Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • 3 Rahasia Pemasaran untuk UMKM yang Nggak Bikin Kantong Jebol

    3 Rahasia Pemasaran untuk UMKM yang Nggak Bikin Kantong Jebol

    Jakarta: Punya bisnis UMKM tapi bingung cara memasarkannya? Tenang, kamu nggak sendirian! Banyak UMKM yang punya masalah serupa. 
     
    Merangkum berbagai sumber, di artikel ini kita akan bongkar rahasia pemasaran untuk UMKM tanpa bikin kantong jebol! 
    Pemasaran online yang murah meriah
    Di era digital seperti sekarang, pemasaran online adalah kunci sukses UMKM. Kenapa? Karena jangkauannya luas, biayanya relatif murah, dan hasilnya bisa diukur. 
     

    Nah, berikut adalah beberapa strategi pemasaran online yang bisa kamu coba:

    1. Media sosial

    Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok adalah platform yang sangat potensial untuk memasarkan produk atau jasa UMKM kamu. 
     
    Kenapa? ya karena gratis. Kamu bisa membuat akun bisnis secara gratis dan mulai memposting konten menarik.

    Selain itu, jangkauan luas. Miliaran orang di seluruh dunia menggunakan media sosial. Ini adalah peluang besar untuk menjangkau calon pelanggan potensial.
     
    Kemudian, pemasaran lewat media sosial juga interaktif. Jadi kamu bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan, membangun hubungan yang kuat, dan mendapatkan feedback berharga.

    2. Content marketing

    Content marketing adalah strategi pemasaran dengan membuat dan mendistribusikan konten yang relevan dan bernilai bagi audiens kamu. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan akhirnya mendorong mereka untuk membeli produk atau jasa kamu.
     
    Contoh content marketing:
     
    – Blog: Tulis artikel informatif tentang produk atau jasa kamu, tips dan trik yang relevan dengan industri kamu, atau berita terbaru seputar bisnis kamu.
    – Video: Buat video tutorial, video review produk, atau video behind the scenes bisnis kamu.
    – Infografis: Sajikan data atau informasi penting dalam bentuk infografis yang menarik dan mudah dipahami.
     

    3. Email marketing

    Email marketing adalah cara efektif untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan kamu. Kamu bisa mengirimkan email berisi promo, informasi terbaru, atau newsletter yang bermanfaat bagi mereka.
     
    Pemasaran yang efektif tidak harus mahal. Dengan strategi online yang tepat, UMKM kamu bisa sukses besar tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Jadi, jangan tunda lagi! Segera coba strategi pemasaran di atas dan lihat sendiri hasilnya!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Buruh Sebut Aturan Kemasan Rokok Tanpa Identitas Bisa Picu PHK

    Buruh Sebut Aturan Kemasan Rokok Tanpa Identitas Bisa Picu PHK

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengetatkan aturan tembakau. Salah satunya adalah wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

    Aturan ini dinilai mengancam nasib pekerja industri tembakau nasional. Dampak kebijakan ini bertentangan dengan prinsip peningkatan lapangan pekerjaan yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menegaskan bahwa ekosistem industri tembakau menjadi tumpuan penyerapan kerja dalam jumlah besar dari hulu hingga hilir. Kebijakan yang tidak tepat terhadap industri tembakau dapat berdampak pada banyak pihak, dengan jutaan nyawa bergantung pada industri ini.

    “Industri tembakau dari hulu sampai hilir melibatkan pekerja yang sangat besar. Setiap kebijakan yang menekan industri tembakau dipastikan dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan pekerja di dalamnya,” ujar dia dalam keterangannya ditulis Minggu (23/2/2025).

    Sudarto menambahkan bahwa dampak pandemi masih terasa hingga kini, dengan PHK besar-besaran di berbagai industri dan daya beli masyarakat yang menurun, menunjukkan bahwa kondisi industri secara umum belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, kebijakan yang menekan industri, termasuk industri tembakau, tidak hanya tidak sejalan tetapi juga bertentangan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok (tanpa identitas merek) ini dipaksakan, maka kondisi (industri) akan semakin parah dan berdampak pada PHK,” ujarnya.

    Sudarto mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap industri tembakau yang telah menyerap tenaga kerja secara signifkan dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Indonesia. Industri tembakau juga berkontribusi besar dalam penerimaan negara.

    Menurut Sudarto, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mempertahankan serta mengembangkan industri hingga menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan yang menekan industri dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Tino Rahardian, menjelaskan bahwa penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek di beberapa negara terbukti gagal menurunkan angka perokok dan malah merugikan negara. “Ini tidak ada dampak signifikan terhadap literasi masyarakat. Kebijakan ini sudah dilakukan negara lain dan tidak berhasil,” ujarnya.

    Tino merujuk hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada 2024 yang menilai kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan membuat pemerintah mengalami kerugian ekonomi hingga Rp182,2 triliun. Kebijakan Kemenkes dinilai menimbulkan masalah baru, seperti PHK.

    Tino mengatakan, kebijakan Kemenkes tidak dilakukan secara hati-hati dan terkesan berjalan sendiri. Kebijakan seharusnya ditetapkan dengan semangat kolaboratif dan merangkul kementerian lain yang terkait.
    Kemenkes juga diminta untuk mengevaluasi kebijakannya, terutama karena penyusunan kebijakan ini dapat melawan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan pemerintahan saat ini mengharuskan industri memiliki manfaat dan dampak besar terhadap masyarakat.

    (kil/kil)

  • 1,1 Juta Tiket KA Tambahan Mudik Lebaran Ludes Terjual – Page 3

    1,1 Juta Tiket KA Tambahan Mudik Lebaran Ludes Terjual – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah resmi membuka pemesanan tiket KA tambahan untuk masa Angkutan Lebaran 1446 H pada Minggu, 23 Februari 2025 pukul 00.00 WIB. Hingga saat ini, sebanyak 1.122.559 tiket telah terjual untuk periode mudik Lebaran tahun ini.

    Masa Angkutan Lebaran 1446 H/Tahun 2025 ditetapkan selama 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025.

    Dalam periode ini, KAI akan mengoperasikan 9.572 perjalanan kereta api, terdiri dari 8.492 perjalanan KA reguler dan 1.080 perjalanan KA tambahan.

    Menurut Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari lonjakan jumlah pemesanan tiket, khususnya untuk keberangkatan 29 Maret 2025 (H-2) yang telah mencapai 85.973 tiket.

    Penambahan Kapasitas Tempat Duduk

    Untuk memenuhi tingginya permintaan mudik lebaran, KAI menghadirkan KA tambahan dengan kapasitas total 538.280 tempat duduk. Dengan demikian, total kapasitas yang disediakan selama masa Angkutan Lebaran 1446 H mencapai 4.568.838 tempat duduk.

    Angka ini meningkat 6% dibandingkan dengan kapasitas Angkutan Lebaran 2024 yang hanya menyediakan 4.296.530 tempat duduk.

    KA tambahan ini mencakup layanan KA jarak jauh dan KA lokal dengan kelas komersial. Salah satunya adalah KA Java Priority yang menawarkan pengalaman perjalanan mewah dengan rute Gambir – Yogyakarta PP.

    Masyarakat dapat melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, serta mitra penjualan resmi lainnya.

     

  • Wajah Baru Stasiun Tanah Abang yang Hampir Rampung

    Wajah Baru Stasiun Tanah Abang yang Hampir Rampung

    Foto Bisnis

    Rifkianto Nugroho – detikFinance

    Minggu, 23 Feb 2025 18:00 WIB

    Jakarta – Kemenhub menargetkan Stasiun Baru Tanah Abang mulai uji coba sebelum lebaran. Stasiun ini direncanakan bisa melayani penumpang sebelum masa angkut Lebaran.

  • Industri Minta Pajak Kripto Dihapus, Ini Alasannya

    Industri Minta Pajak Kripto Dihapus, Ini Alasannya

    Jakarta –

    CEO platform perdagangan kripto INDODAX, Oscar Darmawan, mengatakan penerapan regulasi pajak kripto di Indonesia masih memiliki cukup banyak tantangan, terutama terkait pajak transaksi luar negeri dan adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Ia menjelaskan aset kripto pertama kali dikenakan pajak pada 2017 lalu setelah dinyatakan sebagai komoditas yang sah diperdagangkan berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan. Di mana pada 2017-2022, pajak kripto tersebut bersifat self-reporting, yakni pendapatan dari kripto dilaporkan dalam SPT dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) progresif.

    Barulah sejak 2022, pemerintah Indonesia menerapkan pajak final terhadap transaksi aset kripto di-exchange berizin, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,1% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,11%. Skema ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tarif pajak kripto paling rendah di dunia.

    Menurutnya kebijakan ini lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan pajak progresif berdasarkan keuntungan. Di Amerika Serikat misalnya, pajak atas keuntungan dari aset kripto bisa mencapai 40%, terutama bagi investor dengan penghasilan tinggi.

    Sementara itu di Eropa tarif pajak atas keuntungan dari kripto dapat mencapai 50%. Sebaliknya, di Dubai dan beberapa negaraTimur Tengah tidak ada pajak penghasilan sehingga transaksi kripto sepenuhnya bebas pajak.

    “Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem pajak final untuk kripto, serupa dengan mekanisme perpajakan di pasar saham,” jelas Oscar dalam keterangan resminya, Minggu (23/2/2025).

    “Dengan adanya pajak final, tarif pajak kripto di Indonesia justru lebih ringan dibandingkan negara-negara lain yang mengenakan pajak berbasis keuntungan,” terangnya lagi.

    Meskipun lebih rendah, menurutnya sistem pajak final ini dinilai kurang ideal karena tetap dikenakan meski trader mengalami kerugian, berbeda dengan skema capital gains tax yang hanya dikenakan saat ada keuntungan.

    Karenanya Oscar Darmawan menilai bahwa skema pajak final ini sudah cukup baik, tetapi ada ruang untuk perbaikan, terutama terkait PPN. Menurutnya, karena aset kripto kini berada di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai aset keuangan, seharusnya kripto tidak lagi dikenakan PPN, sebagaimana produk keuangan lainnya.

    Jika PPN dihapuskan, biaya transaksi akan menjadi lebih kompetitif, sehingga mendorong lebih banyak investor untuk bertransaksi di dalam negeri daripada menggunakan platform luar negeri dan ujungnya pendapatan negara dari PPH akan mengalami peningkatan lebih besar.

    “Seharusnya, sebagai aset keuangan, kripto tidak lagi dikenakan PPN,” terang Oscar.

    Sedangkan untuk masalah penggunaan layanan jual-beli kripto luar negeri, Oscar menjelaskan transaksi di exchange luar negeri atau yang belum memiliki izin dari OJK.

    Sehingga dalam PMK 68 diatur pajak PPh final yang dikenakan untuk transaksi kripto melalui exchange luar negeri adalah 0,2% atau dua kali lipat dari yang berlaku di exchange berizin. Namun kondisi ini justru menciptakan ketidakpastian dalam implementasi aturan ini.

    “Seharusnya, exchange luar negeri yang memungut pajak, bukan tradernya. Tapi karena belum ada mekanisme pemungutan oleh exchange luar, akhirnya trader yang harus melaporkan sendiri,” terang Oscar.

    “Bahkan, di beberapa wilayah, pajak yang dikenakan masih menggunakan skema PPh progresif,” sambungnya.

    Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi di berbagai kantor pajak. Untuk itu dirinya menyarankan para trader yang melakukan transaksi di exchange luar negeri untuk terus berkonsultasi dengan Account Representative (AR) di kantor pajak tempat mereka terdaftar.

    “Setiap wajib pajak memiliki AR di kantor pajak masing-masing, yang bisa diajak berdiskusi mengenai bagaimana cara pembayaran pajak kripto yang sesuai dengan regulasi,” tambahnya.

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan, Bakal Diminati Pasar

    Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan, Bakal Diminati Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Ekonom menilai SBN Perumahan tersebut akan menarik minat para investor.

    Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

    Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

    “Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal],” ujar Banjaran kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Dia pun menyambut positif apabila memang pemerintah ingin menerbitkan SBN Perumahan. Hanya saja, dia menilai pemerintah tidak punya ruang yang besar.

    Bagaimanapun, lanjutnya, ruang fiskal pemerintah sempit. UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran sebesar maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satu tahun anggaran dan total utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60% dari PDB.

    Sebagai perbandingan, defisit anggaran mencapai 2,29% pada 2024. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 39,36% pada 2024.

    Oleh sebab itu, Banjaran menilai pemerintah bisa mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.

  • Diresmikan Besok, Danantara Jadi Investasi Nasional untuk Masa Depan Indonesia

    Diresmikan Besok, Danantara Jadi Investasi Nasional untuk Masa Depan Indonesia

    Jakarta, BeritaSatu.com – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, yang lebih dikenal dengan nama Danantara, akan resmi diluncurkan pada Senin (24/2/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara akan mengelola seluruh aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu dana investasi nasional.

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi dan berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lainnya,” ujar Presiden Prabowo di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (23/2/2025).

    Sebelumnya, badan investasi tersebut direncanakan diresmikan pada akhir 2024. Namun, Prabowo menekankan pentingnya payung hukum terlebih dahulu untuk mendukung kelancaran operasionalnya.

    Danantara akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Sebagai langkah awal, sudah ada tujuh BUMN yang bergabung dalam Danantara, yaitu PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, PT Telkom, dan MIND ID.

    “Menurut evaluasi awal kami, dana ini akan memiliki aset yang dikelola lebih dari US$900 miliar,” tambah Prabowo.

    Pemerintah menargetkan aset yang dikelola oleh Danantara nantinya dapat mencapai lebih dari US$900 miliar dengan nilai investasi awal yang disiapkan sebesar US$20 miliar atau setara Rp 325,8 triliun. Diharapkan seluruh proyek yang dikelola oleh Danantara dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun.

    Sebagai perbandingan, negara Singapura memiliki badan investasi serupa, yaitu Temasek Holdings Limited, yang berperan mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, Danantara akan berperan lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan seluruh aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian.

  • Eksportir Wajib Tahu, Uni Eropa Berlakukan Sistem Kontrol Impor ICS2

    Eksportir Wajib Tahu, Uni Eropa Berlakukan Sistem Kontrol Impor ICS2

    Jakarta –

    Uni Eropa mewajibkan para eksportir yang mengirim barang ke/melalui wilayahnya menyampaikan Pernyataan Ringkasan Entri (Entry Summary Declaration/ENS) yang lengkap dan akurat sebelum kedatangan barang. Kebijakan ini tentu berlaku juga untuk para eksportir asal Indonesia yang mengirimkan barangnya ke Benua Biru.

    Kebijakan ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Kontrol Impor 2 Uni Eropa (ICS2), yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan barang yang masuk ke Uni Eropa dengan memberlakukan proses bea cukai terstandardisasi dan pra-kedatangan untuk semua moda transportasi.

    Sehingga ICS2 memungkinkan pihak otoritas bea cukai menilai risiko barang yang masuk secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Uni Eropa dalam mencegah dan menangani pelanggaran bea cukai.

    Sebelumnya kebijakan ICS ini hanya berlaku untuk pengiriman barang jalur udara serta jalur laut dan sungai, namun sekarang termasuk untuk jalur darat dan kereta api. Pada akhirnya hal ini akan memastikan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan terjamin.

    Dengan begitu perusahaan angkutan darat dan kereta api harus memberikan data barang yang dikirim menuju atau melalui Uni Eropa sebelum kedatangan melalui ENS yang lengkap, direncanakan mulai berlaku 1 April 2025.

    Kewajiban ini juga berlaku bagi penyedia layanan pos dan kurir yang mengangkut barang menggunakan moda transportasi darat dan kereta api, serta pihak lain seperti penyedia jasa logistik. Dalam situasi tertentu, penerima barang terakhir di Uni Eropa juga harus mengirimkan data ENS ke ICS2.

    “Barang dapat ditahan di perbatasan Uni Eropa oleh otoritas bea cukai apabila pelaku usaha tidak tepat waktu memenuhi persyaratan ICS2,” tulisnya dikutip dari laman resmi, Minggu (23/2/2025).

    Operator ekonomi yang merasa belum siap menerapkan ICS2 harus mengajukan periode penerapan yang baru paling lambat pada 1 Maret 2025, dengan menghubungi Bagian Layanan Nasional Negara Anggota Uni Eropa (Otoritas Kepabeanan Nasional) tempat nomor EORI terdaftar. Periode penerapan yang baru hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan.

    Untuk memenuhi persyaratan ICS2, perusahaan yang terkena dampak harus memastikan pengumpulan data yang lengkap dan akurat dari pelanggan, memperbarui sistem IT dan proses operasional, juga menyediakan pelatihan yang memadai bagi staf.

    Operator ekonomi harus menyelesaikan uji kepatuhan mandiri sebelum terhubung dengan ICS2, untuk memverifikasi kemampuan dalam mengakses dan bertukar pesan dengan otoritas kepabeanan.

    Sebagai informasi, ICS2 dikembangkan melalui kolaborasi erat antara Komisi Eropa, otoritas kepabeanan Negara-Negara Anggota Uni Eropa, dan pelaku usaha.

    Mulai 1 September 2025, ICS1 akan dihentikan secara bertahap. Selanjutnya, ICS2 akan sepenuhnya menggantikan ICS1 dengan proses operasional yang baru sesuai Kode Kepabeanan Uni Eropa.

    (kil/kil)

  • Katalog Promo Alfamart dan Indomaret sampai 27 Februari 2025: Diskon Minyak Goreng 2L Mulai Rp35.900 – Halaman all

    Katalog Promo Alfamart dan Indomaret sampai 27 Februari 2025: Diskon Minyak Goreng 2L Mulai Rp35.900 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar promo minyak goreng murah di Alfamart dan Indomaret hingga 27 Februari 205.

    Akhirnya katalog promo Alfamart dan Indomaret hingga 27 Februari 2025 untuk pelanggan setianya.

    Katalog promo Alfamart dan Indomaret hingga 27 Februari 2025 memberikan banyak produk-produk promo.

    Terdapat banyak produk kebutuhan sehari-hari dalam katalog promo Alfamart dan Indomaret kali ini.

    Terlebih lagi banyak promo minyak goreng murah bagi para pelanggan setia.

    Tribunners jangan sampai kehabisan dan ketinggalan produk hematnya.

    Dijamin Tribunners akan mendapatkan harga yang lebih murah dan bisa menghemat uang belanja.

    Jadi, simak Katalog Promo JSM Alfamart dan Indomaret hingga 27 Februari 2025 yang memberikan diskon besar-besaran yang terkenal murahnya di bawah ini ya, Tribunners:

    Promo JSM Alfamart hingga 27 Februari 2025

    Minyak Goreng

    Sania Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 36.900

    Fortune Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 36.900

    Sovia Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 36.900

    Filma Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 37.500

    Sunco Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 37.900

    Harumas Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 38.300

    Camar Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 38.600

    Tropical Minyak Goreng PET 2L – Rp 38.900

    Bimoli Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 38.900

    Bimoli Spesial Minyak Goreng Pouch 2L – Rp 40.500

    Bahan Pokok & Makanan Instan

    Dua Belibis Saus Cabe PET 235ml – Rp 10.900

    Segitiga Biru Tepung Terigu 1kg – Rp 14.200

    Maya Sardines Can 155g – Rp 8.900

    Blue Band Serbaguna Sachet 200g – Rp 8.400

    Forvita Margarine Sachet 200g (2 pcs) – Rp 10.900

    Pronas Corned Beef Can 198g – Rp 24.500

    Kanzler Bakso Ori/Keju/Gochujang/Hot 48g – Rp 7.900

    Kanzler Chicken Nugget Crispy 450g – Rp 51.900

    Quaker Oats 3in1 Coklat/Vanilla/Mocha Bag 8x28g – Rp 19.900

    Quaker Oats Instant Bag 800g – Rp 36.900

    Nutella Spread Hazelnut Jar 200g – Rp 33.900

    Produk Susu & Kesehatan

    Nutrive Benecol (Strawberry, Lychee, Orange) 100ml (2 pcs) – Rp 16.000

    Ultra Milk UHT Full Cream/Coklat 1L – Rp 18.200

    Ultra Milk UHT Low Fat Coklat 1L – Rp 21.400

    Ultra Milk UHT 250ml (Coklat, Stroberi, Vanilla, Moka) (2 pcs) – Rp 14.300

    Ultra Milk UHT Low Fat Coklat 250ml (2 pcs) – Rp 15.900

    Zee Chocolate/Vanilla Krunch 400g – Rp 34.900

    Vidoran Xmart 3+ Madu/Vanilla 925g – Rp 65.900

    Vidoran Xmart 1+ Madu/Vanilla 925g – Rp 71.500

    Chil-Go Powder 660g – Rp 69.900

    Chil-Kid 3 DHA Madu/Vanilla 780g – Rp 160.000

    Dancow 1+ Madu 750g – Rp 77.200

    Dancow 3+ Vanilla 750g – Rp 74.900

    Dancow 5+ Madu 750g – Rp 73.400

    Produk Kesehatan & Perawatan Tubuh

    Nivea Men Roll On 50ml (Cool Kick, Deep Espresso, Hijab Fresh) – Rp 19.900

    Himalaya Face Wash Neem 100ml – Rp 25.500

    Himalaya Mask Purify Neem 100ml – Rp 27.500

    Azarine Sunscreen Gel SPF 45 30ml – Rp 31.200

    Azarine Sunscreen Spray 50ml – Rp 52.000

    Hers Protex Daily Comfort 20+2 pcs – Rp 12.900

    Laurier Relax Night 35cm 12 pcs – Rp 15.900

    Laurier Relax Night 30cm 24 pcs – Rp 21.900

    Charm Cooling Fresh Night 42cm 6 pcs – Rp 15.900

    Confidence Adult Classic Tape M-8/L-7/XL-6 – Rp 44.900

    Confidence Pants Tipe Basah M-10/L-8 – Rp 58.500

    Produk Perawatan Diri

    Zen Beauty Soap 5x50g & Body Wash 280ml – Rp 12.900

    Nuvo Total Protect Hand Wash 250ml – Rp 13.500

    Lux Body Wash 220ml – Rp 19.900

    Nuvo Body Wash 450ml – Rp 27.900

    Pepsodent Pasta Gigi 190g – Rp 17.500

    Garnier Micellar Cleansing Water 400ml – Rp 29.500

    Lifebuoy Hand Wash 450ml – Rp 20.900

    Lifebuoy Body Wash 850ml – Rp 36.900

    Rejoice Shampoo 340ml – Rp 37.900

    Camilan & Minuman

    PediaSure Classic Can 400g – Rp 149.800

    PediaSure Madu/Vanilla Box 850g – Rp 329.900

    Anlene Gold 5X Coklat/Vanilla 600g – Rp 92.500

    Diabetacare Vanilla 170g – Rp 25.900

    Wall’s Populaire Choco, Strawberry, Mango 90ml (3 pcs) – Rp 12.000

    Campina Neapolitan/Cookie Creamy 350ml – Rp 17.900

    Silver Queen Chunky Almond 26g – Rp 7.900

    J&J Piattos Snack 75g – Rp 8.500

    J&J Piattos Snack 120g – Rp 13.000

    Guribee Rumput Laut/BBQ/Keju Krispi 65g – Rp 7.500

    Produk Kebersihan Rumah

    So Klin Liquid Detergent Rose/Lilac 720ml – Rp 16.500

    So Klin Liquid Detergent Violet/Blossom 1600ml – Rp 33.500

    Jaz1 Detergent 1.6kg – Rp 26.900

    Sunlight Jeruk Nipis 910ml – Rp 12.900

    Ekonomi Liquid Jeruk Nipis 650ml – Rp 6.700

    So Klin Pewangi Refill 800ml – Rp 8.900

    Minuman Kemasan

    Cimory Yogurt Drink 240ml – Rp 8.000

    Buavita Juice 250ml – Rp 7.900

    Alfamart Air Mineral PET 600ml (2 pcs) – Rp 4.500

    Alfamart Air Mineral PET 1500ml (2 pcs) – Rp 7.900

    YOU C1000 Botol 140ml – Rp 7.900

    Sosro Teh Botol Ori 250ml (Beli 2 Gratis 1)

    Sosro Teh Botol Ori 1L – Rp 9.400

    Ultra Teh Kotak 300ml (Beli 2 Diskon 50 persen)

    Luwak White Koffie 9+1x20g – Rp 15.900

    Kapal Api Special Mix 10x23g – Rp 16.900

    Produk Kesehatan & Suplemen

    Tresno Joyo Madu Lemon 150g – Rp 19.300

    Tresno Joyo Sari Kurma 250ml – Rp 21.500

    Madu TJ Murni 500g – Rp 61.000

    Sidomuncul Tolak Angin Flu 5x15ml – Rp 18.900

    Redoxon Triple Action 10s – Rp 43.500

    CDR Effervescent 10s – Rp 46.000

    Promo JSM Indomaret periode 21-26 Februari 2025

    Promo 4 Hari (20-23 Februari 2025)

    Bimoli Minyak Goreng 2L → Rp37.900

    Sania Minyak Goreng 2L → Rp35.900

    Indomaret Beras Kepala Super 5Kg / Lariss Beras Premium 5Kg → Rp69.900

    Hydro Coco Natural Health Drink 500mL → Rp8.900

    Indomaret Facial Tissue 2 Ply (2+1) 3×180’s → Rp17.900

    Promo 4 Hari hanya berlaku dengan minimal belanja Rp100.000 (syarat & ketentuan berlaku).

    Promo Hemat Minggu Ini (20-26 Februari 2025)

    Indomaret Minyak Goreng Refill 2L → Rp35.900 (Khusus Member)

    Mamasuka Rumput Laut Panggang 2×4.5g → Rp10.500 (Khusus Member)

    Mamy Poko Pants Standar S38’s/M32’s/L28’s/NB 44’s → Rp52.900 (Khusus Member)

    Tropical Minyak Goreng 2L Botol → Rp39.400

    Sovia Minyak Goreng Refill 2L → Rp36.900

    Pop Mie Mi Instan 75g (2 pcs) → Rp9.200

    Sedaap Mie Instan Goreng 90g (3 pcs) → Rp8.200

    Ultra Milk UHT Slim 250mL (2 pcs) → Rp11.900

    Luwak White Koffie 9’s Pack → Rp13.500

    Frisian Flag Kental Manis 545g → Rp14.800

    Garnier Bright Complete Facial Wash 100mL → Rp27.900

    KAO Biore Body Foam Refill 400/380mL → Rp16.900

    Promo Paling Murah (20-26 Februari 2025)

    Taro Snack Net 115g → Rp10.800 (Khusus Member)

    Lifebuoy Sabun Mandi Cair 850/825mL → Rp33.900 (Khusus Member)

    Head & Shoulders Shampoo 160mL → Rp20.900 (Khusus Member)

    Sedaap Mie Goreng 5x90g → Rp13.400

    Indomilk Kental Manis 545g → Rp13.900

    Milo Healthy Drink 240mL → Rp8.500

    Nescafe Coffee Drink 220mL (2 pcs) → Rp11.800

    Paseo Tissue Soft Pack 250’s → Rp15.500

    Mama Lemon/Mama Lime Pencuci Piring 780/680mL → Rp7.900

    Date Crown Kurma Premium Emirates 250g → Rp21.900

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)

  • Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Tambah Anggaran 3 Juta Rumah, Tambah Defisit APBN?

    Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Tambah Anggaran 3 Juta Rumah, Tambah Defisit APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan pemerintah memutar otak untuk mencari pembiayaan program 3 juta rumah. Salah satu jalan yang ingin ditempuh pemerintah yaitu penerbitan surat berharga negara atau SBN Perumahan.

    Kendati demikian, jalan tersebut berpotensi memperlebar defisit APBN, apabila SBN Perumahan merupakan penambahan di luar rencana penerbitan senilai Rp642,56 triliun.

    Padahal, Pasal 12 ayat (3) UU No. 17/2003 mengatur defisit anggaran maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara dalam APBN 2025, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun.

    Oleh sebab itu, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak punya ruang yang lebar, jika ingin menerbitkan SBN Perumahan.

    Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

    “Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

    Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

    Sebaliknya, Banjaran tidak heran apabila pemerintah berencana menerbitkan SBN Perumahan. Menurutnya, SBN Perumahan akan menarik minat para investor.

    Banjaran menjelaskan saat ini pasar global sedang kekurangan penawaran surat berharga. Alasannya, banyak surat berharga yang akan jatuh tempo pada tahun ini.

    Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat/Federal Reserve alias The Fed masih cenderung akan menahan suku bunga. Akibatnya, pemerintah di berbagai dunia harus lebih selektif menerbitkan surat berharga di tengah suku bunga yang tinggi.

    “Kesempatan dan momentum untuk dollar denominated bond [obligasi berdenominasi dolar AS] atau samurai bond jadi make sense [masuk akal],” ujar Banjaran.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

    Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

    Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

    “Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.