Xcloud.id

Jenis Media: Ekonomi

  • KKP dorong modernisasi kapal perikanan Indonesia agar sesuai standar

    KKP dorong modernisasi kapal perikanan Indonesia agar sesuai standar

    Langkah ini untuk memenuhi standar kelaikan yang telah ditentukan, yaitu laik laut, laik tangkap dan laik simpan hasil ikan yang ditangkap dalam kapal

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong modernisasi kapal perikanan Indonesia dari berbahan dasar kayu menjadi besi agar memenuhi standar.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan bahwa secara bertahap pihaknya mulai mendorong modernisasi dan transformasi kapal perikanan dari bahan dasar kayu menjadi kapal besi sehingga memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

    “Langkah ini untuk memenuhi standar kelaikan yang telah ditentukan, yaitu laik laut, laik tangkap dan laik simpan hasil ikan yang ditangkap dalam kapal,” kata Latif dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyebutkan, sebanyak 65 persen kapal perikanan di Indonesia rata-rata telah berusia lebih dari 10 tahun yang didominasi oleh kapal berbahan dasar kayu. Kendati demikian, Latif tidak menyebutkan jumlah kapal perikanan yang terdaftar di KKP saat ini.

    Hanya saja, dia menyebut, 95 persen kapal perikanan yang terdaftar di KKP terbuat dengan bahan utama kayu.

    Meski lebih murah dari segi pembiayaan, kata Latif, penggunaan kayu sebagai bahan baku utama pembuatan kapal dapat mengarah ke isu lingkungan, terutama deforestasi.

    “Dan kurang memenuhi standar kapal perikanan dunia yang baik,” jelasnya.

    Lebih lanjut Latif menerangkan usia kapal kayu rata-rata 15-20 tahun tergantung dari perawatannya. Secara konstruksi kapal kayu memiliki kekurangan karena umumnya dibangun secara tradisional dan kurang memenuhi persyaratan standar kelaikan laut, laik tangkap dan laik simpan hasilnya.

    Dijelaskan, jangka panjang dampak dari deforestasi dapat meningkatkan emisi karbon di Indonesia. Sedangkan dari sisi umur kapal, apabila sudah lebih dari 10 tahun perlu segera dipertimbangkan untuk penggantian armada.

    “Dan ke depan kita secara bertahap mendorong pembangunan kapal dengan bahan dasar besi atau baja yang memenuhi standar kapal perikanan ideal,” imbuhnya.

    Latif menambahkan mayoritas kapal perikanan saat ini menggunakan mesin darat modifikasi non-marine engine standar, sehingga rentan mengalami korosi, overheating, kebocoran oli, emisi karbon tinggi, dan kegagalan transmisi.

    Dari sisi kelayakan bekerja, kapal perikanan di Indonesia juga belum sepenuhnya memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan di atas kapal, diantaranya ruangan akomodasi yang memadai sesuai ketentuan.

    “Umumnya ruangan kapal lebih diarahkan untuk optimalisasi menampung hasil tangkapan dibandingkan memperhatikan kebutuhan kondisi kerja yang layak bagi awak kapal”, papar Latif.

    Ia menambahkan, modernisasi kapal perikanan diperlukan untuk menjawab isu lingkungan, meningkatkan persaingan global dan dapat berpengaruh pada harga jual ikan.

    Karena menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, kata Latif, ikan tetap terjaga kesegarannya dan higienis sehingga nilai jual ikan tinggi dan berdaya saing tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Dia menekankan, sudah waktunya semua pelaku usaha perikanan khususnya pelaku usaha industri perikanan secara bertahap beralih menggunakan kapal besi yang sesuai standar kapal perikanan yang aman buat awak kapal, dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapannya sehingga punya nilai jual lebih tinggi.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP berkomitmen untuk memastikan seluruh kapal perikanan di Indonesia sesuai dengan norma dan standar yang berlaku, sehingga kapal yang berlayar menangkap ikan adalah kapal yang handal, memenuhi aspek kelaikan dan ketentuan yang berlaku.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub tinjau UPPKB Lampung Selatan pastikan kesiapan jelang mudik

    Menhub tinjau UPPKB Lampung Selatan pastikan kesiapan jelang mudik

    Ini pertama kali Pak Menteri melakukan kunjungan di UPPKB Way Urang setelah dilantik, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pengawasan angkutan barang jelang arus mudik

    Lampung Selatan (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

    Kunjungan tersebut didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavial yang bertujuan untuk memastikan kesiapan jelang arus mudik Lebaran 2025 di wilayah Lampung Selatan.

    Pengawas UPPKB Way Urang Ignatius di Kalianda, Kamis, menyampaikan jembatan timbangan Lampung Selatan ditinjau langsung oleh Menhub dan Mendagri untuk memantau aktivitas angkutan barang jelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.

    “Ini pertama kali Pak Menteri melakukan kunjungan di UPPKB Way Urang setelah dilantik, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pengawasan angkutan barang jelang arus mudik,” kata Ignatius.

    Ia menjelaskan UPPKB Lampung Selatan akan dijadikan tempat beristirahat untuk calon pemudik yang melintasi wilayah tersebut.

    “Untuk selama mudik tahun ini UPPKB Lampung Selatan dialih fungsikan menjadi rest area untuk para pemudik beristirahat,” katanya.

    Dalam kunjungan tersebut ia mengatakan Menhub Dudy berharap pada angkutan Lebaran tahun 2025 para supir kendaraan barang agar dapat mengurangi muatannya, guna mengurangi risiko kecelakaan.

    “Pak Menteri berharap untuk angkutan barang pada Lebaran ini muatannya dikurangi, untuk keselamatan angkutan barang dan para pemudik,” ujarnya.

    Kemudian, menurutnya, kendaraan angkutan barang yang diperbolehkan melintas pada masa arus mudik tahun 2025 hanya kendaraan dengan muatan kebutuhan bahan pokok saja.

    “Angkutan barang yang diperbolehkan melakukan aktivitas adalah angkutan barang yang membawa sembako pada masa mudik tahun ini, karena itu adalah kebutuhan vital,” ucapnya.

    Pewarta: Riadi Gunawan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASDP Hapus Tarif Ekspres di Lintas Merak-Bakauheni Mulai H-5 Lebaran – Page 3

    ASDP Hapus Tarif Ekspres di Lintas Merak-Bakauheni Mulai H-5 Lebaran – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada kenaikan harga tiket pada angkutan kereta api hingga kapal penyeberangan saat masa libur Lebaran 2025.

    Hal tersebut dipastikan Erick usai memanggil sejumlah petinggi BUMN di sektor transportasi. Di antaranya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

    “Alhamdulillah hari ini juga kami mengundang dari KAI, Damri, Pelni, ASDP, Pelindo, Jasa Marga, untuk tadi memaparkan bagaimana hasil kinerja selama Nataru, tetapi apa persiapan untuk lebaran saat ini,” ungkap Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dia mengatakan, salah satu hasil diskusinya mengerucut pada keputusan tidak adanya kenaikan harga tiket selama masa libur Lebaran 2025.

    “Kita sepakati yang nanti juga kita laporkan tentu sesuai dengan tupoksinya tentu kebijakan dari pemerintah pusat bahwa, satu, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua,” katanya.

     

  • KSPI sebut 60 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Februari 2025

    KSPI sebut 60 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Februari 2025

    Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker, Yassierli) untuk turun tangan dengan membentuk Satgas PHK. Karena dalam catatan KSPI dan litbang Partai Buruh, PHK sudah menembus angka 60 ribu sepanjang dua bulan pertama 2025,

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, sudah terdapat setidaknya 60 ribu pekerja di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang dua bulan pertama 2025.

    “Bisa dibilang ini adalah badai PHK pada sektor tekstil, garmen, sepatu, elektronik, dan sektor padat karya lainnya. Tercatat lebih dari 60 ribu orang ter-PHK, termasuk di dalamnya adalah PT Sritex, tapi tidak termasuk anak perusahaannya,” kata Said dalam jumpa pers secara daring di Jakarta, Kamis.

    Adapun 60 ribu korban PHK tersebut masuk ke dalam setidaknya 50 perusahaan. Sementara dari 50 perusahaan itu, Said mengatakan 15 perusahaan di antaranya dinyatakan pailit.

    Temuan KSPI dan Partai Buruh mencatat sejumlah perusahaan yang dinyatakan pailit dan memutus hubungan kerja terhadap ratusan hingga ribuan pekerjanya.

    Beberapa di antaranya adalah PT Aditec di Tangerang (lebih dari 500 orang), PT Sritex di Jawa Tengah (lebih dari 10 ribu), dan PT Danbi Garut (lebih dari 2.000 orang).

    Said menilai, fenomena ini merupakan hal yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dengan pemerintah yang mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, diharapkan badai PHK bisa dicegah dan diatasi pada sisa tahun 2025.

    “Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker, Yassierli) untuk turun tangan dengan membentuk Satgas PHK. Karena dalam catatan KSPI dan litbang Partai Buruh, PHK sudah menembus angka 60 ribu sepanjang dua bulan pertama 2025,” kata Said.

    Selain itu, dia juga mengingatkan kepada pemerintah terkait kepastian pemberian hak pesangon hingga tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja terdampak korban PHK, salah satunya adalah PT Sritex.

    “Kami juga meminta Menaker untuk mengeluarkan anjuran tertulis, bukan sekadar lisan, terhadap PHK buruh Sritex dan hak-hak mereka,” tegasnya.

    Menurut dia, Menaker harus keluarkan anjuran tertulis, bukan lisan saja terhadap PHK buruh Sritex dan hak-hak yang didapatkannya. Pemberian THR juga dilakukan H-7 sebelum Lebaran, bukan terutang atau setelah lebaran, dengan besarannya senilai satu bulan upah.

    “Selanjutnya, membentuk tim yang langsung turun ke lapangan terhadap pembayaran THR perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan sebelum Lebaran,” ujar dia.

    Tuntutan dan aspirasi tersebut pun akan disampaikan KSPI dan Partai Buruh melalui aksi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI Jakarta dan Kantor Kurator Sritex di Jawa Tengah pada Kamis (20/3).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPDB Siap Dukung Koperasi Desa Merah Putih untuk Kemajuan Ekonomi Desa

    LPDB Siap Dukung Koperasi Desa Merah Putih untuk Kemajuan Ekonomi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) siap mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Direktur Utama LPDB, Supomo, menegaskan bahwa LPDB siap bahu-membahu dengan berbagai pihak dalam mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Supomo menjelaskan, sebagai lembaga pemerintah yang fokus kepada pembiayaan atau pinjaman bagi koperasi, inisiasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi angin segar terhadap pengembangan perekonomian pedesaan melalui koperasi.

    “Saat ini memang sudah banyak mitra-mitra LPDB dari berbagai daerah dan dari desa-desa yang memang mendorong perekonomian pedesaan dengan karakteristik dan keunggulan produk masing-masing koperasi, seperti di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, sampai susu,” ungkap Supomo.

    Menurut Supomo, mitra eksisting LPDB tidak perlu khawatir terhadap program Koperasi Desa Merah Putih ini, sebab banyak yang bisa dilakukan untuk potensi kerja sama maupun kolaborasi program ke depannya.

    “Mitra LPDB tidak perlu khawatir dengan ini, kami siap bersinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih. Banyak potensi kerja sama maupun kolaborasi bisnis antara mitra LPDB dengan koperasi-koperasi desa agar semuanya dapat tumbuh menjadi entitas bisnis yang kuat dan berkelanjutan,” kata Supomo.

    Sementara itu, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dalam acara Demi Indonesia Detik.com mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah dengan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

    “Selama ini koperasi cenderung dilupakan, dan inilah saatnya untuk koperasi bangkit, dan kami tentu tidak bisa jalan sendiri, yang pasti kami akan berkolaborasi agar program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa,” kata Supomo.

    Supomo menambahkan, LPDB sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah menyalurkan pembiayaan atau pinjaman bagi koperasi melalui program dana bergulir untuk kebutuhan modal kerja dan investasi mitra koperasi.

    “Selain pembiayaan, kami juga intensif menjalankan pendampingan dan pelatihan melalui program inkubator LPDB yang memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus dan anggota koperasi dalam hal manajemen keuangan, pengembangan usaha, dan akses pasar,” tambah Supomo.

    Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “LPDB siap berkontribusi secara optimal dalam mendukung program tersebut,” ujar Supomo. 

  • 24 Maret – 8 April, Pelindo Berikan Insentif 50 Persen untuk Peti Kemas dan Kargo – Halaman all

    24 Maret – 8 April, Pelindo Berikan Insentif 50 Persen untuk Peti Kemas dan Kargo – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo (Persero) akan memberikan insentif diskon 50 persen untuk jasa penumpukan peti kemas dan kargo dari 24 Maret 2025 sampai April 2025.

    Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto berujar, insentif tersebut, menyusul aturan pemerintah yang menetapkan kendaraan atau truk-truk besar tidak boleh jalan di pembatasan.

    “Kami memberikan insentif terpada jasa penumpukan atas peti kemas dan kargo yang ditumpuk di pelabuhan dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 8 April sebesar 50 persen,” ujar Putut di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Putut menjelaskan, insentif diberikan untuk peti kemas, bongkar, dan impor, serta berlaku untuk general cargo (GC) yang berisi muatan atau barang kiriman biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus.

    “Jadi seluruh fasilitas yang dioperasikan oleh Pelindo, baik untuk kargo maupun untuk peti kemas kita kasihkan diskon,” tutur Putut.

    Pelindo memproyeksikan adanya pergerakan di terminal Pelindo mencapai 2,5 juta orang. “Kami mengoperasikan 63 pelabuhan yang tersebar di masing-masing regional,” imbuh Putut.

    Di antaranya, pelabuhan regional 1 sebanyak 11 terminal, regional 2 sebanyak 9 terminal, regional 3 sebanyak 21 terminal, dan regional 4 sebanyak 44 terminal.

    “Sedangkan proyeksi puncak arus mudik pada 28-29 Maret 2025, sementara arus balik jatuh pada tanggal 5-6 April 2025,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah akan membatasi operasional angkutan barang pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Kebijakan ini telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/4/4/DJPL/2025,

    Serta, surat keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/50/III/2025, serta Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1466 Hijriah.

     

  • Benarkah Sri Mulyani Bakal Mundur dari Sebagai Menteri Keuangan Prabowo? – Page 3

    Benarkah Sri Mulyani Bakal Mundur dari Sebagai Menteri Keuangan Prabowo? – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025.

    Penundaan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan mengapa laporan tersebut tidak disampaikan pada bulan Februari.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara.

    Menurutnya, berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun membuat data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan ke publik.

    “Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor,” kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

     

  • Mendag meminta masyarakat utamakan pakaian produksi dalam negeri

    Mendag meminta masyarakat utamakan pakaian produksi dalam negeri

    Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kanan) didampingi Ketua Umum ASENSI Susanty Widjaya (ketiga kiri) melihat produk yang dipamerkan saat acara Peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo (ILFEX) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). . ANTARA FOTO/Fauzan/nz

    Mendag meminta masyarakat utamakan pakaian produksi dalam negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan mengutamakan produk dalam negeri, terlebih pada Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

    Ia mengimbau agar masyarakat tidak membeli pakaian bekas asal impor yang masuk secara ilegal.

    “Menjelang datangnya Idul Fitri, biasanya konsumsi masyarakat meningkat, baik pangan maupun sandang. Sebaiknya, masyarakat mengutamakan produk dalam negeri dan tidak membeli pakaian bekas, apalagi pakaian bekas asal impor, pakaian bekas asal impor itu ilegal dan berbahaya,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Semakin maraknya pakaian bekas asal impor dengan harga jual yang murah dibandingkan produk lokal, kata Budi dapat merugikan industri garmen lokal.

    Selain itu, pakaian bekas dapat berdampak pada kesehatan karena pakaian bekas berpotensi membawa penyakit dari negara asal atau mengandung cemaran seperti kapang/jamur yang dapat menimbulkan gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh.

    Terdapat sejumlah langkah dalam menuntaskan masalah peredaran pakaian bekas asal impor, salah satunya pengawasan yang dilakukan terhadap pakaian bekas yang masuk secara ilegal, namun tidak terkait kegiatan perdagangan pakaian bekas di dalam negeri.

    “Mengingat pakaian bekas telah dilarang impor, diperlukan sinergi dan pengawasan bersama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, antara lain dengan Ditjen Bea dan Cukai, Bakamla TNI, Polri di pelabuhan tikus/jalur tidak resmi, termasuk peran serta pemerintah daerah,” jelas Budi.

    Budi juga mendorong industri garmen untuk bermitra dengan industri kecil dan menengah (IKM) dan bermitra bisnis dengan toko pakaian bekas dalam penggunaan produk dalam negeri (pakaian jadi).

    Selain itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar mendorong pedagang pakaian bekas untuk dapat bersinergi dengan industri garmen dalam negeri dan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan program pemerintah di sektor UMKM.

    Lebih lanjut, kewenangan pengawasan Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) adalah pengawasan setelah melalui kawasan pabean (post-border).

    Diperlukan sinergi dan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang di wilayah perbatasan karena impor pakaian bekas diduga masuk melalui pelabuhan tikus.

    “Selain gencar melakukan pengawasan, Ditjen PKTN juga bersinergi dan melakukan koordinasi terkait penanganan dalam pengawasan pakaian bekas asal impor dengan K/L terkait dan aparat penegak hukum lainnya. Misalnya, pengawasan pakaian bekas oleh Polda Kalimantan Utara,” kata Budi.

    Lebih lanjut, Budi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program belanja selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025, misalnya Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran.

    Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14-30 Maret 2025. BINA Lebaran digelar secara serentak oleh anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) di 80 ribu gerai ritel pada 402 mal/pusat perbelanjaan yang berada di 24 provinsi di Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Makan Bergizi Gratis Sudah Habiskan Rp 710,5 Miliar hingga 12 Maret 2025 – Page 3

    Makan Bergizi Gratis Sudah Habiskan Rp 710,5 Miliar hingga 12 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terealisasi sebesar Rp 710,5 miliar per 12 Maret 2025.

    “Realisasi anggaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sampai 12 Maret 2025 pencairan anggaran sudah mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan sudah menjangkau penerima manfaat 2 juta orang,” kata Suahasil dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Program yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang, yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

    Untuk rinciannya MBG ini mencakup berbagai kategori penerima manfaat, mulai dari siswa Pra SD, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, pondok pesantren, Sekolah Luar Biasa (SLB), balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

    Adapun kata Suahasil, pada tahun 2025, Presiden Indonesia telah menginstruksikan agar penerimaan manfaat program ini dapat dimaksimalkan.

    Dengan demikian, target penerima manfaat program makan bergizi gratis diharapkan mencapai 82,9 juta orang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah memperkirakan alokasi anggaran yang dibutuhkan akan meningkat menjadi Rp 171 triliun.

    “Bapak Presiden telah memberikan intruksi agar penerimaan target ini dimaksimalkan pada tahun 2025 ini supaya bisa mencapai 82,9 juta orang menerima prorgam makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

    “Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp171 triliun, ini akan menyiapkan,” tambahnya.

     

     

  • Pendapatan Negara Terkontraksi 20,85 Persen pada Februari 2025

    Pendapatan Negara Terkontraksi 20,85 Persen pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengumpulkan pendapatan negara senilai Rp 316,9 triliun per 28 Februari 2025. Dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, terjadi penurunan sebesar Rp 83,46 triliun atau 20,85 persen dari total pendapatan negara pada akhir Februari 2024 yang mencapai Rp 400,36 triliun.

    Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan menunjukkan penurunan Rp 79,6 triliun atau 25% dari posisi akhir Februari 2024 yang sebesar Rp 320,5 triliun.

    “Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari pagu pendapatan negara,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

    Pendapatan negara dalam penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 187,8 triliun atau 8,6 persen dari pagu, mengalami kontraksi 30,19 persen dibandingkan dengan Februari 2024 yang sebesar Rp 269,02 triliun.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 52,6 triliun, mengalami kontraksi 2,13% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 51,5 triliun.

    “Realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp 52,6 triliun atau 17,6 persen dari pagu APBN 2025,” tambah Sri Mulyani.

    Sementara, realisasi belanja negara hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp 348,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 211,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 136,6 triliun.

    Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 83,6 triliun serta belanja non-K/L sebesar Rp 127,9 triliun.

    Keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 48,1 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 220,1 triliun atau 35,7 persen dari target dalam APBN 2025.

    Pendapatan negara dari pajak, kepabean serta cukai menjadi sektor yang alami kontraksi tinggi mencapai 30,19 persen.