perang dagang AS—China. “Tetapi dengan trade seperti sekarang, kita masih optimis dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan, dengan adanya kebijakan Trump 2.0, Indonesia harus melihat perdagangan ke seluruh dunia dengan menjalin kerja sama terhadap 83% di dunia.

    Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia harus memaksimalkan perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    “Kita sudah dengan Kanada sudah selesai dan tinggal legal drafting, mungkin itu harus didorong. Dengan Mercosur, dengan Eurasia, kemudian juga kita dorong dengan GCC, kemudian juga tentu yang paling dekat dengan Eropa,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah juga berharap dengan aksesi Indonesia kepada Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP) akan membuka pasar termasuk Inggris, Kanada, dan Amerika Latin.

    “Kemudian juga kita juga membuka kemarin kerjasama dengan negara global south, dengan negara selatan dalam fora seperti BRICS, dan juga aksesi OECD yang terus berlanjut,” pungkasnya.

  • Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan tokoh penting menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Selain itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah hingga tokoh ekonomi senior pun hadir seperti Wakil Presiden ke-11 Prof. Boediono dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. 

    Menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council, Arsjad Rasjid, forum ini menjadi wadah nyata bagi dunia usaha untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung iklim bisnis dan investasi berkelanjutan.

    Kehadiran mereka menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

    Di mengungkapkan bahwa forum ini wadah konkret bagi dunia usaha dan pemerintah untuk bersinergi, menciptakan kebijakan yang dapat mendukung iklim bisnis yang sehat dan investasi yang berkelanjutan.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul, melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret,” kata Arsjad.

    “Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sambung dia.

    Tak hanya itu, forum ini juga dimeriahkan oleh Penasihat Ekonomi Presiden, Bambang Brodjonegoro, yang berpartisipasi dalam panel diskusi bertema “A High Growth Strategy for 0 persen Poverty,” bersama Arsjad Rasjid. 

    Dalam diskusi tersebut menyoroti pentingnya strategi pertumbuhan tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

    Selain itu, Hashim Djojohadikusumo, Founder Arsari Group dan Utusan Khusus Presiden untuk COP29, turut membahas peluang investasi strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

  • Kementerian PKP Undang Dewa 19 di Tengah Efisiensi, Maruarar Buka Suara

    Kementerian PKP Undang Dewa 19 di Tengah Efisiensi, Maruarar Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara usai pihaknya banyak disorot lantaran hendak mengundang Dewa 19 di tengah momentum efisiensi anggaran.

    Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menyebut pentas seni Kementerian PKP yang menghadirkan Dewa 19 diklaim tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    “Tidak ada APBN tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar. Dia tidak dibayar, tanya saja biar dia yang jelaskan,” jelas Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

    Ara menyebut Ahmad Dhani memang kerap melakukan konser tanpa menarik keuntungan. Dengan demikian Ara memastikan tak ada se-peserpun uang negara yang digunakan pada momen tersebut.

    “Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Gak tau kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman viral disorot usai beredar kabar bakal mengadakan pentas seni mengundang musisi papan atas Dewa 19 di tengah efisiensi anggaran.

    Rencana tersebut diketahui usai beredar undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di mana, dalam agenda tersebut bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

    Adapun, undangan tersebut dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni. 

    “Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian bunyi undangan tersebut dikutip Kamis (20/2/2025).

    Hal itu lantas memantik perhatian netizen usai belakangan heboh anggaran kementerian dilakukan pemangkasan sebagai bentuk pelaksanaan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

  • Beredar Kabar Minyakita Dioplos & Dikemas Ulang, Mendag Buka Suara

    Beredar Kabar Minyakita Dioplos & Dikemas Ulang, Mendag Buka Suara

    Jakarta –

    Beredar kabar Minyakita dioplos dan dikemas ulang. Menteri Perdagangan Budi Santoso pun buka suara.

    Menurut Budi saat ini pedagang telah tertib menjual minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah.

    “Nggak, nggak ada. Tapi nggak-nggak, semua sudah tertib. Semua sudah kita tertibkan,” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Kamis (20/2/2025).

    Untuk diketahui, praktik oplos dan pengemasan kembali itu dilakukan agar produk Minyakita dijual lebih mahal. Pasalnya, Minyakita telah ditentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700/liter, sedangkan minyak goreng premium dan curah tidak diatur harganya.

    Budi mengatakan pihaknya terus memantau harga Minyakita di Sistem Pelaporan dan Pemantauan Kinerja Perdagangan (SP2KP). Melalui sistem tersebut, jika terdapat daerah dengan Minyakita mahal, langsung digelontorkan pasokan.

    “Kan kita ada SP2KP ya. Kita SP2KP itu setiap hari dimonitor oleh dinas. Ya, sehingga kalau, jadi titik mana yang mahal itu kita tahu. Ketika ada titik mahal daerah mana, kita pasti komunikasi dengan daerah. Terus dicek pasokannya seperti apa,” jelas Mendag.

    Selanjutnya untuk mengintervensi harga Minyakita, pemerintah juga melibatkan BUMN pangan ID Food dan Perum Bulog. Peran BUMN Pangan ini utamanya diperlukan untuk Indonesia bagian Timur.

    “Karena kalau Bulog dan ID Food itu kan daerah-daerah timur banyak distributor ya biar cepat turun (harga). Di SP2KP nanti ada wilayah misalnya yang mahal itu warna merah, sekarang sudah mulai orange, jadi sudah bagus sekarang,” tutur Budi.

    (ada/hns)

  • BI Guyur Insentif Rp80 Triliun untuk KPR, Maruarar: Prioritas MBR

    BI Guyur Insentif Rp80 Triliun untuk KPR, Maruarar: Prioritas MBR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) Bank Indonesia hingga Rp80 triliun salah satunya bakal diguyurkan untuk mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

    Ara menjelaskan, salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

    “Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

    Pasalnya, Ara menegaskan program FLPP menjadi salah satu dukungan pembiayaan perumahan MBR yang dinilai cukup banyak diminati. 

    Selain itu, FLPP juga diklaim menjadi salah satu program yang memiliki kepastian tinggi baik bagi masyarakat penerima, developer maupun industri perbankan. 

    “Selama ini [program FLPP] saya melihat bagaimana kredit macetnya tidak terlalu besar, masih bisa di-manage,” tegas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.  

    Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

  • Ahli Wanti-wanti Hilirisasi Nikel RI Bisa Berhenti Jika Tak Lakukan Ini

    Ahli Wanti-wanti Hilirisasi Nikel RI Bisa Berhenti Jika Tak Lakukan Ini

    Jakarta –

    Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso mengungkapkan berdasarkan datanya hingga 2022, cadangan nikel belum dapat memenuhi kebutuhan smelter di Indonesia dalam jangka panjang. Cadangan nikel saprolite dengan kadar 1,5-3% hanya bisa bertahan delapan tahun, sedangkan cadangan nikel limonite dengan kadar 0,8-1,5% masih bisa bertahan 10 tahun.

    “Jadi memang ini berkejaran dengan waktu, eksplorasi harus dilakukan. Jadi, konsep hilirisasi yang berkesinambungan itu harus di dalamnya ada eksplorasinya. Kalau tidak, ya 5 tahun, 10 tahun lagi maksimum, selesai kita,” kata Budi saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (20/2/2025).

    Budi menyampaikan, saat ini Indonesia hanya berfokus pada hilirisasi tanpa memperhatikan umur cadangan nikel di Indonesia.

    “Kita bicara tentang hilirisasi yang berkelanjutan, tapi kita hanya terfokus dengan jumlah yang ada seperti apa. Kalau mau berlanjut ya jumlah ini harus dipertahankan atau bahkan ditambah,” katanya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan untuk dapat menambah usia cadangan nikel perlu eksplorasi lebih lanjut agar dapat menambah cadangan, sehingga hilirisasi nikel Indonesia bisa bertahan lebih dari 10 tahun.

    “Nah, pertanyaannya lagi apakah akan ada eksplorasi untuk menambah sumber daya dan cadangan tambahan. Kalau itu ada (eksplorasi) ya berarti ini akan berubah,” katanya.

    (ara/ara)