Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Freeport Cetak Emas 50 Ton/Tahun, 30 Ton Diborong Antam

    Freeport Cetak Emas 50 Ton/Tahun, 30 Ton Diborong Antam

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia (PTFI) memiliki kapasitas produksi mencapai 50 ton emas per tahun. Sebanyak 30 ton emas itu akan diserap PT Aneka Tambang Tbk.

    “Freeport memproduksi 50 ton emas, dan Antam menyerap 30 ton. Dampaknya luar biasa karena mampu menghemat cadangan devisa hingga ratusan triliun dalam lima tahun,” kata Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2/2025).

    Freeport sendiri mulai menjual emas hasil olahannya kepada Antam. Penjualan emas olahan Freeport seberat 125 kg ke Antam ini merupakan bagian dari kontrak kerja sama selama lima tahun dengan nilai mencapai US$ 12,5 miliar.

    Lebih lanjut, Erick menilai langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki swasembada energi dan hilirisasi sumber daya alam. Produksi PTFI sendiri dinilai sebagai langkah strategis mendorong hilirisasi sektor pertambangan, khususnya emas.

    Saat ini, kata Erick, Indonesia memiliki cadangan emas nomor 6 terbesar di dunia. Namun begitu, ia tak menampik cadangan emas batangan Indonesia masih berada di peringkat 43 dunia.

    “Cadangan emas kita itu nomor enam terbesar di dunia sekitar 2.600 metric ton, tapi untuk cadangan emas batangan, kita berada di peringkat 43 dunia,” tutupnya.

    Ia menambahkan, penjualan emas yang dilakukan PTFI dan Antam merupakan tindak lanjut dari perjanjian jual beli logam emas yang telah disepakati pada awal November lalu. Melalui kerja sama ini, Erick meyakini mengurangi ketergantungan Antam terhadap impor emas batangan.

    “Kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional. Hilirisasi adalah opsi yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

    Direktur Utama Antam Nico Kanter menjelaskan, sinergi yang dijalin bersama PTFI menjadi komitmen perseroan mendorong hilirisasi industri emas dalam negeri. Ia menilai, kerja sama ini dapat meningkatkan sourcing bahan baku emas.

    “Emas dari PT Freeport Indonesia nantinya akan diolah di pabrik pengolahan dan pemurnian milik kami untuk diproses menjadi produk logam mulia Antam,” katanya.

    Nico menambahkan, kerjasama ini akan mengoptimalkan produksi produk emas logam mulia Antam di tengah tingginya permintaan pasar. “Kami terus mengoptimalkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tentunya akan meningkatkan kinerja Antam,” tutupnya.

    Sementara itu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan bahwa insiden yang terjadi di salah satu fasilitas kompleks Smelter PTFI tidak membuat perusahaan berhenti untuk menjalankan komitmen perusahaan untuk hilirisasi pertambangan.

    Pembangunan PMR telah selesai dan memproduksi emas murni merupakan bukti keseriusan PTFI dalam menjalankan hilirisasi. “Sebagai perusahaan yang memiliki pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri mulai hulu hingga hilir, PTFI telah mewujudkan hilirisasi tembaga dan saat ini hilirisasi emas. Dalam waktu dekat akan menyusul hilirisasi perak,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • Kemenkop Gandeng Alumni PTN Transformasi Koperasi

    Kemenkop Gandeng Alumni PTN Transformasi Koperasi

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) untuk penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga ahli dalam pengelolaan koperasi di Indonesia.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono transformasi koperasi dibutuhkan untuk memastikan ke depan koperasi menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian nasional.

    “Koperasi membutuhkan perubahan manajemen dan pengelolaan untuk bisa tumbuh berkembang sehingga di sana membutuhkan SDM yang unggul, saya harap Himpuni bisa terlibat (penyediaan SDM),” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Ferry menambahkan program transformasi koperasi juga diarahkan untuk mendukung program Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan. Termasuk juga Asta Cita ketiga yaitu pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi dan Asta Cita kelima yaitu industrialisasi hilirisasi melalui koperasi.

    Dalam mencapai target itu, Kemenkop berupaya terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan mendorong kinerja usaha koperasi untuk masuk dalam usaha besar. Ia optimistis, melalui strategi ini diharapkan koperasi dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto.

    “Dukungan dari semua pihak khususnya dari Himpuni, koperasi bisa bertransformasi menjadi badan usaha besar dengan anggota yang banyak. Kalau koperasi maju rakyat juga akan maju insyaallah rakyat juga lebih sejahtera dan maju,” katanya.

    (ara/ara)

  • Krisis Pangan Melanda Jepang hingga Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia? Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    Krisis Pangan Melanda Jepang hingga Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia? Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada beras sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. 

    Menurutnya, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan.

    Mentan Andi Amran menyoroti kebijakan terbaru Pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem. 

    “Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82 persen dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp393.000). Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” ujarnya.

    Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” jelas Mentan Amran. 

    Di media sosial, gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

    Sebelumnya, Filipina telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4%—angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 

    “Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” tegas Amran.

    Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama. 

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” kata Amran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp13.000-Rp14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp16.000/kg. 

    “Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata,” ungkapnya.

    Menurut BPS, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada Februari 2024 tercatat di level Rp14.274/kg. 

    “Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan,” tambah Amran.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Presiden 
    Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp.6.500/kg dan membeli beras Rp.12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” papar Amran.

    Selain itu, Kementan terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran. 

    “Kami juga mengajak masyarakat mendukung program cetak sawah baru serta peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern,” tambahnya.

    Amran menutup dengan menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” pungkasnya. ‎

  • 10 K/L yang Anggarannya Dipangkas Paling Besar: Kementerian PU-Kemendikdasmen

    10 K/L yang Anggarannya Dipangkas Paling Besar: Kementerian PU-Kemendikdasmen

    Jakarta –

    Kementerian dan lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkena efisiensi anggaran dari total pagu belanja 2025. Semua telah mendapatkan persetujuan dari mitra komisi masing-masing di DPR RI terkait besaran yang harus dipotong.

    Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana ditargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    “Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” bunyi diktum ketiga poin 3 dalam Inpres tersebut, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Di antara K/L yang telah melaporkan besaran pemangkasan anggaran, paling besar yang terkena efisiensi yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Daftar 10 K/L yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar:

    1. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu tahun ini sebesar Rp 110,95 triliun.

    2. Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dipotong Rp 26,9 triliun dari pagu tahun ini Rp 166,2 triliun.

    3. Anggaran Polri dipotong Rp 20,58 triliun dari pagu tahun ini Rp 126,62 triliun.

    4. Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipotong Rp 19,6 triliun dari pagu tahun ini Rp 105,7 triliun.

    5. Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipangkas Rp 17,87 triliun atau 56,82% dari total pagu Rp 31,45 triliun.

    6. Anggaran Kemendikti Saintek dipotong Rp 14,3 triliun dari pagu tahun ini Rp 57,6 triliun.

    7. Anggaran Kementerian Agama (Kemenag) dipotong Rp 12,32 triliun dari pagu anggaran tahun ini Rp 78,55 triliun.

    8. Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dipotong Rp 10,28 triliun dari pagu tahun ini Rp 29,3 triliun.

    9. Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipotong Rp 8,9 triliun dari pagu tahun ini Rp 53,1 triliun.

    10. Anggaran Kemendikdasmen dipotong Rp 7,27 triliun dari pagu tahun ini Rp 33,5 triliun.

    (aid/ara)

  • Inflasi Jepang Lampaui Ekspektasi, Bank Sentral Lanjutkan Kenaikan Suku Bunga?

    Inflasi Jepang Lampaui Ekspektasi, Bank Sentral Lanjutkan Kenaikan Suku Bunga?

    Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Jepang meningkat lebih cepat dari perkiraan pada Januari 2025 karena harga pangan yang lebih tinggi. Data tersebut menjaga Bank of Japan tetap berada di jalur yang tepat untuk menaikkan suku bunga acuannya lebih lanjut. 

    Data dari Kementerian Dalam Negeri Jepang yang dilansir dari Bloomberg pada Jumat (21/2/2025) menyebut, indeks harga konsumen atau inflasi Jepang tidak termasuk makanan segar naik 3,2% secara year on year (yoy) pada Januari 2025. Catatan tersebut merupakan kenaikan terbesar sejak Juni 2023. 

    Kenaikan inflasi ini sedikit lebih cepat dari perkiraan, dan didorong oleh kenaikan harga makanan olahan termasuk kenaikan harga beras, makanan pokok negara, yang mencapai rekor tertinggi sebesar 70,9%.

    Sementara itu, inflasi secara keseluruhan meningkat menjadi 4% dari 3,6% mencapai angka tersebut untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Kenaikan harga pangan segar pada laju tercepat dalam dua dekade juga berkontribusi terhadap percepatan inflasi secara keseluruhan, karena harga sayuran termasuk kubis melonjak.

    Laporan ini menegaskan kembali inflasi Jepang secara keseluruhan sebagai yang tertinggi di antara negara-negara Kelompok Tujuh (G7), menggarisbawahi komentar anggota dewan BOJ baru-baru ini tentang perlunya mewaspadai risiko kenaikan. 

    Meskipun Gubernur Kazuo Ueda telah mengawasi tiga kenaikan suku bunga dalam kurun waktu satu tahun, berlanjutnya penguatan inflasi dapat mendorong spekulasi bahwa kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan lebih cepat dari perkiraan. 

    Ekonom yang disurvei bulan lalu memperkirakan kenaikan biaya pinjaman berikutnya akan terjadi sekitar bulan Juli.

    “Inflasi inti Jepang kemungkinan akan tetap sekitar 3% pada paruh pertama tahun ini. BOJ akan terus mempertimbangkan waktu kenaikan suku bunga berikutnya, daripada mengkhawatirkan apakah mereka memerlukannya,” kata Taro Saito, kepala penelitian ekonomi di NLI Research Institute. 

    Ketika para pedagang menilai kembali pandangan mereka mengenai jalur kenaikan suku bunga BOJ, imbal hasil obligasi Jepang bertenor 10 tahun telah meningkat pada bulan ini.

    Musim panas dengan temperatur lebih tinggi, melemahnya yen, dan kekurangan tenaga kerja adalah salah satu faktor pendorong yang menyebabkan tingginya biaya pangan bagi rumah tangga, karena dunia usaha terus membebankan beban kenaikan harga kepada konsumen.  

    Perusahaan makanan besar di Jepang berencana menggandakan jumlah produk yang akan mereka naikkan harga pada tahun ini dibandingkan tahun lalu, menurut laporan Teikoku Databank yang dirilis pada 31 Januari. 

    Inflasi Jepang saat ini masih berada pada atau di atas target BOJ sebesar 2% selama hampir tiga tahun, dan kemungkinan besar memiliki dampak yang lebih besar terhadap pola pikir rumah tangga. 

    Bank sentral menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,5% pada bulan lalu, menjadikannya level tertinggi sejak krisis keuangan global. BOJ mengatakan akan terus menaikkan suku bunga jika prospek ekonominya terwujud, sebuah sikap yang membuat para pedagang bertanya-tanya kapan kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan.

    Inflasi terus menjadi masalah mendesak bagi pemerintahan minoritas Perdana Menteri Shigeru Ishiba karena mereka menghadapi prospek pemilu nasional yang harus diadakan pada akhir bulan Juli. 

    Pada Oktober 2024, partai berkuasa yang dipimpin oleh Ishiba mengalami hasil pemilu terburuk sejak tahun 2009, sebuah hasil yang sebagian besar oleh para analis dikaitkan dengan inflasi.

    Sekitar 65% rumah tangga yang disurvei mengatakan mereka merasakan beban inflasi “sangat berat,” menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Yomiuri dan jaringan berita NNN bulan ini. Angka tersebut melonjak dari 49% pada survei sebelumnya yang dilakukan pada Oktober 2023. 

    Dengan kenaikan upah riil hanya sekitar 0,5%, belanja konsumen bisa melemah di masa depan, setelah hanya menunjukkan sedikit pemulihan. 

    Untuk mencapai siklus positif inflasi, kenaikan upah dan pertumbuhan, Ishiba menyerukan kenaikan gaji yang kuat lagi tahun ini. Pihak berwenang akan mencermati hasil awal negosiasi upah musim semi tahunan yang diharapkan sekitar pertengahan bulan depan. 

    “Dengan inflasi keseluruhan sebesar 4%, ini adalah lingkungan yang sulit bagi rumah tangga,” kata Saito.

  • Pengusaha Minta Kapal Ekspres Ditiadakan Selama Angkutan Lebaran

    Pengusaha Minta Kapal Ekspres Ditiadakan Selama Angkutan Lebaran

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengajukan sejumlah solusi untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar arus mudik selama Angkutan Lebaran 2025.

    Menurut Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, masa koordinasi yang hanya dua minggu sebelum pelaksanaan angkutan Lebaran dirasa tidak cukup untuk mengantisipasi berbagai hambatan yang sering terjadi. Dia pun menekankan pentingnya memperpanjang waktu koordinasi agar semua kendala dapat diatasi dengan baik.

    “Koordinasi hanya dua minggu sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran sangat tidak cukup. Kami butuh waktu lebih panjang untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” ujar Khoiri dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Khoiri juga menyoroti masalah penerapan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dianggap tidak fleksibel. Pada Angkutan Lebaran 2024, ia mencatat, kebijakan ini menyebabkan kemacetan di Pelabuhan Ciwandan dan kekosongan di Pelabuhan Merak pada H-7, sehingga keputusan untuk mengalihkan kendaraan terlambat.

    “Pada H-7 tahun lalu, selama dua hari terjadi antrian panjang di Ciwandan, sementara Merak justru kosong. Hal ini terjadi karena penerapan SKB yang terlalu cepat dan tidak bisa disesuaikan dengan situasi di lapangan,” jelas Khoiri.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Gapasdap mengusulkan beberapa langkah, termasuk pembagian kewenangan yang lebih jelas, perpanjangan masa berlaku SKB, serta yang paling kontroversial, penghapusan kapal ekspres selama periode Lebaran. Khoiri percaya langkah ini bisa meningkatkan kapasitas kendaraan dan penumpang hingga 26,7% dibandingkan tahun lalu.

    “Demi kelancaran angkutan Lebaran, kami minta kapal ekspres dihapuskan. Kapal ekspres menjadi sumber kemacetan di pelabuhan, jadi lebih baik fokus pada layanan yang lebih efisien untuk pemudik,” tegasnya.

    Selain itu, Khoiri juga mengusulkan agar Pelabuhan Merak diutamakan dibandingkan pelabuhan tambahan lain seperti BBJ Bojonegara. Menurutnya, Merak masih memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih lancar dalam menangani arus kendaraan dan penumpang.

    “Pelabuhan Merak harus jadi prioritas. Tahun lalu, Merak terlihat kosong sementara BBJ justru penuh dengan antrean panjang. Akhirnya, kendaraan diputar balik ke Merak. Ini yang harus kita hindari,” kata Khoiri.

    Khoiri juga mempersoalkan praktik ASDP yang memblokir penjualan tiket reguler meskipun di lapangan tidak ada antrian atau penumpang. Dia menyarankan agar penjualan tiket dilakukan oleh pihak independen untuk menghindari kebijakan yang tidak transparan.

    “ASDP harus menghindari pembatasan tiket yang tidak sesuai kenyataan di lapangan. Kami sudah membahas hal ini, dan kami mengusulkan agar penjualan tiket lebih transparan dan dikelola pihak independen,” tambahnya.

    Terkait dengan kebijakan pemerintah yang meminta operator angkutan untuk memberikan diskon tarif selama arus mudik dan arus balik Lebaran, Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menilai hal itu tidak tepat. Menurutnya, pemberian diskon tarif seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pada operator angkutan.

    “Diskon tarif seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan operator. Pengusaha angkutan sudah menanggung kerugian di masa reguler, dan Lebaran adalah waktu untuk mereka memperoleh kompensasi,” ujar Darmaningtyas.

    Dia juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memberikan subsidi angkutan penyeberangan, seperti pengurangan PPN atau insentif lainnya, untuk meringankan beban operator selama musim Lebaran.

    Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Faktor ekonomi yang semakin sulit diprediksi akan menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk mudik tahun ini.

    “Secara keseluruhan, jumlah pemudik kemungkinan akan berkurang karena tekanan ekonomi yang semakin berat. Masyarakat mungkin akan berpikir dua kali untuk mudik tahun ini,” kata Darmaningtyas.

    Dengan berbagai usulan dan kritik yang disampaikan oleh Gapasdap dan para pengamat, diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik selama Angkutan Lebaran 2025.

    (rrd/rir)

  • Industri Lokal Rugi Gegara Dumping, Korsel Bakal Pajaki Baja China 38%

    Industri Lokal Rugi Gegara Dumping, Korsel Bakal Pajaki Baja China 38%

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Selatan (Korsel) bersiap mematok tarif impor 38% untuk produk baja asal China. Rencana ini disampaikan Kementerian Perindustrian Korsel setelah melakukan penyelidikan atas dugaan praktik dumping.

    Hal itu merupakan tindak lanjut atas keluhan pengusaha Korsel soal masuknya pelat baja berbiaya rendah dari Negeri Tirai Bambu. Adapun pelat baja China biasa digunakan untuk pembuatan kapal hingga kebutuhan konstruksi.

    Pemerintah Korsel menyebut hasil penyelidikan awal menunjukkan adanya alasan kuat yang berkaitan dengan kerugian besar di industri dalam negeri akibat produk dumping yang masuk ke negaranya.

    “Untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi selama periode penyelidikan penuh, kami telah memutuskan untuk merekomendasikan pengenaan bea masuk anti-dumping sementara sebesar 27,91% hingga 38,02% kepada menteri keuangan,” katanya Kementerian Perindustrian Korsel, dikutip dari Reuters, Jumat (21/2/2025).

    Sementara itu Kementerian Perdagangan China belum mengeluarkan pernyataan soal rencana Korsel. Pada tahun 2024, Korea Selatan mengimpor produk baja senilai US$ 10,4 miliar dari China yang setara 49% dari total impor baja negara tersebut.

    Pengawasan terhadap impor baja dilakukan ketika Korea Selatan bersiap menghadapi dampak tarif 25% yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap impor baja dan aluminium terhadap industri dalam negeri.

    Pekan lalu Menteri Perdagangan Korea Selatan Cheong In-kyo mengatakan bahwa tarif AS yang mulai berlaku pada bulan Maret akan mengurangi permintaan baja dari AS dan mengikis profitabilitas eksportir baja.

    Sebagai informasi China juga menghadapi kondisi serupa untuk perdagangan baja dan aluminium dengan AS. Pasalnya Trump mengumumkan penerapan tarif 25% terhadap produk itu, termasuk untuk barang yang berasal dari China.

    (ily/rrd)

  • Industri Lokal Rugi Gegara Dumping, Korsel Bakal Pajaki Baja China 38%

    Industri Lokal Rugi Gegara Dumping, Korsel Bakal Pajaki Baja China 38%

    Jakarta –

    Pemerintah Korea Selatan (Korsel) bersiap mematok tarif impor 38% untuk produk baja asal China. Rencana ini disampaikan Kementerian Perindustrian Korsel setelah melakukan penyelidikan atas dugaan praktik dumping.

    Hal itu merupakan tindak lanjut atas keluhan pengusaha Korsel soal masuknya pelat baja berbiaya rendah dari Negeri Tirai Bambu. Adapun pelat baja China biasa digunakan untuk pembuatan kapal hingga kebutuhan konstruksi.

    Pemerintah Korsel menyebut hasil penyelidikan awal menunjukkan adanya alasan kuat yang berkaitan dengan kerugian besar di industri dalam negeri akibat produk dumping yang masuk ke negaranya.

    “Untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi selama periode penyelidikan penuh, kami telah memutuskan untuk merekomendasikan pengenaan bea masuk anti-dumping sementara sebesar 27,91% hingga 38,02% kepada menteri keuangan,” katanya Kementerian Perindustrian Korsel, dikutip dari Reuters, Jumat (21/2/2025).

    Sementara itu Kementerian Perdagangan China belum mengeluarkan pernyataan soal rencana Korsel. Pada tahun 2024, Korea Selatan mengimpor produk baja senilai US$ 10,4 miliar dari China yang setara 49% dari total impor baja negara tersebut.

    Pengawasan terhadap impor baja dilakukan ketika Korea Selatan bersiap menghadapi dampak tarif 25% yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap impor baja dan aluminium terhadap industri dalam negeri.

    Pekan lalu Menteri Perdagangan Korea Selatan Cheong In-kyo mengatakan bahwa tarif AS yang mulai berlaku pada bulan Maret akan mengurangi permintaan baja dari AS dan mengikis profitabilitas eksportir baja.

    Sebagai informasi China juga menghadapi kondisi serupa untuk perdagangan baja dan aluminium dengan AS. Pasalnya Trump mengumumkan penerapan tarif 25% terhadap produk itu, termasuk untuk barang yang berasal dari China.

    (ily/rrd)

  • Stasiun Baru Tanah Abang Mulai Digunakan Besok, Ada Perubahan Naik-Turun KRL

    Stasiun Baru Tanah Abang Mulai Digunakan Besok, Ada Perubahan Naik-Turun KRL

    Jakarta –

    KAI Commuter mulai mengoperasikan Stasiun Tanah Abang Baru. Dalam tahap pertama, KAI Commuter bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan mengoperasikan peron jalur 1 di bangunan baru Stasiun Tanah Abang mulai besok Sabtu, 22 Februari 2025.

    Meski begitu, proses pembangunan Stasiun Tanah Abang terus dilakukan oleh Pemerintah, melalui DJKA Kementerian Perhubungan, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus, menyampaikan dengan pengoperasian peron jalur 1 di bangunan baru akan mengubah akses flow pengguna Commuter Line. Pengoperasian jalur 1 ini khusus untuk kedatangan dan keberangkatan tujuan Stasiun Angke/Kampung Bandan di Stasiun Tanah Abang.

    “Perubahan ini hanya khusus untuk flow kedatangan dan keberangkatan pengguna Commuter Line tujuan Stasiun Angke/Kampung Bandan di Stasiun Tanah Abang, sedangkan untuk relasi atau tujuan lain tidak ada perubahan,” jelas Joni, dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sebelumnya, untuk pengguna Commuter Line yang turun di Stasiun Tanah Abang dari arah Manggarai atau naik menuju Stasiun Angke/Kampung Bandan di peron jalur 2 bangunan stasiun lama, mulai Sabtu besok akan dialihkan ke peron jalur 1 bangunan stasiun baru dengan mengakses JPO yang terhubung dengan bangunan lama.

    “Pengguna Commuter Line tujuan Stasiun Tanah Abang dari arah Manggarai dan pengguna Commuter Line tujuan Angke/Kampung Bandan yang akan naik di Stasiun Tanah Abang akan menggunakan Peron jalur 1 di bangunan baru Stasiun Tanah Abang,” jelas Joni.

    Pengguna Commuter Line Rangkasbitung yang akan transit di Stasiun Tanah Abang untuk menuju ke arah Angke/Kampung Bandan dan menuju Stasiun Sudirman/Manggarai atau sebaliknya, juga bisa mengakses JPO yang menghubungkan bangunan baru dengan peron jalur 5-6 dan jalur 3 di bangunan lama stasiun.

    Sedangkan pengguna Commuter Line Rangkasbitung yang akan keluar dari jalur 5 dan 6, kami sarankan menggunakan Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) arah Pasar Tanah Abang yang berada di bangunan lama stasiun. “Agar tidak terjadi kepadatan di JPO stasiun dan lebih nyaman, pengguna Commuter Line Rangkasbitung yang akan turun di Stasiun Tanah Abang bisa menggunakan JPM arah Pasar Tanah Abang,” tambah Joni.

    Perubahan flow dan peron tunggu pengguna ini juga sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan di peron jalur 2 dan 3 bangunan lama stasiun saat menunggu perjalanan Commuter Line tujuan Stasiun Sudirman/Manggarai dan tujuan Stasiun Duri/Angke.

    Mengingat masih dalam proses tahap pembangunan, perubahan flow pengguna dan pengoperasian Peron jalur 1 di bangunan baru ini juga memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna yang akan naik dan turun. Untuk itu, KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna untuk selalu menjaga keselamatan dan mengikuti arahan petugas.

    Joni juga menambahkan, untuk aksesibilitas menuju bangunan baru stasiun, BTP Kelas I Jakarta juga telah menyediakan tiga buah eskalator dan tangga manual untuk akses naik dan turun pengguna dari peron 1 menuju lantai 2 bangunan stasiun baru yang terhubung JPO di bangunan lama stasiun.

    KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh pengguna Commuter Line di Stasiun Tanah Abang untuk memperhatikan kembali akses untuk naik ke tujuan Stasiun Angke/Kampung Bandan, serta turun dari Commuter Line relasi Manggarai – Angke/Kampung Bandan.

    Sebagai tambahan, KAI Commuter mencatat rata-rata volume pengguna Commuter Line yang naik di Stasiun Tanah Abang sebanyak 54-55 ribu orang setiap hari kerja dan 41-43 ribu orang setiap hari libur. Sedangkan untuk volume pengguna transit di Stasiun Tanah Abang sebanyak 145-146 ribu pada hari kerja dan sebanyak 124-125 ribu orang pada hari libur.

    “KAI Commuter berharap dengan pengoperasian bangunan baru Stasiun Tanah Abang ini dapat meningkatkan keselamatan, layanan, kenyamanan, serta integrasi antar moda. Kami mengajak seluruh pengguna untuk menjaga fasilitas-fasilitas layanan yang tersedia demi kenyamanan bersama,” tutup Joni.

    (acd/acd)

  • Kode Luhut soal Potensi Subsidi BBM Dihapus dalam 2 Tahun Lagi

    Kode Luhut soal Potensi Subsidi BBM Dihapus dalam 2 Tahun Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi  diharapkan tak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.  

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025). 

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

    Penyaluran subsidi langsung berbasis penerima manfaat, menurut Luhut, merupakan opsi terbaik agar negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS). 

    Luhut juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik anak bangsa untuk menerapkan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. 

    “Dengan kecerdasan buatan [AI], kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu. Pemerintah juga terus memperbaiki teknologi ini, yang dikembangkan oleh lebih dari 300 anak muda Indonesia,” ungkapnya.  

    Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut juga sempat membeberkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi, seperti Pertalite, agar tepat sasaran menggunakan teknologi AI. 

    “Tetapi tepat sasaran BBM yangg perlu dapat subsidi itu yang kita lakukan dengan AI karena itu juga bagian daripada government teknologi,” kata Luhut kala itu.

    Dia menegaskan, pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM dalam rangka pembatasan Pertalite. Alih-alih kenaikan harga, penggunaan AI dinilai lebih efektif dan efisien. 

    Skema BLT

    Presiden Prabowo Subianto  memang berkeinginan untuk mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT).