Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Jelang Puasa, Kemendag Siapkan Persetujuan Impor Gula 200.000 Ton

    Jelang Puasa, Kemendag Siapkan Persetujuan Impor Gula 200.000 Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM (raw sugar) sebanyak 200.000 ton. Rencana importasi gula ini mengacu keputusan rapat koordinasi terbatas (Rakortas) bersama Kementerian di bidang Pangan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya akan segera mengeluarkan persetujuan impor gula.

    Adapun, importasi gula ini dilakukan guna mengantisipasi risiko fluktuasi harga gula konsumsi, terutama jelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan dan Idulfitri.

    Di samping itu, dibukanya keran impor gula ini juga untuk penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di BUMN Pangan. Pemerintah juga memastikan importasi gula ini bukan dalam bentuk gula kristal putih (GKP).

    “Nanti saya cek lagi ya, tapi kalau sudah ditetapkan di rakortas, sudah masuk ke kami langsung kita keluarkan [persetujuan impor gula mentah],” kata Budi singkat saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan persetujuan impor gula dari Kemendag masih dalam proses, meski keran impor 200.000 ton gula kristal mentah (GKM) sudah diputuskan dalam rakortas.

    Adapun, Arief menargetkan 200.000 ton GKM impor itu bisa masuk ke Indonesia sebelum masa panen tebu lokal pada periode April—Mei 2025.

    “April Mei itu tebu lokal panen, fokus tebu lokal. Jadi jangan sampai nanti ada impor [200.000 ton GKM], tebu lokal harganya rendah,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Bapanas mendorong kementerian teknis atau Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk segera mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) importasi sehingga Kemendag dapat mengeluarkan persetujuan impor gula.

    Adapun, alasan rekomtek berada di kementerian teknis untuk mendorong produksi dalam negeri. “Kalau produksi dalam negeri sudah naik, maka impor harus diturunin. Kalau poduksi jatuh maka perlu naikin impor, rekomendasinya kementerian teknis,” tandasnya.

  • Genjot Ekspor, RI Perluas Kerja Sama Dagang ke Pasar Nontradisional

    Genjot Ekspor, RI Perluas Kerja Sama Dagang ke Pasar Nontradisional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperluas perjanjian perdagangan bebas dengan menjangkau pasar ekspor hingga ke Amerika Selatan, seperti Peru. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses pasar Indonesia ke luar negeri.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah akan memperluas pasar ekspor dengan negara non-tradisional, termasuk Peru di Amerika Selatan.

    Budi mengeklaim saat ini pemerintah tengah memproses perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif alias Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Peru.

    “Ke semua negara, itu kan negara-negara non-tradisional, ya. Kita mau masuk, sekarang Peru, Peru lagi proses penyusunan CEPA-nya. Terus ke negara-negara Eurasia,” kata Budi seusai acara peluncuran Gemini Academy Untuk UMKM Bisa Ekspor di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Mendag Budi menjelaskan langkah ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kemendag, yaitu perluasan pasar ekspor.

    “Kami akan memperbanyak perjanjian kerja sama dengan negara lain. Jadi biar mudah akses pasar kita,” terangnya.

    Setali tiga uang, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi menuturkan pemerintah tengah memasuki proses negosiasi CEPA dengan Peru.

    Dia berharap, jika negosiasi CEPA dengan Peru ini rampung akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas untuk para pelaku UMKM, baik calon eksportir maupun para eksportir.

    “Saat ini juga pemerintah Indonesia sedang bernegosiasi untuk membuka pasar-pasar baru di kawasan Amerika Selatan itu dengan Peru, kemudian dengan Kanada sudah selesai, kemudian di kawasan Timur Tengah dengan Gulf Country dan juga dengan Mercosur,” ungkapnya.

    Pasalnya, Dewi menjelaskan dengan adanya perjanjian perdagangan ini, maka Indonesia mendapatkan akses tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku normal.

    “Saat ini ada 12 perjanjian bilateral dan juga ada sekitar 7 yang sifatnya regional, jadi total ada 19 perjanjian perdagangan,” tandasnya.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia Januari 2025 mencapai US$21,45 miliar atau turun 8,56% dibanding ekspor Desember 2024. Namun, nilai ekspornya naik sebesar 4,68% jika dibandingkan Januari 2024.

  • Menteri PU Dilema Soal Truk Obesitas, Dilarang Bisa Picu Kenaikan Inflasi

    Menteri PU Dilema Soal Truk Obesitas, Dilarang Bisa Picu Kenaikan Inflasi

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui persoalan larangan truk Over Dimension Over Load atau ODOL akan menjadi diskusi utama lintas kementerian. Sebab, larangan truk obesitas melintasi jalan nasional dapat memicu kenaikan inflasi.

    Dody mengatakan persoalan truk Odol tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PU saja, tapi juga kementerian/lembaga ekonomi. Sampai saat ini, pelarangan truk ODOL masih menjadi diskusi utama lintas kementerian.

    “ODOL tuh pasti akan jadi diskusi utama antar Kemenko. Sebetulnya Kemenko Ekonomi kan poin of view lain lagi, Kemenko Infrastruktur kan poin-poin of view-nya beda lagi, memang harus sinergi cuma kan kita harus cari titik tengahnya,” kata Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Dody menjelaskan melarang truk ODOL, baik di jalan nasional maupun jalan tol belum bisa dilakukan sepenuhnya. Sebab, melarang truk ODOL dapat menaikkan inflasi dan terjadinya biaya logistik.

    Di sisi lain, kerusakan jalan dan kecelakaan yang disebabkan truk ODOL kerap terjadi. Hal ini membuat Kementerian PU merasa kesulitan untuk preservasi jalan di tengah keterbatasan anggaran.

    “Melarang odol 100% Mungkin juga dalam kondisi sekarang mungkin belum bisa. Ya kan karena bisa menaikkan inflasi dan seterusnya lah. Tapi tidak kita larang juga tidak bisa, karena keterbatasan anggaran akan membuat kemudian kemampuan kita untuk melakukan preservasi jalan turun kan,” jelas Dody.

    Dody menerangkan pelarangan truk ODOL di jalan tol masih bisa dilakukan lantaran sudah ada payung hukum yang mengaturnya. Namun, melarang truk obesitas tersebut wara-wiri di jalan nasional masih belum bisa. Sebab, belum ada peraturan yang mengatur besaran beban muatannya.

    “Masalah satu sebetulnya, jalan tol tuh alat ukurnya ada. Jadi begitu ODOL masuk, da ukur. Tapi di jalan nasional kan nggak ada. Dulu kita bergantung kepada jembatan timbang, tapi sekarang lihat kan hampir-hampir nggak ada tuh jembatan timbang, Ya kan tidak aktif. Jadi ya Makanya saya begitu ditanya soal ODOL di jalan nasional, saya agak susah menjawab kan nggak ada hitam putihnya,” terang Dody.

    (rrd/rrd)

  • Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027

    Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan singkat terkait dengan rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang akan mengusulkan penghapusan subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait rencana tersebut, sebab pemerintah masih dalam tahap penghitungan secara internal.  

    “Saya nggak bisa memomentari hal yang saya tidak tahu. Setahu saya masih menghitung itu, masih tetap ada [subsidi BBM] dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Adapun, rencana tersebut semula ditujukan untuk membuat penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran. 

    Dalam hal ini, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tidak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.   

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).  

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

    Penyaluran subsidi langsung berbasis penerima manfaat, menurut Luhut, merupakan opsi terbaik agar negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS). 

    Luhut juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik anak bangsa untuk menerapkan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran. 

  • Bahlil Minta Singapura Investasi Jika Mau Impor Listrik RI

    Bahlil Minta Singapura Investasi Jika Mau Impor Listrik RI

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura akan diberikan dengan syarat Singapura harus melakukan investasi pada sektor hilirisasi di Indonesia.

    “Dia harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi, kita lagi mendorong hilirisasi,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil mengatakan, alasan ia belum memberikan izin ekspor listrik lantaran Singapura belum memberikan timbal balik kepada Indonesia.

    “Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan ASEAN, kita ingin untuk sharing. Kita ingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa?” katanya.

    Bahlil menambahkan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk lebih memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Hal ini lantaran berkaitan dengan ketahanan energi.

    “Kita kasih ke mereka, tapi mereka juga harus kasih kita apa. Nah, sekarang tim itu lagi berunding, tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik,” katanya.

    Rencana Ekspor Listrik RI ke Singapura

    Sebelumnya, ekspor listrik bersih ke Singapura sudah dibicarakan sampai di level pimpinan kedua negara. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders’s Retreat di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 untuk membahas rencana tersebut.

    Indonesia dan Singapura juga telah meneken MoU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa itu butuh listrik rendah karbon 4 gigawatt (GW) sampai 2035, di mana separuhnya alias 2 GW bakal dipenuhi dari Indonesia.

    Semenjak Bahlil menduduki posisi menteri ESDM pada Agustus 2024, ia mengkaji ulang rencana ekspor listrik bersih. Menurutnya, kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

    “Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata Bahlil dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

    (ara/ara)

  • Daftar Harga Pangan Jelang Ramadan dan Simak Tips Belanja Hemat

    Daftar Harga Pangan Jelang Ramadan dan Simak Tips Belanja Hemat

    Jakarta: Menjelang Ramadan 2025, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami pergerakan. 
     
    Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, harga pangan di berbagai daerah mengalami kenaikan dan fluktuasi.
    Update harga pangan terkini
    Berikut daftar harga beberapa komoditas pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional per Jumat pagi:
     
    – Daging ayam ras: Rp34.150/kg
    – Daging sapi kualitas I: Rp127.800/kg
    – Daging sapi kualitas II: Rp123.150/kg
    – Cabai rawit merah: Rp71.300/kg
    – Cabai merah besar: Rp56.450/kg
    – Cabai merah keriting: Rp58.100/kg
    – Cabai rawit hijau: Rp40.500/kg
    – Bawang merah: Rp36.800/kg
    – Bawang putih: Rp45.600/kg
    – Telur ayam ras: Rp30.400/kg
    – Gula pasir premium: Rp19.050/kg
    – Gula pasir lokal: Rp18.650/kg
    – Minyak goreng curah: Rp19.100/kg
    – Minyak goreng kemasan bermerek I: Rp23.100/kg
    – Minyak goreng kemasan bermerek II: Rp21.700/kg
     

    Selain itu, harga beras juga mengalami variasi tergantung kualitasnya:

    – Beras kualitas bawah I: Rp13.450/kg
    – Beras kualitas bawah II: Rp12.950/kg
    – Beras kualitas medium I: Rp14.650/kg
    – Beras kualitas medium II: Rp14.300/kg
    – Beras kualitas super I: Rp15.650/kg
    – Beras kualitas super II: Rp15.350/kg

    Tips Belanja Hemat Menyambut Ramadan
    Berikut beberapa tips untuk menyiasati kenaikan harga jelang Ramadan:

    1. Belanja lebih awal

    Hindari membeli bahan pangan mendekati Ramadan, karena harga biasanya akan terus naik menjelang hari pertama puasa.

    2. Beli dalam jumlah banyak dan simpan dengan baik

    Untuk bahan-bahan tahan lama seperti beras, minyak goreng, dan gula, belilah dalam jumlah besar agar lebih hemat dan tidak terkena kenaikan harga selanjutnya.

    3. Belanja di pasar tradisional

    Pasar tradisional sering kali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan supermarket atau toko modern.
     
    Harga pangan menjelang Ramadan 2025 kerap kali mengalami fluktuasi, terutama pada komoditas utama seperti cabai, daging, dan beras. Dengan menerapkan strategi belanja hemat, masyarakat bisa tetap memenuhi kebutuhan selama bulan puasa tanpa harus menguras kantong. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Jakarta –

    Rencana studi banding ke tiga negara dalam rangka mempelajari desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) batal. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diminta Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan studi banding ke Mesir, Turki, dan India.

    Namun karena adanya keterbatasan anggaran, Dody menyebut rencana itu batal dilaksanakan. Ia menyebut pihaknya dapat memanfaatkan Google sebagai salah satu acuan tanpa harus melakukan studi banding.

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan. Itu bisa juga dilihat dari Google,” kata Doddy di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai informasi, efisiensi anggaran untuk Kementerian PU tahun 2025 dipangkas menjadi Rp 50,48 triliun setelah efisiensi anggaran. Jumlah yang dipangkas sebesar Rp 60,47 triliun dari pagu awal Kementerian PU yang sebesar Rp 110,95 triliun.

    Dody menambahkan, berdasarkan laporan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, pemerintah tidak hanya berpatokan pada Mesir, Turki, dan India dalam menentukan desain. Indonesia juga akan melirik desain dari Sri Lanka.

    “Jadi tadi Buk Wamen menyampaikan, beliau tidak benchmarking kepada tiga negara Mesir, Turki, dan India. Beliau menyampaikan juga melihat ke desain yang ada di Sri Lanka,” tutur Dody.

    Kementerian PU juga mendapat masukan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terkait revisi desain. Hal itu kemudian akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto usai retreat kepala daerah di Magelang.

    “Nah kemudian hasil itu mungkin baru difinalkan seminggu, kemudian mungkin baru dua minggu ke depan setelah urusan retreat Magelang kita akan minta waktu ke Pak Presiden untuk memaparkan revisi desain itu,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan. 

  • Kapan Jatah Solar Subsidi Diatur Ulang? Ini Jawaban Bahlil

    Kapan Jatah Solar Subsidi Diatur Ulang? Ini Jawaban Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah masih menggodok aturan pembatasan solar subsidi. Ia belum dapat memastikan kapan pembatasan solar subsidi akan dilaksanakan.

    “Nanti pada saat sudah konsepnya matang baru saya ngomong,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Terkait skema pembelian solar subsidi menggunakan QR Code yang sudah diterapkan oleh PT Pertamina (Persero), Bahlil mengatakan sudah cukup baik, namun ia menginginkan lebih baik lagi.

    “Sekarang sudah bagus (skema Pertamina melalui QR Code), tapi harus lebih maksimal bagusnya lagi,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil bicara terkait pembatasan solar subsidi. Dia mengatakan, kebijakan ini mesti dilakukan demi kebaikan rakyat.

    “Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi tapi nggak apa-apa, kita sebagai orang Timur sekali layar berkembang pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat bapak ibu semua,” tegas Bahlil di depan kader Golkar dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025) lalu.

    Dia menilai, sebuah kebijakan publik memang tidak akan 100% sukses sesuai harapan dalam implementasinya. Apabila ada kekurangan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

    “Sudah tentu dalam implementasinya 100% tidak ada yang cukup, mana ada program dari publik di dunia yang 100% cukup,” ujar Bahlil.

    (ara/ara)

  • Daftar Pabrik Pailit hingga Tutup, Terbaru Ada Sanken

    Daftar Pabrik Pailit hingga Tutup, Terbaru Ada Sanken

    Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pabrik di beberapa subsektor industri kerap terjadi, terbaruk pabrikan peralatan listrik PT Sanken Indonesia yang merupakan produsen asal Jepang memutuskan untuk hengkang. 

    Adapun, penutupan pabrik Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang itu dilakukan lantaran terjadi peralihan bisnis yang dilakukan perusahaan pusatnya di Jepang dari produsen alat listrik ke semikonduktor. 

    Perlu digarisbawahi bahwasannya pabrik Sanken Indonesia yang ditutup berbeda dengan pabrik elektronik dan alat rumah tangga yang diproduksi oleh PT Sanken Argawidja. Lokasi pabrik elektronik tersebut berada di Tangerang dan masih beroperasi saat ini. 

    Di sisi lain, penutupan pabrik juga terjadi di sektor lainnya yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yaitu PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) di Karawang yang menghentikan operasional pabrik kimia dan seratnya pada November lalu. 

    Lebih lanjut, pabrik tekstil lainnya yang dimiliki PT Sri Rejeki Isman (Tbk) atau SRIL saat ini juga tengah menghadapi kondisi pailit, kendati produksi disebut masih berjalan atas amanah dari pemerintah. 

    Berikut daftar pabrik tutup sejak 2024:

    1.Pabrik ban PT Hung-A di Cikarang  

    Kabar penghentian operasi pabrik ban milik PT Hung-A Indonesia per Februari 2024 mencuat pada awal tahun ini. Penutupan pabrik ban ini pun menyebabkan 1.500 karyawan terimbas PHK.   

    Ketua Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi Sarino mengatakan, serikat pekerja dan perusahaan masih dalam tahap pengajuan perundingan untuk hak-hak karyawan yang terdampak.  

    “Betul, PT Hung A akan ditutup pada 1 Februari 2024 dan untuk seluruh karyawan dirumahkan sejak 16 Januari 2024. Setidaknya ada 1.500-an pekerja terdampak,” kata Ketua Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi Sarino saat dihubungi, Rabu (17/1/2024). 

    Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane menduga tutupnya pabrik ban milik PT Hung-A Indonesia di Cikarang, Jawa Barat disebabkan oleh persoalan importasi yang sulit hingga menipisnya bahan baku.   

    Untuk itu, importasi ban perlu dipermudah untuk memenuhi kebutuhan segmen produk yang belum diproduksi lokal. Menurutnya, regulator lamban dalam merilis persetujuan impor (PI) sehingga pemenuhan permintaan pasar tersendat.   

    “Tidak hanya Hung-A yang kesulitan, banyak pabrik ban lainnya yang sama kondisinya. Ini karena lemahnya respons pemerintah, kami selalu minta kasihlah impor, kita kan ada ban yang belum bisa diproduksi di sini,” kata Aziz kepada Bisnis.

    2. Pabrik garmen PT Cahaya Timur Garmindo  

    Pabrik tekstil PT Cahaya Timur Garmindo (CTG)  resmi diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.  

    Perusahaan yang pabriknya berlokasi di Jawa Tengah itu diketahui terlilit utang sebesar Rp233 juta sehingga digugat oleh PT Dunia Transportasi Logistik selaku jasa pengurusan transportasi (freight forwarding). 

    “Menyatakan Termohon PT Cahaya Timur Garmindo, berkedudukan di Jawa Tengah, beralamat di Jl. Lingkar Utara RT/RW 001/003 Kel. Beji. Kec. Taman Kab. Pemalang, Jawa Tengah pailit dengan segala akibat hukumnya,” tulis putusan PN Niaga Semarang.  

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, kebijakan lartas impor border sedikit banyak mendorong industri hilir untuk kembali bergerak pada Maret. 

    3. Pabrik sepatu Bata di Purwakarta

    PT Sepatu Bata Tbk (BATA) resmi menutup operasional pabrik sepatunya yang berlokasi di Purwakarta per 30 April 2024. Tutupnya pabrik sepatu BATA dikarenakan kerugian yang dialami selama 4 tahun terakhir.  

    Corporate Secretary BATA Hatta Tutuko mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, tetapi kerugian dan tantangan industri akibat pandemi hingga perubahan perilaku konsumen terlampau cepat tak mampu dibendung.  

    “Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun,” kata Hatta, dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (4/5/2024).  

    Bahkan, Hatta menerangkan bahwa kapasitas produksi di pabrik tersebut jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan secara berkelanjutan dari pemasok lokal di Tanah Air.