Jenis Media: Ekonomi

  • Penerimaan Pajak Diramal Tak Setinggi Proyeksi, Defisit Melebar ke 2,8%?

    Penerimaan Pajak Diramal Tak Setinggi Proyeksi, Defisit Melebar ke 2,8%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak yang turun 41,9% pada Januari 2025 diramal berpengaruh terhadap defisit anggaran.  

    Kebutuhan belanja terpaksa dipasok melalui pembiayaan anggaran yang lebih banyak dari yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, defisit anggaran berpotensi melebar dari rencana 2,53% terhadap PDB.  

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai jika tren penurunan pajak berlanjut, penerimaan negara bisa mengalami shortfall hingga Rp300 hingga Rp400 triliun, yang otomatis menggembungkan defisit.

    “Berdasarkan prediksi kami pada akhir Januari 2025 lalu, potensi defisit hingga Rp800 triliun atau hampir 3% PDB adalah skenario yang realistis jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi cepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025). 

    Apalagi, dengan janji kampanye Presiden Prabowo-Gibran yang mengandalkan belanja tinggi, terutama belanja sosial dan pangan, ruang fiskal untuk pemotongan belanja menjadi terbatas.

    Sementara di sisi lain, utang baru untuk menutup defisit akan menjadi lebih mahal, karena pasar obligasi sudah mulai bereaksi negatif melihat penerimaan negara yang anjlok. 

    Imbal hasil atau yield obligasi negara (SUN) sudah mulai naik, menandakan pasar menuntut premi risiko lebih tinggi untuk utang pemerintah, akibat kekhawatiran fiskal.

    Achmad memandang jika pemerintah terus memaksakan belanja tanpa disertai penerimaan yang memadai, maka risiko pembengkakan utang akan meningkat, memperbesar beban bunga utang yang sudah melebihi Rp500 triliun per tahun.

    Di sisi lain, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan memang adanya pelebaran defisit karena terdapat potensi belanja yang lebih besar di tengah penurunan aktivitas ekonomi. 

    Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengamini bahwa penerimaan pajak terhantam dari segala sisi. 

    Selain Coretax, target penerimaan 2025 juga masih mengacu pada PPN 12%, sementara kebijakan tersebut nyatanya batal karena pemerintah menggunakan nilai lain 11/12 (alhasil PPN tetap 11%). 

    Belum lagi, daya beli yang relatif lemah akan berpengaruh terhadap setoran pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) individu maupun badan. Sementara penerimaan dari komoditas perlu diwaspadai karena terjadi penurunan harga, seperti batu bara dan nikel. 

    “Jadi tahun ini targetnya [defisit] 2,53% dari PDB, mungkin bisa 2,6% hingga 2,8% [akhir tahun],” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025). 

    Dalam postur APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara senilai Rp3.005,13 triliun yang utamanya bersumber dari pajak yang mencakup Rp2.189,31 triliun. Sementara belanja direncanakan senilai Rp3.621,3 triliun. 

  • Mendag minta masyarakat tak khawatir dengan produk Minyakita di pasar

    Mendag minta masyarakat tak khawatir dengan produk Minyakita di pasar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag minta masyarakat tak khawatir dengan produk Minyakita di pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta masyarakat agar tidak khawatir dengan beredarnya minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang tak sesuai dengan takaran.

    Budi mengatakan, tindakan melanggar aturan yang dilakukan oleh produsen dan distributor terhadap isi Minyakita, memang benar terjadi. Namun, ia juga memastikan bahwa produsen dan distributor yang menjual sesuai dengan aturan juga masih banyak di pasaran.

    “Masyarakat tidak perlu panik, artinya itu kan memang ada pelanggaran. Pelanggaran ya wajib ditindak, tetapi terkait dengan pasokan tetap jalan terus ya, kan banyak pasokan kita,” kata Budi di Jakarta, Rabu.

    Mendag menyampaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah bergerak untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan baik di tingkat produsen maupun pengemas ulang atau repacker Minyakita.

    Berdasarkan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Ditjen PKTN) dan Satgas Pangan, terdapat beberapa perusahaan yang sudah ditutup yakni PT Navyta Nabati Indonesia dan PT Arya Rasa Nabati.

    Budi juga memastikan bahwa produsen dan distributor nakal akan dikenakan sanksi baik secara administratif maupun ditutup izin usahanya.

    “Harapan kami semua dilakukan yang benar, karena saya yakin juga tidak semua melakukan yang salah, karena yang beredar di pasar itu juga banyak yang benar,” ujarnya.

    Produsen dan distributor yang melakukan kecurangan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Dalam aturan itu, disebut bahwa produsen yang tidak menaati ketentuan akan dilakukan penindakan yang salah satunya penarikan produk MGR dari distribusi.

    Penarikan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan awal terlebih dahulu yang diawali teguran tertulis sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama tujuh hari kerja.

    Lebih lanjut, apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak diindahkan, maka akan dilakukan tindakan berupa penghentian sementara kegiatan penjualan, penutupan gudang penyimpanan, penarikan Minyakita dari distribusi, hingga dan/atau rekomendasi pencabutan perizinan berusaha penarikan produk.

    Selain melanggar Permendag Nomor 18 Tahun 2024, kecurangan terhadap isi dan ukuran produk juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

    Sumber : Antara

  • KSP: Perlu maksimalkan potensi strategis pelabuhan kawasan Batam

    KSP: Perlu maksimalkan potensi strategis pelabuhan kawasan Batam

    Terobosan tersebut dalam rangka membangun konektivitas antarwilayah di Kepri sebagai daerah kepulauan.

    Tanjungpinang (ANTARA) – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI A.M. Putranto memandang penting secara bersama-sama mendukung program prioritas pelabuhan kawasan Batam, seperti pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar, guna memaksimalkan potensi strategis dari jalur pelayaran internasional Selat Malaka.

    “Hal ini mengingat terminal Singapura sudah bisa memanfaatkan hingga 40 juta TEUs per tahun, Malaysia 10 juta TEUs/tahun, dan Kota Batam Provinsi Kepri baru 670.000 TEUs/tahun. Ini harus terus didorong agar bisa menangkap peluang yang makin besar lagi ke depan,” kata A.M. Putranto di Gedung Balairung BP Batam, Rabu (12/3).

    Apalagi, lanjut Kepala KSP, pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar, yang saat ini masih pada tahap pertama periode 2023—2025 dengan investasi sebesar Rp1,1 triliun, akan disambung pengembangan tahap kedua pada tahun 2025—2028 dengan total investasi Rp2,7 triliun.

    “Ini akan bisa menangkap peluang tersebut nantinya,” kata Putranto ketika memimpin Rapat Koordinasi Program Prioritas Pengembangan Transportasi Laut dan Galangan Kapal Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang Pelabuhan Batu Ampar sebagai international transshipment hub dengan fokus utama sebagai pelabuhan transshipment, jasa penanganan peti kemas, jasa penumpukan peti kemas, jasa pandu dan tunda kapal, hingga STS dan FSU, dia berharap akan bisa menangkap peluang tersebut.

    Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memberikan gambaran umum terkait dengan letak geografis provinsi ini yang berada di jalur perdagangan utama dunia Selat Malaka, yang berbatasan langsung dengan negara luar seperti Singapura dan Malaysia.

    Kepri, menurut Ansar, juga terus melakukan terobosan pembangunan ekonomi, salah satunya pada tahun 2026 akan mengembangkan dunia kedirgantaraan melalui kerja sama antara Pemprov Kepri dan PT Dirgantara Indonesia.

    “Terobosan tersebut dalam rangka membangun konektivitas antarwilayah di Kepri sebagai daerah kepulauan melalui penyediaan transportasi udara dengan pesawat berbadan kecil jenis foker, yang bisa menghubungkan berbagai wilayah di Kepri,” jelasnya.

    Gubernur Ansar di hadapan Kepala KSP A.M. Putranto dan peserta rapat juga menyampaikan berbagai program pembangunan. Pada kesempatan ini, dia juga memohon dukungan pusat, terutama proyek strategis nasional di Batam seperti Rempang Eco-City.

    Program pembangunan lainnya, lanjut Gubernur, jembatan Batam-Bintan dan pembangunan sektor kemaritiman seperti industri perikanan laut, perumahan, pariwisata, hingga sektor energi dan sumber daya mineral lainnya.

    Sesuai dengan desain awal Batam yang dikembangkan sebagai kota industri, kata Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, pariwisata, perdagangan, dan alih kapal dalam 6 dasawarsa pengembangan telah banyak pembangunan yang dilakukan.

    “Batam terus bertumbuh perekonomiannya yang mencapai 6,69 persen pada tahun 2024, atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini akan terus ditingkatkan ke depannya,” kata Amsakar Ahmad.

    Pewarta: Ogen
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serikat Was-was Hak Pekerja Dipangkas jika Pemerintah Terapkan WFA

    Serikat Was-was Hak Pekerja Dipangkas jika Pemerintah Terapkan WFA

    Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) khawatir, hak-hak pekerja berkurang jika pengusaha mengikuti imbauan pemerintah untuk menerapkan work from anywhere atau WFA.

    “Apakah nanti ketika itu dilakukan ada pengurangan hak-hak mereka? Misalnya kalau kerja dari rumah, Anda tidak membutuhkan transportasi sehingga gajinya tidak full dibayarkan. Itu yang kita khawatirkan,” tutur Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban saat ditemui di Kantor Pusat Apindo, Rabu (12/3/2025).

    Namun, pihaknya sepakat melakukan WFA jika upah yang diterima para pekerja tidak mengalami pemangkasan. 

    “Mayoritas akan menerima WFA kalau memang upahnya tidak dikurangi. Tapi 100% akan menolak itu ketika ada pengurangan hak-hak mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Elly menyebut bahwa pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut sektor mana yang dapat menerapkan WFA. Mengingat, tidak semua sektor usaha dapat menerapkan WFA, seperti sektor manufaktur.

    Dia mengatakan, industri padat karya tidak memungkinkan untuk melaksanakan WFA. “Industri kayak padat karya kan nggak mungkin [WFA] karena mereka harus berhadapan dengan mesin-mesin,” katanya.

    Jika sektor manufaktur juga menerapkan WFA, dia khawatir akan ada banyak usaha yang tutup. “Saya kira itu kemungkinan akan lebih besar menutup usaha-usaha yang ada di Indonesia, terutama di manufaktur,” pungkasnya. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya telah mengimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA saat Lebaran 2025.

    Yassierli mengatakan, imbauan tersebut disampaikan dalam rangka menyukseskan program mudik nasional. 

    “Untuk mensukseskan program mudik nasional, Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau perusahaan swasta untuk mempertimbangkan penerapan WFA,” imbau Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dikutip Rabu (12/3/2025). 

    Kendati begitu, dalam penerapannya, Yassierli meminta agar perusahaan tetap memerhatikan kelancaran operasional di masing-masing perusahaan.

  • TPID Kota Magelang perkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah

    TPID Kota Magelang perkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    TPID Kota Magelang perkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang menggelar High Level Meeting (HLM) tahun 2025 untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, pasokan dan distribusi pangan, di ruang sidang lantai 2 kantor Setda Kota Magelang, Selasa (11/3/2025).

    Hadir pada HLM diantaranya Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso, Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Andy Reina Sari, pejabat Forkopimda, instansi vertikal dan OPD di lingkungan Kota Magelang.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang selaku Sekretaris TPID, Chrisatria Yonas Nusantrawan Bolla menjelaskan,  HLM digelar untuk merumuskan langkah-langkah dalam menjaga stabilitas harga di Kota Magelang.

    Lebih lanjut, kebijakan TPID Kota Magelang tahun ini adalah melaksanakan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kota Magelang periode Tahun 2025 – 2027 dengan strategi 4 K.

    “Strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Komoditas, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” sebut Yonas.

    Yonas memaparkan, pengendalian inflasi di Kota Magelang dihadapkan pada masalah antara lain lahan pertanian yang sempit, karakter kota dan kebutuhan pahan yang ditopang oleh daerah sekitar.

    Pemicu inflasi pangan (volatile food) dimana komoditas yang paling sering menjadi pemicu inflasi antara lain cabai, pisang, udang basah, daging ayam ras, minyak goreng.

    “Untuk mengatasi permasalahan itu, Kota Magelang fokus pada pengendalian di sisi hulu dan hilir,” katanya.

    Dia menyebutkan, solusi di hulu, diantaranya adanya gerakan menanam cabai melalui urban farming, demplot 400 batang tanaman pisang di lahan Kantor Walikota, hingga kerja sama dengan BULOG untuk mendatangkan minyakita ke Toko Kendali dan upaya lainnya.

    Adapun untuk solusi di hilir, meliputi edukasi petani cilik (Etnik), edukasi diversifikasi pangan, gerakan pasar murah, pemantauan harga melalui early warning system, kerja sama antardaerah dan Toko Kendali di pasar tradisional.

    Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengutarakan apresiasinya kepada seluruh anggota TPID Kota Magelang atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya.

    Berkat kerja sama dan sinergi yang kuat, Kota Magelang berhasil meraih penghargaan Inspiring Economic Effort Award (IEFA) Provinsi Jateng 2024 sebagai salah satu dari lima besar pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi.

    “Ini adalah pencapaian luar biasa, yang membuktikan bahwa kerja keras kita tidaklah sia-sia,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Rabu (12/3). 

    Namun demikian, dia mengingatkan agar tidak boleh berpuas diri. Inflasi yang tidak terkendali dapat berimbas langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

    Oleh karena itu, pada kesempatan itu Damar menegaskan beberapa langkah strategis yang harus diperkuat diantaranya anggaran yang memadai, pemantauan harga secara harian, memastikan volume dan timbangan komoditas sesuai standar, serta periksa masa kadaluwarsanya untuk menjaga kualitas barang yang beredar di pasaran.

    Kemudian dorong peran BUMD dalam menjaga stabilitas harga, serta bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang dapat menjadi off taker dalam mengatur distribusi hasil pertanian.

    “Perkuat kerja sama antar pemerintah dan kerja sama antar pelaku usaha, dan laksanakan program dana talangan pangan serta berikan subsidi untuk komoditas pangan strategis, guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat,” paparnya.

    Serta langkah strategis lainnya sebagai langkah nyata untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketahanan pangan dan menciptakan rasa nyaman dan damai di Kota Magelang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hartadinata (HRTA) siap mendukung ekosistem bullion

    Hartadinata (HRTA) siap mendukung ekosistem bullion

    Indonesia merupakan produsen emas terbesar ke-7 di dunia dengan produksi rata-rata 130 ton per tahun.

    Jakarta (ANTARA) – Perseroan Terbatas (PT) Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), perusahaan manufaktur serta perdagangan perhiasan dan emas batangan, menyatakan siap mendukung ekosistem bullion atau bank emas di Indonesia.

    Direktur Investor Relation Hartadinata Abadi Thendra Crisnanda mengatakan bahwa Indonesia merupakan produsen emas terbesar ke-7 di dunia dengan produksi rata-rata 130 ton per tahun. Akan tetapi, Indonesia justru melakukan impor emas hingga dua miliar dolar AS per tahun.

    “Dengan adanya bullion bank, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor emas dan memanfaatkan cadangan emas dalam negeri untuk kepentingan ekonomi nasional,” kata Thendra saat kegiatan media di Jakarta, Rabu (12/3).

    Saat ini Hartadinata telah menjalin kolaborasi dengan dua pemain bank emas di Indonesia, yaitu PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

    Mendukung ekosistem bullion juga menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mengejar pertumbuhan pada tahun ini. Perusahaan menargetkan pendapatan dapat tumbuh hingga 60 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan laba bersih ditargetkan tumbuh hingga 50 persen yoy.

    Sebagai catatan, Hartadinata mencetak rata-rata pertumbuhan pendapatan sekitar 26,48 persen tiap tahun dalam rentang waktu 2017 hingga 2023. Sementara itu, laba bersih naik 15,68 persen per tahun.

    Pada bulan September 2024, jumlah emas murni yang dijual oleh perusahaan meningkat 21,08 persen daripada tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 11,42 ton.

    Selain itu, harga rata-rata harga jual tumbuh 17,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang angkanya mencapai Rp1.158.491,00.

    Seiring dengan komitmen mendukung ekosistem bullion, Hartadinata optimistis volume penjualan emas juga akan terkerek. Perusahaan menargetkan volume penjualan tahun ini meningkat menjadi 20—21 juta ton dari sebelumnya 15 ton.

    Ia menyebutkan kontribusi penjualan dari emas batangan merek Emasku sebesar 70 persen terhadap total penjualan, sedangkan dari merek Ardore sekitar 20 persen.

    Selain mendukung bank emas, perusahaan juga menetapkan lima strategi lain pada tahun ini, di antaranya membangun citra merek HRTA melalui pemasaran strategis dan inovasi serta mengembangkan desain perhiasan yang lebih autentik untuk meningkatkan permintaan.

    Di samping itu, mengupayakan sertifikasi London Bullion Market Association (LBMA) untuk produk emas batangan guna meningkatkan daya saing global, menjalin sinergi dengan penambang lokal untuk mengamankan bahan baku berkualitas, dan mengembangkan pabrik terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • THR Cair! Pekerja hingga Freelance Wajib Tahu Cara Hitungnya

    THR Cair! Pekerja hingga Freelance Wajib Tahu Cara Hitungnya

    Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. 
     
    THR ini diberikan dengan tujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan mereka menjelang hari raya.
    Siapa yang berhak dapat THR?
    Menurut aturan, THR wajib diberikan kepada:
     
    – Pekerja/buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus.
    – Pekerja/buruh dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
     

    Kapan THR harus dibayarkan?
    THR wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Jadi, kalau tahun ini Idulfitri jatuh pada tanggal 31 Maret 2025, maka THR harus sudah cair paling lambat tanggal 25 Maret 2025.

    Cara hitung THR sesuai masa kerja
    Untuk pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih: THR diberikan sebesar 1 bulan upah penuh.

    Untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan: THR dihitung secara proporsional dengan rumus:
     
    (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah
     
    Untuk pekerja harian lepas:
    – Jika masa kerja sudah 12 bulan atau lebih, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir.
    – Jika masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah per bulan selama masa kerja.
     
    Untuk pekerja dengan sistem upah satuan hasil: THR dihitung berdasarkan rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir.
     

    THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil!
    Pengusaha wajib membayarkan THR secara penuh tanpa cicilan. Jika ada perjanjian kerja yang mengatur THR lebih besar dari ketentuan minimal, maka pekerja berhak menerima THR sesuai perjanjian tersebut.
     
    Jadi, buat kamu para pekerja, jangan lupa hitung THR-mu dengan benar dan pastikan hakmu terpenuhi! Jika perusahaan melanggar aturan ini, kamu bisa melaporkannya ke dinas ketenagakerjaan setempat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Maluku Utara dan Jawa Timur buka misi dagang dan investasi

    Maluku Utara dan Jawa Timur buka misi dagang dan investasi

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi membuka Misi Dagang dan Investasi  di Kota Ternate pada Rabu (12/3). Pembukaan misi dagang dan investasi tersebut mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp503,47 miliar dari hasil jual beli komoditas unggulan kedua provinsi. (Harmoko Minggu/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

  • Anggota Komisi VI minta tindakan tegas bagi oknum pemalsu Minyakita

    Anggota Komisi VI minta tindakan tegas bagi oknum pemalsu Minyakita

    Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi Minyakita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendag.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji meminta Pemerintah dan penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang memalsukan produk minyak goreng kemasan dari Kementerian Perdagangan, Minyakita.

    “Kecurangan yang dilakukan oknum-oknum penyeleweng tersebut sudah sangat vulgar,” kata Sarmuji dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (12/3).

    Apalagi, kata dia, kerugian masyarakat sudah sangat banyak, pelanggaran oleh oknum ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi perilaku usaha terkait ukuran, takaran, timbangan tidak sesuai dengan sebenarnya.

    Dikatakan pula bahwa kejahatan oknum pemalsu Minyakita merupakan kesengajaan yang terang benderang. Kecurangan tersebut sangat merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

    Menurut dia, pengusutan juga harus dilakukan terhadap oknum perusahaan produsen yang tidak sama sekali terdaftar. Akan tetapi, mereka melalukan kegiatan produksi yang mengatasnamakan produk Minyakita.

    “Saya juga mendapatkan laporan praktik kecurangan dalam peredaran minyak goreng curah berlabel Minyakita palsu,” kata dia.

    Perlindungan terhadap konsumen, kata dia, harus jadi prioritas utama karena peredaran minyak goreng subsidi ini dengan kemasan yang mirip tetapi harga jual relatif mahal dan dengan takaran yang tidak sesuai.

    “Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi Minyakita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan,” katanya.

    Sarmuji mengaku mendapatkan banyak laporan tentang pengurangan takaran oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan dengan cara mengganti label dan mengurangi kuantitas takaran minyak.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN ini menegaskan bahswa Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan harus bisa menemukan oknum produsen dan jaringan distribusi mereka dengan secepatnya-cepatnya.

    Anggota Komisi VI DPR RI ini meminta masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan langsung ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai wewenang langsung dalam menerima keluhan yang tidak sesuai dengan aturan.

    Ia juga meminta Pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan secara ilegal.

    Legislator ini meminta agar Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan melakukan audit secara menyeluruh terhadap produsen yang memiliki izin produksi.

    Jika memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, Pemerintah segera mencabut izin usaha dan memberikan sanksi administratif serta pidana sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

    “Pelanggarannya sudah sangat berat, wajib untuk diusut secara tuntas,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepolisian Resor Bogor mengungkap tempat produksi minyak goreng dengan merek Minyakita yang diketahui palsu di Desa Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro saat konferensi pers di tempat produksi, Senin (10/3), menjelaskan bahwa pengelola memperoleh minyak goreng curah dari berbagai tempat, kemudian mengemasnya dengan kemasan menyerupai Minyakita di lokasi tersebut.

    Minyak goreng yang dikemas menggunakan plastik itu volumenya tidak mencapai 1 liter per kemasan. Namun, dijual per 1 liter seharga Rp15.600,00. Dengan demikian, harga yang didapat oleh masyarakat menyentuh angka Rp18 ribu.

    “Jadi, yang kami dalami ini soal pengurangan takaran dengan mengubah kemasan menyerupai Minyakita. Akan tetapi, tidak dilengkapi keterangan berat bersih serta BPOM,” kata AKBP Rio.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 15 proyek migas senilai Rp13,6 triliun ditargetkan beroperasi 2025

    15 proyek migas senilai Rp13,6 triliun ditargetkan beroperasi 2025

    Harapannya, terkait 15 proyek ini, yang kami dorong supaya jangan terjadi keterlambatan

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan 15 proyek migas senilai 832,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp13,6 triliun (kurs Rp16.366) beroperasi pada 2025.

    “Tahun 2025 sendiri, ditargetkan ada sekitar 15 proyek yang harapannya akan on-stream di tahun ini, dengan nilainya di sekitar 832,7 juta dolar AS,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Rabu malam.

    Dengan beroperasinya 15 proyek migas tersebut, Hudi memaparkan bahwa terdapat potensi untuk menambah dan/atau mempertahankan kapasitas produksi minyak sebesar 73.335 BOPD (barel minyak per hari), dan kapasitas gas 896 MMSCFD (juta kaki kubik standar gas per hari).

    Apabila volume gas dikonversi menjadi setara minyak, maka kapasitas produksi migas menjadi 233.389 BOEPD (barel setara minyak per hari).

    Adapun yang dimaksud dengan mempertahankan kapasitas produksi merujuk pada sumur-sumur yang dilakukan peremajaan atau revamping, khususnya untuk sumur-sumur tua.

    Total produksi minyak dan gas tahun 2025 dari 15 proyek migas tersebut adalah 64.913 BOPD untuk minyak, 792 MMSCFD untuk gas, sehingga menjadi 206.288 BOEPD untuk migas, setelah volume gas dikonversi menjadi setara minyak.

    “Harapannya, terkait 15 proyek ini, yang kami dorong supaya jangan terjadi keterlambatan, walaupun tentu saja ada tantangan-tantangan yang mungkin saat ini terjadi,” ucap Hudi.

    Dalam kesempatan tersebut, Hudi juga menyampaikan bahwa SKK Migas menyiapkan tiga strategi untuk menggencarkan lifting migas dalam rangka memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang akan dibangun oleh pemerintah.

    Ketiga strategi tersebut meliputi optimalisasi produksi menggunakan teknologi, reaktivasi sumur idle, serta eksplorasi yang masif.

    Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan lifting tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kilang 1 juta barel yang kini sedang direncanakan oleh pemerintah.

    Hudi menyampaikan, meskipun kilang tersebut tidak ada, lifting migas tetap harus didongkrak untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

    “Produksi kita di kisaran 600 ribu (barel) lah, kita pukul rata. Sementara konsumsinya ada di sekitar 1,5 juta barel. Jadi, kebutuhan kita untuk meningkatkan lifting tetap harus ada,” kata Hudi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025