Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • Jelang Nataru, Jalan Bergelombang Tol Serang-Panimbang Dimuluskan

    Jelang Nataru, Jalan Bergelombang Tol Serang-Panimbang Dimuluskan

    Lebak, Beritasatu.com – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pengelola Tol Serang-Panimbang, PT Wijaya Karya (Wika), mulai mematangkan berbagai persiapan guna mengantisipasi lonjakan arus kendaraan di Kabupaten Lebak, Banten.

    Persiapan tersebut meliputi perbaikan infrastruktur, kesiapan operasional, hingga peningkatan layanan demi menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

    Manajer Bidang Pemasaran Strategis dan Pengembangan PT Wijaya Karya (Wika) Serang-Panimbang Muhammad Albagir mengatakan sejumlah langkah strategis telah dilakukan, terutama pada aspek infrastruktur, operasional, hingga layanan pengguna jalan.

    “Untuk Nataru tahun ini, kami fokus pada peningkatan kualitas jalan. Saat ini sedang dilakukan perbaikan di beberapa titik yang kondisinya bergelombang. Insyaallah dalam minggu ini seluruh pekerjaan sudah selesai sehingga pada periode Natal dan Tahun Baru jalan tol dapat dilalui dengan aman dan nyaman,” ujar Albagir kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin (15/12/2025).

    Ia menjelaskan, selain perbaikan fisik jalan, Wika juga menyiapkan pos pengamanan (pospam) di sejumlah rest area serta di sekitar Gerbang Tol Rangkasbitung. Pos tersebut berfungsi sebagai pusat pengawasan sekaligus pelayanan bagi pengguna jalan selama periode Nataru.

    “Selain itu, rest area kami juga sudah siap digunakan para pengguna untuk beristirahat. Untuk mengurai risiko antrean kendaraan, kami juga mempersiapkan mobile reader sehingga jika terjadi antrean dapat diminimalkan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, dari sisi operasional, Wika menambah jumlah petugas tol yang disiagakan penuh selama 24 jam setiap hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna jalan dapat tertangani dengan cepat, termasuk pada jam-jam padat lalu lintas.

    “Kami juga memastikan rest area siap digunakan sebagai tempat istirahat pengguna jalan. Untuk mengantisipasi antrean kendaraan, terutama di gerbang tol, kami menyiapkan mobile reader agar transaksi dapat dipercepat dan antrean bisa diminimalkan,” jelasnya.

    Terkait proyeksi arus lalu lintas, Albagir mengungkapkan Tol Serang-Panimbang merupakan salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup signifikan pada periode Nataru. Pada Nataru 2025–2026, peningkatan trafik diperkirakan mencapai 4%–5% dibandingkan hari normal.

    “Pada hari biasa, volume kendaraan rata-rata sekitar 5.000 hingga 6.000 kendaraan per hari. Saat Nataru, kami prediksi meningkat menjadi sekitar 7.000 hingga 8.000 kendaraan per hari. Namun pada hari-hari tertentu, seperti H+1 Natal dan H+1 Tahun Baru, volume kendaraan bisa mencapai belasan ribu,” ungkapnya.

    Wika juga mengimbau pengguna jalan untuk tetap menjaga kondisi fisik dan kendaraan sebelum melintas di Tol Serang-Panimbang. Selain itu, pada periode Nataru ini, Wika menghadirkan program promo khusus bagi pengguna tol.

    “Kami bekerja sama dengan 14 UMKM, hotel, dan restoran yang tergabung dalam PHRI Kabupaten Lebak. Pengguna Tol Serang-Panimbang cukup menyimpan struk tol, lalu dapat menukarkannya dengan voucher diskon di mitra UMKM, restoran, maupun hotel yang bekerja sama,” pungkas Albagir.

    Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar arus lalu lintas Nataru, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Lebak melalui kolaborasi dengan pelaku usaha setempat.

  • BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) pemerintah pada Oktober 2025 mengalami penurunan. Namun, secara tahunan (year on year/yoy), ULN tercatat sebesar US$ 210,5 miliar atau tumbuh 4,7%.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan ULN pemerintah dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Meski mengalami peningkatan secara tahunan, Ramdan menegaskan utang luar negeri pemerintah tetap berada dalam kondisi terjaga. ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan perekonomian nasional. ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

    Adapun ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,2%, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,6%, jasa pendidikan sebesar 16,4%, konstruksi sebesar 11,7%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,6%.

    Di sisi lain, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 190,7 miliar pada Oktober 2025, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar US$ 192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,9% (yoy).

    Secara keseluruhan, BI mencatat utang luar negeri Indonesia menurun pada Oktober 2025 menjadi US$ 423,9 miliar dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar US$ 425,6 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3% (yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

    BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Ramdan.

  • Mencari Solusi Kuota BBM Impor untuk Shell Cs

    Mencari Solusi Kuota BBM Impor untuk Shell Cs

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai membahas penetapan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2026 bagi badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

    Kebijakan ini menjadi krusial menyusul pengalaman pada 2025, ketika sejumlah SPBU swasta mengalami keterbatasan pasokan akibat kuota impor yang tidak mencukupi.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pembahasan kuota impor BBM untuk tahun depan saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Sejumlah opsi kebijakan telah dirumuskan dan akan segera disampaikan kepada pimpinan untuk ditentukan arah kebijakan yang akan diterapkan.

    “Minggu depan kami sudah Insyaallah bisa mendapatkan opsi yang akan dipilih,” ujar Laode saat ditemui di Jakarta pekan lalu.

    Laode menjelaskan, Direktorat Jenderal Migas telah menggelar rapat internal guna mengkaji berbagai skema pengaturan impor BBM bagi SPBU swasta. Opsi-opsi tersebut nantinya akan dipaparkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan final ditetapkan.

    Keputusan mengenai kuota impor BBM SPBU swasta untuk 2026 sepenuhnya berada di tangan Menteri ESDM. Pemerintah, menurut Laode, berupaya memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan BBM nasional, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku industri hilir migas.

    Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah adalah menambah kuota impor BBM sebesar 10% dibandingkan kuota impor tahun 2025. Opsi tersebut sebelumnya juga telah diterapkan pada 2025 dengan basis perhitungan kuota impor 2024. “Itu salah satu opsi,” kata Laode.

    Namun, pengalaman sepanjang 2025 menunjukkan bahwa penambahan kuota impor tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pasar. Sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP dilaporkan kehabisan kuota impor pada pertengahan Agustus 2025, sementara SPBU Vivo menyusul mengalami kondisi serupa pada Oktober 2025.

    Menanggapi situasi tersebut, Kementerian ESDM mendorong skema kolaborasi antarbisnis antara SPBU swasta dan Pertamina Patra Niaga. Melalui mekanisme ini, badan usaha pengelola SPBU swasta dapat memanfaatkan kuota impor milik Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kesinambungan pasokan BBM di pasar.

    Hasilnya, pasokan BBM jenis RON 92 untuk SPBU BP kembali normal pada akhir Oktober 2025. Pemulihan stok kemudian disusul oleh SPBU Vivo pada akhir November 2025 dan SPBU Shell pada awal Desember 2025.

    Hingga awal Desember 2025, Pertamina Patra Niaga tercatat telah menyalurkan sekitar 430.000 barel BBM kepada tiga SPBU swasta tersebut. Pada sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memfasilitasi komunikasi antara Pertamina dan badan usaha pengelola SPBU swasta, khususnya terkait finalisasi kerja sama pengadaan BBM atau base fuel.

    Menurut Bahlil, komunikasi intensif diperlukan untuk memastikan pasokan BBM nasional tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti rapat bersama Pertamina guna membahas finalisasi kerja sama pengadaan base fuel dengan Shell dan Vivo.

  • Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% pada rapat dewan gubernur (RDG) yang digelar pada 16-17 Desember 2025. Kebijakan tersebut dinilai perlu diambil sambil mencermati sejumlah indikator perekonomian domestik dan global.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, BI akan mempertimbangkan perkembangan sektor riil, mulai dari pertumbuhan kredit hingga stabilitas pasar keuangan.

    Menurutnya, bank sentral juga mencermati pergerakan imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, kondisi pasar antarbank, stabilitas nilai tukar rupiah, serta laju inflasi. Hingga kini, BI rate berada di level 4,75% setelah dipangkas total 125 basis poin sejak awal 2025.

    “Kemungkinan BI akan menahan suku bunga acuan di bulan ini, sambil melihat perkembangan pasar finansial global serta efektivitas dari insentif dan pemotongan bunga yang sudah diberikan BI sebelumnya,” tutur dikutip Senin (14/12/2025).

    Ia menuturkan, pertumbuhan kredit masih cenderung stagnan di level 7,36% per Oktober 2025. Namun, sejumlah indikator sektor riil lainnya, seperti purchasing managers’ index (PMI) manufaktur dan penjualan ritel, mulai menunjukkan sinyal perbaikan pada kuartal IV 2025.

    Dengan kondisi tersebut, BI dinilai memiliki ruang untuk menahan suku bunga sambil menilai sejauh mana transmisi kebijakan moneter dan insentif yang telah dikeluarkan sebelumnya bekerja di perekonomian.

    “Langkah ini menyediakan ruang bagi BI untuk menjaga stabilitas dari yield SBN 10 tahun dan nilai tukar yang relatif fluktuatif di dua bulan terakhir,” kata David.

    Ia juga menilai masih terdapat potensi perlambatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga peluang bagi bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), untuk melanjutkan penurunan suku bunga tetap terbuka.

    Situasi tersebut, menurut David, dapat membuka ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan dua hingga tiga kali sepanjang 2026.

    Namun, kebijakan tersebut tetap bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi di AS yang menuntut kebijakan moneter The Fed lebih akomodatif.

    “Saat ini kita akan sama-sama menunggu data AS yang lebih jelas yang akan dirilis, karena sebelumnya sempat terganggu oleh government shutdown AS,” tegas David.

  • Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera berada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun.

    Nilai tersebut berpotensi meningkat mengingat bencana melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Jadi kalau bencana angkanya itu antara Rp 50 triliun-Rp 70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucap David dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Adapun provinsi terdampak bencana mencatatkan pertumbuhan Aceh sebesar 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.

    David menilai, kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih berpotensi tertahan. Hal ini disebabkan banyaknya jalur logistik yang terputus di wilayah terdampak bencana, sehingga aktivitas produksi belum dapat berjalan optimal.

    Namun, ia memperkirakan momentum perbaikan akan mulai terlihat pada kuartal II  2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk kegiatan rekonstruksi.

    Pada kesempatan yang sama, David juga mengungkapkan bahwa bencana di Sumatera berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,32%, terutama melalui penurunan konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, bencana alam di Sumatera menurunkan belanja masyarakat di Sumatera Barat sebesar 25,53% atau sekitar Rp 3,8 triliun. Di Sumatera Utara, konsumsi turun 22,31% atau Rp 11,8 triliun, sementara di Aceh penurunan mencapai 23,92% atau sekitar Rp 2,8 triliun.

    Dengan asumsi tekanan konsumsi berlanjut hingga Desember 2025 dan pola penurunan belanja di Aceh mengikuti tren serupa, efek konsumsi pascabencana diperkirakan dapat memangkas PDB nominal nasional sebesar 0,31% atau sekitar Rp 18,58 triliun pada kuartal IV 2025.

    “Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” pungkas David.

  • Geger Kasus Peretasan BI-FAST, OJK: Terorganisir Lintas Negara

    Geger Kasus Peretasan BI-FAST, OJK: Terorganisir Lintas Negara

    Jakarta –

    Industri perbankan digegerkan dengan dugaan peretasan sistem BI-FAST yang dilakukan melalui aktivitas transfer ilegal di beberapa bank pembangunan daerah (BPD) beberapa waktu lalu. Peretasan ini bahkan disebut menelan kerugian nasabah hingga Rp 200 miliar.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyebut peretasan ini terjadi secara terorganisir lintas negara. Pasalnya, banyak dana hasil peretasan tersebut dikonversi ke bentuk mata uang kripto.

    “OJK menduga bahwa ini adalah organize crime, bukan kejahatan individual ini sekarang, kejahatannya adalah kejahatan bisa dikatakan terorganisasi,” ungkap Dian kepada wartawan di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dian mengaku kesulitan memblokir dana yang telah dikonversi ke mata uang kripto. Pasalnya, konversi ini dilakukan di bursa-bursa kripto internasional.

    “Yang paling kita khawatirkan adalah pelarian dananya ini justru kita tidak bisa blok lebih cepat karena sekarang dilarikan ke kripto internasional. Jadi begitu melalui, begitu ditransfer ke kripto internasional, ke kripto global, ini kemudian kita seperti kehilangan track,” ungkapnya,

    Meski begitu, Dian mengaku telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mendorong kolaborasi lembaga lintas negara. Karena menurutnya, peristiwa ini juga dialami oleh negara-negara lainnya.

    “Sebetulnya banyak negara kena juga gitu ya. Nah ini yang kita, pemberantasannya tidak bisa dilakukan oleh satu negara seperti kita, tapi juga oleh seluruh negara terkait gitu. Nah itu yang sedang akan kita upaya, itu sudah ada komitmen kita dengan Bank Indonesia untuk melakukan itu,” pungkasnya.

    (ahi/kil)

  • Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga ketersediaan dan pendistribusian LPG bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya di tengah sejumlah jalur darat hingga saat ini masih sulit dilalui akibat jalan putus serta dampak banjir dan longsor. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi energi tidak dapat dilakukan melalui jalur reguler seperti biasa.

    Saat ini, beberapa jalur utama belum dapat dilalui secara optimal, di antaranya jalur darat Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe. Padahal, secara reguler pasokan LPG untuk wilayah Banda Aceh disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai upaya distribusi alternatif dengan memanfaatkan beragam moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, guna menyalurkan BBM, LPG, serta bantuan kemanusiaan.

    Pada wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG yang sebelumnya disuplai secara reguler dari Lhokseumawe melalui jalur darat harus dialihkan. Karena jalur Lhokseumawe-Bireuen terputus, Pertamina Patra Niaga melakukan penyeberangan pasokan LPG menggunakan armada skid tank (mobil tangki LPG) yang diangkut dengan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh. Selanjutnya, LPG didistribusikan kembali melalui jalur darat ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen.

    “Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena masih terdapat ruas jalan yang belum tersambung, sehingga distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh dilakukan menggunakan skema distribusi alternatif,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh Timur dan Langsa, distribusi BBM dan LPG dari Fuel Terminal Lhokseumawe ke Langsa masih dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari sisi timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

    Untuk penyaluran LPG, Pertamina telah melakukan pengiriman menggunakan Helicopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah. Selain itu, Pertamina Patra Niaga menerapkan skema Alternative Emergency (AE) dengan moda kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) sebagai perbantuan pengiriman skid tank LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh, guna menopang pasokan ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen. Di lokasi Bireun, distribusi LPG dilakukan dengan menggunakan tali baja menyeberangi sungai karena akses jembatan yang terputus.

    “Pengiriman LPG melalui jalur laut dengan kapal Ro-Ro telah tiba di Banda Aceh pada hari kemarin. Ini merupakan alternatif terbaik yang dapat kami lakukan saat ini, meskipun distribusi masih dilakukan secara bertahap dan memerlukan pengaturan lanjutan karena belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat permintaan”, lanjut Roberth.

    Sebagai langkah penguatan suplai, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, dan Jawa, yang direncanakan mulai tiba di Aceh pada 20 Desember 2025.

    Roberth menambahkan akan terus memantau kondisi di lapangan. Pertamina Patra Niaga juga memberikan bantuan hingga total 983 tabung LPG telah disalurkan, terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya.

    “Kami terus berupaya maksimal agar dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan para pengungsi,” ujar Roberth.

    Adapun bantuan untuk mendukung dapur umum pada beberapa hari terakhir berupa 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Provinsi Aceh
    untuk posko di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

    Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan LPG secara bijak sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan panic buying. Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pertamina terus melakukan upaya terbaik agar energi tetap terdistribusi di tengah keterbatasan akses yang ada”, tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • ASDP Kasih Diskon Libur Nataru Sampai 19%, Catat Tanggalnya

    ASDP Kasih Diskon Libur Nataru Sampai 19%, Catat Tanggalnya

    Jakarta –

    Pemerintah melalui PT ASDP Ferry Indonesia memberlakukan diskon tarif perjalanan sebesar kurang lebih 19% selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Diskon ini berlaku mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Direktur Operasi dan Transformasi, Rio Theodore Natalianto Lasse, mengatakan diskon tarif perjalanan dengan kapal laut ini berlaku di 16 pelabuhan dan 8 lintasan. Rio menargetkan, penerima manfaat dari stimulus ini menyasar pada 257.560 penumpang dan 491.776 kendaraan.

    “Target manfaat dengan adanya stimulus ini adalah 257.560 penumpang, dan 491.776 kendaraan dengan nilai stimulus kurang lebih Rp 31,65 miliar,” ujar Rio dalam Media Gathering Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Rio membeberkan, hingga saat ini penyerapan stimulus di PT ASDP Ferry Indonesia hingga saat ini masih di bawah 1%. Rio mengakui akan meningkatkan upaya pemasaran, agar penumpang membeli tiket perjalanan lebih awal.

    “Penyerapannya itu masih di bawah 1% sebenarnya. Jadi, ini yang kita akan terus tingkatkan, upaya pemasaran kita untuk penumpang membeli tiket lebih awal. Dari target harian, subsidi harian itu juga masih di bawah 20%” beber Rio.

    Meskipun begitu, Rio memprediksi penyerapan stimulus diskon tarif perjalanan dengan kapal laut akan bertambah seiring mendekati puncak arus libur Nataru yang bakal terjadi pada 23-24 Desember 2025.

    “Tapi ini kita prediksi, nanti akan terus meningkat semakin dekat dengan hari H (puncak libur Nataru). Penerima manfaatnya itu masih di bawah 10 ribuan (orang), dari total targetnya itu sekitar 2,3 juta (orang). Masih sangat sedikit,” ungkapnya.

    “Kita akan kampanyekan supaya pengguna jasa bisa beli tiket lebih awal untuk periode stimulus tersebut,” tutup Rio.

    (eds/eds)

  • Harga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini 15 Desember 2025

    Harga Cabai Rawit Merah Turun Hari Ini 15 Desember 2025

    Harga pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) terpantau turun di hampir semua jenis bahan pangan. Namun, harganya masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan harga acuan.

    Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penurunan harga beras, telur ayam, cabai rawit merah, hingga harga minyak goreng. Harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.329 per kilogram (kg), sedangkan beras premium Rp 15.522 per kg, lalu, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp 12.380 per kg.

    Kemudian bawang merah dijual Rp 46.278 per kg, bawang putih Rp 35.840 per kg. Cabai merah keriting dibanderol Rp 35.840 per kg, cabai merah besar Rp 49.699 per kg, serta cabai rawit merah Rp 70.473 per kg.

    Selanjutnya, harga rata-rata nasional daging sapi Rp 134.994 per kg, daging ayam ras Rp 38.877 per kg, telur ayam ras Rp 30.920 per kg. Daging kerbau beku Rp 100.837 per kg, daging kerbau segar Rp 127.500 per kg.

    Minyak goreng kemasan premium dijual Rp 20.490 per liter, minyak goreng Minyakita Rp 17.125 per liter, dan minyak goreng curah Rp 17.170 per liter.

    Sedangkan, gula konsumsi dijual Rp 17.844 per kg, dan garam konsumsi Rp 11.263 per kg. Tepung terigu kemasan Rp 12.702 per kg dan tepung terigu curah Rp 9.513 per kg.

    Harga Cabai Rawit Merah

    Meski mengalami penurunan harga secara harian, cabai rawit merah terpantau masih dalam angka yang tinggi. Harga acuan penjualan (HAP) cabai rawit merah dipatok Rp 40.000-57.000 per kg.

    Harga cabai rawit merah di DKI Jakarta tembus Rp 94.000 per kg atau 64,91 persen dari HAP. Harga lebih tinggi tercatat di Kalimantan Tengah dengan Rp 105.000 per kg atau 85 persen diatas HAP. Bahkan, harga di Papua Barat Daya mencapai Rp 145.000 per kg atau 154,39 persen dari HAP nasional.

  • Kemenko PM Rancang Ulang Aturan Pekerja Migran Indonesia

    Kemenko PM Rancang Ulang Aturan Pekerja Migran Indonesia

    Foto Bisnis

    Andhika Prasetia – detikFinance

    Senin, 15 Des 2025 14:30 WIB

    Jakarta – Pemerintah akan menyusun ulang aturan pekerja migran Indonesia (PMI) menyusul masih maraknya praktik overcharging biaya penempatan dan migrasi non-prosedural.