Jenis Media: Ekonomi

Masuk Zona Merah, Harga Minyakita Naik Lampaui HET

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan status harga minyak goreng sederhana milik pemerintah, Minyakita, masuk dalam zona merah atau intervensi lantaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Bapanas merekam, harga Minyakita pada Minggu (23/2/2025) secara rata-rata nasional berada di level Rp17.650 per liter atau naik 12,42% dibanding HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

Merujuk Panel Harga Bapanas, harga Minyakita di sejumlah daerah berada di zona merah. Zona merah menggambarkan status intervensi lantaran harganya berada di atas HET atau lebih dari 5%.

Adapun, harga Minyakita terendah terjadi di Kepulauan Riau yakni Rp16.592 per liter. Kondisi ini menempatkan Kepulauan Riau masuk dalam zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.

Selain Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah.

Sementara itu, harga tertinggi terjadi di Papua Tengah. Di provinsi ini, harga Minyakita mencapai Rp19.684 per liter menempatkannya pada zona merah.

Selain Papua Tengah, provinsi lain yang masuk ke zona merah yaitu Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

Kemudian, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Banten, Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Lampung, Bali, Gorontalo, Jawa Barat, Jambi, Riau, dan Kalimantan Selatan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya telah meminta semua pihak untuk menjual MinyaKita dan gula sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Imbauan tersebut disampaikan Amran, menyusul tingginya harga komoditas Minyakita dan gula di sejumlah daerah.

“Kepada rakyat, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik, minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” kata Amran usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (17/2/2025).

Seiring dengan adanya imbauan itu, Amran juga telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan turun tangan guna memastikan harga komoditas pangan di tingkat konsumen sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

23/02/2025 21:33
Menteri Bahlil Jelaskan Soal Status Ekspor Konsentrat Amman Mineral (AMMN)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

“Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

“Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

Lampu Hijau untuk Freeport

Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

“Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

“Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.

23/02/2025 21:32
Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

“Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

“Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

Lampu Hijau untuk Freeport

Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

“Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

“Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.

23/02/2025 21:32
Tabungan Berjangka Bisa Jadi Pilihan buat Simpan Uang, Apa Itu?

Jakarta –

Tabungan Berjangka menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk menabung secara rutin demi besar di masa depan. Hal ini lantaran tabungan berjangka memiliki keuntungan dibandingkan tabungan biasa pada umumnya.

Dengan sistem setoran otomatis dan bunga lebih tinggi dibanding tabungan biasa, Tabungan Berjangka dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan tanpa tergoda untuk menarik uangnya di tengah jalan.

Berikut beberapa Keuntungan Tabungan Berjangka untuk Rencana Masa Depan, pertama yakni membantu disiplin menabung. Hal ini karena sifatnya yang terkunci hingga jatuh tempo.

“Tabungan Berjangka bisa membantu Sobat tetap fokus pada tujuan keuangan tanpa risiko “kecolongan” menggunakan dana sebelum waktunya,” tulis keterangan di akun Instagram @sikapiuangmu, ditulis Minggu (23/2/2025).

Lebih lanjut, keuntungan yang didapatkan lainnya yakni suku bunga relatif lebih menguntungkan dibandingkan tabungan biasa. Di mana Tabungan Berjangka menawarkan suku bunga yang relatif lebih tinggi. Hal ini lantaran semakin panjang jangka waktu menabung, semakin tinggi bunga yang bisa Sobat dapatkan.

Dari sisi keamanannya, Tabungan Berjangka lebih aman dan relatif minim risiko jika dibandingkan dengan investasi seperti saham atau reksa dana. Di mana Tabungan Berjangka relatif lebih aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp2 miliar per rekening per bank.

Kemudian suku bunga Tabungan Berjangka relatif lebih menguntungkan. Tabungan ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan jangka panjang, seperti dana pendidikan anak, DP KPR, modal usaha, dan lain-lain.

Adapun bagi masyarakat yang berminat untuk memiliki Tabungan Berjangka, masyarakat harus melakukan berbagai hal, berikut yang harus diperhatikan masyarakat.

Pertama, Tidak Bisa Ditarik Sewaktu-waktuBerbeda dengan tabungan biasa yang bisa diambil kapan saja, Tabungan Berjangka terkunci hingga jatuh tempo (biasanya akan ada penalti atau denda jika diambil sebelum jatuh tempo).Kedua, Pilih Tenor yang Sesuai dengan Kemampuan FinansialKarena setoran dilakukan secara otomatis setiap bulan, Sobat perlu memastikan bahwa jumlah setoran yang dipilih tidak terlalu besar sehingga memberatkan keuangan harian.Ketiga, Bandingkan Produk dari Berbagai BankSetiap bank menawarkan Tabungan Berjangka dengan fitur dan suku bunga yang berbeda.

(kil/kil)

23/02/2025 21:30
Dana Pihak Ketiga BSI Tembus Rp 327,45 Triliun

Jakarta –

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) fokus memperkuat kualitas dana pihak ketiga (DPK) untuk menjaga resiliensi dan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pelayanan yang lebih inovatif dan inklusif.

Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas sektor perbankan, BSI mencatat pertumbuhan DPK sebesar 11,46% menjadi Rp327,45 triliun. Pencapaian ini ditopang oleh dana murah (CASA) yang mencapai rasio 60,12% dari total DPK.

Sepanjang 2024, CASA BSI mencapai Rp196,87 triliun atau naik 10,65% yoy. Tercatat, DPK BSI dari produk-produk tabungan mencapai Rp140,53 triliun, disusul deposito Rp130,58 triliun, dan giro Rp56,34 triliun. Pengelolaan DPK yang tepat memberikan dampak positif pada penurunan beban bagi hasil.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan ke depannya BSI akan terus memperkokoh komposisi dana murah melalui berbagai inovasi dengan produk dan layanan yang kian inklusif.

“Alhamdulillah DPK BSI terus bertumbuh dengan kualitas yang semakin membaik setiap tahunnya. Kami optimistis hal ini akan terus berlanjut karena market ekonomi syariah di Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu kami harus terus berinovasi untuk menghadirkan layanan dan pilihan produk yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (23/2/2025).

Dibandingkan industri nasional maupun syariah, Pada November 2024, BSI berada di posisi 5 bank terbesar di Indonesia pada komposisi tabungan. Total tabungan mencapai Rp140,53 triliun. Capaian itu tumbuh sebesar 12,67% year on year.

Hery melanjutkan bahwa peningkatan DPK BSI ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis. Bahkan, industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih baik di sepanjang 2024. Pertumbuhan DPK perbankan syariah tumbuh sebesar 12,84% secara yoy, dibandingkan dengan perbankan nasional yang hanya tumbuh sekitar 7,54% yoy.

“Kami optimistis bahwa pertumbuhan DPK akan tumbuh baik di tahun ini. Dengan strategi ekspansi yang terarah dan inovasi digital, kami siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan ke depan,” lanjut Hery.

Di sisi lain, Hery juga optimistis kinerja keuangan perbankan syariah akan solid. Seiring dengan terbitnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan bisnis bulion atau bank emas akan menjadi momentum besar bagi peningkatan kinerja BSI ke depannya.

Kehadiran bulion bank akan memperluas ekosistem keuangan syariah yang lebih modern dan inovatif.

“Kami ingin menciptakan ekosistem keuangan syariah yang luas dan berkelanjutan. Dengan hadirnya Bulion Bank, kami optimistis bisnis emas dapat terus tumbuh dan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan kinerja BSI ke depan,” tutupnya.

(kil/kil)

23/02/2025 21:19
Pembiayaan Syariah Tumbuh 9,9%, Salurkan Rp 653 Triliun Sepanjang 2024

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan positif industri perbankan berbasis syariah di tahun 2024. Intermediasi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tercatat tumbuh 9,9% sepanjang tahun tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi mengatakan, perbankan syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 653 triliun sepanjang tahun 2024.

“Sektor perbankan, intermediasi perbankan syariah juga tumbuh positif, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 9,9% menjadi Rp 653 triliun, kemudian juga non-performing loan (kredit macet/NPL) terjaga di 2,12%,” kata Frederica dalam sambutannya dalam acara kampanye nasional Gerak Syariah di AEON BSD, Tangerang, Minggu (23/2/2025).

Di sisi lain, Frederica juga mencatat tingkat dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 10,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 753 triliun di 2024. Selain itu, Frederica juga mengatakan kapitalisasi syariah di pasar modal juga terus tumbuh 11,1% menjadi Rp 6,82 triliun di tahun 2024.

Sementara Assets Under Management (AUM) mencapai Rp 50,8 triliun atau tumbuh 18,2% di tahun 2024. “Kalau kita melihat jumlah kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang syariah juga terus meningkat, kemudian jumlah investor yang syariah juga terus meningkat dan seterusnya. Juga di reksadana dan seterusnya. Jadi ini merupakan satu hal yang positif yang terus harus kita dorong,” ungkapnya.

Berdasarkan capaian tersebut, Frederica meminta para pelaku industri lebih berupaya untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan syariah. Pasalnya, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah sepanjang tahun 2024.

“Di tahun lalu kita literasi syariah 39%, kemudian inklusi yang masih tetap di 12%. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya meningkatnya sudah luar biasa, literasi dari 9% jadi 39%,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi industri syariah. Pasalnya, kata Frederica, banyak masyarakat yang hendak menjadi nasabah layanan syariah tetapi mengalami kesulitan.

“Jadi ini PR juga Bapak/Ibu pelaku syariah untuk jemput bola kepada masyarakat yang sebenarnya sudah sangat ingin untuk menjadi konsumen di sektor jasa keuangan syariah. Jadi hopefully ini menjadi PR kita semua,” tutupnya.

(kil/kil)

23/02/2025 21:00
Ini Nih Negara yang Paling Banyak Tanam Modal di RI!

Jakarta –

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia pada 2024 dengan total investasi US$ 20,1 miliar.

“Singapura kembali menjadi investor terbesar di Indonesia pada 2024 dengan total investasi US$ 20,1 miliar,” tulis keterangan akun Instagram resmi @bkpmd_id dikutip Minggu (23/2/2025).

Dari total investasi yang telah terealisasi tersebut, lima sektor terbesar yang menjadi penyumbang realisasi tersebut yakni Industri Kertas dan Percetakan menyumbang 11,5%, Industri Makanan 9,3%, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya 19,8%, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 16,1% dan Jasa Lainnya 7,9%.

“Konsistensi investasi terus terlihat di sektor strategis seperti manufaktur, infrastruktur, teknologi, dan layanan keuangan,” tulis akun tersebut.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan alasan Singapura Banyak Berinvestasi di Indonesia yakni Global Investment Hub, di mana banyak perusahaan multinasional menggunakan Singapura sebagai pintu gerbang investasi ke Asia Tenggara.

Kemudian kedekatan Geografis dan Hubungan Bisnis, hal ini berkaitan dengan letak strategis dan hubungan ekonomi yang kuat memudahkan perdagangan dan investasi, Market yang Besar, di mana jumlah penduduk Indonesia merupakan terbesar di ASEAN (43%).

Lalu adanya keunggulan dalam Sumber Daya Alam dan Industri Strategis, hal ini lantaran Indonesia kaya akan sumber daya alam dan saat ini pemerintah Indonesia fokus dalam pengembangan industri hilirisasi, energi hijau dan infrastruktur.

“Sebagai pusat investasi global, Singapura memanfaatkan kedekatan geografis serta hubungan bisnis yang kuat dengan Indonesia, menjadikannya pintu gerbang investasi ke Asia Tenggara,” katanya.

Kementerian terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong kemitraan strategis, dan mempercepat hilirisasi guna memaksimalkan manfaat investasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

(kil/kil)

23/02/2025 20:30
2 Ruas Tol Trans Sumatera Siap Diresmikan Jelang Mudik Lebaran 2025 – Page 3

Pemerintah berencana kembali memberikan diskon tarif tol pada mudik Lebaran 2025. Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membahas diskon tarif tol untuk periode libur Lebaran dengan para Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT.

“Ini sedang lagi pembahasan dengan teman-teman BUJT, nanti kita akan panggil mereka, membahas, memastikan bahwa arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bisa dilakukan. Tinggal mengatur waktunya kapan, tarifnya berapa, besarannya berapa, dan sebagainya. Ini dalam proses kita akan coba bahas dengan teman-teman BUJT,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2025).

Diskon tarif tol pada masa libur Lebaran 2025 dapat sama dengan diskon tarif tol pada masa libur Natal-Tahun Baru sebesar 10 persen. Sedangkan pada Lebaran 2024, pemerintah dan pengelola tol memberikan diskon tarif tol sebesar 20% untuk arus mudik dan balik.

“Nanti kita lihat, mudah-mudahan tidak kurang dari seperti yang kemarin saat Natal-Tahun Baru. Ya, mudah-mudahan tidak kurang dari itu, mungkin lebih dari itu,” katanya.

Penerapan Diskon tarif tol pada momen libur Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik.

“Ini kita lagi bahas, kalau arahan pimpinan seperti itu harusnya bisa. Harusnya bisa, tinggal mengatur waktunya agar tidak tertumpuk pada peak hour-nya, pada saat mudik yang puncaknya. Mungkin akan kita geser di beberapa hari sebelumnya, sehingga di situ yang mungkin akan kita berikan diskon, sehingga masyarakat bisa memiliki waktu untuk melakukan perjalanan sehingga kemudian memecah kemacetan yang mungkin terjadi pada peak session-nya,” kata Roy.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

Salah satunya adalah stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

23/02/2025 20:00
Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

Jakarta –

Dua menteri Kabinet Merah-Putih menghadiri rapat koordinasi membahas progress pembangunan ibu kota Nusantara (IKN), termasuk desain gedung legislatif dan yudikatif. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025 lalu terkait dengan progress pembangunan IKN, terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Ada beberapa poin dari arahan Prabowo.

“Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

AHY menjelaskan Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN mengatakan ada beberapa arahan dari Prabowo, seperti ruang sidang paripurna yang modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

“Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. Pihaknya akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

Untuk komplek perkantoran yudikatif, Diana menyebut juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia.

Menko AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan karena adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

“Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

(kil/kil)

23/02/2025 20:00
Kelola Aset Rp9.480 Triliun, Ekonom Wanti-wanti Pengelolaan Danantara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski baru akan diluncurkan dalam waktu dekat, sejumlah pihak mulai mewanti-wanti pengelolaan dana pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara (Danantara).

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dana yang akan dikelola pada Danantara tidak sedikit. Jumlahnya cukup fantastis dan berpeluang jadi sumber korupsi baru bagi oknum-oknum korup.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad tidak luput mewanti-wanti pemerintah agar mengelola Danantara dengan profesional.

Pasalnya, Danantara yang memiliki konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) cukup berisiko di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Menurut Galau, saat ini Indonesia cukup sulit meraih pertumbuhan ekonomi lima persen karena berbagai efisiensi.

“Kita mulai di masa beberapa kali resesi bertahap dan daya beli masyarakat rendah. Pemerintah tidak bisa mengarahkan arah layar Danantara seenaknya saja. Dituntut profesionalitas,” ungkap Galau dilansir JPNN.com, Minggu (23/2).

Galau menilai saat ini banyak aset negara yang dikelola secara politis, bahkan sebagaian terbengkalai. Maka, Danantara diharapkan bisa mengoptimalisasi aset tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu meminta pemerintah belajar dari negara sahabat Malaysia yang telah menerapkan sistem SWF terlebih dahulu.

“Ada kerentanan kebangkrutan pemerintah waktu itu, jangan sampai ini menjadi bola panas yang tidak bisa dikelola dengan baik,” kata dia.

Galau menegaskan saat ini Indonesia berada dalam masa resesif dan ekonomi melambat. Hal itu memperbesar risiko pembentukan Danantara karena harus memangkas anggaran layanan-layanan besar hanya untuk mensentralisasi aset di sektor BUMN.

23/02/2025 19:32